Pinjaman daerah dengan nilai fantastik itu, rencanannya akan pergunakan untuk membiayai tiga mega proyek Gubernur Sultra dan wakil Gubernur Sultra, Ali Mazi – Lukman Abunawas (Aman).

Tiga mega proyek yang dimaksudkan yakni proyek pembangunan jalan akses pariwisata Kendari – Toronipa (Konawe), Rumah Sakit (RS) jantung bertaraf internasional dan perpustakaan modern.

[artikel number=3 tag=”pemprov,gubernur”]

Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhamad Endang SA menilai, dana pinjaman daerah yang diperuntukkan pembangunan mega proyek tersebut belum terlalu urgen.

“Pinjaman daerah bukanlah sesuatu yang baru. Tetapi, idealnya pinjaman itu dilakukan untuk hal yang mendesak dan diperuntukkan pada hal yang besar,” kata dia, Selasa (30/10/2019).

pinjaman daerah diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara adil dan merata, bukan hanya terfokus di Kota Kendari dengan pembangunan tiga mega proyek yang menelan anggaran triliunan rupiah, tapi juga di 17 kabupaten/kota se-Sultra.

Selain itu, pinjaman juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintahan daerah, dan periodisasi masa jabatan gubernur dan wakilnya, sehingga tidak menjadi beban bagi daerah serta gubernur dan wakil gubernur selanjutnya.

Sehingga dia memastikan, di sisa masa pemerintahan Aman, akan meninggalkan utang yang besar akibat pinjaman daerah itu. Ini justru akan menjadi beban bagi gubernur berikutnya.

“Tahun 2021 hingga 2022 hanya akan membayar bunga pinjaman, sedangkan di akhir masa pemerintahan pasangan Aman yakni pada 2023 mendatang, baru akan membayar pokok sebesar Rp 400 miliar. Artinya, masih ada utang sebanyak Rp 800 miliar yang diwariskan,” jelasnya.

Sementara pada tahun 2023 nanti, Sultra akan menghadapi agenda besar yakni Pimilihan Gubernur (Pilgub) dan Pilkada serentak di kabupaten/kota. Beber dia, untuk biaya agenda tersebut, membutuhkan anggaran sebesar Rp 600 miliar.

“APBD 2021 hingga 2023 mendatang akan turun. Saat ini dalam kondisi naik karena ada pinjaman,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post Pemprov Pinjam Uang Triliunan Rupiah, Endang: Aman Akan Tinggalkan Utang first appeared on DetikSultra.com.

Direktur Eksekutif LKPD dan Demokrasi Sultra, Muhammad Amsar mengatakan, untuk membayar bunga pinjaman dana tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana menaikkan PBB-P2 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 121 Tahun 2019 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bombana, nomor 17 Tahun 2014, tentang penetapan klasifikasi zona nila tanah dan penetapan NJOP sebagai dasar penetapan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan.

[artikel number=3 tag=”pajak,bombana”]

“Sebelum Pemerintah Bombana berencana untuk melakukan pinjaman dana untuk pembangunan daerah, terlebih dahulu harus memikirkan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat usai meminjam dana tersebut, Seharusnya sebelum rencana pinjaman dana, Bupati harus mengumpulkan semua SKPD untuk membahas dampaknya terhadap rakyat dan di bahas di DPRD,”ujar Amsar, Minggu (14/7/2019).

Akibat dari pinjaman tersebut, masyarakat daerah Kabupaten Bombana harus menanggung beban yang tinggi, dengan membayar bunga pinjaman dana dari Bank Jawa Tengah, melalui kenaikan PBB – P2 hingga 300 persen.

“Bayangkan saja kanaikan PBB tak main-main,ditaksir hingga 300 persen dan tentu itu sangat mencekik leher masyarakat Bombana,” ungkapnya.

Bombana harus meniru hal baik yang sudah dilakukan oleh daerah lain seperti Kabupaten Wawonii, sebebelum malakukan pinjaman, masih dalam tahapan perencanaan, sudah mengumpulkan para kepala OPD untuk membahas persoalan itu.

Ia juga sangat menyayangkan lemahnya peran dari wakil rakyat yang ada, hal yang seharusnya menjadi tugas pokok para legislator justru hal itu yang terabaikan.

“Coba lihat anggota DPRD di Konkep, untuk menolak pinjaman daerah mereka sampai harus banting kursi, itu karena mereka sadar bahwa pinjaman itu yang akan bayar adalah rakyat” cetus Amsar

Reporter : Arif
Editor: Dahlan

The post LKPD Sultra : Kenaikan Pajak Dipicu Utang Pinjaman Daerah first appeared on DetikSultra.com.