MUNA, DETIKSULTRA.COM– Akhir-akhir ini pemecatan terhadap tenaga honroer di Kabupaten Muna marak terjadi. Sebelumnya lima orang honorer di Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dipecat diduga akibat perbedaan arah politik di Pilkada Muna.
Atas perlakuan semena-mena yang dialami honorer tersebut, mengundang reaksi keras dari anggota DPRD Muna.
Salah satunya datang dari Sekretaris Komisi I DPRD Muna, Moh. Iksanuddin Makmun. Ia geram akan tindakan beberapa Kepala OPD yang semena-mena terhadap bawahannya. Apalagi harus memberhentikan secara sepihak dengan alasan yang tak jelas.
“Sungguh picik jalan pikiran pimpinan yang telah mengeluarkan SK pemecatan bagi beberapa tenaga honorer yang ada di beberapa Dinas,” kata Iksan.
Apalagi kata Politisi Gerindra itu, alasannya hanya karena berbeda pandangan politik dengan atasannya di kontestasi Pilkada 9 Desember mendatang.
Jika alasannya karena netralitas, lantas bagaimana dengan oknum Kepala Bidang (Kabid) disalah satu instansi yang kini lagi viral diduga mengampanyekan salah satu paslon dan menggunakan fasilitas Umum secara terang-terangan.
“Mereka kok tenang-tenang saja, tak ada sangsi. Ini malah tenaga honorer yang jadi kambing hitam,” cetusnya.
Jadi sebaiknya bagi mereka yang merasa dipecat, sesegera mungkin untuk mengadukan hal itu ke Dewan.
“Jika sudah ada aduan kita akan panggil instansi terkait untuk haring agar polemik ini tak jadi bola liar ditengah masyarakat,” sebutnya.
Ia menegaskan, para kepala OPD agar tak ciptakan kegaduhan ditengah masyarakat menjelang Pilkada Desember kedepan.
“Jangan membuat hal-hal yang bikin gaduh di masyarakat yang akan menggangu konduktifitas masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Abd. Rasyid S
Editor: Via
