Berdasarkan hasil trecking yang di lakukan Dewas Rumah Sakit provinsi sultra,setiap hasil pemeriksaan yang di lakukan rumah sakit selalu salah dan keliru dalam memberikan keterangan hasil lab maupun Diagnosa terkait warga yang di duga terpapar Covid-19.

Ada beberapa kasus yang di sampaikan Satgas Covid-19 di sultra yang dinyatakan positif dan bahkan telah di isolasi di Rumah Sakit rujukan Bahtramas di antaranya yakni pasien asal Bau-Bau Dokter mengdiagnosa warga tersebut positif terpapar Covid-19 dan di rujuk di RSUD batrahmas, setelah di lakukan pemeriksaan ternyata negatif.

Kemudian kasus berikut warga yang di temukan meninggal di lorong jambu Kota kendari di nyatakan positif Corona namun berdasarkan hasil pemeriksaan di sebabkan Demam Berdarah (DBD), berikutnya warga Btn Pepabri yang di jemput paksa pihak Medis RS Abunawas juga di nyatakan negatif.

Kasus terakhir yakni warga asal kolaka dan menjadi viral di media sosial maupun pemberitaan nasioanal karena kematianya terinfeksi corona nyatanya juga negatif, dan terakhir yang diisolasi 2 orang di bahtramas juga negatif.

BACA JUGA :

La Ode Bariun menuturkan dengan banyak kasusistik yang selalu salah terahadap Diagnosa pasien terpapar Covid-19 hal itu tentu dapat membuat masyarkat resah dari setiap penjelasan yang selalu keliru, Hal itu juga dapat menjadi gambaran bahwa tim medis,satgas kita belum ada alat deteksi berkualitas, harusnya pemerintah segera melakukan tindakan nyata terkait peralatan medis yang di miliki rumah sakit, tuturnya Sabtu (4/4/2020).

“Iya harusnya Pemprov Sultra secepatnya mengadakan alat deteksi Covid-19 ini jangan hanya berpangku tangan melihat kondisi peralatan rumah sakit yang tidak berkualitas,” imbuhya.

Meskipun demikian Dewas Rumah Sakit provinsi sultra memberikan dukungan kepada tim medis dan satgas Covid-19 yang berada di garda terdepan untuk melawan mata rantai penyebarang virus corana.

Repoter: Gery
Editor: Haikal

The post Bawas Rumah Sakit Sultra, Peralatan Diagnosa RSUD Tidak Berkualitas first appeared on DetikSultra.com.

Pembangunan Rumah Sakit (RS) yang menelan anggaran sebesar Rp60 Miliar itu, bersumber dari dana pinjaman daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) kenyataannya tak berjalan lancar.

Saat proses pekerjaan awal, sempat terhenti disebabkan ada perubahan desain (bestek) sehingga terjadi penambahan volume pada pondasi, penimbunan sampai pemasangan rangka baja yang sudah menghabiskan setengah anggaran. Hasilnya tidak seperti konstruksi awal.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana dr. Sunandar mengatakan, tertundanya pengerjaan pembangunan RSUD tahap berikutnya dikarenakan masih dalam proses lelang tender.

BACA JUGA :

Pengerjaan proyek pembangunan fisik RSUD Kabupaten Bombana sampai tahap finalisasi menggunakan anggaran Rp60 miliar, sedangkan untuk pengadaan barang dan jasa ditangani langsung oleh pihak RSUD Bombana.

“untuk informasi secara datailnya silahkan menghubungi direktur RS. proses pengadaan barang dan jasa ditangani langsung oleh pihak RS karena sudah OPD tersendiri” ucap dr. Sunandar.

Reporter: Arif
Editor: Qs

The post Pembangunan Gedung Baru RSUD Kabupaten Bombana Terbengkalai first appeared on DetikSultra.com.

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas Sultra, kembali disorot.

Kali ini, RSUD Bahteramas diduga memulangkan seorang pasien dalam kondisi yang masih membutuhkan perawatan medis.

