KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Debat perdana Cagub dan Cawagub Sultra periode 2018-2023, banyak menuai kritikan dari berbagai kalangan masyarakat. Kritikan itu bahkan tidak hanya tertuju kepada paslon gubernur dan wakil gubernur, namun juga terhadap penyelenggara pilkada.
Menurut Rektor Universitas Sulawesi Tenggara, Prof. Andi Bahrun, penyelenggara pilkada harusnya membuka ruang kepada masyarakat untuk mengevaluasi hasil debat.
“Harapan saya, harusnya KPU membuka polling terhadap hasil debat supaya ada evaluasi. Apakah itu ada manfaatnya atau tidak,” katanya.
Dia pun mengatakan jika KPU membuka ruang poling maka hal demikian akan lebih mudah untuk memetakan daerah mana saja yang perlu melakukan debat sebesar kemarin.
“Sehingga boleh jadi kita bisa petakan hanya provinsi tertentu saja yang bisa melakukan debat seperti ini, daerah-daerah lain bisa menggunakan cara yang berbeda untuk menyampaikan visi misi mereka sehingga efisien dan efektif,” bebernya.
Karena kegiatan ini menggunakan uang negara yang tidak sedikit. Tapi bagi kita bukan masalah uang. Yang paling penting, proses demokrasi berjalan dengan baik dan masyarakat puas karena mendapatkan pemimpin yang benar-bemar akan mensejahterakan masyarakat Sultra.
Reporter: Sunarto
Editor: Rani
