Lahan seluas tiga hektare itu diduga akan dibangun rumah pribadi milik Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR).

“Walhi Sultra mengecam keras rencana pembangunan rumah pribadi Gubernur Sultra yang mengakibatkan perusakan sekitar tiga hektare kawasan hutan mangrove, sebuah kawasan yang secara hukum maupun etika wajib dilindungi,” katanya dalam rilis yang diterima awak media ini, Jumat (28/11/2025).

Menurut Andi Rahman, tindakan ini semakin menegaskan bahwa gubernur telah mengabaikan kelestarian lingkungan dan memperlihatkan pola pembangunan yang merusak lingkungan.

Selain itu, kata dia, kawasan mangrove bukanlah ruang bebas garap. Mangrove adalah kawasan lindung yang mempunyai manfaat ekologis. Kerusakan tiga hektare mangrove berarti hilangnya benteng alami ekologis sebagai pelindung dari krisis lingkungan.

“Dalam banyak kesempatan, gubernur menunjukkan pola kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan pribadi dan investor ketimbang keselamatan lingkungan hidup rakyat Sultra, mulai dari pembiaran aktivitas industri ekstraktif yang merusak daerah aliran sungai, hingga konsesi besar-besaran untuk proyek industri nikel yang menyebabkan banjir, krisis air, dan degradasi ekologis. Semuanya memperlihatkan kecenderungan yang sama, alam dikorbankan, rakyat menjadi korban,” bebernya.

Andi Rahman menilai Gubernur Sultra memberi contoh buruk dengan menggerus ekosistem mangrove demi kepentingan pribadi. Tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas konflik kepentingan, tetapi juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap komitmen iklim yang seharusnya dijaga oleh setiap kepala daerah.

“Pembangunan di kawasan mangrove untuk kepentingan pribadi adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, baik secara hukum maupun moral. Pemerintah daerah semestinya menjadi garda terdepan dalam pemulihan ekosistem lingkungan, bukan justru menjadi pelaku perusakan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kendari, Arnal, ketika dihubungi awak media mengakui bahwa pihaknya sempat turun melakukan pengecekan lokasi hutan mangrove tersebut. Namun pihaknya belum bisa memastikan benar tidaknya pembabatan itu untuk pembangunan rumah Gubernur Sultra.

“Benar (tim pengawasan) turun mengecek karena itu berada di wilayah Kendari, tapi ternyata semua proses perizinan berada di provinsi dan pusat,” ucapnya.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa kawasan yang dibabat itu merupakan wilayah tanaman mangrove.

“Karena itu wilayah mangrove yang berdekatan dengan pesisir, yang kewenangannya bukan di kami,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala DLHK Kota Kendari, Hj. Erlis Sadya Kencana mengatakan, pembukaan lahan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Central Business District (CBD) Teluk Kendari.

“Kami tegaskan bahwa pembukaan lahan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Perwali Nomor 21 Tahun 2021 tentang RDTR dan CBD Teluk Kendari,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan aturan tersebut, kawasan lokasi pembukaan lahan termasuk dalam Areal Peruntukan Lain (APL).

Kawasan APL ini diperbolehkan untuk digunakan bagi berbagai fungsi, termasuk diantaranya perdagangan dan Jasa, perumahan, dan peruntukan lainnya yang menunjang kegiatan ekonomi dan pembangunan.

“Karena merujuk pada Perwali tersebut, kawasan itu masuk APL yang dapat digunakan untuk perdagangan, jasa, perumahan, dan lain-lain. Pengelolaannya harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku, dan ini sudah sesuai dengan Perwali Nomor 21 Tahun 2021,” ucapnya.

Ia juga telah mengonfirmasi bahwa pihak pemilik lahan telah menempuh langkah perizinan yang disyaratkan di Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XV Makassar.

“Yang kami dikonfirmasi di awal bahwa mereka (pemilik lahan) sudah mengajukan izin ke BPHP terkait izin pembukaan lahan,” tandasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Walhi Sultra Kecam Pengrusakan Kawasan Hutan Mangrove untuk Pembangunan Rumah Pribadi first appeared on DetikSultra.com.

Penggusuran ini telah menyebabkan dampak serius bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari lahan pertanian mereka. Berdasarkan laporan dari warga dan investigasi lapangan, penggusuran ini didasarkan pada transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Rakawuta, Iskandar Marhab, pada 2010, tanpa sepengetahuan dan persetujuan penuh dari pemilik lahan.

“Lahan seluas 62,5 hektare yang dijual kepada PT Merbau mencakup tanah-tanah milik warga yang telah lama dikelola dan menjadi sumber penghidupan utama mereka,” ujar Direktur Walhi Sultra, Andi Rahman dalam rilis yang diterima awak media ini, Senin (17/3/2025).

