Kadis Dikbud Sultra, Drs. Asrun Lio, mengatakan hibah lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMA ini, merupakan bentuk keseriusan masyarakat yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada warga tiga desa yang telah menghibahkan lahan untuk pembangunan SMA,”ungkapnya Kamis (2/6/2020) di depan Kepada Desa Mosolo, Pj Kepala Desa Sinar Masolo, dan Kades Sinaulu Jaya.

Kata Asrun Lio, saat ini pemerintah sedang fokus pada peningkatan mutu dan peningkatan akses, sehingga diharapkan tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah karena akses yang jauh.

“Jadi kita akan usahakan tahun 2021 nanti akan dibangunkan USB Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Wawonii Tenggara,” ujarnya.

BACA JUGA:

• Peringati Hari Batik Nasional, BPN Muna Barat Layani Masyarakat dengan Balutan Batik Nusantara3 Oktober 2026
• Ketua Dekranasda Muna Barat Ajak Warga Sultra Dukung Ananda Fitriyani S di Ajang Duta Pariwisata Indonesia 20262 Oktober 2026
• Kontrak Berakhir, 1.204 PPPK Paruh Waktu Buteng Siap-Siap Dirumahkan2 Oktober 2026

Selain itu, pihaknya akan memastikan izin operasional Sekolah Menengah Atas yang akan keluar adalah berstatus negeri.

“Izin ini akan dikeluarkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra dalam waktu dekat dan nantinya yang akan kita bangun ini langsung masuk kategori SMA negeri,” tegasnya.

Atas permohonan pembangunan SMA di Kecamatan Wawonii Tenggara ini, Asrun Lio mengajak masyarakat untuk berdoa dan terus mendukung agar Unit Sekolah Baru, secepatnya diproses, sehingga SMA yang berstatus negeri di Kecamatan Wawonii Tenggara, segera berdiri.

Reporter: Sesra
Editor: Via

The post Tiga Desa Hibahkan Lahan Dirikan Sekolah, Kadikbud Sultra: Dibangun 2021 first appeared on DetikSultra.com.

Karena alasan penyebaran wabah Covid-19 semakin tinggi, membuat pemerintah memperpanjang masa belajar siswa di rumah hingga 11 April mendatang. Hal tersebut berdasarkan surat edaran WaliKota Kendari, Sulkarnain kadir.

BACA JUGA :

Berdasarkan Surat Edaran Bernomor 420/905/III/2020 Tertanggal 28 Maret 2020 yang berisikan Penyampaian Kepada Kepala Sekolah TK/PAUD, SD, SMP, LKP/LPK /PKMB se Kota Kendari untuk memperpanjang proses pembelajaran di rumah bagi peserta didik pada satuan pendidikan dibawah kewenangan pemerintah Kota Kendari.

Kebijakan perpanjangan masa belajar siswa di rumah, semata-mata khawatir dengan penyebaran wabah corona yang bisa menginfeksi banyak warga di kota ini.

Reporter: Marwah
Editor: Haikal

The post Pemkot Kendari Perpanjang Libur Sekolah Hingga 11 April first appeared on DetikSultra.com.

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Jurusan Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Haluoleo (UHO) bersama Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dan Balai Arkeologi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar sekolah lapangan arkeologi yang diikuti siswa(i) SMA se-Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kegiatan selama 3 hari (20-22 November 2019) merupakan agenda kerjasama yang telah terjalin sejak 2017 antara Bidang Pengembangan Arkeologi Sultra dan Balai Arkeologi Sulsel.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan Bedah Buku Kumpulan Cerpen Arkeologi dalam peradaban.

BACA JUGA:

• Peringati Hari Batik Nasional, BPN Muna Barat Layani Masyarakat dengan Balutan Batik Nusantara
• Ketua Dekranasda Muna Barat Ajak Warga Sultra Dukung Ananda Fitriyani S di Ajang Duta Pariwisata Indonesia 2026
• Kontrak Berakhir, 1.204 PPPK Paruh Waktu Buteng Siap-Siap Dirumahkan
• Inflasi Sultra September 2026 Capai 4,17 Persen
• Taklukkan Kodim Kendari FC di 8 Besar Lewat Adu Penalti, Pers Sultra Melaju ke Semifinal

Dosen Arkeologi FIB-UHO, Sandy Suseno, melalui sambungan seluler menjelaskan bahwa kegiatan bertujuan untuk mengenalkan Arkeologi dengan metode baru (Video grafis) dan pembuatan desain batik motif Arfak kepada siswa(i).

