Setelah ia menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendari sebanyak dua kali. Usman Rianse ditetapkan sebagai tersangka, dengan kasus korupsi uang yang merugikan negara sekitar Rp 14 Miliar dalam pembangunan rumah sakit.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kendari, Sofian Hadi mengatakan sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka pada, 27 Februari 2020 terlebih dahulu mantan Rektor UHO tersebut sudah dipanggil sebagai saksi, berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

“Tahapan di Kejaksaan sudah dalam penyidikan, rencana kita akan pemanggilan saksi-saksi. Yang mana sudah ada sembilan saksi yang kita panggil,” ungkapnya, Rabu (18/3/2020).

Lanjutnya, Penetapan tersangka mantan rektor UHO ini setelah kejaksaan melakukan pengembangan penyelidikan atas fakta persidangan yang sudah menjerumuskan dua terpidana dalam hal ini Sawaludin sebagai PKK dan Edi sebagai kontraktor.

BACA JUGA :

Penyidik kejaksaan mrnemukan ada hubungan antara kedua terdakwa dengan  Usman Rianse, yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam proyek pembangunan RS Pendidikan UHO.

“Ya dia (Usman) sebagai KPA, jadi yah mau nggak mau harus bertanggung jawab. Dengan pengadaan pekerjaan Unhalu ini kan  kemarin karena waktu persidangan  pengembangan dalam  putusannya sudah jelas, bahwa dia bersama-sama mengetahui seratus persen pencairan walaupun pekerjaannya tidak selesai,” pungkasnya.

Lanjutnya, saat ini Masih tahap penyidikan, dan status kita mengembangkan kelanjutannya sebagaimana dengan KPK. Sementara untuk pasal yang dikenakan yakni pasal 2 dan 3 undang-undang tipikor

“Untuk pengembangan kasus  tersangka lainnya saya kira nanti dilihat dipersidangan, mungkin akan bertambah atau bagaimana yang jelas nanti diketahui dipersidangan berikutnya,”tutupnya

Reporter: Sesra
Editor: Gery

The post Mantan Rektor UHO Ditetapkan Sebagai Tersangka Tipikor Pembangunan Rumah Sakit first appeared on DetikSultra.com.

“Terkait persidangan hari ini, saksi yang dihadirkan adalah Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMD Kabupaten Konawe, Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Konawe dan ahli dari Dinas PU bagian Bina Marga Kabupaten Konawe,” jelasnya.

Kuasa hukum terdakwa, Laode Muhammad Hiwayad, SH dan Yedi Kusnadi, SH, merasa ada keganjilan dari pencairan dana oleh pihak BPMD yang dinilai telah lalai dalam mencairkan dana desa yang ada.

“Terdakwa selaku mantan Kepala Desa Baruga mengakui pada tahun anggaran 2017 terjadi dua tahap pencairan dana desa. Yang mana pada tahap kedua pencairan anggaran keluar pada Desember 2017, yang terhitung sebagai akhir masa program kerja untuk tahun anggaran 2017. Kalau secara logika kan tidak mungkin bisa terselesaikan kalau begitu pencairan dananya,” bener L.M. Hiwayat.

Adapun terkait Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sultra, secara hukum tidaklah berwenang mengaudit kerugian keuangan negara. Yang berwenang secara hukum menentukan kerugian negara adalah BPK yang tertuang dalam UUD 1945 dan Surat edaran Mahkamah Agung (Sema).

“Kemudian seperti yang dijelaskan oleh saksi dari BPMD maupun BPKAD, seperti tidak sinkron antara kesaksian dari keduanya ketika ditanyai perihal laporan yang masuk untuk laporan serapan anggaran yang digunakan desa, terkesan saling tunjuk-menunjuk perihal wewenang,” tandasnya.

Terkait hal tersebut, kuasa hukum pun menjelaskan bahwa hal tersebut adalah sebagai masukan dan kritik untuk aparat pemerintah daerah lainnya. Adapun terkait pembelaan terhadap terdakwa, ia mengaku akan melakukan upaya-upaya secara hukum untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya.

Reporter: Gery
Editor: Rani

The post Sidang Tipikor Oknum Kepala Desa Kembali Digelar first appeared on DetikSultra.com.

Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Sultra, bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan anggaran pada tahun 2017.

