KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal mengusulkan atau mengagendakan beberapa hal guna memenuhi kebutuhan transportasi laut.
Hal ini merupakan tindak lanjut surat dari Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terkait sejumlah usulan dalam pemenuhan transportasi laut.
Dalam pengusulan pemenuhan kebutuhan ini Dishub Sultra melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten kota di Sultra, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Kemudian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sultra.
Kepala Dinas Perhubungan Sultra, Muhammad Rajulan mengungkapkan, pengusulan ini ditujukkan kepada pihak yang bergerak di dunia usaha guna memperlancar arus barang. Katanya, ada tiga pembahasan dalam menindaklanjuti surat dari Kemenhub RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tersebut.
“Pertama adalah terkait rapat teknis pengusulan pelabuhan singgah tol laut untuk persiapan di tahun 2024 kedepan,” kata Kepala Dishub Sultra.
Lebih lanjut, pelabuhan singgah itu pada 2023 untuk Pelabuhan Pangkal di Surabaya Tanjung Perak melayani rute Tanjung Perak-Wanci-Namrole-Pulau Opi, kemudian kembali ke Surabaya.
Dalam rute tersebut, Dishub masih mendiskusikan apakah tetap mempertahankan rute, mengubah urutan pelabuhan, menghapus pelabuhan singgah, menambah pelabuhan singgah, atau menambah pelabuhan.
“Pertimbangan ini disebabkan karena pengalaman sebelumnya ternyata ada beberapa pelabuhan pada saat balik tidak mendapatkan muatan,” ungkapnya.
Rajulan menjelaskan tentunya ini menjadi salah satu pertimbangan nantinya oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut apakah mempertahankan jalur, dipindahkan ataukah dihapus. Selain itu, pembahasan kedua yakni terkait dengan rapat jaringan atau angkutan laut perintis untuk kapal-kapal perintis Pelni. Dalam hal ini akan mengusulkan apakah jalur yang ada saat ini dipertahankan, ada penambahan pelabuhan singgah atau barangkali dihapus.
“Untuk rute angkutan laut perintis contohnya melayari Kendari-Langara-Banabungi-Baubau-Pola-Banggai-Sanana-Obi, kembali ke Sanana-Banggai-Pola-Baubau-Banabungi-Langara-Kendari,” ucapnya.
Rajulan berharap perubahan trayek ini nantinya akan memberi kemudahan bagi masyarakat umum serta bidang usaha perikanan, perkebunan atau tambang.
Kemudian pembahasan terakhir yakni terkait rapat teknis jaringan trayek rede transport yang akan diusulkan 2024.
Dalam pembahasan ini fokusnya adalah evaluasi perbaikan pada tahun depan, karena program ini telah berjalan sesuai dengan kontrak kerjasama dengan pusat.
Beberapa usulan ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan transportasi laut di Sultra.
“Untuk itu diperlukan data terkait potensi ekonomi setiap pelabuhan singgah, selain itu aturan baru mengenai kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW kabupaten kota dan provinsi,” imbuhnya.
Sehingga kata Rajulan, harapannya dengan persiapan data tersebut pemerintah daerah dapat melakukan sosialisasi dalam melengkapi data yang diperlukan. (Adv)
