MUNA BARAT,DETIKSULTRA.COM– Wilayah Kabupaten Muna Barat memiliki kekayaan laut yang melimpah. Kekayaan laut ini tentu harus dikelola dengan baik dan benar untuk mendapatkan manfaat yang berkelanjutan.
Salah satu perairan di Muna Barat yang kaya akan hasil laut adalah wilayah Kecamatan Maginti Raya. Potensi ini tentu bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan para nelayan, terutama nelayan lokal di Maginti Raya.
Apalagi pada wilayah perairan Maginti itu sudah memiliki kawasan Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) dan Kawasan Larang Ambil (KLA), sebuah bentuk pengelolaan perikanan skala kecil berkelanjutan yang didasari oleh pemberian akses dan tanggung jawab pengelolaan di wilayah perairan tertentu kepada kelompok masyarakat setempat yang berbadan hukum dengan jangka waktu tertentu.. Kawasan PAAP memiliki peruntukan yang berbeda dengan KLA. KLA adalah ‘rumah ikan’ yang dijaga oleh masyarakat setempat, tempat dimana ikan tidak dapat ditangkap oleh siapapun. Sementara PAAP adalah wilayah perairan yang diutamakan untuk nelayan lokal dan tradisional dalam memanfaatkan sumber daya ikan.
Untuk kawasan PAAP Maginti Raya mencakup enam desa, yakni Desa Pajala, Desa Gala, Desa Bangko, Desa Maginti, Desa Kangkunawe, dan Desa Pasi Padangan.
Sedangkan Kawasan Larang Ambil (KLA) yakni Pulau Gala Kecil, Pulau Gala Besar, Pasi Toboang, dan Pasi Madiki.
Dalam kawasan PAAP ini terdapat sebuah kelompok pengurus yang dinamakan Kelompok Nelayan PAAP Maginti Raya yang diketuai oleh Abdul Hafid. Dalam struktur kepengurusan terdapat 40 nelayan.
Selain itu, dalam kepengurusan, kelompok nelayan juga memiliki legalitas sesuai dengan SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 135 Tahun 2022 tentang Penetapan PAAP di Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi TenggaraPAAP wilayah Maginti Raya.
Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Muna Barat, Saluddin, mengatakan, wilayah Muna Barat merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai salah satu kawasan PAAP dan KLA di antara 11 kabupaten/kota di wilayah Sultra sejak 2018.
“Alhamdulillah Muna Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai salah satu kawasan PAAP. Saya kira ini suatu kebanggaan tersendiri untuk daerah kita. Hal ini merupakan inisiatif dari pemerintah provinsi bekerja sama dengan RARE yang disertai dengan pembuatan MoU,” ujarnya.
Lanjut Saluddin, mengacu pada MoU yang telah disepakati bersama, Pemerintah Kabupaten Muna Barat sangat mendukung penuh adanya kawasan PAAP ini.
Sebagai bentuk implementasi dalam mendukung program PAAP dari pihak Provinsi RARE ini, pihaknya memprioritaskan bantuan hibah untuk kelompok nelayan PAAP, peningkatan kapasitas masyarakat di wilayah PAAP pada tahun ini.
“Jadi tujuannya adalah agar bagaimana mengelola perikanan secara berkelanjutan, makanya peningkatan kapasitas dan bantuan sarana prasarana alat tangkap penting terutama merubah karakter para nelayan. Ini adalah komitmen dari pihak Pemerintah ProvinsiRARE,” jelasnya
Ia mengaku untuk mencapai tingkat kesadaran para nelayan tidaklah mudah. Sebab, sejak 4 tahun terakhir ia sudah melakukan evaluasi terhadap masyarakat nelayan. Faktanya, dengan pola hanya memberikan bantuan hibah maka tidak dapat merubah secara signifikan output/penghasilan nelayan terutama dalam meningkatkan produksi tangkap dan produktivitas dengan adanya bantuan tersebut.
“Ternyata tidak efektif kalau dengan hanya sekadar memberi bantuan terhadap nelayan kita, harus diikutsertakan dengan berbagai pelatihan dan pembinaan terutama melakukan penangkapan ikan dengan cara ramah lingkungan,” jelasnya lagi.
Kesadaran Pentingnya Menjaga Laut
Saluddin tak menampik sejak pengenalan konsep PAAP sampai pada implementasi kawasan PAAP ini, secara keseluruhan belum terdapat perubahan-perubahan yang signifikan terhadap masyarakat nelayan. Namun, sebagian besar masyarakat sudah mulai memahami pentingnya menjaga laut.
“Alhamdulillah, dengan adanya PAAP sangat membantu para nelayan kita untuk mengubah pola pikir mereka dalam hal memanfaatkan hasil laut dengan baik. Saya melihat, yang baru menyadari hal ini baru sekitar 30-50%,” sebutnya.
Terkait keluhan para kelompok nelayan tentang maraknya praktek ilegal fishing, kapal tongkang yang kerap melewati wilayah PAAP, belum ada pembatas di wilayah PAAP, tidak ada fasilitas transportasi laut, dan biaya operasional, pihaknya sudah mengusulkan di tahun sebelumnya.
“Kami sudah melakukan langkah-langkah terhadap keluhan masyarakat nelayan. Semua usulan-usulan yang diinginkan di tahun 2022 ini sudah terjawab, akan ada kapal/perahu dua unit untuk kelompok nelayan di Maginti Raya dan Tiworo Utara,” jelasnya.
“Untuk usulan batasan wilayah PAAP kami juga sudah berupaya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 ini, namun belum terakomodir karena keterbatasan anggaran tetapi tahun depan harus kita upayakan karena ini guna menjawab masalah nelayan kita termasuk biaya operasional nelayan,” tambahnya.
Selain itu, untuk memberi efek jera terhadap nelayan yang kerap melakukan ilegal fishing, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan pengawasan di wilayah PAAP.
“Insyaallah kami sudah koordinasikan hal ini kepada pihak-pihak terkait,” tutupnya.
Reporter: La Ode Darlan
Editor: J. Saki
