KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Siapa yang tak tahu Raden Ayu (RA) Kartini, pahlawan nasional Indonesia yang wafat pada 17 November 1904.
RA Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi nusantara, atau lebih akrab disebut pelopor emansipasi wanita Indonesia yang mati muda.
Namun kini, sosok pahlawan nasional yang genjol memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, tinggal sebatas kenangan lampau.
Meski demikian, RA Kartini tidak pernah mati. Sebab, setiap masa ada kartini-kartini lain yang lahir melanjutkan perjuangan pahlawan perempuan ini.
Seperti di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), salah satu perempuan yang memiliki jiwa RA Kartini, yakni Hj. Isma, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sultra. Sosok RA Kartini wajar disematkan kepada wanita kelahiran Kendari, 6 Maret 1966 ini.
Berkat tangan dinginnya dalam mengelola keuangan dan aset daerah sejak 2010 silam, Pemprov Sultra mampu meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut-turut sejak 2013-2019 dari Badan Pengawas Keuangan (BPK)
Dari Disclaimer, Menuju ke WDP Selama Tiga Tahun
Untuk mengulik lebih jauh prestasi yang ditorehkan, media online Detiksultra.com berkesempatan melakukan wawancara terhadap Kepala BPKAD Sultra, Hj. Isma.
Dalam sesi wawancara itu Hj. Isma membeberkan awal membaiknya laporan keuangan dan aset daerah Pemprov Sultra.
Pada 2010, Hj. Isma yang sebelumnya menjadi Kepala BPKAD di Konawe Selatan (Konsel), ditarik di Pemprov Sultra yang dinahkodai Nur Alam-Saleh Lasata, dengan harapan laporan keuangan daerah lebih baik lagi.
Saat dipercayakan mengelola keuangan dan aset daerah, kondisi laporan keuangan Pemprov Sultra berdasarkan hasil audit BPK dalam posisi disclaimer atau tidak memiliki opini.
Bahkan saat itu, akibat pengelolaan keuangan yang tidak sesuai, Sultra defisit kas hingga mencapai Rp300 miliar, dan dari segi aset, tidak dapat ditelusuri.
Hj. Isma resmi mengelola keuangan dan aset daerah tepat pada 7 Oktober 2010 atau sudah masuk pada triwulan IV APBD 2010.
Kesempatan itu dimanfaatkan Hj. Isma mengurus segala sesuatu yang menyangkut laporan triwulan IV APBD 2010, dan akhirnya dirinya mampu membuat Pemprov Sultra tidak disclaimer lagi.
“Hanya dengan sisa satu triwulan saja, saya mampu membawa Pemprov Sultra meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) pada 2011. Yang penting saat itu, kita bisa keluar dari disclaimer dulu,” ungkap dia, Selasa (20/4/2021).
Sejak saat itu, Pemprov Sultra meraih tiga kali WDP, dengan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2010, 2011, dan 2012.
Selama itu juga, pihaknya bekerja sama dengan BPK dan Inspektorat untuk membantu pihaknya mengurusi masalah keuangan. Sementara untuk perlengkapan dan aset, pihaknya dibantu Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.
“Tujuannya untuk memperbaiki laporan keuangan dan aset daerah Pemprov Sultra,” katanya.
Hj. Isma pun membeberkan mengapa tiga tahun terkahir sejak dirinya menukangi pengelola keuangan dan aset daerah, Sultra hanya raih WDP, karena pengelolaan aset belum bisa ditelusuri dengan baik.
Selain itu, ada beberapa hal terkait keuangan, salah satunya defisit mulai turun dari Rp300 miliar sampai di tahun ke tiga tidak ada lagi defisit.
“Positifnya, di akhir tahun di KAS daerah sudah ada, padahal sebelumnya di tiap akhir tahun itu, pasti tidak ada yang di KAS daerah,” ungkapnya.
Pemprov Sultra Raih Opini WTP 7 Tahun Berturut-turut
Tiga tahun berturut-turut WDP, membuat Hj. Isma kembali memutar otak agar Pemprov Sultra meraih opini WTP. Sebab, harapan gubernur saat itu, Sultra harus WTP.
Karena pengecualiannya tinggal aset maka Hj. Isma mengusulkan ke gubernur bahwa idealnya menyusun laporan keuangan itu harus satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, yakni uang dan aset.
Akhirnya pada tahun yang sama (2013), dibentuklah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Namum tidak serta merta terbentuknya BPKAD, persoalan aset daerah yang masih menjadi pengecualian langsung tuntas. Tapi minimal menatausahakan aset tersebut.
“Ya harapannya pada saat itu, agar bisa ditelusuri dulu aset-aset daerah milik pemprov,” tuturnya.
