Pemkab Mubar dan Perwakilan BPKP Sultra Tandatangani MoU Tentang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) bersama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerja sama peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP Sultra, Rabu (8/3/2023).
Dalam sambutannya, Pj Bupati Mubar, Bahri mengatakan, untuk mewujudkan daerah yang lebih baik membutuhkan gebrakan pembangunan yang lebih cepat, tepat dan sesuai regulasi yang berlaku.
Untuk itu, di tahun 2023 ini, Pemkab Mubar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah menghadirkan berbagai program pembangunan yakni pembangunan kantor bupati, kantor DPRD, kantor PTSP/mall pelayanan publik, Rujab Ketua dan Wakil Ketua DPRD, rujab bupati dan pembangunan Masjid Agung.
“Alhamdulilah atas berkat dan rahmat-Nya hari ini kita lakukan penandatanganan MoU. Perlu diketahui, sebelumnya kami telah melakukan berbagai rentetan kegiatan di kantor BPKP ini dengan melakukan ekspos permohonan pendampingan pelaksanaan kegiatan PUPR tahun anggaran 2023,” ucapnya.
Bahri menyampaikan setelah beberapa kali melakukan diskusi dan menerima berbagai masukan dari pihak perwakilan BPKP Sultra sebagai pendamping, ia melaporkan beberapa hal secara garis besar saat melakukan ekspos yakni penyusunan Owner Estimator (OE) dan pelaksanaan kontrak.
Selain itu, secara detail dalam pelaksanaan pendampingan seperti proses perencanaan, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pengukuran bersama mutual check 0, pelaksanaan pengukuran bersama mutual check 25 persen, pelaksanaan pengukuran bersama mutual check 50 persen, pelaksanaan pengukuran bersama mutual check 75 persen, dan pelaksanaan pengukuran bersama mutual check 100 persen.
Untuk itu, ia berharap dalam momentum ini dapat mengawali kerja sama antara Pemkab Mubar dan perwakilan BPKP Sultra agar terus melanjutkan berbagai program dan kegiatan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Mubar.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Panut mengatakan, pihaknya akan terus berkolaborasi untuk melakukan pendampingan bersama Inspektorat Mubar dalam mengawal proyek strategis yang menjadi cita-cita pembangunan daerah Mubar.
“Tentunya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pemkab Mubar atas kepercayaanya untuk membantu memberikan penguatan dalam tata kelola pembangunan yang ada di Mubar,” tutupnya. (bds)
Reporter: La Ode Darlan
Editor: Wulan
