Berita Unjuk Rasa Terbaru Hari Ini

GAM Makassar Unjuk Rasa Desak Usut Kekerasan Aparat Saat Demo BST di Wakatobi

Redaksi — Mon, 13 Jul 2020 10:28:40 +0000

MAKASSAR, DETIKSULTRA.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) melakukan aksi unjuk rasa di Pertigaan Jalan Hartasning Pettarani (PHP), dengan membakar ban dan menahan beberapa mobil tronton untuk dijadikan panggung orasi, Senin (13/7/2020).

Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai aksi solidaritas terkait tindakan refresif membabi buta hingga mengakibatkan salah satu massa aksi saudara Emen Lahuda, kader Merahitam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM), hingga mengalami luka pada bagian muka sebelah kiri yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dan Sat Pol-PP Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, saat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Orator Masyarakat Kepton dan parlemen jalanan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi dengan tuntutan transparansi penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap I dan tahap II.

Zulkifli selaku jendral lapangan menyampaikan dalam orasinya bahwa tindakan biadab yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian dan Sat Pol-PP Wakatobi itu, sangat mencedarai asas demokrasi bangsa ini dan juga melanggar Tri Brata Polri sentiasa pengayomi, melindungi dan melayani masyrakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Lanjut Ippi, sapaan akrabnya, dia juga mendesak Kapolri, Idham Azis selaku pucuk pimpinan Polisi Republik Indonesia agar segera melakukan reformasi birokrasi ditubuh Polda Sulawesi Tenggara. Karna ketidakbecusan Kapolda Sulawesi Tenggara mengevaluasi kinerja jajarannya pada saat melakukan pengawalan aksi unjuk rasa. Terkhusus di tubuh Polres Wakatobi pada saat melakukan pengawalan aksi unjukrasa di depan Kantor Dinas Sosial Wakatobi yang mengakibatkan salah satu massa aksi mengalami luka sobek dibagian pipi sebelah kiri.

Mutasi 67 Guru di Kolaka Diprotes

Redaksi — Thu, 27 Sep 2018 14:10:28 +0000

KOLAKA, DETIKSULTRA.COM – Forum Pemerhati Rakyat Kolaka (FPRK) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Kolaka. Dalam Aksi unjuk rasa tersebut, mereka menuntut bupati meninjau kembali mutasi terhadap 67 orang guru.

Puluhan pendemo ini menganggap mutasi guru yang dilakukan Dinas Pendidikan Kolaka melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kolaka tidak sesuai dengan aturan.

Koordinator aksi, Erwin, mengatakan, mutasi guru yang dilakukan sarat akan kepentingan politik.

“Kami meminta pemerintah Kabupaten Kolaka agar meninjau kembali SK pemutasian para tenaga pengajar yang sudah dikeluarkan oleh BKD kolaka,” jelasnya.

Saat pertemuan dengan perwakilan pendemo, Sekretaris BKD Kolaka, Supandi, mengatakan, SK pemutasian yang dikeluarkan oleh BKD sudah sesuai aturan yang berlaku. Diknas yang mengajukan kepada BKD, BKD hanya menyetujui usulan tersebut.

Pertemuan yang dilakukan di kantor BKD, diikuti oleh Asisten I, Sekretaris BKD serta lima orang perwakilan pendemo, tidak menemui kesepakatan. Para pendemo berjanji akan turun kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Massa akhirnya membubarkan diri pada pukul 16.00 wita.

Reporter: Yus
Editor: Rani

The post Mutasi 67 Guru di Kolaka Diprotes first appeared on DetikSultra.com.