“Tujuan dari kegiatan untuk membuat produk pembelajaran bagi siswa(i) SMA agar dapat dimanfaatkan” ujarnya Sabtu (23/11/2019).

Lebih lanjut, pihaknya mengapresiasi kegiatan ini, khususnya kepada Balai Arkeologi Sulsel yang terus bermitra dengan Jurusan Arkeologi UHO sehingga memberikan ide/gagasan/ metodologi baru dalam mengenalkan dunia Arkeologi kepada pelajar.

Reporter: M1
Editor: Qs

The post Kenal Arkeologi Dengan Sekolah Lapangan first appeared on DetikSultra.com.

Yanti Setiawati Rusman, Ketua IKA SMA 2 Raha mengatalan, kegiatan sunatan massal merupakan agenda rutin setiap tahun. Selain itu, banyak kegiatan lainnya.

“Untuk kegiatan sunatan menjadi agenda rutin secara terus menerus,” katanya.

Dilanjutkan istri bupati LM Rusman Emba itu, kegiatan tersebut didasari dengan keihklasan. Tim yang bekerja menyukseskan kegiatan ini tanpa mendapatkan imbalan serupiah pun. Kerja ini merupakan bakti sosial. Harapannya, kegiatan ini menjadi catatan pahala di sisi Allah SWT.

“Saya mengucap banyak terima kasih kepada seluruh komponen yang terlibat menyukseskan kegiatan mulia ini. Terkhusus tim medis maupun dokter yang menjadi pelaksana tekhnis kegiatan. Harapannya kegiatan ini mendapat Rahmat dari penguasa langit dan alam semesta,” ujarnya.

Khitanan massal merupakan rangkaian kegiatan ketiga setelah sebelumnya penanaman pohon di hutan Jompi pada 15 September lalu dan bersih-bersih Kota Raha serta penyerahan 30 tong sampah yang ditempatkan senjang jalan bypass maupun Masjid Al Munajad pada 20 September lalu. Kegiatan hari ini (Senin) akan dilanjutkan dengan tabligh akbar di Mesjid Al Munajad dengan menghadirkan Ustadz Da’sad Latif.

Reporter: Naryo
Editor: Rani

The post IKA SMA 2 Raha Khitanan Gratis first appeared on DetikSultra.com.

Tak tersedianya TI membuat siswanya tertinggal karena tidak memahami teknologi khususnya penggunaan internet.

Hal ini diakui Kepala SMPN Satap 1 Lawa, La Kuru, S.Pd, kepada Detiksultra, baru- baru ini, tak tersedianya TI, memaksa siswa menyelenggarakan Ujian Online di sekolah lain.

“Di sekolah sini (SMPN Satap 1 Lawa, red) belum tersedia Laboratorium (Lab) Tekonologi Informasi (TI). Jadi kalau Ujian Nasional (UN) sistem online siswa terpaksa gabung di sekolah lain,” ungkapnya.

Kepala SMP Lawa ini juga khawatir siswanya jauh tertinggal karena kesenjangan teknologi dengan sekolah lainnya. Pihak sekolah pun berharap pemerintah Muna Barat bisa memprioritaskan hal itu, agar kualitas pendidikan di Kecamatan Lawa lebih maju.

“Kami berharap di sekolah sini (SMPN Satap 1 Lawa, red) mendapat bantuan gedung TI. Ini demi peningkatan kualitas pendidikan terhadap anak didik,” ucapnya.

Persoalan lain selain fasilitas TI adalah belum patennya pendirian pagar sekolah. Pagar yang ada masih menggunakan pagar darurat (kayu) sehingga sekolah masih rawan dimasuki hewan ternak milik warga.

“Di sekolah sini juga belum ada pagar yakni bagian depan, termasuk bagian samping dan belakang. Jadi menggunakan pagar darurat (kayu) untuk menghalangi hewan ternak masuk di lingkungan sekolah,” pungkasnya.

