BAUBAU, DETIKSULTRA.COM – Tenaga kesehatan (nakes) yang berstatus honorer di Kota Baubau melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Baubau, Rabu ( 27/9/23). Para nakes ini menolak kebijakan pemerintah setempat yang membatalkan penerimaan PPPK untuk nakes.
Dalam petisinya, para nakes ini menolak karena dua alasan. Pertama, sudah 2 tahun Pemkot Baubau tidak membuka penerimaan tenaga kesehatan baik CPNS maupun PPPK.
Kedua, tenaga kesehatan non-ASN di Baubau tidak bisa mendaftar di kabupaten/kota yang lain karena sistem penerimaan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni
80% untuk jalur khusus dan diperuntukkan kepada tenaga honorer yang ada di daerah tersebut dan 20% jalur umum yang kebanyakan untuk tenaga dokter
spesialis dan dokter umum.
Ketua koordinator aksi damai Masriani mengatakan, mereka meminta agar penerimaan PPPK untuk nakes tidak dibatalkan karena Deputi
Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN menyampaikan bahwa formasi PPPK Kota Baubau tahun 2023 masih ada peluang untuk mengusulkan kembali sebelum 3 Oktober 2023.
“Kami meminta DPRD Kota Baubau untuk segera menggelar rapat bersama Pemkot Baubau pada 29 September 2023 nanti,” ujarnya.
Menanggapi aksi damai para nakes honorer ini, Ketua DPRD Baubau H. Zahari SE mengaku pihaknya selalu berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan terkait langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk formasi PPPK.
“Kami anggap bahwa koordinasi itu sudah bentuk konfirmasi dengan pemerintah daerah, kami baru tahu bahwa formasi yang sudah dibuka oleh pemerintah pusat tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Oleh karena itu, Ketua DPRD berjanji akan mengundang Pemkot Baubau untuk membicarakan masalah tersebut dan mendesak pemda membuka kembali formasi PPPK.
“Kalau terkait dengan anggaran itu bukanlah alasan karena formasi pelaksanaannya di tahun 2023 tetapi penganggarannya nanti di tahun 2024. Kalau misalnya ada batas waktu sampai 3 Oktober, insyaallah kita akan segera panggil dinas kesehatan,” ujarnya.
Anggota DPRD Baubau lainnya Yasin Mazadu juga menyesalkan pembatalan rekrutmen tenaga PPPK karena keterbatasan anggaran. Ia menyebut langkah itu salah besar dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pemerintah pusat sudah memberikan kesempatan itu pada kita, lalu kita sendiri yang menolak, ini aneh bin ajaib,” ujarnya.
Berbicara anggaran, kata Yasin Mazadu, ada namanya prioritas satu, dua, tiga, dan seterusnya. Baginya, nakes harus dianggap prioritas nomor satu karena menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di masyarakat.
“Kita baru selesai dari pandemi dan teman teman nakes inilah sebenarnya yang bertaruh nyawa, mereka berada di garda terdepan untuk menyelamatkan nasib kita, termasuk nyawa kita,” tandasnya. (cds)
Reporter: Muh.Ian Handrian Syah
Editor: Biyan
