Sulawesi Tenggara (Sultra) salah satu daerah penerima sertifikat dengan kebagian 22.072 sertifikat yang tersebar 17 kabupaten/kota.

Daerah dengan jumlah sertifikat terbanyak adalah Kabupaten Konawe Selatan, sebanyak 7.075 sertifikat. Disusul Kolaka Utara sebanyak 3.673 sertifikat. Terbanyak ketiga Kabupaten Kolaka sebanyak 1.772 sertifikat.

Gubernur Sultra, Ali Mazi menghadiri penyerahan sertifikat untuk rakyat se-Indonesia secara virtual di Istana Negara, Selasa (5/1/2021).

Pada Kesempatan itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi menyebutkan, untuk Sultra ada tiga daerah yang masyarakatnya paling sedikit menerima sertifikat tanah masing-masing Kabupaten Wakatobi sebanyak 166 sertifikat, Konawe Kepulauan sebanyak 173 sertifikat, dan Buton Utara sebanyak 250 sertifikat.

“Kabupaten/kota lainnya masing-masing Kota Kendari (646), Konawe (603), Kota Baubau (300), Muna (900), Bombana (1.656), Kolaka Timur (1.000), Konawe Utara (604), Buton (294), Buton Selatan (1.222), Buton Tengah (1.238), dan Muna Barat (500),” jelasnya.

Sementara, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPR) Sofyan Djalil dalam sambutannya mengungkapkan, pembagian sertifikat tanah adalah bagian dari stimulus dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Karena dengan sertifikat masyarakat berkesempatan mendapatkan akses permodalan, di samping adanya kepastian hukum atas tanah mereka,” ujarnya.

Penyerahan sertifikat di awal tahun 2021 ini merupakan kelanjutan program sertifikat tanah yang digencarkan oleh pemerintah sejak tahun 2017 silam.

“Khusus pada tahun 2020, karena pandemi Covid-19 dan refocusing anggaran, dari target 11 juta sertifikat hanya terealisasi sebanyak 6,8 juta,” jelas Menteri ATR/BPN.

Salain itu, Menteri Sofyan menjelaskan, dalam rangka transformasi digital, saat ini ada empat layanan pertanahan yang terintegrasi elektronik, yakni Hak Tanggungan Elektronik (HT-El), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pengecekan Sertifikat Tanah, dan pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).

Dengan empat layanan elektronik ini, Menteri ATR/BPN, mengatakan, antrian di BPN berkurang hingga 40 persen.

“Transformasi digital ini juga diproyeksikan untuk meminimalisir sengketa tanah, mencegah praktek mafia tanah, menghindari tumpang tindih sertifikat, dan memotong jalur birokrasi,” katanya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan, secara virtual di Istana Negara,
penyerahan sertifikat tanah ini merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pensertifikatan tanah di seluruh Indonesia.

“Target kita tahun 2020 itu 11 juta sertifikat. Tapi karena pandemi, hanya 6,8 juta. Alhamdulillah, biasanya dulu-dulu setahun hanya 500 ribu. Ini sudah 12 kali lipat,” kata Presiden.

Sejauh ini, Kementerian ATR/BPN selalu melampaui target yang diberikan. Menurut Presiden, masyarakat harusnya sudah memiliki 126 juta sertifikat pada tahun 2015. Namun kenyataannya, baru sebanyak 46 juta sertifikat. Masih ada sekitar 80 juta sertifikat yang belum keluar, sehingga dengan kemampuan rata-rata per tahun hanya 500 ribu sertifikat, maka butuh 160 tahun untuk merampungkannya.

Presiden menargetkan, tahun 2025, semua masyarakat sudah memegang sertifikat tanahnya masing-masing. Kepada pemegang sertifikat, Presiden berpesan agar menyimpannya baik-baik dan memanfaatkan sertifikat itu secara bijaksana.

Gubernur Sultra, mengikuti jalannya seremonial penyaluran bantuan itu dari Rumah Jabatan Gubernur. Tampak hadir sejumlah pejabat antara lain Ketua DPRD Abdurrahman Shaleh, Kapolda Sultra Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya, Sekretaris Daerah Provinsi Nur Endang Abbas, dan Wakil Walikota Kendari Siska Karina Imran. Termasuk jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sultra yang dipimpin Kakanwil BPN Sultra Iljas Tedjo.

Reporter: Sesra
Editor: Via

The post Penyerahan Sertifikat Tanah se-Indonesia, Sultra Kebagian 22.072 Bidang first appeared on DetikSultra.com.

Pada penyerahkan sertifikat tanah ini, pemkot menerima hak pakai atas tanah sejumlah 42 Sertifikat.

Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, mengatakan legalitas kepemilikan lahan tanah merupakan salah satu tolak ukur penilaian kualitas manajemen aset daerah oleh aparat pemeriksaan eksternal pemerintah.

“Untuk itu, Pemkot senantiasa berkomitmen serta berupaya memenuhi manajemen aset daerah yang melaksanakan tertib administrasi, fisik dan pengamanan secara hukum,” ujarnya.

Selain itu, orang nomor satu di Kota Kendari ini turut mengapresiasi kinerja BPN yang merupakan mitra pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan percepatan perserikatan tanah milik Pemkot Kendari.

“Alhamdulillah, artinya ini sebuah prestasi yang mana tahun-tahun sebelumnya kita tidak pernah capai namun kali ini sudah cukup signifikan dan saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada kantor BPN Kota Kendari dan kantor WBPN Sultra atas dukungan dan kerjasama yang terjalin selama ini,” imbuhnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemkot Kendari menyediakan lahan untuk kantor BPN Kota Kendari agar bisa lebih lancar melayani masyarakat.

Selanjutnya, Anggota fraksi PKS ini berharap kedepannya kedepannya BPN Kota Kendari senantiasa menjalin kerjasama dan terus bersinergi untuk mendukung percepatan legalitas kepemilikan aset tanah dengan mengoptimalkan proses pensertifikatan.

Reporter: Sesra
Editor: Via

The post BPN Kendari Serahkan 42 Sertifikat Tanah Milik Pemkot first appeared on DetikSultra.com.

Bupati Buton, La Bakry, berkesempatan menyerahkan secara simbolis sertifikat tersebut kepada lima perwakilan Kepala Keluarga (KK) transmigran Lapokamata.

Total sebanyak 350 sertifikat yang dibagikan di UPT Lapokamata meliputi lahan pekarangan dan lahan usaha satu, sedangkan lahan usaha dua sejumlah 170 bidang tanah belum dilaksanakan pengukuran.

Bupati Buton, berharap sertifikat yang dibagikan dapat bermanfaat bagi warga transmigrasi dan menggunakan sertifikatnya dengan baik dan benar tidak boleh dijual.

Ketua DPD Golkar Buton itu mengatakan, akan mengupayakan pembangunan jalan aspal dan jembatan gantung yang sangat dibutuhkan warga di Desa Rejosari, khususnya UPT Lapokamata.

“Ini pertama kalinya saya mengunjungi Lapokamata, Desa Rejosari, dan melihat secara langsung kondisi desa transmigran, juga berdialog langsung dengan warga apa yang menjadi kebutuhan paling urgen dan harapan warga. Dalam waktu dekat saya akan menginstruksikan Plt. Kepala Dinas PUPR untuk meninjau langsung dan mengupayakan porsi anggaran untuk pembangunan jalan aspal dan jembatan gantung dengan bentangan 50 meter”, katanya.

Lebih lanjut, suami Delia Montolalu ini menyatakan, Pemerintah Daerah akan membagikan bibit tanaman akhir tahun ini berupa bibit kelapa dan pala untuk ditanam di lahan warga.

“Kelapa dan Pala merupakan tanaman yang produktif dan bernilai ekonomis tinggi karena bisa dituai hasilnya sepanjang tahun. Pala dijual 50 ribu perkilogram, kalau di daerah asalnya di Maluku, harga sudah mencapai 80-90 ribu perkilogram, sedangkan bunga merahnya harga 125 ribu rupiah, kalo di daerah asalnya sudah di atas 200 ribu rupiah/kg. Mudah-mudahan tahun depan ada tambahan kelapa genja. Dua komoditas ini sudah diuji coba dan diharapkan masyarakat bisa turut menanam dan menuai hasilnya sebagai penghasilan tetap demi peningkatan kesejahteraan warga setempat,” ungkap mantan Wakil Bupati Buton ini.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, Tageli Lase, mengatakan sangat mengapresiasi upaya dan kerja sama dari Pemerintah Daerah, khususnya Bupati Buton dalam memfasilitasi sosialisasi untuk aparat desa tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap, pendataan dan surat keputusan pemberian sertifikat hak milik tanah bagi warga transmigran.

“Kami sangat berterima kasih dengan pihak Dinas Transmigrasi, terutama kepada Bupati Buton karena terus terang ini program transmigrasi dan warga transmigrasi berhak untuk mendapatkan tanah secara cuma-cuma. Pak Bupati banyak memberi andil antara lain mengeluarkan Surat Keputusan pembagian tanah kepada warga transmigran,” tuturnya.

