KONAWE SELATAN, DETIKSULTRA.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe Selatan (Konsel) melaksanakan perjanjian kerja sama bersama dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tentang Penanganan Masalah Hukum dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kamis (11/07/2024).
Penandatangaan perjanjian tersebut dilakukan oleh Kepala Kejari, Ujang Sutisna dan Bupati Konawe Selatan, H. Surunuddin Dangga, disaksikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe Selatan, Hj ST Chadidjah, dan lainnya.
Kepala Kejari Konawe Selatan, Ujang Sutisna, mengapresiasi kepada pemerintah daerah yang telah bersedia melanjutkan kerja sama antara Kejari dan pemerintah daerah.
“Selaku Kajari, kami menyambut baik kerja sama ini. Perjanjian ini untuk membantu penyelenggaraan pemerintah yang baik atau clean government. Hadirnya Kejari untuk membantu dalam proses penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara,” ujarnya.
Menurutnya, kerja sama bidang Datun memiliki peran untuk meningkatkan sinergitas pemerintah dan Kejari di bidang penegakan hukum.
“Bidang Datun jaksa sebagai pengacara negara berperan memberikan kepastian hukum dan melindungi pemerintah dan masyarakat di bidang Datun,” jelasnya.
Ia mengajak pemerintah daerah untuk menggunakan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam proses penyelesaian masalah pemerintah di bidang Datun.
“Silahkan gunakan jasa kami untuk mewakili pemerintah daerah. JPN bisa memberikan pendapat hukum. Kami akan bantu sesuai relnya, begitu juga dalam memberikan pendampingan,” jelasnya.
Namun begitu, tambah Ujang Sutisna, Kejari tak segan-segan menghentikan MoU tersebut jika dalam perjalanannya terjadi penyimpangan dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.
Sementara itu, Bupati Konawe Selatan, H. Surunuddin Dangga mengaku, MoU tersebut banyak memberikan manfaat bagi pemerintah daerah.
“Kerja sama ini dalam rangka melancarkan tugas-tugas pemerintahan,” ungkap Surunuddin.
Bupati dua periode ini mengatakan tujuan kerja sama ini untuk memperkuat pemerintahan agar bisa berjalan efektif, sesuai dengan koridor hukum.
“Kami menyadari dalam menjalankan pemerintahan ini banyak tantangan dan hambatan. Tentunya perlu kordinasi bersama forkopimda, sehingga diperlukan sinergitas antara pemerintah dan forkopimda khususnya Kejaksaan Negeri,” tukasnya. (cds)
Reporter: Sainal
Editor: Wulan
