MUNA BARAT, DETIKSULTRA COM – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi tenggara (Sultra) Patris Yusrian Jaya bersama rombongan melakukan kunjungan kerja (Kunker) di wilayah Kabupaten Muna Barat. Kunjungan ini disambut oleh Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Bahri bersama jajarannya di rumah jabatan Bupati Muna Barat, Kamis (15/6/2023) malam.
Dalam sambutannya, Patris Yusrian Jaya mengucapkan terima kasih kepada Pj Bupati Mubar, Bahri yang telah menyambut kedatangannya dengan penuh kehangatan.
“Saya melihat ada ketulusan dari tuan rumah dan masyarakat Mubar. Saya ucapkan apresiasi kepada Kepala Kejari Muna atas dedikasi dan kinerjanya selama ini dan telah mendapatkan penghargaan dari Pemkab Mubar,” ucap Patris.
Dalam kesempatan ini Patris menjelaskan beberapa fungsi kejaksaan. Ia mengungkapkan Kejati Sultra merupakan bagian dari pemerintahan dan eksekutif yang ditempatkan oleh Kejagung RI di setiap kota/daerah dengan tugas mendukung setiap visi misi dan program baik pemerintah pusat maupun daerah sebagai implementasi tujuan bernegara yang diatur pada alinea 4 Undang-Undang 1945.
“Implementasinya adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.
Guna mendukung setiap pelaksanaan fungsi kegiatan dalam pemerintahan, organisasi kejaksaan pun menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan pemerintah di setiap daerah berdasarkan pada wilayah masing-masing.
Ia mengaku dalam menjalankan roda pemerintahan tentunya pemda memerlukan jaminan keamanan dan ketertiban untuk menyukseskan berbagai program yang dijalankan melalui fungsi pidana umum yang sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum sehingga tercipta daerah aman dan tenteram.
“Kalau pemerintah sudah terjamin keamanannya, tentu masyarakat juga merasakan ketenangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ungkapnya.
Di dalam menjalankan tugas-tugasnya, tentunya pemda memerlukan kepastian dalam menjalankan fungsi dan kebijakan yang ada serta tidak bertentangan dengan aturan perundangan.
Apalagi jika terjadi sengketa hukum dengan pihak-pihak ketiga dalam melaksanakan tugas maka pemda mendapatkan dukungan yakni pendampingan hukum hingga ke pengadilan.
“Kejaksaan juga menyiapkan organ melalui fungsi perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan siap mendampingi bahkan sampai di pengadilan untuk menjadi pengacara negara/daerah jika terjadi masalah hukum,” jelasnya.
Selain itu, pemda dalam menjalankan proyek strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat mendapatkan gangguan yakni gugatan hukum atau kesulitan lainnya baik pembebasan lahan serta laporan-laporan yang mengganggu jalannya pelaksanaan pembangunan, kejaksaan juga menyiapkan organ intelijen untuk melakukan pengawalan terhadap proyek-proyek strategis yang sedang berjalan.
Untuk itu, ia a berharap dengan adanya fungsi tersebut maka pemda dapat melaksanakan kegiatan lapangan agar berjalan dengan maksimal tanpa ada kekhawatiran dan kendala lain utamanya dalam bentuk hukum.
Selain itu, ia menjelaskan, bahwa kejaksaan juga menyiapkan fungsi pidana khusus atau penindakan. Fungsi ini merupakan senjata terakhir dalam upaya meningkatkan keamanan jika terjadi sesuatu yang tidak ditolerir yang dilakukan oleh oknum-oknum dengan sengaja dapat menghambat jalannya pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh pemda setempat sebagai organisasi besar.
“Fungsi ini adalah tindakan terakhir tanpa ada lagi solusi lain untuk digunakan. Makanya saya minta kepada kejaksaan Muna agar menghindari upaya ini dalam melakukan penindakan apabila masih bisa dicegah. Lakukan dan hindari semaksimal mungkin karena setiap upaya penindakan akan melahirkan ketimpangan sosial bagi yang lain baik dalam lembaga pemerintahan, kejaksaan maupun masyarakat,” pintanya.
Menurutnya, hal ini dilakukan untuk mendukung kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Begitupun pihaknya bila dalam melakukan tugas terdapat hal yang keliru maka pihaknya mempersilakan untuk mengajukan koreksi melalui bidang pengawasan demi kemajuan dan lancarnya tujuan bersama.
“Pak Bupati Bahri telah mendapatkan amanah dari Kemendagri untuk memperhatikan Forkompinda sangat tepat sekali. Makanya dalam pemaparan fungsi masing-masing seperti Kodim, Polres maupun DPRD pasti tujuannya adalah mendukung pembangunan di daerah itu sendiri dengan meningkatkan kolaborasi,” sebutnya.
Ia menilai adanya beberapa gebrakan pembangunan proyek- proyek strategis yang dilakukan oleh Bahri sangat luar biasa.
“Saya kira ini hal yang luar biasa. Dengan berbagai prestasi dan pengalaman Bapak Bahri Pemkab Mubar telah memulai pembangunan kantor bupati, DPRD, rumah jabatan bupati dan Masjid Agung, dan Mal Pelayanan Publik. Semoga dapat terlaksana dengan baik tanpa ada kendala apapun,” tutupnya.
Sementara Pj Bupati Muna Barat Bahri memaparkan, bila dilihat dari pembangunan di daerah Mubar, seperti indikator pembangunan makro di bidang IKM dari 65,48 menjadi 66,21, untuk tingkat pengangguran terbuka dari 2,84 menjadi 2,4, untuk laju pertumbuhan ekonomi dari 4,09 menjadi 4,08, angka kemiskinan dari 13,96 menjadi 13,85, PDRB per kapita dari 309,38 menjadi 328,9, sedangkan laju pertumbuhan penduduk dari 0,2 menjadi 0,15.
“Sebagai pejabat yang baru setahun dilantik menjadi Pj Bupati pada Mei 2022, tentunya saya menyadari pelaksanaan pembangunan di daerah ini masih terdapat banyak kekurangan yang mesti dibenahi sehingga saya mengajak semua pihak untuk melihat kembali capaian dan inovasi dalam pembangunan yang saya lakukan sejak memimpin terhadap program apa saja yang sudah terwujud. Hal ini juga tidak terlepas dari bantuan serta dukungan pihak forkopimda selama ini,” terang Bahri.
Selama ini, Bahri mengaku bangga dan mengapresiasi selama menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah karena didampingi oleh jajaran Forkompinda yang luar biasa.
Sisi lain, Bahri mengatakan ia telah mendapatkan amanah dan arahan dari Mendagri agar benar-benar memperhatikan forkompinda sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forkopimda.
“Sebelum saya di sini Pak Mendagri lagi-lagi menitip pesan agar saya benar-benar memperhatikan forkompinda di daerah dalam membangun sinergi dan memfasilitasi segala kebutuhannya,” bebernya.
Untuk itu, direktur perencanaan keuangan daerah Kemendagri ini mengajak semua pihak agar membangun kerja sama dan koordinasi demi terwujudnya program dan capaian pembangunan yang berpihak terhadap masyarakat di daerah Kabupaten Muna Barat. (bds)
Reporter: La Ode Darlan
Editor: Biyan
