KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhammad Endang meminta Gubernur Sultra, Ali Mazi, Serius mengawal upaya pemekaran Kepulauan Buton (Kepton).
Hal ini ditegaskan Endang karena pada sejumlah Rapat Dengar Pendapat(RDP) di Komisi II DPR RI, Gubernur, Wakil Gubernur, dan perwakilan Pemprov Sultra lainnya, nyaris tak pernah hadir saat RDP.
“Saya lihat beberapa kali rapat di DPR RI belum pernah Gubernur atau yang mewakili hadir. Jadi saya minta Gubernur dan wakil Gubernur lebih konsen di pemekaran Kepton ini,” katanya.
“Saya sendiri hadir pada rapat Komisi II DPR RI dan kita mendukung hal tersebut. Kepton itu kan salah satu kerajaan besar negara berdaulat sebelum Indonesia merdeka dan yang kedua kita ketahui pada tahun 2010 itu kan ada grand desain pemekaran yang dimana salah satunya adalah Kepton. Maka perlu ada keseriusan dari Gubernur dan wakil Gubernur untuk mengurus itu,” sambungnya,(22/12/2019).
BACA JUGA :
- Ketua Dekranasda Muna Barat Ajak Warga Sultra Dukung Ananda Fitriyani S di Ajang Duta Pariwisata Indonesia 2026
- Kontrak Berakhir, 1.204 PPPK Paruh Waktu Buteng Siap-Siap Dirumahkan
- Inflasi Sultra September 2026 Capai 4,17 Persen
- Taklukkan Kodim Kendari FC di 8 Besar Lewat Adu Penalti, Pers Sultra Melaju ke Semifinal
- Sepanjang 2026, 30 Titik Api Lahap Hutan dan Rumah Warga di Buteng
Grand Desain 2010 upaya pemekaran Kepton, lanjut Endang, disusun langsung oleh Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kala dijabat oleh Gamawan Fauzi.
“Saat ini ada celah, Papua Selatan kan mau mekar, nah bisa ikutkan disitu melalui pencabutan moratorium terbatas. Karena memang secara persyaratan baik dari aspek undang-undang, ekonomi, sumber daya alam maupun sejarah sudah sangat memenuhi syarat,” ungkapnya lagi.
Reporter: Gery
Editor: Dahlan
