MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Front Rakyat Kampobalano (FRK) menggelar aksi di kantor bupati dan DPRD Mubar, Selasa (12/10/2021). Aksi ini karena mereka kesal jalan poros Kantor Bupati-Ondoke dan Wuna-Laworo tak kunjung diperbaiki sejak mekar dari Kabupaten Muna.
Korlap aksi FRK Yasin La Daisai mengatakan, kedua ruas jalan tersebut merupakan akses vital masyarakat dalam melakukan mobilitas ekonomi maupun akses ke pusat pelayanan pemerintah.
“Kondisi jalan tersebut sering dikeluhkan masyarakat baik melalui musrembang maupun reses anggota DPRD setiap tahun bahkan selalu menjadi usulan prioritas. Tak hanya itu, upaya-upaya melalui komunikasi personal pun dilakukan,” ungkap Yasin dalam orasinya.
Yasin menyebut pada dasarnya usulan tersebut diakomodir oleh para pihak namun itu hanya janji yang tak pernah terealisasi.
“Sepertinya dokumen usulan prioritas Desa Kampobalano tak bernilai-nilai apa-apa di hadapan para pihak. Musrembang merupakan instrumen untuk melahirkan perencanaan pembangunan yang bersifat bottom-up dan partisipatif sepertinya tidak menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan di Muna Barat,” jelasnya.
Olehnya itu, kata Yasin, ketimpangan pembangunan yang tidak mengedepankan pemerataan dan berkeadilan tidak boleh berlanjut.
“Rakyat Kampobalano punya hak yang sama dengan warga Muna Barat lainnya untuk mendapatkan perhatian khususnya infrastruktur dasar. Apalagi Desa Kampobalano berada di tengah kota yang strategis, di pusat pemerintahan, kendali proses pemerintahan berada di sini. Seharusnya dengan posisi ini rakyat Kampobalano merasakan posisi istimewa sebagai berkah dan suka cita bukan duka nestapa yang berkepanjangan,” ungkap Mantan Ketua HMI Muna itu.
Sehingga, seluruh masyarakat menyatakan sikap dan tuntutan yakni mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat agar segera melakukan perbaikan (pengaspalan) pada kedua ruas jalan itu.
Kedua, meminta kepada DPRD Mubar agar memperjuangkan aspirasi ini.
“Bila itu tidak terpenuhi maka kami akan melakukan blokade akses jalan ke kantor Bupati Mubar,” tegasnya.
Sementara itu, pihak Pemda Mubar melalui Asisten 3 Laode Aka yang menemui massa aksi di depan kantor bupati mengatakan akan menyampaikan tuntutan itu kepada Bupati Mubar Achmad Lamani.
“Beliau saat ini lagi berada di luar daerah dan Sekda Mubar lagi ada rapat vedcon. Saya akan sampaikan ini kepada Pak Bupati,” kata Laode di depan massa aksi.
Juga, Anggota DPRD Mubar Laode Sariba berjanji akan memperjuangkan aspirasi ini pada pembahasan anggaran untuk 2022.
“Tetapi kita harus pastikan juga dulu apakah ini di musrembang menjadi usulan prioritas karena sekarang aplikasi SIPD, beda dengan yang dulu,” jelas Sariba.
Sariba menyampaikan jika usulan perbaikan kedua ruas jalan itu tidak lagi masuk dalam pembahasan APBD 2022 maka dirinya akan memberikan ruang kepada masyarakat Desa Kampobalano untuk menduduki kantor DPRD Mubar.
“Jika itu tidak masuk maka silakan semua duduki kantor rakyat ini,” tegasnya. (ads*)
Reporter: M3
Editor: J. Saki