Kebijakannya Dipermasalahkan, Pj Gubernur Sultra Didemo

Redaksi — Fri, 06 Jul 2018 07:11:01 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik melakukan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sultra pada Jum’at (6/7/2018)
Dalam aksinya, massa menyoroti kebijakan Pj Gubernur Sultra terkait mutasi jabatan, pembentukan tim sembilan dalam menyeleski perusahaan yang bakal mengikuti lelang. Hal itu dianggap menabrak aturan dan kedua pembentukan Pansel Sekda Provinsi.
Koordinator aksi, Sudarsin membeberkan, berdasarkan SK Kepala Badan Kepegawain Nasional (BKN) Nomor K.26-30/V.lOO-2/99 Tahut 2015 tentang Penjelasan Atas Kewenangan penjabat kepala daerah dibidang kepegawaian.
Penjabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN.
Menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
“Jika kita merujuk pada peraturan itu, seharusnya Pj Gubernur Sultra, tidak membentuk Sekda Provinsi Sultra, karena keputusan yang dilakukan tersebut dapat memiliki akibat hukum (Civil effect) pada aspek kepegawaian.” ujar Sudarsin dalam orasinya.
Dikatakannya, tugas utama Pj Gubernur sesuai dengan undang-undang adalah mensukseskan Pilkada Sultra serentak yang kondusif, bukan untuk melakukan mutasi jabatan dilingkungan kepegawaian. Selain itu, kebijakan Pj Gubernur Sultra dalam pemilihan mitra wilayah pertambangan dianggap bertentangan dengan perturan perundang-undangan. Pembentukan mitra wilayah pertambagan atau tim sembilan, sebagai tim pelaksana penilai dan pemilihan mitra wilayah pertambangan.
“Kami anggap cacat hukum karena sejauh ini belum ada perturan daerah yang mengatur tentang pembentukan tim 9 sembilan tersebut. Selain itu investasi pertambangan di Sultra lebih banyak mudaratnya daripada asas manfaatnya, maka kami mendesak Pj Gubernur untuk membubarkan tim 9 ini” tegasnya.
Kata Sudarsin, banyak investasi pertambangan di Sultra yang keberadaannya sangat merugikan masyarakat, salah satunya adalah pengrusakan lingkungan hidup, karena investornya sangat tidak memperhatikan Amdal.
“Semrawutnya pengelolaan amdal yang dilakukan investor pertambangan sangat merugikan masyarakat sekitar. Melihat berbagai persoalan, maka kami menolak terjadinya lelang pada Blok Matarape dan Blok Suasua karena dampak lingkungan yang akan di timbulkan akibat investasi sangat besar,” cetus pria berkacamata ini.
Usai melakukan orasi, perwakilan massa menuju ke ruang rapat Gubernur untuk bertemu dan berdialog dengan Pj Gubernur Sultra. Namun perwakilan massa kecewa karena tidak bertemu langsung dengan Pj Gubernur, namun hanya diterima oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Sultra, Laode Ali Akbar.

Laode Ali Akbar pun didesak agar perwakilan massa aksi bisa dipertemukan langsung dengan Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi. Namun, saat dihubungi via telepon selulernya oleh Ali Akbar, kepala BPSDM Kemendagri itu sedang berada di Manado Sulut.
“Pj Gubernur Sultra Teguh Setyabudi sedang berada di Manado, namun ia mengatakan, tuntutan kalian saya laporkan kepada dia. Jadi nanti ketika Pj di Kendari, baru saya bantu kalian untuk bertemu langsung,” jelas Ali Akbar didepan perwakilan massa.
Kedua belah pihak pun memutuskan akan menjalin komunikasi intensif, untuk menginformasikan keberadaan Pj Gubernur Sultra ketika di Kendari, sehingga bisa bertemu langsung dan massa demonstrasi bisa melakukan dialog terbuka.
Reporter: Fadli Aksar
Editor: Fizi

The post Kebijakannya Dipermasalahkan, Pj Gubernur Sultra Didemo first appeared on DetikSultra.com.

Unjuk Rasa Pendukung "BERANI-SB" Lempar Air Mineral ke Arah Polisi

Redaksi — Fri, 29 Jun 2018 14:12:32 +0000

KOLAKA, DETIKSULTRA.COM – Ratusan pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka nomor urut dua Asmani Arif-Syahrul Beddu ( BERANI-SB ), melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Polres Kolaka serta Kantor Panwas Kolaka, Jumat (29/6/2018).
Dalam aksinya, massa melakukan long marcs dari rumah calon Bupati nomor urut dua Asmani Arif menuju kantor Polres Kolaka pukul 14.00 wita. Dalam aksinya, mereka meminta agar Kepala Kelurahan Kolakaasi segera di tangkap, karena melanggar aturan Pemilu, serta diduga menggandakan KTP warga setempat.
Setelah melakukan orasi, lima perwakilan pendemo bertemu Kapolres Kolaka, melaporkan dugaan pelanggaran dan pihak Kepolisian berjanji akan menindaklanjuti laporan itu sesuai peosedur yang berlaku.
Usai mendengarkan penjelasan Kapolres Kolaka, Didik Supranoto, massa melanjutkan aksinya ke Kantor Panwas Kolaka dengan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian.
Saat tiba di Kantor Panwas Kolaka mereka berdialog dengan Ketua Panwas Kolaka Juhardin, mereka meminta Panwas menangani semua pelanggaran dengan propesional, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Unjuk rasa ini sempat diwarnai keributan serta pelemparan air mineral oleh pendukung Asmani-Syahrul ke arah petugas kepolisian yang sedang berjaga di depan Kantor Panwas, Akibat massa yang lama menunggu proses pertemuan perwakilan mereka dengan ketua Panwas Kolaka.
Setelah disepakati tuntutan mereka oleh Ketua Panwas, Ratusan Massa Pendukung paslon Bupati nomor urut dua ini, membubarkan diri dengan tertib.
Reporter : Yus
Editor: Arlink

The post Unjuk Rasa Pendukung "BERANI-SB" Lempar Air Mineral ke Arah Polisi first appeared on DetikSultra.com.

