KONAWE SELATAN, DETIKSULTRA.COM – Pandemi Covid-19 yang menerpa Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) berdampak bukan hanya di sektor kesehatan, namun berefek pula pada aspek sosial dan ekonomi.
Dampak ini menghantam dan dirasakan keras masyarakat kurang mampu dan penduduk rentan lainnya. Tentunya Pemerintah Daerah (Pemda) Konsel telah melakukan berbagai upaya demi meredam dan menanggulangi efek pandemi tersebut.
Olehnya itu juga, Bupati Konsel, Surunuddin Dangga, mendesak jajarannya untuk mempercepat dan meningkatkan realisasi penyerapan seluruh bantuan sosial (Bansos) yang ada.
Bupati Surunuddin mengatakan agar bantuan diprioritaskan bagi warga desa terdampak Covid-19 yang belum mendapat sentuhan dana pemerintah atau jaring pengaman sosial lainnya.
Ia menginstruksikan jajaran dinas terkait dan pemerintah kecamatan/kelurahan/desa untuk menyalurkan bansos sesegera mungkin.
Penegasan itu disampaikannya pada rapat virtual di Kantor Bupati Lt II yang di hadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Sjarif Sajang dan Plt Kadis Sosial, Surdin L dan Kadis Dukcapil Muh Yusuf secara luring dan para Camat secara daring.
“Saya intruksikan Dinas Sosial dan Camat percepat penyaluran Bansos baik PKH, BST, BPNT, Bantuan beras PPKM dan lainnya. Jangan terlambat sampai ke penerimanya,” ucap dia, Selasa (3/8/2021).
Kata ia, langkah itu untuk mengurangi dampak krisis akibat pandemi Covid-19 pada kelompok masyarakat paling rentan, khususnya bagi masyarakat yang belum tersentuh bantuan pemerintah.
Mendukung dan memperlancar penyaluran yang juga sebagai syarat mutlak yang musti dipenuhi penerima, Bupati meminta Disdukcapil Konsel, camat, lurah dan kepala desa untuk aktif meningkatkan layanan kependudukan, khususnya bagi warga yang belum memiliki KTP-el.
Surunuddin juga meminta agar seluruh masyarakat Konsel masuk dalam satu data kependudukan terintegrasi berbasis NIK online, sehingga ketika ada bantuan bisa tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran.
“Selain itu, ikuti arahan regulasi proses penyaluran yang benar dan sesuai aturan yang berlaku ditengah kondisi saat ini, termasuk validasi dan sinkronkan antara data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) pusat dan yang ada didaerah, termasuk dengan non DTKS,” jelasnya.
Tak lupa, politisi senior dari Partai Golkar ini mengingatkan seluruh jajaran pemerintah lecamatan/lelurahan dan desa agar selalu bersinergi dan menghimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.
“Ini demi mencegah penularan wabah dan timbulnya cluster, apalagi adanya kasus varian virus baru,” tandasnya.
Reporter: Sunarto
Editor: Via