Ia berharap warga tidak menyalahgunakan sertifikat yang diterima, tidak boleh dijual dan tidak boleh dialihkan/digadaikan selama 15 tahun sejak sertifikat diterima karena sudah menjadi ketentuan yang berlaku.

Reporter: Lhia
Editor: Via

The post Bupati Buton Bagi 350 Sertifikat Tanah ke Masyarakat first appeared on DetikSultra.com.

Sertifikat yang diserahkan merupakan program pemerintah pusat yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Rincian serifikat yang dibagikan milik warga kecamatan Kendari tersebar dari tiga Kelurahan diantaranya Kelurahan Kasilampe sejumlah 88 sertifikat, Kelurahan Kendari Caddi berjumlah 59 sertifikat dan Kelurahan Jati Mekar sejumlah 165 sertifikat.

Wali Kota Kendari H Sulkarnain K mengharapkan dengan penyerahan sertifikat ini, dapat bermanfaat bagi penerima khususnya untuk meningkatkan usaha dengan menjadikan sertifikat sebagai modal usaha.

“Namun saya berpesan agar ini (sertifikat) dapat dimanfaatkan secara positif jangan sampai pengajuan pemanfaatan sertifikat bukan untuk hal yang produktif,” ujar Sulkarnain.

BACA JUGA :

Ditempat yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari, Irwan Idrus mengharapkan dengan pemberian sertifikat ini, dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah dan lebih giat mengolah tanahnya untuk meningkatkan produktivitas.

“Saya berharap tanda bukti hak atas tanah ini menjadi jalan bagi saudara-saudara semua untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan perekonomian,” terangnya.

Sepanjang tahun 2019 Kantor Pertanahan Kota Kendari telah menerbitkan sejumlah 6.500 sertifikat tanah. Dan jumlah ini akan bertambah untuk tahun 2020.

“Target 2020 ada 17.600 sertifikat (yang akan dibagikan) untuk sementara di daerah pesisir seperti di Kecamatan Abeli, hampir semua kita sisir untuk kegiatan sertifikasi tahun depan,” terangnya.

Reporter: Musdar
Editoe: Qs

The post Wali Kota Kendari Serahkan 312 Sertifikat Tanah Nelayan first appeared on DetikSultra.com.

Hal itu disampaikan dalam acara pisah sambut Kepala BPN Kota Baubau di Rumah Jabatan Wali Kota Baubau dan diikuti keluarga besar BPN Baubau, pada Jum’at (22/3/2019) malam.

Walikota Baubau, DR H AS Tamrin mengucapkan selamat atas kedatangan kepala BPN Baubau yang baru Achmad Ramli, SH dan mengucapkan terima kasi kepada Abdul Muin AS, A.Ptnh atas pengabdian dan pengorbananya sebagai kepala BPN Baubau.

[artikel number=3 tag=”bpn,sertifikat,” ]

“Kami ucapkan selamat atas kedatangan Bapak Ramli di Kota Baubau semoga nyaman akan suasana Kota Baubau dan selamat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik sebagai kepala BPN Baubau,” ujarnya.

Mantan BPN Baubau, Abdul Muin AS sangat terharu atas perhatian Wali Kota Baubau yang menggelar acara pisah sambut di rujab wali kota, ia menganggap ini adalah sebuah penghargaan berkesan.

Abdul Muin bercerita tentang kisahnya selama di Kantor BPN Baubau, kurang lebih 1 tahun 10 bulan 12 hari. Selama waktu itu dirinya mampu menuntaskan sekitar 3300 sertifikat tanah. Selama di Baubau Abdul Muin mengaku menggenapkan karirnya selama 36 tahun di BPN.

“Sebagai ASN, tugas-tugas merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan alhamdulillah saya berkiprah di BPN sudah sekitar 36 tahun untuk di Kota Baubau sejak tahun 2017,” ugkapnya.

Sentara itu, sebagai Kepala BPN Baubau yang baru, Achmad Ramli berterimakasih atas sambutan Wali Kota Baubau. Ia mengaku membawa amanah dari pemerintah pusat harus menuntaskan sebanyak 6500 sertifikat baru selama ia menjabat sebagai kepala BPN Baubau.

“Saya seperti mendapatkan sebuah penghormatan yang tak terhingga, sebab baru pertama kali serah terima jabatan yang saya alami diadakan di rujab wali kota,” tuturnya.

Reporter: Murdin
Editor: Sumarlin

The post BPN Baubau Punya Hutang Ribuan Sertifikat Tanah first appeared on DetikSultra.com.