MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat (Mubar) bakal membentuk tim pemetaan data kemiskinan ekstrem di setiap desa.
Pj Bupati Muna Barat Bahri mengatakan, hal ini bertujuan untuk mengetahui wilayah mana saja yang menyumbang kemiskinan di daerah Muna Barat.
Pembentukan tim pemetaan data kemiskinan ekstrem tersebut sebagai upaya menindaklanjuti perintah Presiden dan Kemendagri terkait enam langkah prioritas kinerja pemda, yakni realisasi APBD, P3DN, stunting, kemiskinan ekstrem, angka pengangguran terbuka, dan honor daerah.
“Dari enam langkah tersebut, yang menjadi catatan Pemda adalah kemiskinan ekstrem dan angka pengangguran terbuka. Makanya kita diminta untuk membuat pemetaan data potensi miskin per desa dan kecamatan,” katanya
Menindaklanjuti hal itu, Pemda Mubar mengundang Badan Pusat Statistik (BPS). Karena berdasarkan data dari BPS, angka kemiskinan di Mubar mencapai 13,86 persen atau sebanyak kurang lebih 11.560 orang. Data tersebut masuk secara gelondongan sehingga Pemda Mubar kesulitan untuk melakukan intervensi.
“Saya ingin mengetahui data 11.560 orang itu tersebar di mana saja. Kecamatan apa yang menyumbang kemiskinan kita di Mubar,” sebutnya.
Kemudian, selain untuk mengetahui sebaran kemiskinan ekstrem, pemetaan data tersebut juga bertujuan untuk mengetahui indikator sehingga mereka dikatakan miskin.
Misalnya di Kecamatan Barangka indikatornya apa, mungkin keadaan rumah, pendapatan atau sebagainya. Begitu pula di wilayah lain, karena setiap wilayah pasti berbeda-beda.
“Sehingga bisa kita intervensi. Kita kan bingung sendiri ini. Karena data 13,86 persen itu tidak ditahu di mana saja orangnya. Kemudian di kecamatan mana yang banyak menyumbang, lalu desa mana, kalau itu jelas maka kita bisa memulai kerja,” terangnya.
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri ini juga mengaku sempat meminta data kepada BPS terkait sebaran kemiskinan ekstrem di Mubar.
Namun BPS juga tidak memiliki data tersebut, karena Pemda Mubar belum memiliki peta tingkat kemiskinan per-kecamatan dan desa.
“Akhirnya yang terjadi selama ini kalau kita bicara kemiskinan hanya bicara tiga strategi saja. Strategi mengurangi beban pengeluaran, menaikan pendapatan dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Dan itu teori umumnya,” kata Bahri.
Persoalan yang sama juga terkait dengan sebaran angka pengangguran terbuka di Mubar. Berdasarkan data BPS angka pengangguran terbuka di Mubar sebesar 2,4 persen. Dari data tersebut Pemda juga diminta untuk memetakan angka pengangguran mulai dari kecamatan hingga desa.
“Jadi kita sepakat bentuk tim pemetaan data bekerja sama dengan BPS. Dimulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten. Sebelum turun lapangan mereka akan dilatih dulu oleh BPS, bagaimana menentukan sampel, indikator hingga melakukan sensus,” jelasnya.
Jika pemetaan data tersebut dilakukan dengan baik maka pemerintah bisa menarik agregat data kemiskinan ekstrem dan pengangguran terbuka dari desa, kecamatan hingga kabupaten. Dengan demikian secara otomatis Pemda Mubar akan memiliki peta kemiskinan ekstrem dengan data by name by address.
“Sehingga data 11.560 itu kita tahu ada di mana orangnya. Sehingga bisa kita tentukan, kita mulai intervensinya dari mana dulu,” pungkasnya. (bds)
Reporter: La Ode Darlan
Editor: Biyan
