kesbangpol sultra
Muna Barat

Pj Bupati Hadiri Ikrar 13 Kepala Desa Pesisir untuk Perikanan Berkelanjutan di Muna Barat

Dengarkan

MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Muna Barat dan Rare menyelenggarakan kegiatan Ikrar Kepala Desa dan Talkshow Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan tema “Pengelolaan Akses Area Perikanan untuk Pengembangan Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan di Kabupaten Muna Barat.”

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Gedung Serbaguna Desa Pajala, Kecamatan Maginti dan dihadiri oleh Pj Bupati Muna Barat Dr. Bahri sebagai pemateri dan 85 peserta dari berbagai desa pada Selasa (9/8/2022)

Talkshow ini mengusung isu tentang perikanan yang terjadi dan dirasakan langsung oleh nelayan wilayah kepulauan dan pesisir.

Ketua Panitia Ikrar Kepala Desa dan Talkshow Pengelolaan Sumberdaya Ikan LM. Farid Adhy Pancana mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergi antara Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan masyarakat. Ini merupakan satu bagian dari pelaksanaan program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) yang diinisiasi oleh DKP Provinsi Sultra sejak 2019.

Menurutnya, ikrar 13 kepala desa pesisir dari Kecamatan Maginti dan Kecamatan Tiworo Utara sebagai bentuk komitmen mereka dalam melestarikan sumber daya perikanan pesisir di Kabupaten Muna Barat.

“Inisiatif ini kemudian diejawantahkan pada level kabupaten/kota yang bekerja sama dengan kelompok di level masyarakat. Saat ini telah terbentuk dua kelompok PAAP di Kabupaten Muna Barat. Kelompok PAAP ini yang bertanggung jawab dalam menyusun peraturan perikanan dan berkoordinasi dengan para kepala desa dalam implementasi PAAP,” jelas Farid.

Oleh karena itu, penting bagi para kepala desa yang wilayahnya masuk ke dalam kawasan PAAP untuk bisa saling bahu membahu mendukung program ini.

Sejalan dengan hal tersebut, lanjut dia, ikrar kepala desa adalah wujud nyata semangat bersama kepala desa di tiga kecamatan di Muna Barat untuk mengatasi permasalahan perikanan, sejalan dengan semangat PAAP yang diamanahkan dalam Peraturan Gubernur No. 36 tahun 2019 pasal 3 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan.

“Alhamdulillah program ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat Dr. Bahri,” ucapnya.

Ketua Kelompok Nelayan PAAP Maginti Raya Abdul Hafid dan Ibu Si Ida selaku perwakilan Kelompok Nelayan Sadar PAAP Tiworo Utara menyampaikan permasalahan-permasalahan perikanan yang terjadi di perairan Maginti dan Tiworo dan bagaimana PAAP dapat menjadi salah satu solusi bagi masyarakat setempat.

“Maraknya alat tangkap trawl mengganggu nelayan skala kecil dan membuat hasil tangkapan nelayan menurun dan merusak biota laut seperti terumbu karang,” ungkapnya.

Padahal, kata dia, terumbu karang merupakan salah satu ekosistem penting yang dijadikan sebagai rumah bagi ikan karang khususnya untuk berkembang biak. Kerusakan yang terjadi pada terumbu karang berdampak pada hilangnya habitat ikan sehingga dalam kurun waktu tertentu akan menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan.

“Terdapatnya KLA dapat menjaga rumah ikan dan harapannya dapat membuat ikan bisa bertambah di perairan Maginti,” katanya.

Abdul menambahkan dari pengalamannya langsung di masyarakat, terdapat perubahan positif yang muncul seperti masyarakat menegur dan menolak keberadaaan trawl yang masuk di wilayah perairan Maginti.

Sementara itu, Pj Bupati Muna Barat Dr. Bahri mengatakan, dalam kegiatan ini menunjukkan Kabupaten Muna Barat serius dalam mengembangkan sektor perikanan dan memberikan perhatian yang khusus terhadap nelayan lokal dan tradisional.

“Perlu ada keterlibatan instansi lain agar khususnya KLA di Kawasan Tiworo Utara dan Maginti dapat terawasi, sehingga tidak menitikberatkan kepada kelompok masyarakat, jadi perlu ada kerja sama,” tuturnya.

Dalam mendukung kebijakan pada sektor perikanan skala kecil berkelanjutan, Bahri menyatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat mendukung pengembangan perikanan skala kecil yang berkelanjutan.

“Menurunnya hasil tangkapan karena ilegal fishing menunjukkan bahwa perlu adanya kolaborasi untuk pengawasan sumber daya ikan, antar pihak-pihak yang bergerak di wilayah perairan maupun aparat, masyarakat dan dinas-dinas terkait”

Senada dengan hal itu, La Djono, Kepala Dinas DKP Kabupaten Muna Barat juga menambahkan hal yang senada mengenai tantangan perikanan skala kecil di Muna Barat. Mendukung perubahan positif yang muncul di masyarakat.

“DKP berencana untuk melakukan program penyadartahuan masyarakat pesisir, bantuan alat tangkap tradisional dan sarana pengawasan untuk menghadapi tantangan perikanan yang terjadi di masyarakat” tutupnya

Untuk diketahui, Rare adalah sebuah organisasi konservasi yang berbasis di AS, bekerja secara global untuk membekali mitra dan masyarakat di daerah yang paling terancam di dunia dengan ketrampilan dan motivasi yang mereka butuhkan untuk merawat sumber daya alam mereka.

Selama 30 tahun terakhir di lebih 55 negara dan ratusan kawasan kerja, Rare menggunakan pendekatan kreatif untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat dan stakeholder agar sumberdaya alam lebih terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Dalam satu dekade terakhir, Rare menjalankan program Fish Forever yang mendorong konservasi wilayah laut dan perikanan berkelanjutan di Indonesia dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, kebijakan dan tata kelola, dan pendanaan berkelanjutan. (bds)

Reporter: La Ode Darlan
Editor: J. Saki

Baca Juga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

AJP ASLI Pilwali Kendari 2024