Reporter: M5
Editor: Dahlan

The post SMP Negeri Satu Atap Lawa Minim Fasilitas dan Jadi Sasaran ‘Bermain’ Hewan Ternak first appeared on DetikSultra.com.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Pelaksana Harian (Plh) Kantor Ombudsman RI (ORI) Sultra, Ahmad Rustan, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/9/2019).

Menurut Rustan, penarikan iuran ini sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, dimana telah jelas melarang dengan tegas Komite Sekolah melakukan pungutan baik kepada orang tua ataupun murid itu sendiri.

Dimana, kata dia, pada umumnya pembayaran komite ini dilakukan oleh pihak sekolah dengan menarik pungutan dari siswa atau orang tuanya dengan menentukan tarif iuran yang harus dibayar dalam setiap bulannya, dengan menggunakan alibi bahwa hal tersebut sudah menjadi kesepakatan antara sekolah dan orang tua siswa.

“Pungutan yang dimaksud di sini adalah segala bentuk pungutan baik barang atau jasa kepada siswa atau orang tua siswa yang ditentukan nominalnya dan ada batas waktu pembayarannya, apalagi kalau dimasukkan sebagai salah satu syarat seperti untuk mengikuti ujian,” katanya.

Olehnya itu, Ia melanjutkan, pembayaran komite ini sudah diatur dalam UU bahwa itu sama sekali tidak boleh, meskipun pembayaran komite itu sudah menjadi sepakatan antara dua belah pihak, tetapi selama itu sudah dari dasarnya tidak dibolehkan, maka itu tetap dilarang.

“Segala hal yang tidak diperbolehkan oleh UU, meski ada kesepakatan, tetap tidak boleh. Karena kesepakatan yang dibuat itu adalah sesuatu yang memang tidak diperbolehkan oleh UU, maka itu tetap tidak boleh,” lanjutnya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Rani

The post Meski Orang Tua Siswa Ridho, ORI Sultra Tetap Haramkan Komite Sekolah first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dikmudora) Kota Kendari, Muchdar Alimin, mengatakan, E-rapor merupakan sebuah fitur online yang dikembangkan oleh Kemendikbud RI dan akan dikoneksikan dengan Dapodik di masing-masing sekolah. Dengan E-rapor, katanya, orangtua siswa didik bisa mengecek perkembangan belajar anaknya melalui gadget saja.

“Dalam Dapodik, ada beberapa fitur yang bisa diakses. Misalnya, profil sekolah, sarana prasarana serta tenaga pendidiknya. Nantinya, E-rapor akan juga include ke sistem Dapodik tersebut. Fitur ini sangat bagus, sebab orangtua siswa tak perlu repot mengambil rapor anak mereka di sekolah,” ujar Muchdar Alimin, Senin (19/8/2019) ditemui di ruangannya.

[artikel number=3 tag=”pendidikan,diknas”]

Sebelumnya, kata Muchdar Alimin, Dikmudora Kendari telah menggelar bimbingan teknis (bimtek) terhadap 15 SD yang akan menerapkan E-rapor tahun ini. Fokusnya, memberikan pembekalan bagi kepala sekolah serta operator Dapodik di sekolah itu. Sebab, sambungnya, berbicara aplikasi digital, kemampuan sumber daya manusia (SDM) juga harus diperkuat.

“Bimtek dilakukan pekan kemarin. Kalau operatornya sudah siap, baru kita lakukan ujicoba dan adakan launching. Harapannya, semester ini penilaian akademik siswa di 15 sekolah itu sudah bisa diakses lewat E-rapor. Kita juga ingin ditahun 2020, sekolah-sekolah yang menerapkan E-rapor bisa bertambah,” ungkap mantan Kabid Penegak Perda Satpol PP Kendari itu.

15 SD yang akan menerapkan E-rapor tahun 2019 :
SDN 2 Kendari, SDN 104 Kendari, SDN 69 Kendari, SDN 70 Kendari, SDN 80 Kendari, SDN 92 Kendari, SDN 98 Kendari, SDN 52 Kendari, SDN 81 Kendari, SDN 83 Kendari, SD Islam Terpadu Al-Qalam Kendari, SD Tahfidz Quran Mu’adz Bin Jabal Kendari, SD Islam Terpadu Ibnu Abbas Kendari, SD Islam Terpadu Al-Wahdah Kendari, SDN 53 Kendari.

