Dalam Kesalahan Kebijakan
Ada Kebenaran Yang Perlu Di Tingkatkan
Oleh:DRLAK
Adada paradigma yang berubah dalam mendapatkan keilmuan diera distrubsi seperti sekarang ini, dimana teknologi digital semakin massif, sehingga dari berbagai platform media sosial kita bisa mendapatkannya dari berbagai sumber termasuk bila kita ingin melakukan penilaian kebijakan untuk mendapatkan kausalitasnya. Kalua kita buka Google bahwa hukum kausalitas pada prinsipnya dalam filsafat ilmu pengetahuan menyatakan bahwa setiap peristiwa atau fenomena memiliki penyebab atau sebab yang menyebabkannya terjadi. Prinsip ini menyatakan bahwa tidak ada peristiwa yang terjadi tanpa adanya sebab yang menyebabkannya. Sehingga dalam hukum kausalitas juga menyatakan bahwa setiap sebab akan menghasilkan akibat yang pasti dan tidak terelakkan. Konsep ini sangat penting dalam ilmu pengetahuan karena memungkinkannya untuk memahami hubungan sebab-akibat antara berbagai fenomena alam dan kejadian di dunia ini.
Begitu juga, Filosofi yang menyatakan bahwa kebenaran tidak ada dalam kebenaran, melainkan ada di dalam kesalahan, merupakan konsep yang cukup kompleks namun memiliki makna yang dalam jika dipahami dengan baik. Dalam konteks kebijakan pemerintahan, filosofi ini dapat diartikan sebagai pentingnya proses evaluasi dan koreksi terhadap kebijakan yang telah diambil, sebagai langkah untuk mendekati kebenaran yang sebenarnya.
Untuk itu, kita perlu memahami bahwa kebenaran adalah suatu konsep yang relatif dan dapat berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan konteks sosial. Dalam konteks pemerintahan, kebenaran seringkali dianggap sebagai tujuan akhir yang harus dicapai melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Namun, dalam realitasnya, kebenaran seringkali sulit untuk dipahami secara mutlak karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti nilai-nilai budaya, kepentingan politik, dan kebutuhan masyarakat, disini seringkali pemangku kuasa lalai dalam implementasinya.
Dalam hal ini, konsep kebenaran tidak ada dalam kebenaran, melainkan ada di dalam kesalahan, mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam pemikiran bahwa kebenaran adalah sesuatu yang tetap dan pasti. Sebaliknya, kebenaran dapat ditemukan melalui proses evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil, termasuk mengakui adanya kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut. Dengan demikian, kesalahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebagai peluang untuk memperbaiki dan mendekati kebenaran yang sebenarnya.
Dalam konteks kebijakan didalam pemerintahan, proses evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mensejahterakan masyarakat atau tidak. Hal ini lah kenapa evaluasi dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti monitoring dan evaluasi, penelitian, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya proses evaluasi yang transparan dan akuntabel, pemerintah dapat mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kebijakan dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
Selain itu, konsep bahwa kebenaran ada di dalam kesalahan juga mengajarkan kita untuk tidak takut mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut. Sebaliknya, kesalahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran dan pengembangan diri. Dengan mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut, pemerintah dapat menghindari terulangnya kesalahan yang sama di masa depan dan meningkatkan kualitas kebijakan yang diambil.
Namun, penting untuk diingat bahwa proses evaluasi dan pembelajaran dari kesalahan tidaklah mudah dilakukan. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk melakukan proses evaluasi secara objektif dan transparan, serta kesediaan untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam proses evaluasi, karena masyarakat memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat menjadi masukan berharga dalam meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah.
Olehnya itu, konsep bahwa kebenaran tidak ada dalam kebenaran, melainkan ada di dalam kesalahan, mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam pemikiran bahwa kebenaran adalah sesuatu yang tetap dan pasti. Sebaliknya, kebenaran dapat ditemukan melalui proses evaluasi dan pembelajaran dari kesalahan. Dalam konteks pemerintahan, proses evaluasi dan pembelajaran dari kesalahan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mensejahterakan masyarakat.
Dengan demikian, pemerintah Prabowo kedepan perlu memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan proses evaluasi secara objektif dan transparan, serta kesediaan untuk mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan dari pemerintahan Jokowi. Partisipasi masyarakat juga jangan diabaikan karena sangat penting dalam proses evaluasi, karena masyarakat memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat menjadi masukan berharga dalam meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah kedepan. Demikian, kebenaran yang sebenarnya itu dapat ditemukan melalui proses evaluasi dan pembelajaran dari kesalahan pemerintahan sebelumnya, sehingga kebijakan yang diambil kedepan dapat benar-benar mensejahterakan masyarakat menuju Indonesia emas.AJK
