Dugaan tersebut, berdasarkan aduan Gempur Sultra yang sebelumnya melakukan demostrasi di Kantor DPRD Kota Kendari, pekan lalu.

Dalam menyikapi hal itu, pihak DPRD Kota Kendari menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pelanggaran Prokes Masterpiece, Senin (5/4/2021).

Namun dalam RDP, pihak dari Gempur Sultra justru tidak hadir dalam pertemuan, termasuk kepala dinas terkait. Kepala Pariwisata dan Kesehatan yang diundang RDP hanya mewakilkan pada bawahannya.

Ketua Komisi III, LM Rajab Jinik, mengungkapkan kekesalannya kadis tak hadir RDP. Ia prihatinan atas perlakuan kepala dinas terkait yang dituding tak hargai undangan dewan.

Diketahui, Instasi yang diundang dewan diantaranya Ketua Satgas Covid-19 Kota Kendari, Kasatpol PP, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan.

“Ini sangat memperhantinkan dan lucu. Masa dari pihak pengadu tidak hadir dan Kepala Dinas terkait yang diundang juga tidak hadir malah yang mereka arahkan bawahannya, jadi bagaimana kita mengambil sebuah keputusan kalau begini jadinya, sehingga dalam RDP kali ini kami dari Dewan belum mengambil langkah tegas atau teguran pada Masterpiece,” ujarnya saat RDP.

Politisi partai Golkar ini, menegaskan Apabila ini terus berlanjut maka akan melakukan tindakan sesuai dengan aturan PP 12 tahun 2018.

“Olehnya, jika memang yang datang utusan tanpa ada alasan yang jelas atau tanpa pemberitahuan sekertaris DPRD, aspirasi apapun yang masuk di DPRD kami akan batalkan bahkan kami akan menyarankan kepada yang membawa aspirasi untuk mendatangi Kadis-kadisnya,” tegasnya.

Sementara, Penanggung jawab Masterpiece, Roni Yunus, mengucapkan terima kasih kepada pihak pengadu karena dengan masukan seperti itu akan melakukan tindakan lebih ketat untuk penerapan protokol kesehatan.

Namun, katanya, dalam penerapan protokol kesehatan pihaknya terus mengupayakan dengan baik pada pengunjung.

“Tapi adanya laporan ini, kami berterima kasih pada pihak pengadu serta Selanjutnya kami akan lebih meningkatkan masalah prokes,” ungkapnya.

Selain itu, untuk aduan, pihaknya juga belum mengetahui pasti pelanggaran apa yang menjadi permasalahan.

“Kan, Gempur Sultra yang mengadukan, namun kami belum mengetahui prokes yang mananya yang dimaksudkan,” pungkasnya.

Reporter: Sesra
Editor: Via

The post Sesalkan Kadis Tak Hadir RDP THM Masterpiece, Rajab Jinik: Tolong Hargai Kami! first appeared on DetikSultra.com.

Perpanjangan ini adalah tahap lanjutan setelah instruksi penutupan sebelumnya yang seyogyanya berakhir 7 Juni 2020, akibat situasi pandemi.

Pegiat THM Kota Kendari, Amran, menilai positif kebijakan Pemerintah Kota Kendari yang memperpanjang penutupan THM ini, sebagai tindaklanjut preventif dalam pencegahan Covid-19 agar penyebaran corona tidak terjadi di tempat-tempat hiburan malam yang bisa jadi potensi munculnya klaster baru.

Manager Operasional Inul Vizta Karaoke Kendari ini menegaskan, hanya perlu komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk membuka kembali THM, sebab sejak ada informasi perpanjangan penutupan THM hingga 14 Juni, pihaknya masih khawatir bahwa pasca tanggal tersebut THM tak kunjung dibuka, apalagi income THM nol selama 3 bulan pandemi.

Pemkot Kendari baru sebatas menyampaikan secara lisan dan belum ada komitmen tertulis soal penutupan ini, padahal secara tehnis kata Amran, Inul Viezta Karaoke sudah siap menerapkan protokol Covid-19 bahkan sekalipun dengan kebijakan New Normal.

“Belum ada suratnya, kemarin masih diinformasikan secara lisan, kita juga khawatir apalagi situasi pandemi ini pendapatan THM anjlok,” ungkapnya, Selasa (9/6/2020).