Pasien itu diketahui bernama Epan (42), warga asal Desa Pewutaa, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Kepada Detiksultra.com, Evan mengaku dirinya dipulangkan pihak rumah sakit dalam keadaan masih membutuhkan perawatan medis.

BACA JUGA:

Parahnya, kata Epan, pihak rumah sakit memulangkannya dalam keadaan tak tuntas operasi, sebagian ususnya masih posisi di luar perut.

“Saya di operasi Rabu malam kemarin, hari ini terhitung sudah tujuh hari saya di Bahteramas. Tiba-tiba tadi datang perawat sampaikan kalau hari ini saya harus keluar dari rumah sakit,” kata dia, Senin (9/12/2019).

“Lalu saya telepon dokter yang bersangkutan, kata dokter saya disuruh keluar untuk rawat jalan. Nanti setelah 3 atau 4 hari saya kembali lagi ke rumah sakit. Tapi masalahnya saya masih dalam keadaan lemas dan bergerak pun susah, apalagi usus saya masih di luar,” sambungnya.

Meski dalam kondisi yang belum pulih, Epan terpaksa harus mengikuti kebijakan RSUD Bahteramas.

Bahkan, kini Evan harus menyewa kos-kosan dengan biaya Rp50.000 per hari, hanya untuk menunggu jadwal rawat jalan yang direkomendasikan dokter.

“Iya terpaksa saya ikut kebijakan pihak rumah sakit. Saya kos karena tidak sanggup pulang balik dalam keadaan seperti ini. Dan saya belum tahu sampai kapan saya harus tinggal disini,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu keluarga Epan, Asodi (38) menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan rumah sakit yang sampai hati memulangkan Epan dalam kondisi belum pulih.

“Saya datang di rumah sakit ternyata sudah di kasih keluar, saya pertanyakan kenapa di kasih keluar dalam keadaan usus masih diluar. Disitu sempat saya marah, namun tidak ada respon dari pihak rumah sakit,” bebernya.

Asodi mempertanyakan pelayanan rumah sakit provinsi itu yang harusnya memulangkan pasien dalam kondisi benar-benar stabil, kecuali dengan syarat pihak rumah sakit tidak mampu menangani penyakit pasien yang bersangkutan.

“Minimal ususnya yang ada diluar itu diselesaikan. Bagaimana mau rawat jalan kalau kondisinya saja belum bisa jalan,” ucapnya.

Humas RSUD Bahteramas, Masyita yang dikonfirmasi mengaku belum mengetahui adanya pasien yang dipulangkan dalam kondisi operasi tak tuntas.

“Saya belum tahu. Saya akan konfirmasi dulu ke pihak dokter yang menanganinya,” tandasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Tak Tuntas Operasi, Pasien RSUD Bahteramas Pulang dengan Usus Diluar Perut first appeared on DetikSultra.com.

Pemulangan dilakukan karena kondisinya telah membaik pasca operasi pemisahan tubuh Agustus lalu.

Kabar kepulangan bayi kembar yang sempat mengundang simpatik Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga disampaikan langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Nahwa Umar yang menerangkan Bayi Aqila dan Azila akan berangkat dari Surabaya melalui maskapai lion air.

[artikel number=3 tag=”bayi,kendari”]

“Insya Allah besok pukul 17.00 Wita, Aqila dan Azila akan diterbangkan menuju Kota Kendari,” ujarnya, Kamis (14/11/2019).

Menyambut kabar tersebut, Pemerintah Kota akan menjemput langsung bayi kembar siam tersebut untuk mengantarkan dikediamanya di Kendari jalan Balai Kota III, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia.

Tak hanya menjemput kembali ke kediamannya, Pemkot Kendari telah menyiapkan perawatan selama masa penyembuhan total dilakukan, pemkot juga sudah menyiapkan biaya hidup hingga di usia 18 tahun.

Jenderal ASN Pemkot Kendari ini juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh terlibat membantu bayi Aqila dan Azila berhasil diselamatkan.

