BOMBANA, DETIKSULTRA.COM –
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bombana menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Bombana di Kilometer 18” pada Rabu malam (25/5/2022). Salah satu pembicara, Dr. Arman dalam diskusi tersebut menyebut DPRD Bombana ‘tak bertaring.
Dr. Arman menyebut, DPRD Bombana selalu dikibuli pemerintah seperti dana pinjaman, relaksasi, aspirasi dan sebagainya. Kopi misalnya tidak dibahas di DPRD tetapi muncul anggarannya.
“Saya pada saat menjabat Dirut PDAM, DPRD menetapkan perda dengan anggaran dua miliar per tahun, tetapi yang dianggarkan hanya satu miliar per tahun. Di mana taringnya DPRD?” ungkap Dr. Arman.
Menanggapi hal itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Firman mengatakan, kemungkinan masih ada ketidakpuasan yang dirasakan masyarakat. Mungkin juga ada program tahunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang sampai boros anggarannya yang ada di dinas atau kecamatan.
Namun, seolah saling melempar tanggung jawab, ia menegaskan bahwa di DPRD ada yang namanya komisi dan ada yang bertanggung jawab di tiap komisi. Seperti komisi I membidangi masalah pemerintahan, komisi II membidangi masalah pembangunan, dan komisi III membidangi masalah kesehatan dan pendidikan.
“Saya tidak tahu, kenapa saya ditempatkan di komisi III, tidak berkenaan dengan masalah kopi, saya tidak tahu seperti apa. Keberadaan kami di kelengkapan dewan itu diatur oleh fraksi partai. Olehnya itu, saya tidak bisa berbicara terlalu banyak terkait masalah kopi dan tidak membidangi itu,” kata Andi Firman yang juga mantan Ketua DPRD Bombana. (bds*)
Reporter: Arif
Editor: J. Saki