BACA JUGA:

• Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla12 November 2026
• Dua Perusahaan Nikel yang Terafiliasi Arif Kurniawan Pernah Dinakhodai Bupati Mubar dari 2019 hingga 202311 November 2026
• Cegah Stunting dari Hulu, Antam dan Puskesmas Molawe Mulai Perkuat Edukasi Kesehatan Remaja11 November 2026

Amran mengaku pengeluaran pihak managemen selama masa pandemi terlampau besar sejak diberlakukan penutupan serentak pada 19 Maret 2020 lalu.

“Kita tutup tapi tetap juga gaji karyawan yang dirumahkan, ini belum masuk biaya listrikdan lain-lain, habis-habisan kita ,” katanya.

Terkait protap kesehatan, inul vizta dan usaha hiburan lainnya sudah menyusun protap kesehatan yang bakal diterapkan jika pemkot mengizinkan pembukaan usaha hiburan. Protap kesehatannya berlaku bagi karyawan, pengunjung, bahkan fasilitas hiburan yang akan diatur sesuai ketentuan protap kesehatan.

Harapannya, dengan usulan protap tersebut, Pemkot Kendari melalui dinas kesehatan benar-benar merekomendasikan kelayakan pembukaan THM yang selama ini dinilai cukup besar dalam sumbangan PAD jasa hiburan di Kota Lulo.

Reporter: Via
Editor: Haikal

The post Tutup Sampai 14 Juni, Inul Vizta: Pas Buka Kita Siap Protap Covid-19 first appeared on DetikSultra.com.

Kasubdit II Narkoba Polda Sultra, AKBP Abdul Kadir menuturkan bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan yang bersifat rutin dengan sasaran razia narkoba di Master Piece, Karaoke Galaxi, dan Liqiud Clarion. Dalam razia petugas razia melakukan tes urine terhadap pengunjung di tiga tempat itu. Hasilnya, tiga orang positif menggunakan narkoba.

“Untuk sementara yang terindikasi positif menggunakan narkoba ada tiga orang, semuanya laki-laki. Masing-masing satu orang dari Master Piece, duanya dari Liqiud Clarion,” ungkapnya.

Sementara itu, ketiga orang yang positif menggunakan narkoba usai tes urine, langsung dibawa ke Polda Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Reporter: Sunarto
Editor: Fizzi

The post Razia THM, Tiga Orang Positif Gunakan Narkoba first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Kendari, Nahwa Umar, mengatakan, pemasangan alat perekam transaksi keuangan berbasis digital mulai diberlakukan Tahun 2019 mendatang.

“Kita upayakan 2019, aplikasi berbasis IT ini sudah diterapkan, alat ini untuk memantau, mengawasi transaksi wajib pajak,“katanya.

Tahap awal, sebelum menerpakan terlebih dahulu pihaknya melakukan sosialisasi untuk memperkenalkan alat tersebut, kepada para pelaku usaha.

BACA JUGA:
>   Diteriaki Penculik, Satpol PP di Kendari Dikeroyok Massa
>   Dinilai Ilegal, Mahasiswa Desak PT Adhi Kartiko Pratama Dihentikan
>   Cara Mudah Adukan Pelayanan Publik Lewat E-Humas
>   Minimnya Peserta Tes Cat CPNS Yang Lulus, Bagaimana Solusinya?

Nahwa Umar menuturkan, keberadaan tapping box sangat dibutuhkan untuk meciptakan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak daerah.

Sistem tapping box yang terkoneksi dengan alat milik pemerintah membuat potensi kecurangan pajak bisa diminimalisir. Selain itu, aplikasi ini dinilai menguntungkan kedua belah pihak bagi pemerintah dan pengusaha. Dengan adanya sistem ini, pemerintah tak perlu repot mengaudit pendapatan wajib pajak secara manual.

“Para pengusaha wajib pajak, mereka juga akan sama-sama ikut mengontrol. Jadi dengan sistem, semua menjadi transparan. Ini akan mendongkrak pendapatan asli daerah,”pungkasnya.

Reporter: Ningsih
Editor: Sumarlin

The post Hotel, Restoran dan THM dilengkapi Tapping Box first appeared on DetikSultra.com.

The post Razia THM, Masih Banyak THM yang Bandel first appeared on DetikSultra.com.

The post Anggota KPU Dilarang Masuk THM first appeared on DetikSultra.com.