Nakes Nusantara Sehat di Muna Barat Beber Tak Dapat Tempat Tinggal Layak hingga SPPD Dipotong
MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Sejumlah tenaga kesehatan program Nusantara Sehat (NS) yang mendapatkan penugasan khusus di setiap puskesmas se-Muna Barat mengeluhkan keberadaan mereka yang seperti tidak mendapatkan perhatian dari dinas kesehatan setempat.
Hal ini diungkapkan salah seorang anggota NS, yang enggan disebutkan namanya saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat Dr. Bahri, di aula kantor Bupati Muna Barat, Kamis (21/7/2022)
Menurutnya, kehadiran NS di wilayah Muna Barat berbeda dengan para teman seprofesi mereka yang ada di kabupaten lain.
“Sejauh ini keberadaan NS Muna Barat biasa saja, berbeda dengan di kabupaten lain sangat luar biasa penyambutannya,” ujarnya.
Nakes ini mengungkapkan, selama mereka bertugas di wilayah Muna Barat belum mendapatkan tempat tinggal yang layak. Bahkan uang perjalanan dinas mereka selalu dipotong tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu.
Ia menyebut, jumlah uang perjalanan dinas atau SPPD mereka hanya Rp100 ribu, namun saat mendapatkan tugas dalam daerah, jumlah tersebut masih dipotong Rp40 ribu hingga Rp60 ribu.
“Kami juga butuh tempat tinggal yang layak, keamanan dan sarana lainnya, karena saat ini kami masih ngontrak, kemudian anak-anak NS juga sering mengeluh karena uang SPPD mereka selalu dipotong tanpa ada konfirmasi. Kadang dipotong Rp40 ribu, Rp45 ribu hingga Rp60 ribu, makanya kami kaget juga, kok begini yah,” kesalnya.
Untuk itu, para nakes NS ini berharap kepada dinas kesehatan agar diberi perhatian khusus, dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dikucurkan oleh Kementerian Kesehatan yang bersumber dari APBN agar dikelola dengan transparan karena para tenaga kesehatan selalu berada di garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat Muna Barat.
“Kami harap kepada Bapak Pj Bupati, kalau bisa juga kami diberikan insentif dari daerah yang bersumber dari APBD,” harapnya.
Di tempat yang sama, Pj Bupati Muna Barat Dr. Bahri berjanji akan mengevaluasi instansi terkait sesuai dengan keluh kesah para tenaga kesehatan.
Untuk menghindari hal serupa, rencananya Direktur Perencanaan Keuangan Kemendagri ini akan memposisikan setiap kepala puskesmas di tahun berikutnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) demi kelancaran serta meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan di Muna Barat.
“Beri saya waktu yah, kita akan evaluasi hal ini, termasuk potongan perjalanan dinas teman-teman NS,” ucap Bahri.
Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mubar Ishar Masiala mengaku jika rumah dinas untuk NS di Puskesmas Pajala masih dalam perbaikan.
Ia mengatakan, selama ini tidak ada yang mengeluh masalah tersebut, terkecuali pihaknya harus melakukan identifikasi puskesmas mana agar bisa dipastikan. Sebab, lanjut dia, dinas kesehatan sudah percayakan kepada kepala puskesmas untuk memfasilitasi itu.
Menyoal adanya dugaan pemotongan SPPD para tenaga kesehatan NS, Ishar menampik hal itu. Pasalnya yang dimaksudkan oleh para NS adalah potongan pajak penghasilan (PPH)
“Ini tidak benar, mungkin yang dimaksud adalah potongan pajak lenghasilan sebesar 1%,” sebutnya.
Namun, Ojo, sapaan akrabnya tak menampik selama ini pihaknya sebagai KPA yang menangani segala kebutuhan nakes, termasuk para NS.
“Untuk sekarang KPA dinkes, hanya mungkin kalau jadi KPA dalam proses lelang harus ada sertifikat barang jasa, dan kalau ke depan Bapak Bahri menginginkan KPA kepala puskesmas saya setuju. Artinya beban kami sudah tidak terlalu berat dalam mengelola kegiatan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Nusantara Sehat adalah tenaga perbantuan kesehatan daerah di mana daerah meminta tenaga kesehatan melalui Kementerian Kesehatan lalu NS mengutus para anggotanya yang disebar di berbagai wilayah kabupaten/kota, termasuk Muna Barat. (ads*)
Reporter: La Ode Darlan
Editor: J. Saki