Diketahui selama Aqila dan Azila berada dalam perawatan, Pemkot kendari terus memberikan perhatiannya, Sebelumnya Wali kota Kendari, H Sulkarnain, menyempatkan diri berkunjung untuk melihat kondisi bayi tersebut.

Reporter: Musdar
Editor: Dahlan

The post Besok, Bayi Kembar Aqila dan Azila Pulang ke Kendari first appeared on DetikSultra.com.

Ketua Ombudsman RI Sultra, Mastri Susilo mengungkapkan, pihaknya akan memanggil Direktur RSUD Bahteramas terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan kepada Komandan Regu (Danru) Provos Kodim 1417 Kendari yaitu Sertu Subakri.

“Hari Senin kami akan plenokan untuk mengagendakan pemanggilan Direktur RSUD Bahteramas perihal menjelaskan terkait dugaan maladminstrasi dalam layanan di IGD RSUD Bahteramas saat penanganan pasien pasca unras yang lalu,” bebernya, Kamis(24/10/2019).

[artikel number=3 tag=”tni,ombudsman”]

Pemanggilan tersebut dilakukan untuk klarifikasi atas laporan yang didapatkan dari masyarakat mengenai dugaan maladministrasi pada pelayanan di IGD dimana Sertu Subakri dimintai sejumlah uang jaminan pelayanan.

Adapun berdasarkan pasal 32 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, berbunyi, setiap rumah sakit pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Yang artinya, rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan dilarang menolak pasien yang dalam keadaan darurat serta wajib memberikan pelayanan untuk menyelamatkan nyawa pasien.

Hal yang sama juga dipertegas melalui Pasal 85 UU Kesehatan yang menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud, dilarang menolak pasien atau meminta uang muka terlebih dahulu.

Reporter: Gery
Editor: Rani

The post Diduga Maladministrasi, Ombudsman Akan Panggil Direktur RSUD Bahteramas first appeared on DetikSultra.com.

Sertu Subakri bertindak aktif saat menolong anggota Intel Brimobda Sultra inisial R saat diamuk massa disekitar kantor Gubernur Sultra. Usai menolong Ibtel tersebut, justru Sertu Subakri ikut dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas Kendari karena sempat pingsan.

Komandan Kodim 1417/ Kendari, Kolonel Inf Alamsyah menjelaskan Sertu Subakri setiba di RSUD Bahteramas, petugas IGD langsung memberikan tindakan awal dengan diberikannya bantuan pernapasan.

[artikel number=3 tag=”bahteramas,tni”]

“Anggota kami ternyata cuman kecapean waktu membantu dan menyelamatkan pihak kepolisian yang dianiyayah oleh mahasiswa, disitukan panas dalam kerumunan massa aksi dan disempat tak sadarkan diri akhirnya kami bawah ke RSUD Bahteramas,” ujar dia kepada Detiksultra.com

Meski diketahui Sertu Subakri hanya mengalami kecapean, lanjut Alamsyah pihaknya meminta petugas medis melakukan tindakan selanjutnya dengan cara merontgen Sertu Subakri.

“Kita kan nda tahu kondisi yang sebenarnya, untuk mewaspadai hal – hal yang tidak diinginkan, kami minta untuk dirontgen, ternyata harus ditembus uang jaminan sebesar Rp 500.000. Padahal waktu itu anggota tidak ada yang bawah uang karena sedang menjalankan tugas. Akhirnya saya datang bawah uang yang saat itu dikantong saya hanya Rp 450.000,” ungkapnya.

Setelah ada uang jaminan, barulah kata Alamsyah pihak RSUD Bahteramas melakukan tindak medis selanjutnya dengan cara merontgen Sertu Subakri.

“Nanti di rontgen setelah jaminannya dipenuhi. Jadi pembayaran jaminan itu benar dan itu ada kwitansinya,” tukasnya.

Sementara itu pihak RSUD Bahteramas melalui Humasnya Masyita telah membantah tudingan jika RSUD Bahteramas menolak Sertu Subakri untuk diberikan perawatan medis.

