BUTON TENGAH, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Buteng) mendorong tenaga honorer yang ada di lingkup Pemkab Buteng untuk masuk dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sekretaris Daerah Buteng, H. Konstantinus Bukide mengatakan, sesuai arahan dari pemerintah pusat, tenaga honorer tidak serta merta dihilangkan begitu saja melainkan dicarikan cara agar bisa masuk dalam PPPK.
“Karena memang sangat tidak manusiawi dengan honor Rp600 per bulan sangat sulit untuk mempertahankan hidup,” kata Konstantinus Bukide pada awak media di depan Gedung Sanggar Seni Kecamatan Lakudo, Senin (6/6/2022).
Ia mengatakan, hak-hak tenaga honorer yang masuk dalam PPPK sama dengan PNS. Kekurangannya PPPK tidak dapat tunjangan pensiun.
Baru-baru ini, kata dia, guru honorer yang lolos dalam seleksi PPPK ada 221 orang.
“Tahun ini memang yang ada hanya PPPK guru honorer. Untuk yang nonguru masih dalam pembahasan,” ucapnya.
Sementara jumlah keseluruhan tenaga honorer yang tercatat di Buton Tengah ini sebanyak kurang lebih 1.350 orang.
Persoalan untuk semua tenaga honorer terakomodasi dalam PPPK atau tidak, kata dia, tu sudah menjadi perjuangan pemda yakni bupati dan para kepala OPD untuk menentukan langkah-langkah strategis mencari solusi dari persoalan tersebut.
“Kalau tidak bisa sekaligus, mungkin dengan cara bertahap untuk di-PPPK-kan,” kata dia.
Ia menambahkan, jika PPPK ini dibebankan kepada APBD jelas tidak akan bisa. Maka dari hal itu Pj Bupati mengambil langkah melakukan pendekatan ke pusat untuk mengakomodir PPPK ini. (bds*)
Reporter: M9
Editor: J. Saki