Jelasnya, kerugian negara sebesar Rp 408 juta dari total anggaran desa sebanyak Rp 753 juta.

Sidang ketiga ini dengan agenda pemerisaan saksi-saksi yaitu PJ kepala desa, Inspektorat dan staff Kecamatan Uepai.

Terkait informasi yang didapatkan dari Jaksa Penuntut Umum(JPU), Arbin Nu’man, S.H, tersangka didakwa atas pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 atas perubahan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman minimal 1 tahun dengan denda Rp 50 juta dan maksimal kurungan 20 tahun dengan denda maksimal Rp 500 juta.

“Agenda sidang kemarin masih seputaran keterangan saksi, menyusul tanggal 21 Agustus, nantinya masih perihal pernyataan saksi,” pungkasnya, Kamis (8/8/2019).

Berbeda dengan pernyataan kuasa hukum terdakwa, Laode Muhammad Hiwayad, bahwa telah terjadi kesalahan audit yang dilakukan oleh BPKP.

“Kalau saya lihat ada keganjilan disini dari penghitungan yang dilakukan oleh BPKP, dan jelasnya BPKP itu tidak punya wewenang untuk mengaudit kerugian negara yang berhak itu cuma BPK, adapun yang jelas kita lihat saja proses persidangannya seperti apa,” tandasnya.

Jelasnya lagi bahwa kliennya sangat dirugikan oleh pencairan anggaran oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dalam hal mencairkan dana desa yang ada.

Reporter: Gery
Editor: Dahlan

The post Korupsi Dana Desa, Kades Baruga Jalani Sidang Tipikor first appeared on DetikSultra.com.

Kehadiran bupati dalam sidang perkara ini, dipanggil sebagai saksi. Selain Kery, sejumlah saksi juga dihadirkan, untuk memperjelas perihal dugaan kasus penggelapan dana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe. Jaksa Penuntut Umum(JPU) dipimpin oleh Mustamil.

Bupati Konawe, Kery Saiful Kongoasa, menegaskan bahwa, tak benar tudingan dirinya menerima sejumlah uang dari terdakwa mantan bendahara Dikbud Konawe, Gunawan dan mantan Kadis Dikbud dan Sekretaris Kabupaten Konawe, Ridwan Lamaroa.

[artikel number=3 tag=”bupati,korupsi”]

Kata Kery, laporan temuan penyelewengan dana korupsi yang menyeret dua terdakwa diterima Kery
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saya tahu itu ada penggelapan dana saat ada laporan BPK mengenai penyalahgunaan anggaran 1,6 miliar. Berdasarkan temuan tersebut pihak BPK melaporkan kepada saya selaku Bupati Konawe, saat berada di kantor keuangan Kabupaten Konawe,” ungkap Kery pada saat memberi pernyataan persidangan.

Terkait temuan itu, Bupati Konawe memberikan penjelasan bahwa, semua anggaran daerah dibahas di DPRD Kabupaten Konawe, kemudian terkait semua kuasa penggunaan anggaran diberikan kewenangan pada semua OPD untuk mengelola sendiri.

Tentang keberatan terdakwa dengan pernyataan Bupati Konawe, Kery mengaku tidak pernah menerima dana yang diberikan terdakwa ke kediamannya di Punggolaka, Kendari.

“Ini barang kan memang saya sudah tau salah, jadi saya tidak mau terlibat, sama halnya kita mau gali kuburan sendiri,” pungkas Keri saat keluar dari ruang sidang.

Jelasnya lagi, jika memang dirinya terbukti menerima dan terlibat dalam penggelapan dana sebesar Rp 1,6 miliar, maka tidak mungkin ia akan melaporkan hal tersebut.

“Logikanya kan kalau memang saya terlibat hal ini tidak mungkin saya laporkan, kemudian perihal tuduh-menuduh itu semua orang bisa, tapi kembali lagi pada bukti yang ada,” tandasnya.

Majelis hakim dalam sidang tipikor yang menghadirkan Kery Saiful Konggoasa, dipimpin oleh Andri Wahyudi SH MH.

Reporter: Gery
Editor: Dahlan

The post Kery Saiful Konggoasa Hadir di Sidang Tipikor, Ada Apa? first appeared on DetikSultra.com.

The post Tiga ASN di Konawe Jadi Tersangka Korupsi first appeared on DetikSultra.com.