MUNA BARAT, DETIKSULTRA.COM – Pemerintah Desa Kombikuno, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna Barat mendapatkan sorotan tajam oleh sejumlah warganya. Pemerintah desa dituding telah menggelapkan anggaran Dana Desa (DD) 2024 sehingga mengakibatkan sejumlah kegiatan menjadi terhambat.
Salah seorang warga setempat, Tiar mengatakan, kepala desa selama ini diduga tidak pernah melibatkan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai fungsi kontrol dan pengawasan dalam desa, sehingga item kegiatan dianggap tidak sesuai bestek dan tidak terselesaikan.
Ia mengungkapkan, beberapa jenis pekerjaan yang dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa setempat yakni pariwisata desa. Kata dia, tempat yang menjadi rekreasi nantinya, seharusnya di dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) pada sisi pinggir dipasangkan batu dan bronjong secara permanen.
“Hanya sebagian hanya di floor, harusnya langsung dibuat bronjong dibongkar ulang dan dipasangkan yang baru,” ungkapnya saat ditemui dalam kegiatan Musrenbang desa setempat, Selasa (25/12/2025).
Selain itu, para warga juga menyatakan protes atas pekerjaan pembangunan deker. Menurutnya, anggaran yang direalisasikan cukup besar, yakni senilai Rp23 juta dengan jumlah dua item. Sementara bahan yang diadakan di lapangan dapat dihitung dan tidak mencapai dengan jumlah yang ada di RAB. Bahkan volumenya dianggap kurang dari sisi kelebarannya.
“Sisanya masih ada sekitar 13 jutaan. Mereka kemanakan?,” ungkapnya heran.
Salah satu anggota BPD setempat, Rifin, juga menyoroti adanya pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT). Dalam pelaksanaannya, hanya didituntaskan sepanjang 571 meter. Sementara dalam perencanaannya JUT tersebut memiliki panjang 1.410 meter.
R mengaku pekerjaan tersebut ia ketahui setelah dirinya bersama warga setempat melakukan kroscek dan pengukuran langsung termasuk pada ketebalan dan lebarnya jalan.
“Jadi kami sudah turun langsung ke lapangan untuk memastikan pekerjaan jalan tadi, dan kenyataannya yang di kerjakan volume nya kurang padahal anggaranya cukup banyak Rp180 juta,” ungkapnya.
Pihak Pemdes sebelumnya telah mendapatkan rekomendasi dari pihak Dinas PMD agar menyelesaikan pekerjaan tersebut namun tidak diindahkan.
“Kami juga sangat sayangkan sikap Pemdes yang tidak mengindahkan arahan dari PMD,” kesalnya.
Sementara itu, Kepala Desa Kombikuno, La Ode Musdin menjelaskan mengenai JUT yang dikerjakan hanya sepanjang 571 meter karena struktur tanah yang lembab, sehingga banyak membutuhkan bahan material dan jika dipaksakan pengerjaannya maka Pemdes akan nombok.
“Dan ini sudah ditinjau langsung oleh pendamping desa termasuk BPD setempat, dengan menghitung volume rata-rata dan masih ada anggaran yang tersisa sekitar 40 jutaan,” jelasnya.
Dengan sisa anggaran Rp40 juta tersebut, jika dipaksakan maka masih bisa mencetak ukuran jalan sepanjang 800 meter. Namun karena kondisi cuaca dan faktor alam sehingga pihaknya tidak dapat melanjutkan pekerjaan tersebut.
“Maka sisa anggaran tadi otomatis kita akan silvakan dan nanti kita anggarkan kembali ke depan,” imbuhnya.
Untuk pariwisata desa, progres pekerjaan saat ini telah mencapai 80 persen. Pihaknya juga telah menemui kendala di lapangan, berupa adanya kondisi tanah yang memiliki banyak lumpur. Dalam perencanaannya fondasi memiliki kedalaman 40 meter. Namun jika dipaksakan maka akan roboh.
Namun hal ini juga akan disertifikasi oleh pendamping desa bidang teknis, kemudian disesuaikan dengan hasil realisasi Pemdes.
“Jadi dari sisa anggaran pembangunan pariwisata ini kita silvakan juga. Di perencanaan berikutnya kita anggarkan kembali dengan hitungan yang matang,” terangnya.
Untuk itu, ia berkomitmen akan menuntaskan pekerjaan yang ada didalam desa. Ia mengajak kepada seluruh warga, BPD dan pihak terkait untuk bersatu membangun desa secara bersama-sama.
“Semoga masyarakat kita dapat memahami hal ini, saya kira tidak ada masalah dan tentunya kita akan anggarkan lagi tahun depan,” tandasnya. (bds)
Reporter: La Ode Darlan
Editor: Wulan
