MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM- Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) melalui dinas perikanan bakal menyikapi dengan serius keluhan sejumlah nelayan yang berada di Pulau Katela, mengenai aktivitas nelayan lainnya yang menggunakan alat tangkap perre-perre.
Kondisi tersebut membuat para nelayan setempat resah. Para nelayan juga sudah mengadukan hal tersebut kepada instansi terkait untuk dicarikan solusi tepat.
Plt Kadis Perikanan Mubar Jamuddin berjanji pihaknya akan mengambil langkah serius dengan melakukan penjajakan guna mengurai masalah tersebut dengan melakukan upaya koordinatif sebab kewenangan urusan laut menjadi domain Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra)
“Kita akan koordinasikan ini dengan Dinas Perikan Provinsi, sebab ini kewenangan mereka. Namun kami juga tentu tidak akan diam dengan masalah ini”, tegasnya, Senin (22/01/2023).
Dalam waktu yang singkat, ia akan segera turun lapangan dan memotret langsung untuk dilakukan langkah-langkah persuasif agar tidak ada yang dirugikan secara sepihak.
Pemda sebagai pihak mediator, sebab kedua belah pihak yang berselisih paham ini dua-duanya nelayan, sehingga solusinya nanti diharapkan mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak termasuk menggalang pemerintah desa setempat dan pihak kecamatan sebagai upaya persuasif.
Jamudin juga menampik kehadiran perwakilan nelayan Katela dirujab tidak ditemui Pj Bupati Mubar. Menurutnya, bukan tidak ingin bertemu masyarakatnya, tetapi saat itu bupati masih ada urusan lain dan sudah memerintahkan kepada pihaknya untuk mengambil langkah-langkah konkret.
“Sudah di perintahkan ke saya. Jadi, tidak benar bupati menolak bertemu masyarakat,” tandasnya. (bds)
Reporter: La Ode Darlan
Editor: Biyan