Bagaimana caranya aset itu dapat segera diselesaikan, Hj. Isma coba melihat aktor-aktor di dalam aset itu. Aktor utama di dalam aset itu adalah pengurus barang, kalau di pengelolaan uang namanya bendahara.
Dia pun mencoba mencari tahu apa saja masalah-masalah fundamental yang membuat pengelolaan aset ini tak kunjung selesai.
Ternyata upah atau honor dari pengurus barang ini selama bertahun-tahun, hanya Rp500 ribu. Sementara yang diurus adalah aset yang boleh dikata tidak menarik, terlebih lagi ribet dalam mengurusi aset ini.
Ia pun bersama Inspektorat pada saat itu kembali mengajukan usul ke gubernur agar jasa para pengurus barang di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) dinaikkan.
“Sejak 2014 silam, pengurus barang ditambah upahnya dari Rp500 ribu menjadi Rp1,5 juta. Ini sangat fantastis honornya. Motivasi mereka untuk bekerja bertambah, karena jasa mereka dapat dinilai sesuai pekerjaan yang mereka hadapi,” ungkap Hj. Isma.
Selain itu, para pengurus barang ini juga, dibawa oleh Kepala BPKAD Sultra untuk melalukan studi banding di sejumlah provinsi, yang asetnya sudah tertata baik, seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan provinsi lainnya.
Mereka begitu semangat untuk belajar dalam menata aset daerah setelah dua hal ini dilakukan, kenaikan honor hingga studi banding.
Dari dua hal itu, kemudian Pemprov Sultra meraih opini WTP pertama untuk LKPD tahun 2013, yang diraih dari Kemenkeu RI, tepatnya pada 2014.
Tentunya dari capaian itu, hasilnya bukan dari kinerja pribadi dirinya, melainkan kerja sama tim, baik dari BPKAD sendiri maupun dari semua OPD. Dan yang paling penting saat itu, dukungan dan keinginan besar dari gubernur untuk meraih WTP.
“Yang paling memegang penting atas raihan WTP itu di pengurus barangnya, di tiap-tiap OPD, karena aset itu bukan hanyan tanggung jawab saya, namun yang paling menentukan itu bagian aset di OPD. Sebab mereka yang memegang barang itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, wanita yang memiliki potongan rambut pendek ini mengatakan, pada tahun keempat ia berada di Pemprov hingga mencapai opini WTP, yang paling sulit adalah menjaga raihan itu agar dapat terus berlanjut.
Utamanya dalam penambahan aset, yang perlu dikontrol dan memperbaiki apa-apa yang menjadi kendala. Sehingga sejak pertama sampai tahun 2019 Sultra terus meraih WTP.
Komitmen Ali Mazi-Lukman Abunawas Mempertahankan WTP
Hj. Isma mengakui dalam masa peralihan pemerintahan Nur Alam-Saleh Lasata ke pemerintahan Ali Mazi-Lukman Abunawas begitu sulit untuk menjaga raihan WTP yang di masa kepemimpinan sebelumnya, lima kali berturut-turut (2013-2017).
Tantangan yang dihadapinya, yakni menyesuaikan peralihan kebijakan gubernur sebelumnya dengan gubernur yang baru. Belum lagi, BPKAD Sultra harus menyesuaikan dan saling mendukung antara pihaknya dengan OPD-OPD.
Namun kata dia, berkat komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Ali Mazi-Lukman Abunawas yang ingin mempertahankan WTP, Pemprov Sultra mampu kembali meraih WTP pada LKPD 2018 dan 2019.
“Pada prinsipnya, jika ingin mencapai sesuatu, perlu adanya dukungan penuh dari pimpinan. Dan alhamndililah Pak Ali Mazi dan Pak Lukman Abunawas punya komitmen itu,” ujarnya.
Optimis Sultra Kembali Raih Opini WTP 2021
Berangkat dari nol, dalam mengelola keuangan dan aset daerah, Hj. Isma memiliki komitmen untuk membawa Pemprov Sultra meraih opini WTP, dan akhirnya prestasi itu diraihnya.
Hal itu tidak lepas dari kerja tim baik di BPKAD maupun di OPD serta dukungan dari gubernur dan wakil gubernur.
Hj. Isma pun optimis Pemprov Sultra bakal kembali meraih opini WTP LKPD 2020.
Dia mengatakan saat ini LKPD 2020 sementara diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) Sultra.
“Mei 2021, sudah akan ada hasilnya dari hasil pemeriksaan BPKP. Dan saya masih optimis dan yakin Pemprov Sultra bakal kembali meraih opini WTP,” tandasnya.
Adv
