KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Komisi II DPR RI menyambangi Kantor KPU sultra dalam rangka monitoring persiapan pelaksanaan tahapan-tahapan pilkada serentak di tujuh kabupaten Sulawesi Tenggara, (27/1/2020).
Rapat monitoring tersebut turut dihadiri anggota DPR RI asal Sultra, Ir Hugua. Dalam pertemuan, Komisi II DPR RI banyak menerima informasi soal pelaksanaan tahapan pilkada yang terlaksana sejak beberapa bulan terakhir.
Pelaksanaan tahapan pilkada ini tak lepas dari soal pembiayaan, persiapan wajib pilih, hambatan Undang-Undang, dan berbagai aspek tehnik pelaksaan pilkada serentak lainnya.
Anggota Komisi II DPR RI, Ir Hugua menyatakan, KPU daerah yang dikoordinasikan langsung oleh KPU Sultra harus melaksanakan seluruh tahapan tepat waktu, termasuk mekanisme pembentukan Badan Ad Hoc Pilkada, sehingga nantinya tidak ada hambatan tehnis pada pelaksanaan Pilkada bulan September mendatang.
“Paling penting berkaitan anggaran Pilkada 2020, Kalau pembiayaan lemah tidak akan bisa menyelenggarakan secara maksimal Ini harus kita dorong supaya ada tambahan dari Kemendagri juga dari pemerintah kabupaten,”ungkapnya.
BACA JUGA :
Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib, mengungkapkan pelaksanaan tahapan pilkada sementara berjalan, anggaran pilkada juga disesuaikan porsi prosedur yang ada, termasuk nantinya honor pada Badan Ad Hoc. Anggaran pilkada pun ujar Natsir, telah disampaikan ke gubernur melalui tim anggaran pemerintah daerah, sehingga tinggal dilakukan penyesuaian jika ada perubahan.
“Semangat kami adalah kami ingin mewujudkan pilkada agar lebih berkualitas dari pilkada sebelumnya,” ungkapnya.
“Kami belum mendapatkan realisasinya, kondisi terkait fasilitas seperti kantor KPU di beberapa kabupaten sudah memiliki bangunan tersendiri,” sambungnya.
Tambahnya, karena di Sultra ada tujuh daerah pelaksanaan pilkada maka otomatis anggaran diprediksi melonjak, bahkan KPU Provinsi dalam melaksanakan fungsi koordinasi, asistensi, dan supervisi ada kendala anggaran, mengingat tahapan pilkada cukup lama yakni kurang lebih satu tahun. Total anggaran yang tersedia Rp130 juta untuk daerah yang sudah supervisi selama tahapan.
Reporter: M1
Editor: Dahlan