“Itu tidak benar. Tadi dimintai jaminan karena jaringan rusak ada jaminan atau tidak ada jaminan tetap pasiennya dilayani. Kami kerja, karena sesuai prosedur,” ucapnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Ditolak RSUD Bahteramas, Dandim: Kami Bayar 450 Ribu, Ada Kwitansinya first appeared on DetikSultra.com.

“Saya sudah telepon ke petugas IGD bahwa penolakan merawat itu tidak benar,” ujar Humas RSUD Bahteramas Kendati, Masyita, Selasa (22/10/2019).

Soal permintaan uang jaminan oleh petugas RSUD Bahteramas kepada pasien, Masyita mengakui bahwa itu benar adanya.

[artikel number=3 tag=”tni,rsud”]

“Tadi dimintai jaminan karena jaringan rusak ada jaminan atau tidak ada jaminan tetap pasiennya dilayani, kami kerja. Karena itu sesuai prosedur,” tegasnya.

Justru kata Masyita, ada sedikit miskomunikasi antara pihak Kodim 1417/Kendari dan petugas RSUD Bahteramas.

“Saya konfirmasi di IGD tidak betul karena pasien datang langsung ditangani oleh petugas di IGD, pasien pun sudah pulang. Jadi ini ada miskomunikasi dengan yang mengantar pasien,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post RSUD Bahteramas Bantah Tudingan Tolak Pasien Anggota TNI first appeared on DetikSultra.com.

Direktur BLUD RSU Kabupaten Bombana, drg. Riswanto mengatakan, ketersediaan stok darah pihaknya terkendala izin oprasional, sebab, untuk mendirikan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) harus memiliki minimal dua Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersertifikat dibidangnya.

“Jadi untuk menampung stok darah dalam jumlah banyak tidak diperbolehkan, hanya boleh mengambil ke UTD untuk ditransfusikan,” ujarnya

Oleh karna itu, BLUD RSU Bombana masih berstatus Bank Darah Rumah Sakit (BDRS). Salah satu tugas pokok BDRS ialah hanya boleh menerima darah dari UTD yang telah memenuhi syarat uji saring (non reaktif).

“Memang kita statusnya di Kementerian sudah UTDRS tetapi untuk izin oprasionalnya itu belum keluar, masih dalam proses,” ungkapnya.

Sementara itu, Keluarga pasien Ambo Upe asal Kecamatan Lantary Jaya, harus memutar otak dan berharap pada keluarga dan kerabat untuk mendapatkan enam kantong darah bekal operasi sang istri.

“Tidak ada stok darah B di rumah sakit terpaksa harus keliling cari sama keluarga dan teman, PMI Bombana juga tidak berfungsi,” ucapnya, Kamis (19/9/2019).

Reporter: Arif
Editor : Dahlan

The post RSUD Krisis Stok Darah, PMI Bombana Tak Berdaya first appeared on DetikSultra.com.

Dokter Muna sapaan akrab Munardi mengungkapkan bahwa, sampai sekarang jumlah dokter di RSUD Wakatobi masih tetap aman, dengan komposisi 4 dokter spesialis dari pusat, 1 dari Unhas dan 1 PNS.

“Komposisinya masih sama dengan tahun lalu yakni dokter anak, dokter kandungan, dokter anestesi dari pusat, dokter bedah, plus satu dari Unhas, dokter patologi klinik. Kalau tahun lalu dokter anestesi dan patologi klinik ini dari pusat, dan cuman asalnya saja beda, tapi minus dokter penyakit dalam,” ungkapnya, Jum’at (16/8/2019).

Sementara itu, untuk persoalan kosongnya dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Wakatobi, Munardin mengungkapkan jatahnya sudah ada dari Kementrian Kesehatan sejak 2018, namun sampai saat ini pihaknya masih menunggu kiriman dokternya dari pusat.