Ratusan Pendukung 'Berani-SB' Unjuk Rasa di Kantor Panwas dan KPU Kolaka

Redaksi — Fri, 29 Jun 2018 02:10:26 +0000

KOLAKA, DETIKSULTRA.COM – Pendukung paslon nomor urut dua, Asmani Arif-Syahrul Beddu yang tergabung dalam Forum Pemerhati Demokrasi Kolaka (FPDK), melakukan aksi unjuk rasa. Aksi ini dilakukan di depan kantor Paswas dan KPU Kolaka, Kamis (28/6/2018).
Massa berjalan kaki dari bundaran tugu air mancur menuju kantor Panwas Kolaka, yang terjetak di Jalan Pintu Selatan sekitar pukul 12.30 Wita, dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan TNI. Sempat terjadi keributan saat salah seorang anggota komisioner Panwas memancing amarah. Polisi serta TNI yang sedang berjaga dengan sigap langsung membawa komisioner Panwas tersebut masuk ke dalam kantor.
Salah seorang simpatisan paslon nomor urut dua, Erwin, membacakan sepuluh tuntutan mereka selama proses pilkada berlangsung di Kabupaten Kolaka. Diantaranya politik uang sebesar Rp150 ribu hingga Rp250 ribu per kepala. Adanya keterlibatan salah satu oknum ASN serta Ketua KPPS. Tidak netralnya para penyelenggara pilkada Kolaka. Adanya kampanye hitam terhadap paslon lain, penggandaan KTP-el, tidak dilakukannya pemeriksaan daftar pemilih tetap oleh anggota KPPS. Adanya pemilih di bawah umur, pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali, banyaknya surat panggilan yang tidak dibagikan, serta adanya surat suara yang hilang di kotak suara.
Setelah melakukan orasi pendemo tersebut melakukan long march dari kantor Panwas menuju kantor KPU Kolaka yang terletak di Jalan Pendidikan.
Sesampainya di kantor KPU Kolaka, para pendukung Asmani Arif-Syarul Beddu yang berakronim Berani-SB ini meminta Ketua KPU keluar menemui massa yang sudah menunggu dalam kondisi hujan lebat.
Ketua KPU Kolaka, Nur Ali, yang didampingi aparat kepolisian keluar menemui para pendukung nomor urut dua di halaman kantornya. Ia berjanji akan selalu netral dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Kolaka. Setelah melakukan pertemuan di dalam ruangan, Nur Ali membacakan tiga poin hasil pertemuannya. Diantaranya tidak melaksanakan rapat pleno penetapan pilkada Kabupaten Kolaka, jika oknum paslon terbukti melakukan pelanggaran, berdasarkan hasil rekomendasi panwas Kabupaten Kolaka dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. KPU Kabupaten Kolaka siap mendiskualifikasi calon yang terbukti melakukan pelanggaran yang terstruktur berdasarkan hasil rekomendasi Panwas Kabupaten Kolaka dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara.
Reporter: Yus
Editor: Ann

The post Ratusan Pendukung 'Berani-SB' Unjuk Rasa di Kantor Panwas dan KPU Kolaka first appeared on DetikSultra.com.

Tolak Grab Beroperasi, Ratusan Sopir Kembali Unjuk Rasa

Redaksi — Mon, 18 Dec 2017 03:31:10 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Ratusan sopir angkutan umum petepete dan taksi konvensional yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Forum Solidaritas Sopir Mobil Angkutan (Forsma) Kota Kendari, menggelar aksi unjuk rasa, di pelataran eks MTQ, pada Senin pagi (18/12/2017).
Aksi ini merupakan bentuk penolakan lanjutan terhadap angkutan umum berbasis aplikasi online atau Grab Car.
“Kami dari supir angkutan menolak dengan tegas hadirnya angkutan berbasis aplikasi online di Kota Kendari, karna bisa mengganggu keberlangsungan ekonomi supir angkutan dan taksi konvensional,” ujar Ketua Forssma Kota kendari Billy, dalam orasinya.
Dalam aksi ini tidak tampak adanya pemberhentian paksa angkutan umum yang masih beroperasi membawa penumpang. Usai menyuarakan aksinya, para sopir ini kemudian menuju Kantor Gubernur Sultra untuk kembali menyampaikan aspirasinya.

Laporan: Ahmad Sadikin
Editor: Ann

The post Tolak Grab Beroperasi, Ratusan Sopir Kembali Unjuk Rasa first appeared on DetikSultra.com.