Reporter: Endah Novita Sari
Editor: Rani

The post 15 Sekolah Dasar di Kota Kendari Akan Terapkan E-Rapor first appeared on DetikSultra.com.

Salah seorang Dosen Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (UNUSRA), Dr. Maulana Saputra Sauala, SH. M.Kn, menjelaskan, terkait pembayaran komite orang tua atau wali siswa pada sekolah, sifatnya seharus sumbangan dan bukan pungutan.

“Perlu kita ketahui sebenarnya ketika kita mengacu pada regulasi, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) ada 2 regulasi yang kelihatannya sering salah diartikan oleh kebanyakan sekolah dan masyarakat,” bebernya, Minggu (4/8/2019).

Kedua regulasi tersebut yaitu Permendikbud No. 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan, kemudian Permendikbud No. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

“Nah, kedua regulasi tersebutlah yang kadang sering disalahartikan. Kalau berbicara tentang Permendikbud No. 44/2012 dijelaskan bahwa pungutan itu memang ada aturannya akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dilakukan,” jelasnya lagi.

Bagi satuan pendidikan dasar (SD dan SMP) atau program wajib sekolah 9 tahun, pungutan itu memang diatur tapi tidak ditekankan pada orang tua/wali siswa yang kurang mampu. Harus ada transparansi dana pada pihak orang tua/wali siswa, dan satuan pendidikan dasar yang dibentuk oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan terkecuali satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

“Lain hal lagi kalau kita berbicara tentang Permendikbud No. 76/2016, disitu sudah jelas tidak ada yang namanya pungutan yang ada hanya sumbangan dan sifatnya tidak mengikat. Bentuknya pun tidak harus berupa uang, bisa dalam bentuk barang ataupun jasa,” ungkapnya.

Menurutnya, terkait pihak sekolah-sekolah memberlakukan pungutan atau sumbangan sebenarnya bukan merupakan suatu masalah, dikarenakan hal tersebut memang memiliki asas gotong royong di dalamnya.

Yang menjadi permasalahan menurutnya adalah, oknum-oknum sekolah yang memanfaatkan hal tersebut sehingga ada unsur paksaan di dalamnya.

“Yang jadi masalah itu ada nominal atau jumlah besaran yang ditentukan dan disamaratakan kepada seluruh siswa, kemudian sifatnya mengikat atau ada batas waktu yang ditentukan dan tidak ada transparansi dana di dalamnya, sehingga hal tersebut ditakutkan akan menjadi dasar memperkaya oknum anggota komite sekolah,” tandasnya.

Adapun berdasarkan keterangan yang didapatkan dari beberapa siswa SMA di Kendari, Am (16), AS (17), PN (17), di sekolah mereka, pembayaran komite memiliki nominal dan waktu yang ditentukan untuk dilunasi dan disamaratakan untuk seluruh siswa.

Adapun terkait hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Sultra, Mastri Susilo, pun telah memberikan penegasan bahwa saat ini masih banyak sekolah di Kota Kendari yang melakukan pungutan dengan modus sumbangan.

“Perihal pungli dengan modus sumbangan di sekolah, pihak kami telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar segera melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah,” jelasnya.

Adapun terkait pungutan yang masih banyak dilakukan di lingkungan sekolah, pihak Ombudsman RI Sultra telah melarang keras hal tersebut.

Reporter: Gery
Editor: Rani

The post Komite Sekolah, Pungutan atau Sumbangan? first appeared on DetikSultra.com.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, mengatakan, sementara waktu sekolah yang terendam banjir diliburkan karena keadaan alam yang belum memungkinkan.

“Di beberapa sekolah terdampak banjir belum ada aktivitas sampai keadaan normal,” ujarnya saat dihubungi Detiksultra.com, melalui telepon seluler, Senin (10/6/2019).

