MUNA BARAT, DETIKULTRA.COM – Pj Bupati Muna Barat, Bahri, melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional formasi guru. Selain itu, Bahri juga sekaligus melantik jabatan fungsional lainnya yakni pejabat auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD). Kegiatan ini berlangsung di aula kantor Bupati Mubar, Selasa (27/6/2023) malam.
Diketahui, jumlah PPPK fungsional guru yang dilantik sebanyak 123 orang yang ditempatkan pada tingkat SD dan SMP. Jabatan fungsional auditor sebanyak lima orang, dan jabatan fungsional P2UPD berjumlah dua orang. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Muna Barat nomor 120 tahun 2023 dan 129 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD.
Dalam sumpah jabatan serta penyerahan SK secara simbolis ini, Bahri didampingi langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mubar Husein Tali, Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM), Rosmawati La Ute dan sejumlah kepala OPD lainya.
Bahri mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai pemerintahan ada dua yakni ASN dan PPPK. Meskipun kedua jenis pegawai ini memiliki tugas, posisi dan manajemen yang berbeda.
Kata dia, PNS dan PPPK sama-sama ASN yang bekerja di pemerintahan. Namun, ada beberapa perbedaan antara keduanya, seperti gaji, tunjangan, status kerja, hingga jaminan hari tua dan pensiun.
“Maka dalam bekerja dan menjalankan tugas, pegawai PPPK agar benar-benar menguasai UU tentang ASN dan UU tentang Guru demi berjalannya roda pemerintahan yang baik” pesan Bahri usai menyerahkan SK.
Ia menjelaskan, dalam UU nomor 49 tahun 2018, manajemen PPPK meliputi sembilan hal, seperti penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta perlindungan.
“Saya kira ini hal yang harus diperhatikan. Terkait gaji PPPK, kami sudah siapkan anggarannya,” ungkapnya.
Untuk itu, ia berharap kepada pegawainya untuk selalu meningkatkan pengetahuan pada aspek pengetahuan akademik. Selain itu, ASN juga dituntut agar menguasai metodologi tentang teknologi informasi, pelatihan kemampuan, salah satunya literasi digital dan numerasi. Menguasai penggunaan simbol dan angka numerik dalam kehidupan sehari-hari. Sebab menurutnya, saat ini yang berhubungan dengan kebijakan sangat erat kaitannya dengan numerasi seperti angka-angka matematika. Hal ini akan menjadi dasar dalam melakukan penyusun suatu kebijakan pemerintah daerah nantinya.
Selain itu, Bahri juga berpesan pentingnya dalam bertatakrama yang baik dan menjaga etika, menguasai regulasi, menaati kode etik ASN sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.
“Saya butuh ASN yang loyal dan taat nurut instruksi terhadap atasannya,” tegasnya.
Menurutnya, ini suatu hal yang penting untuk diterapkan dalam roda pemerintahan, utamanya dalam melayani masyarakat dengan mengedepankan keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan apapun demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di tanah barakati (Wite Barakati) daerah Kabupaten Muna Barat.
Sementara itu, salah seorang guru PPPK SD 5 Lawa asal Desa Lalemba, Kecamatan Lawa, Fatmawati, mengucapkan rasa terimakasihnya kepada Pemkab Mubar dan instansi terkait yang telah menyerahkan SK terhadap dirinya dan rekan seprofesi lainnya. Menurut Fatma, inisiasi yang dilakukan oleh Pj Bupati, Bahri merupakan salah satu bentuk kepeduliannya terhadap para guru demi meningkatkan kualitas SDM melalui bidang pendidikan.
“Alhamdulillah, tentunya hal ini suatu kesyukuran bagi kami. Insyaallah pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Bahri akan selalu diterapkan utamanya dalam lingkungan sekolah,” tandasnya. (bds)
Reporter: La Ode Darlan
Editor: Wulan