Seiring berjalannya waktu, warga menemukan bahwa sebagian lahan mereka telah diperjualbelikan tanpa sepengetahuan mereka. Ketika warga berupaya mempertahankan hak mereka, PT Merbau justru tetap melakukan penggusuran paksa dengan dalih telah membeli tanah tersebut.

Hingga saat ini, sebut Andi Rahman, sekitar 68 hektare lahan telah digusur, termasuk kebun lada produktif milik masyarakat.

“Kami menilai bahwa tindakan PT Merbau ini adalah bentuk perampasan tanah yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip reforma agraria yang seharusnya melindungi petani dan masyarakat adat dari kehilangan akses terhadap tanah mereka,” katanya.

Dengan demikian, Walhi Sultra mendesak tindakan tegas Bupati Konsel dan Gubernur Sultra untuk segera menghentikan penggusuran paksa dan memberikan perlindungan kepada warga Rakawuta.

Meninjau kembali legalitas transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa, Iskandar Marhab, dengan PT Merbau. Memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat atas tanah mereka serta menghentikan segala bentuk intimidasi yang dilakukan oleh perusahaan.

“Mengambil langkah hukum terhadap pelaku yang terlibat dalam transaksi ilegal yang menyebabkan hilangnya tanah warga, dan kami juga menyerukan kepada Komnas HAM, DPR RI, dan lembaga hukum terkait untuk turut serta dalam penyelesaian konflik agraria ini dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat Rakawuta tidak dikesampingkan demi kepentingan korporasi,” jelasnya.

Sementara itu, awak media ini masih berupaya untuk menghubungi mantan Kepala Desa Rakawuta, Iskandar Marhab dan manajemen PT Merbau perihal masalah konflik agraria. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Walhi Sultra Kecam PT Merbau, Diduga Gusur Paksa Lahan Warga Mowila first appeared on DetikSultra.com.

Walhi menyebut PT CNI bertanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat yang ditimbulkan dari segala aktivitas pertambangan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Direktur Walhi Sultra Saharuddin mengatakan, keberadaan pertambangan di Sultra begitu banyak yang belum memenuhi standar baku buangan limbah industri tambang, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri LHK Nomor 202 Tahun 2004.

Praktik-praktik seperti ini, sebutnya, selalu menimbulkan keresahan warga. Limbah tambang tanpa diolah dan langsung dibuang ke badan sungai. Padahal limbah tambang akan menyebabkan penyebaran zat beracun di air. Air dan sedimen limbah pertambangan mengandung logam berat yang dapat merusak ekosistem sungai.

“Bagaimana jika air tersebut dikonsumsi masyarakat?
Selain berdampak buruk terhadap lingkungan, limbah tambang mengancam keselamatan manusia. Kandungan logam yang terdapat dalam limbah tambang adalah merkuri, arsenik, tembaga, dan timbal. Selain itu, dampak buruk lain adalah hilangnya keanekaragaman hayati yang terdapat di Sultra,” terang Saharuddin melalui rilisnya ke redaksi Detiksultra.com, Kamis (20/5/2021).

Untuk itu, kata dia, pihaknya menuntut:

1. PT CNI diduga melanggar Pasal 40 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang berbunyi: “Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya.”

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.”

2. Keberadaan hutan di Desa Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka selama ini menjadi pusat mata air yang mampu mencukupi kebutuhan pertanian, perkebunan, dan kebutuhan konsumi warga desa.

3. Sejak masuknya PT CNI, berbagai masalah sosio-ekologis yang mengancam ruang hidup masyarakat kian meningkat. Salah satunya adalah jebolnya tanggul tambang yang merendam pemukiman warga.

Akibat jebolnya tanggul tambang, air bercampur lumpur berwana kuning masuk menggenangi rumah-rumah warga dan mencemari lingkungan mereka.

4. Kepada Pemprov Sultra untuk segera mereview dan melakukan audit seluruh perizinan tambang serta menghentikan izin-izin baru industri ekstraktif yang ada di wilayah Sultra.

5. Kepada DPRD Sultra untuk segera membentuk Pansus Pertambangan dan Bencana Ekologis.

6. Kepada Gakum LHK untuk segera melakukan penyelidikan terhadap masifnya bencana ekologis di Sultra yang ditengarai akibat dari pelanggaran lingkungan.
(*)

Penulis: Anti

The post Ini Tanggapan Walhi Sultra soal Jebolnya Tanggul Tambang PT CNI di Kolaka first appeared on DetikSultra.com.