[artikel number=3 tag=”Banjir,Konut”]

Asrun Lio menyebutkan daftar SMA dan SMK yang terendam banjir di Konawe Utara yakni:

1. SMKN 1 Molawe
2. SMKN 1 Andowia
3. SMAN 1 Oheo

Sementara itu, sekolah yang terputus aksesnya yakni:

1. SMAN 1 Oheo
2. SMAN 1 Wiwirano
3. SMAN 1 Landawe
4. SMAN 1 Wiwirano
5. SMAN 1 Langgikima
6. SMKN 1 Langgikima

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post Banjir Konut, Sekolah Berdampak Banjir Diliburkan first appeared on DetikSultra.com.

Kepala SDIT Insantama Kendari, Leni Kusniawati mengatakan, melalui IMD ini siswa diajar untuk berdagang secara syari. Tidak hanya sekedar bagaimana bisa bertransaksi jual-beli saja, tetapi juga berbagai hal yang menjadi syariat Islam dalan aspek berdagang.

Leni menambahkan, siswa harus memperhatikan produk yang dijualnya berupa barang yang halal dan baik. Produk yang dijual seperti perlengkapan alat tulis, makanan, minuman, dan ada juga tumbuh-tumbuhan.

Tidak hanya itu, cara membelinya pun harus diperhatikan. Tidak boleh ada unsur kecurangan, harus amanah, dan jujur. Siswa yang bertindak sebagai penjual harus menjajakan barang yang terbaik dan pembelinya pun harus membeli dengan cara yang baik pula.

“Kegiatan ini setiap tahun dilakukan, dan untuk IMD kali ini sebanyak 35 orang dari semua siswa kelas 3, dan juga sebagian siswa kelas 4, 5, dan 6 yang belum pernah menjadi pedagang untuk bertindak sebagai penjualnya. Sedangkan sebagai pembeli siswa-siswa lainnya dan juga umum. Nah, program pembelajaran seperti ini hanya ada di SDIT Insantama,” katanya.

Leni berharap, melalui kegiatan IMD ini seluruh siswa dapat memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Punya bekal untuk melakukan transaksi jual beli secara syari yang merupakan kewajiban dalam agama Islam.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Ann

The post Bisnis Syariat Ala SDIT Insantama first appeared on DetikSultra.com.

Empat sekolah tersebut adalah, SMPN 9 Kendari dan SD Islam Terpadu (SDIT) Al-Qalam Kendari yang meraih Penghargaan Adiwiyata Mandiri, serta SMPN 4 Kendari dan SMPN 15 Kendari menyabet Penghargaan Adiwiyata Nasional.

Predikat Adiwiyata diberikan ditingkat satuan pendidikan karena telah menerapkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari, Paminuddin, menyambut baik penghargaan yang diterima, karena menjadi kebanggaan sekolah maupun Pemerintah Kota Kendari.

Menurutnya perubahan perilaku ke arah ramah lingkungan berdampak besar terhadap keberlanjutan pembangunan  dan lingkungan hidup.

“Kebiasaan hidup sehat sudah dimulai dari sekolah akan memberi efek domino pada lingkungan tempat tinggalnya” katanya.

Ditambahkannya, sekolah-sekolah di Kota Kendari yang belum meraih, terus didorong untuk meraih penghargaan tersebut, karena sangat berimplikasi bagi perubahan perilaku anak didik sejak dini.

“Dalam program sekolah Adiwiyata ini, salah satu tujuannya itu adalah merubah perilaku anak didik dari tidak peduli lingkungan menjadi peduli, termasuk guru-guru juga warga sekolah”, ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMP Negeri 9 Kendari, Milwan mengungkapkan, keberhasilan sekolahnya meraih penghargaan ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak dan kerja keras serta komitmen.

Tak hanya itu, untuk mendukung program tersebut dibutuhkan juga inovasi seluruh warga sekolah sejak awal mengikuti program Adiwiyata tingkat Kota, tingkat provinsi, kemudian berlanjut di tingkat nasional dan akhirnya tahun ini meraih penghargaan Adiwiyata Mandiri.

“Inovasi yang kami lakukan adalah dengan lokasi sekolah yang sempit kami tetap mampu berkebun dengan menerapkan system tanaman hidroponik. selain itu, pembuatan roket air dari kertas dan Koran-koran bekas, kami juga mengintegrasikan mata pelajaran lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran wajib dan ekstra kurikuler,”ungkapnya.

