BOMBANA, DETIKSULTRA.COM – Berbagai bencana alam yang terjadi di Wilayah Kabupaten Bombana membuat instansi kebencanaan seperti Badan Penangulang Bencana Daerah (BPBD) , bekerja ekstra.
Jaringan Pemerhati Lingkungan Hidup (JPLH) Sultra menyebut pemerintah daerah dalam hal ini BPBD Kabupaten Bombana dianggap tak sigap menghadapi bencana alam.
Ketua JPLH Sultra, Zulkarnain, mengatakan dari beberapa kasus bencana alam yang terjadi BPBD Bombana hanya mendata korban, tidak terlihat langkah tanggap cepat yang terlihat dilapangan.
“Kami lihat tidak ada langkah sigap yang dilakukan oleh pemerintah, melainkan menunggu data korban lalu di usulkan lewat proposal bantuan,” ujarnya Minggu (4/4/2021).
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Bombana melalui Kepala Seksi Rekontruksi, Harnoto mengatakan, dalam penanganan bencana tahun 2021 sudah beda dengan penanganan darurat tahun 2020 dan 2019.
Tahun 2021 ini ada pendistribusian kewenangan antara BPBD dengan Dinas Sosial (Dinsos) dalam hal penanganan logistik sudah ditangani oleh Dinsos.
“Dalam hal penanganan logistik sudah di tangani oleh teman-teman dari Dinsos kami di BPBD hanya sampai pada tahap pengumpulan data saat kejadian bencana, serta menganalisa jumlah kerugian kemudian di lakukan tindakan,” ungkapnya.
Pihaknya juga tak menampik bahwa BPBD Bombana memiliki keterbatasan infrastruktur yang sangat minim.
“Sistem anggaran yang ada di BPBD berbeda berbeda dengan lain, ketika terjadi bencana kami tidak memiliki tabungan di bendahara untuk di cairkan pada saat itu, tetapi harus membuat analisisa proposal jumlah korban selanjutnya membuat anggaran pengajuan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa BPBD Bombana saat ini tidak lagi mandiri menangani bencana tetapi sudah berbagi tugas dengan Dinsos dan lintas sektor.
Reporter: Arif
Editor: Via
