Masuk 10 Besar, Tim Penilai Lomba PKK Tingkat Provinsi Sultra Kunjungi Desa Lakanaha Mubar
MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Endang Abbas bersama tim penilai lomba 10 program PKK mengunjungi Desa Lakanaha, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat, Senin (14/8/2023)
Kunjungan ini diterima langsung oleh Penjabat Bupati Muna Barat, Dr Bahri, Ketua PKK Mubar, Yosi Rena Bahri, sejumlah pimpinan OPD, camat, kepala desa, dan masyarakat setempat.
Di kesempatan tersebut, Nur Endang Abbas mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena telah menyambut kedatangan bersama rombongannya untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan PKK di Mubar.
Nur Endang mengatakan, kegiatan lomba 10 program PKK dilaksanakan secara nasional, termasuk di Sultra. Hal ini merupakan sebuah pijakan yang diturunkan oleh TP-PKK pusat agar kegiatan 10 program PKK selalu terlaksana dengan baik.
Oleh karena itu, 10 program PKK ini adalah bentuk evaluasi dan pembinaan dengan melihat sejauh mana pelaksanaan program PKK di tingkat kabupaten/kota masing-masing.
“Dan hari ini kami hadir dan menilai layak bahwa Desa Lakanaha ini masuk 10 besar,” ungkapnya.
Penilaian ini berdasarkan ada kesesuaian yang disampaikan secara virtual, data lapangan dan administrasi selama ini agar TP-PKK menjalankan sesuai fungsinya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Endang pun merasa bangga dengan anggota PKK Mubar karena memiliki komitmen yang luar biasa, dedikasi yang selalu ingin belajar dan menyesuaikan dengan kondisi regulasi yang ada dalam pelaksanaan 10 program PKK.
Ia mengaku selama ini dalam penilaian lomba PKK ada 3 tahap yang dilakukan, yakni melihat, menilai, dan mengumumkan. Namun kali ini berbeda, pasalnya pihaknya benar-benar memperhatikan apakah PKK ini dilaksanakan langsung oleh pengurus setempat dan di lakukan bersama pengurus di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten itu sendiri.
“Termasuk ini juga yang kami ingin lihat tanpa melihat dari kabupaten mana. Kami dari Tim PKK provinsi berharap kita memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kinerja dan eksistensi kinerja tim PKK,” harapnya.
Ia menyebut ada 14 kabupaten yang mengikuti lomba PKK, namun di antara 14 kabupaten, ada 4 yang gugur yaitu Kabupaten Bombana, Konsel, Kolaka Utara, dan Butur.
Untuk itu, pada kunjungan kali ini pihaknya akan meminta kesesuaian dokumen apakah sesuai indikator, atau format yang telah dibagikan kepada kader PKK.
Sementara itu, Pj Bupati Muna Barat, Dr Bahri mengaku bangga dan mengapresiasi atas kunjungan tim supervisi penggerak PKK Sultra dalam rangka supervisi desa percontohan tingkat provinsi.
“Semoga kegiatan ini menghasilkan kontribusi yang bermanfaat bagi tim PKK Mubar untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan aman dalam rangka ketahanan nasional,” katanya.
Menurutnya, TP-PKK merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki kelembagaan dari tingkat pusat hingga desa yang memiliki fungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pengendali masing-masing jenjang sehingga perannya sangat penting dalam membantu pemerintah mengatasi permasalahan keluarga khususnya perempuan dan anak.
Adanya TP-PKK ini memiliki dasar dan payung hukum yang jelas yakni peraturan presiden nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan PKK serta Permendagri nomor 36 tahun 2020 tentang aturan pelaksanaannya.
“Aturan pelaksanaan PKK sangat jelas. Maka penting kita untuk memahami bersama tentang pelaksanaan dan strukturnya agar 10 program PKK dapat berjalan dengan baik,” pintanya.
Bahri mengaku tahun 2023 ini ia menghibahkan anggaran PKK Rp1 miliar yang bersumber dari APBD. Untuk program selanjutnya, Bahri berjanji di 2024 mendatang pihaknya bakal kembali mengucurkan anggaran PKK sebesar Rp100 juta per kecamatan. (kjs)
Reporter: La Ode Darlan
Editor: Biyan