Reporter: Ningsih
Editor: Sumarlin

The post Empat Sekolah Raih Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional first appeared on DetikSultra.com.

Kepala MTsN 1 Kendari, La Duku, mengatakan, dengan adanya bantuan tersebut, maka pelaksanaan UNBK akan sedikit terbantu.

Pasalnya, siswa MTsN 1 Kendari yang akan mengikuti UNBK sebanyak 340 orang, dan efektifnya membutuhkan 100 unit komputer, sedangkan saat ini hanya ada 12 unit komputer yang tersedia di sekolah, apabila bantuan dari kementrian turun, maka total komputer menjadi 22 unit.

“Bantuan pengadaan komputer tersebut rencana akan disalurkan diawal tahun 2019 mendatang,”katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (16/11/2018).

La Duku, melanjutkan, sedangkan untuk mengisi kekurangannya, mereka akan melibatkan orangtua siswa melalui komite sekolah untuk bersama-sama mencari solusi atas kekurangan komputer ini, salah satunya dengan meminta bantuan orangtua siswa untuk meminjamkan komputer atau laptop pada pelaksanaan UNBK nanti.

Kalaupun belum mencukupi bantuan dari orangtua siswa, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan sekolah lain terkait pengadaan unit komputer.

“Pelaksanaan UNBK ini penting, sebab pada pelaksanaan UNBK sebelumnya pada 2017 lalu, kami di MTsN 1 Kendari berhasil masuk 10 sekolah terbaik pelaksana UNBK. Nah, ini yang harus kita pertahankan,”lanjutnya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Sumarlin

The post Jelang UNBK 2019, MTsN 1 Kendari Dapat 10 Komputer first appeared on DetikSultra.com.

Kepala MTsN 1 Kendari, La Duku, mengatakan, penilaian adiwiyata ini meliputi beberapa aspek, diantaranya kondisi lingkungan sekokah, kurikulum, jumlah siswa, dan seberapa besar pembiayaan untuk pembinaan adiwiyata itu sendiri.

Pada adiwiyata provinsi, MTsN 1 Kendari berada pada nomor urut dua yang memenuhi passing grade diantara seluruh sekolah dan madrasah se-Sultra.

“Jadi kami tinggal menunggu arahan selanjutnya saja dari Pemerintah Provinsi, kalau kami yang ke tingkat nasional, maka kita akan genjot pembenahan fisik Madrasah pada awal tahun 2019 mendatang,”katanya, Rabu (14/11/2018).

BACA JUGA:
>   DPT Kendari Bertambah Drastis, Ini Penyebabnya
>   Klaim BPJS Telat, RSUD Kendari Utang Obat
>   Demo Tambang di Kantor Gubernur, Mahasiswa Tolak Ditemui Kepala Biro
>   https://detiksultra.com/berita/calo-cpns-ditangkap-usai-tipu-ratusan-juta-korbannya

La Duku, mengaku, ini kali pertama menjadi perwakilan Provinsi Sultra pada adiwiyata tingkat nasional.

Ia menambahkan, prestasi yang diraih ini, merupakan hasil kerja keras seluruh pihak dalam membenahi MTsN 1 Kendari, dua tahun terakhir ini.

“Sejauh ini kami sudah melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, dan kalaupun masih ada yang kurang, kami akan terus memperbaiki, karena kami di Madrasah tidak akan berhenti sampai menjadi yang terbaik,”lanjutnya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Sumarlin

The post MTsN 1 Kendari, Siap Ikuti Penilaian Adiwiyata Nasional first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Dikmudora Kota Kendari, Sartini Sarita, mengatakan, perubahan nomenklatur penamaan SD ini dilakukan untuk menyeragamkan nama-nama sekolah yang ada, sekaligus membuatnya lebih teratur.

“Mulai bulan depan, nama SD yang ada di Kota Kendari tidak lagi menempelkan nama kecamatannya, melainkan menggunakan angka dan nama kota saja. Angkanya pun, kami akan urutkan mulai dari SD yang paling awal dibangun sampai yang terbaru,” jelasnya.

