MUNA BARAT, DETIK SULTRA.COM– Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) menggandeng para kepala desa dan lurah dalam mencapai target program prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 bertema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Selain itu, meningkatkan sumber daya manusia dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Bahri mengatakan selain ingin menyukseskan RKPD, pihaknya juga tentu akan mengimplementasikan tujuh arahan dari Presiden Ir. Joko Widodo itu sebagai prioritas nasional.
“Sebagaimana Bapak Presiden mengarahkan kita, selain melaksanakan target kinerja yang tercantum dalam RKPD, kita juga harus melaksanakan tujuh prioritas nasional karena kewajiban kepala daerah untuk melaksanakan itu,” jelas Bahri dalam rapat koordinasi Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Muna Barat, Jumat (24/3/2023)
Untuk itu, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri ini melalui kinerja di pemerintahan desa bisa membantu melaksanakan program pemerintah tersebut. Salah satunya yakni peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat/memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
“Saya bisa saja diberhentikan jika tidak melaksanakan prioritas nasional ini,” katanya.
Menurutnya, daya ungkit dan dorongan perekonomian di Muna Barat ini sangat tergantung pada belanja Desa/APBDes. Jadi rakor ini juga merupakan bagian dari untuk mengetahui masih berapa Desa yang belum menetapkan APBDes.
“Saya menemukan 44 Desa di Mubar yang belum menetapkan APBDes. Oleh karena itu, saya meminta agar ke 44 Desa tersebut sesegera mungkin memberikan alasan terkait belum adanya penetapan APBDes,” tutupnya. (bds)
Reporter: La Ode Darlan
Editor: Biyan
