KONAWE, DETIKSULTRA.COM – Aliansi Masyarakat Kecamatan Puriala Bersatu (AMKPB) kecewa belum ada tindakan pengaspalan jalan rusak Lambuya-Motaha.
Langkah blokade jalan pun kembali akan ditempuh sebagai bentuk protes kepada pihak terkait pemerintah daerah.
AMKPB sebelumnya sempat melayangkan protes dengan penghalangan jalan di lokasi tersebut, namun tindakan itu seolah belum menggelitik pejabat berwenang.
Padahal akses jalan Lambuya-Motaha cukup vital utamanya angkutan BBM truk tangki dan truk bermuatan bahan pokok untuk pengiriman masuk dan keluar Kota Kendari.
Korlap massa, Widodo, menjelaskan bahwa saat pertemuan Dinas Bina Marga dan Anggota DPRD Sultra, dijanjikan pengaspalan 2021, namun hingga kini belum ada tanda-tanda pengaspalan.
“Pada November 2020, salah satu anggota DPRD Provinsi dan Dinas Bina Marga Sultra, berjanji akan mengawal proses penganggaran jalan tersebut, tapi apa buktinya,” jelasnya, Sabtu (10/4/2021).
Disayangkan Widodo, setelah dokumen APBD provinsi 2021 keluar, anggaran pengaspalan Jalan Poros Lambuya-Motaha justru tak ada.
“Apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman (Anggota DPRD) dan Kepala Dinas Bina Marga Sultra, hanya janji belaka agar aksi mereka terhenti,” kesalnya.
Jalan Lambuya-Motaha kini jadi jalur utama truk bertonase besar, sekaligus jalur lintas ekonomi yang menghubungkan Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Kolaka, dan Kota Kendari, setelah putusnya Jembatan Ameroro dan Jalan Sampara.
“Makanya penting jalan ini diperbaiki jangan hanya melakukan perluasan akses Kota Kendari-Toronipa yang asas manfaatnya tidak berdampak pada ekonomi Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Ia bahkan menyatakan pemerintahan Ali Mazi-Lukman Abunawas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra belum berdampak menjanjikan bagi masyarakat Konawe Selatan.
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya ruas jalan provinsi yang di beberapa wilayah tidak pernah dilakukan perbaikan, seperti ruas Unaaha-Abuki, Lambuya- Motaha, Meluhu-Lasolo.
Kemudian jalur Rate-rate-Ladongi, Mowewe-Uesi (Kolaka Timur), Motaha-Landono, Motaha-Andoolo, Palangga-Tinanggea (Konsel), Jalur Provinsi di Kabupaten Muna Barat, Buton Utara, serta beberapa ruas jalan yang ada di kabupaten lainnya.
“Dari beberapa indikator ini, kami menganggap bahwa duet kepemimpinan Ali Mazi-Lukman Abunawas adalah dua pemimpin yang gagal, mereka lebih mementingkan pembangunan yang monumental, ketimbang infrastruktur mendasar yang sangat dibutuhkan masyarakat luas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Sultra yang dihubungi awak media ini melalui telephone genggamnya, belum memberikan jawaban. Begitupun dengan anggota DPRD Provinsi, Sudirman yang disebut-sebut memberikan janji palsu, belum mau memberi komentar.
Reporter: Hiswan Pagala
Editor: Via