“Solusinya kita akan minta dari Unhas. Khusus penyakit dalam ini tapi pikirannya kami, jangan sampai dari pusat ini dikirim. Kalau dari kami tidak apa-apa biar dobol cuman yang jadi masalah anggarannya jadi tetap kita menunggu dari pusat ini dan kita sudah bersurat kembali untuk tahun ini,” tuturnya.

Keterlambatan pengiriman dokter tersebut kemungkinan dipengaruhi adanya polemik di Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), pasalnya ada beberapa dokter membuat gugatan, bahwa mereka menempuh pendidikan dengan biaya sendiri namun wajib kerja.

“Sekarang tidak diwajibkan lagi tinggal yang mau saja,” ujarnya

Dirinya juga tidak memungkiri, diwaktu-waktu tertentu RSUD Wakatobi akan terjadi ke kosong dokter tertentu namun tidak semua, misalnya dokter anak mendapat undangan mengikuti seminar, pelatihan atau simposiumnya jika ada pasien yang butuh penanganan terpaksa harus dirujuk.

“Semua sudah tertuang dalam MoU kita bersama mereka bahwa kalau ada kegiatan seperti itu mereka berhak untuk mengikuti itu dan kita tidak boleh mengintervensi hal itu. Balik lagi dokter yang mengikuti pelatihan atau simposium ini mereka akan melayani seperti biasa dan hal itu biasanya tidak terlalu lama,” ujarnya.

Untuk tersedian dokter Umum di RSUD Wakatobi tambah dia, untuk dokter definitif masih 9 orang ditambah 6 dokter kerja sama dengan kementrian sebanyak 6 orang dan ditugaskan secara shift.

“Tidak mungkin saya tempatkan semua dalam satu shif, harus sesuai piketnya diroling gantian setelah tugas di sini mereka ke puskesmas lagi, jumlanya dokter umum kita ini 15 orang,” pungkasnya.

Reporter : Ema
Editor: Dahlan

The post Komposisi Dokter di RSUD Wakatobi Aman first appeared on DetikSultra.com.

Pembangunan kedua gedung ini ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan Bupati Wakatobi, H Arhawi.

Dalam sambutannya, H Arhawi mengatakan, cita-cita besar pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk memberikan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat, sejak tahun 2017 hingga 2019 ini telah diwujudkan melalui pemberian bantuan kartu BPJS Bersinar kepada masyarakat dan sudah diterima oleh sekitar 40 ribu jiwa dari sisa intervensi pemerintah pusat sekitar 49 ribu lebih.

[artikel number=3 tag=”rsud,wakatobi”]

Meskipun demikian, kata dia, pemberian kartu kesehatan secara gratis tanpa didukung sarana dan prasarana yang memadai, maka tidaklah cukup. Sehingga atas dasar itu, dibutuhkan kerja keras dan usaha bersama dari seluruh jajaran pemerintah daerah di Kabupaten Wakatobi.

Di tahun 2019 ini telah mendapatkan alokasi anggaran untuk membangun gedung lantai tiga yang telah terdesain dan sudah terkonsentrasikan dengan Kementrian Kesehatan tentang penataan ruang sesuai kebutuhan rumah sakit.

“Mudah-mudahan dua gedung yang akan terbangun ini insyaallah akan menghadirkan sistem pelaksanaan dan fasilitas yang memadai terhadap masyarakat kita. Terutama masyarakat yang telah mendapatkan BPJS Bersinar maupun BPJS dari pusat,” ujarnya, Kamis (15/8/2019).

Sementara itu, Direktur RSUD Wakatobi, Munardin, mengatakan, pembangunan gedung ini dilaksanakan untuk mendukung visi misi Kabupaten Wakatobi dalam hal program Wakatobi Bersinar. Kartu kesehatan Wakatobi Bersinar ini telah dibagikan kepada ribuan masyarakat secara gratis.

Di samping itu, sekaligus juga untuk menjawab rekomendasi dari efisitasi dari kementrian dan Unhas.

“Dengan ini diharapkan akan tercipta sarana prasana rumah sakit yang sesuai standar sehingga tercipta pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat Wakatobi yang datang berobat di rumah sakit,” tuturnya.

