Kakanwil Kemenkumham Sultra Imbau Jajarannya Sukseskan Program Strategis Desa Presisi
![Kakanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba. Foto: Istimewa](https://detiksultra.com/wp-content/uploads/2023/10/PSX_20231003_172643.jpg)
KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara (Kakanwil Kemenkumham Sultra), Silvester Sili Laba, mengimbau jajarannya untuk menyukseskan program strategis Pemerintah Provinsi Sultra, yaitu pembangunan 250 Desa Presisi.
Hal ini ia sampaikan saat memimpin apel pagi di aula Kantor Wilayah, Selasa (3/10/2023).
Program strategis ini dicanangkan oleh Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto yang mengarahkan percepatan pembangunan berbasis data dalam ekosistem digital menggunakan aplikasi Data Desa Presisi (DDP).
“Program ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan, stunting, dan inflasi serta pengembangan usaha kecil dan menengah di Sultra,” jelasnya.
Silvester menyampaikan, program strategis tersebut berhubungan dengan Kemenkumham melalui Desa Sadar Hukum yang menjadi tugas pokok dan fungsi kantor wilayah.
“Banyak parameter yang harus dipenuhi (mewujudkan desa sadar hukum),” tegasnya.
Di tengah keterbatasan yang ada, dia berharap jajarannya dapat secara aktif memenuhi parameter yang dibutuhkan dalam menyukseskan program Desa Sadar Hukum dan Desa Presisi.
“Bagaimana pun kita disini untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah,” lanjutnya
Silvester juga melakukan evaluasi pelayanan publik pada setiap satuan kerja dilingkungan Kanwil Kemenkumham Sultra. Evaluasi ini didasarkan atas hasil survei kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi pada aplikasi 3AS yang dikelola oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM RI.
Kepala Kantor Wilayah juga mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk menjaga marwah instansi dan kerjasama yang baik antara pimpinan dan staf.
“Saya minta kita saling mengingatkan dan menguatkan, serta menjaga kebersamaan ini,” imbaunya.
Dia menambahkan, jaga hubungan baik internal maupun eksternal. Sinergi yang baik dengan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan manfaat yang besar demi pelayanan bangsa terutama Sulawesi Tenggara. (kjs)