BACA JUGA:
>   Ribuan Bendera Berlafadz Tauhid Berkibar di Kendari
>   BNN Kota Kendari Bekuk Mahasiswa Pengedar Narkotika Jenis Tembakau Gorila
>   Pembakaran Bendera Tauhid Memenuhi Unsur Penistaan Agama
>   Kapolres Kendari Ancam Bubarkan Orasi Khilafah

Sartini, melanjutkan, kebijakan perubahan ini masih dalam tahapan persiapan. Untuk nomor sekolah sendiri, nantinya akan mengacu pada tahun berdirinya sekolah. Saat ini pihaknya masih mencermati data tahun pendirian setiap sekolah untuk penempatan nomornya, sambil mempersiapkan yang lainnya.

Secara keseluruhan, lanjut dia, di Kota Kendari terdapat 131 SD, namun urutannya masih belum teratur. Misalnya, SD 13 Baruga, tapi letaknya di Kecamatan Kadia, begitu juga SD 2 dan SD 3 Baruga yang letaknya ada di Kecamatan Wuawua.

“Ketidaksesuaian ini tentu akan membingungkan sebagian orang, apalagi pendatang. Insya Allah ini bisa kita realisasikan di November, dan sejauh ini kita sudah mendapatkan dukungan pihak DPRD Kota Kendari,” jelasnya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Rani

The post November, Penamaan Seluruh SD Akan Diubah first appeared on DetikSultra.com.

“Kalau dilihat dari sisi peraturan, khususnya terkait Pemilu, para politisi tidak boleh berkampanye dalam lembaga pendidikan dan rumah ibadah. Tapi kalau mereka datang di wilayah ini, khususnya tempat ibadah, mereka tidak boleh dilarang, karena mereka juga umat beragama,” katanya, Senin (22/10/2018).

Selain itu, Abdul Khadir menambahkan, kalaupun ada orang yang punya basis nilai agama dan masuk dalam dunia politik, itu boleh-boleh saja, asalkan jangan menjadikan agama sebagai alat politisasi.

“Kami ingatkan para politisi yang notabenenya punya basis agama untuk tidak mempolitisasi agama. Kita juga sampaikan kepada para santri agar menjaga netralitasnya. Apalagi, akhir-akhir ini banyak yang memanfaatkan pesantren untuk jadi tempat kampanyenya. Nah, ini yang tidak boleh,” tambahnya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Rani

The post Kemenag Sultra Ingatkan Politisi Tidak Kampanye di Wilayah Pendidikan dan Tempat Ibadah first appeared on DetikSultra.com.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikmudora) Kota Kendari, Sartini Sarita, pada dasarnya lima hari sekolah ini  merupakan bagian dari program Kemendikbud dalam rangka penguatan pendidikan karakter (PPK) yang di dalamnya ada tiga kegiatan, yaitu intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.

“Namun, apabila sekolah belum memiliki sarana prasarana yang memadai, maka kami tidak bisa memaksakan. Karena penerapan program ini memang membutuhkan proses. Tapi, kalau ada sekolah yang dirasa sudah mampu, silahkan jalankan,” katanya Selasa (2/10/2018).

Selain itu, Sartini, menambahkan, sekolah yang menerapkan full day school ini harus sudah dipikirkan betul-betul oleh pihak sekolah, mengingat sekolah masih mempunyai banyak kekurangan sarana prasarana yang dapat menunjang program ini.

“Suda ada beberapa sekolah yang dijadikan piloting oleh Kemendikbud. Tentunya mereka sudah mengetahui persis kesiapan fasilitas di skolahnya,” tambahnya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Rani

The post Penerapan Full Day School Hanya Bagi Sekolah yang Fasilitasnya Siap first appeared on DetikSultra.com.

The post Hentikan Tawuran, Polisi dan Dinas Dikbud Sultra Sepakati Tiga Poin ini first appeared on DetikSultra.com.

The post Gedung Sekolah di Baubau Kekurangan Ruang Kelas first appeared on DetikSultra.com.

The post Dana BOS Dua Kabupaten/Kota Ditunda Pencairannya first appeared on DetikSultra.com.