Lebih lanjut Munardin menjelaskan, di samping melakukan pembangunan dua gedung baru, RSUD juga melakukan rehabilitasi gedung radiologi, namun yang lebih besar ada dua gedung yang pertama akan dibangun tiga lantai dimana di lantai pertama terdapat UGD, apotek dan rekam medis.

“Ini biasanya setiap kali pasien datang, semuanya terlibat. Kemudian di lantai dua ada ICU dan lantai tiga ada kamar operasi,” ucapnya.

Sedangkan di gedung yang ke dua akan dibagun dua lantai, dimana di lantai satu ada poliklinik, spesialis dan umum disitu termasuk dengan poliklinik juga, sementara di lantai dua akan digunakan sebagai kantor, jadi kami di manajemen di lantai dua,” pungkasnya.

Reporter: Ema
Editor: Rani

The post Pembenahan RSUD Wakatobi Telan Anggaran Rp 30 Miliar first appeared on DetikSultra.com.

Workshop yang digelar di sanggar budaya itu menghadirkan narasumber dari RSUD DR. Soetomo.

Direktur RSUD Kabupaten Wakatobi, Munardin, mengatakan, workshop akreditasi ini merupakan salah satu proses untuk mewujudkan RSUD Wakatobi yang terakreditasi nasional. Dimana akreditasi rumah sakit merupakan suatu urusan yang wajib di setiap rumah sakit sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit

“Fungsi utama rumah sakit adalah sebagai pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu memberikan pelayanan yang efisien dan efektif harus menjadi perhatian utama setiap rumah sakit. Akreditasi rumah sakit merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong RSUD melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat,” ungkapnya, Selasa (07/5/2019).

Lebih lanjut, kata dia, akreditasi bukan sesuatu yang mudah dilaksanakan mengingat masih banyaknya kekurangan – kekurangan yang ada pada RSUD Wakatobi. Olehnya itu, perlu kerjasama yang baik dari untuk mewujudkan akreditasi rumah sakit ini.

[artikel number=3 tag=”pasar,kolut”]

“Kami harapkan setelah kedatangan narasumber dari RSUD DR. Soetomo, maka kita dapat berbenah sehingga mampu mendapatkan status akreditasi dimana waktu penilaiannya akan dilaksanakan pada akhir bulan Mei 2019 ini,” pungkasnya.

Reporter: Ema
Editor: Rani

The post Tingakatkan Mutu Pelayanan, RSUD Wakatobi Gelar Workshop Akreditasi first appeared on DetikSultra.com.

Pada Januari 2019 tercatat sembilan penderita dan di bulan Februari baru satu penderita DBD.

Menurut Kepala Tatan Usaha (KTU) RSUD konsel, Aras Faisal dari sepuluh penderita DBD, delapan diantaranya orang dewasa dan dua lainnya adalah anak-anak.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan dari sepuluh penderita DBD tersebut, sembilan orang sudah dipulangkan setelah ditangani secara insentif. Sementara satunya masih menjalani rawat inap.

[artikel number=3 tag=”rsud,konaweselatan,dbd,” ]

“Dari kesembilan orang yang dirawat sementara tinggal satu orang atas nama AR yang masih menjalani rawat inap,” ujarnya saat ditemui diruang kerjanya, Senin (4/2/2019).

Selain itu, kata dia faktor yang mempengaruhi DBD yakni intensitas turunnya hujan secara terus menerus.

Ditambahkan diantara desa yang terjangkit DBD yaitu Desa Amasara, Lalobao, Ombu-Ombu Jaya, Pamandati, Puungaluku, dan Lerepako.

Reporter: M21
Editor : Sumarlin

The post RSUD Konsel Rawat Satu Penderita DBD, Sembilan Dipulangkan first appeared on DetikSultra.com.

The post Layanan Publik Tiga OPD Kendari Dinilai KemenPAN RB first appeared on DetikSultra.com.