KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Tim Kerja Bina Lini Lapangan (Linlap) Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan bertajuk Pertemuan Teknis Technical Assistance (TA) bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Selasa (14/5/2024).
Kegiatan diikuti oleh 25 instansi yang memiliki tugas berkaitan langsung dengan urusan sunting. Buton
Tengah dengan bangga menggelar Pertemuan Teknis Technical Assistance (TA) bersama TPPS yang dihadiri oleh TPPS serta berbagai pemangku kepentingan yang berperan penting dalam upaya penanggulangan stunting.
Hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Buton Tengah, Constantinus Bukide, didampingi Sekretaris Dinas PP dan KB Buton Tengah dan Tim Satgas Stunting Provinsi Sultra.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Buton Tengah, Constantinus Bukide, mengingatkan semua peserta agar bisa terus bekerja lebih baik lagi dalam menurunkan angka stunting ini.
“Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Buton Tengah dalam upaya penurunan angkat stunting,” katanya.
“Meskipun angka ini masih di atas target nasional, kita semestinya bersyukur atas perbaikan yang telah terjadi,” tambahnya.
Constantinus Bukide menyikapi Hasil Survei Kesehatan Ibu dan Anak (SKI) di Buteng telah menunjukkan penurunan angka stunting yang signifikan, dari 41,6% menjadi 36,8%. Turun sebesar 4,8 % dari data SSGI tahun 2022 ke data SKI tahun 2023.
Selanjutnya Koordinator Program Manager Satgas Stunting Sultra Adi Supriyatno menambahkan tentang pengukuran serentak di posyandu/puskesmas menggunakan data EPPGBM (Elektonik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang menjadi data basis pengukuran angka prevalensi stunting.
“Di bulan Juni tahun 2024 ini akan diadakan pengukuran serentak EPPGMB dengan harapan nilai dan capaian peserta dalam hal ini ibu hamil dan baduta dan cakupan pelaporan mencapai 100%, agar perhitungan angka prevalensi stunting dapat lebih valid dan akurat,” terangnya.
Jika tidak telaksana, dimungkinkan kembali pengukuran angka stunting kembali menggunakan survei SKI, dimana seperti yang diketahui dari hasil survei SKI di 2023 di Sulawesi Tenggara menunjukkan kenaikan angka prevalensi stunting.
Sekda Biteng berharap hasil dari pertemuan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi dinas terkait dan menjadi momentum baru dalam upaya menekan angka stunting di Buton Tengah.
“Stunting tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, tetapi harus keroyokan melalui kolaborasi yang sinergis antara instansi pemerintah daerah,” katanya
“Utamanya peran kepala desa, TNI Polri, sektor swasta dan masyarakat secara keseluruhan, kami yakin dengan saling sinergi kita dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Buton Tengah,” tegasnya.
Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Buton Tengah menghadirkan empat pemateri dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PMD dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Buton Tengah.
Diskusi serta saran diajukan oleh peserta yang didominasi dari para camat menyatakan bahwa penurunan angka stunting sudah menjadi tanggung jawab sebagai abdi negara.
Hanya saja masih perlu adanya penambahan anggaran stunting yang dialokasikan ke kecamatan atau desa. Saran yang disampaikan salah satu peserta agar dalam penanganan stunting kenapa tidak mencontoh seperti penanganan Covid-19.
Dimana semua pihak yang terlibat betul-betul bekerja sehingga Covid-19 dapat ditanggulangi apalagi stunting ini berpotensi menggangu kemajuan daerah.
Pertemuan ini juga menjadi sarana bagi berbagai pihak untuk saling bertukar informasi dan pengalaman antar stakeholder terkait serta merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam menangani masalah stunting di Buton Tengah. (kjs)
