Hal tersebut diungkap Kuasa Direktur PT KKP, Dony Apstral, di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kota Kendari, saat sidang pemeriksaan digelar, Senin (22/01/2024) kemarin.

Hadir sebagai saksi, Dony menerangkan bahwa, dirinya merupakan orang yang bertugas menerbitkan dokumen penjualan PT KKP, dan kerap perintahkan terdakwa Direktur PT KKP Andi Ardiansyah, untuk membuat dokumen penjualan ore nikel milik Aceng dan Basman.

Satu waktu, beber Dony, ia sempat dihubungi oleh Basman untuk meminjam dokumen PT KKP guna kepentingan penjualan ore nikel miliknya yang belum diketahui asalnya dari mana. Saat ditanya, Basman mengaku dari KSO PT Antam.

Di sini, Dony tak langsung mengindahkan permintaan Basman, dan menyampaikan bahwa akan ia komunikasikan dulu ke Andi Ardiansyah. Setelah itu, dirinya tak lagi berkomunikasi dengan Basman.

Kemudian, untuk permintaan dokumen penjualan Aceng Surahman, lanjut Dony, dirinya mengetahui lewat grup whatsapp setelah dikirim Andi Ardiansyah.

“Tolong buatkan dokumen untuk Aceng, (diperintahkan) Pak Andi Ardiansyah,” ucapnya.

Perihal rentetan permintaan pembuatan dokumen penjualan tersebut, dilakukan sepanjang tahun 2022 lalu. Walaupun demikian, dirinya tidak tahu-menahu asal barang yang akan dijual menggunakan dokumen PT KKP, meski tanda tangannya melekat di dokumen tersebut.

Kendati demikian, Dony menyebut berkas penjualan tanpa sumber barang yang jelas adalah dokumen terbang (Dokter) yang melanggar aturan.

“Dokumen yang tidak sesuai asal barang adalah dokter. Itu tidak dibenarkan,” akunya di depan Majelis Hakim dan JPU.

Sementara itu, GM PT Antam, Hendra Wijayanto yang juga hadir dalam sidang pemeriksaan saksi, menegaskan bahwa Basman bukan bagian KSO PT Antam, yang sering disebut KSO Basman.

“Basman bukan bagian dari KSO PT Antam,” tegasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Kuasa Direktur PT KKP Buka-Bukaan Soal Aceng dan Basman di Sidang Perkara Korupsi Nikel first appeared on DetikSultra.com.

Ketua Majelis Hakim, I Made Sukadana memvonis Amelia Sabara, terdakwa perkara perintangan penyidikan kasus dugaan korupsi tambang di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), tiga tahun penjara.

“Dengan ini mengadili terdakwa Amelia Sabara divonis tiga tahun penjara dengan denda Rp150 juta subsider dua bulan,” ucap dia.

Amelia Sabara divonis bersalah oleh hakim, berdasarkan fakta persidangan, dan kesaksian para saksi yang dihadirkan selama proses persidangan perkara perintangan penyidikan kasus dugaan korupsi nikel.

Menurutnya, dari semua saksi yang hadir, termasuk tersangka kasus dugaan korupsi nikel, Direktur PT Kabaena Kromit Pratama (KKP), Andi Andriansyah serta istrinya Jeklin A. Pangaibali, secara sah dan terbukti telah melakukan perintangan penyidikan.

“Sehingga atas perbuatannya (Amelia Sabara), maka terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya,” jelasnya.

Dengan terbukti bersalah secara hukum, Ketua Majelis Hakim PN Tipikor Kota Kendari, memerintahkan terhadap Amelia Sabara untuk membayar seluruh biaya persidangan.

Selain itu, hakim juga meminta kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, agar membuka lima rekening Amelia Sabara, yang sebelumnya diblokir.

“Terdakwa terbukti melakukan perintangan penyidikan tindak pidana korupsi, sehingga terdakwa harus membayar biaya persidangan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Amelia Sabara ditetapkan tersangka oleh Kejati Sultra atas dugaan kasus perintangan proses penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus dugaan korupsi tambang yang sementara ditangani oleh Kejati Sultra, Jumat 18 September 2023.

Upaya perintangan ini, terbongkar usai Istri Dirut PT KKP melaporkan Amelia Sabara lantaran merasa telah dibohongi tersangka, yang mengaku akan mengurus perihal pencabutan status tersangka AA dengan menemui pimpinan Kejaksaan di Kejagung maupun di Kejati Sultra.

Namun berjalannya waktu, AS ternyata gagal menemui pimpinan Kejaksaan baik di Kejagung maupun di Kejati Sultra. Padahal pihak dari Direktur PT KKP telah memberikan uang senilai Rp6 miliar dengan harapan AS dapat mengusahakan Direktur PT KKP lepas dari jeratan hukum. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Amelia Terdakwa Perkara Perintangan Kasus Korupsi Nikel Divonis Tiga Tahun first appeared on DetikSultra.com.

Hal itu dibenarkan oleh Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, Ade Hermawan saat ditemui di Kantor Kejati Sultra, Selasa (24/10/2023) sore tadi. Dia mengatakan, panggilan pemeriksaan yang bersangkutan terkait kasus dugaan korupsi tambang di WIUP PT Antam.

“Panggilan pertama tidak hadir dan kapasitas dia (Andi Ady Aksar) sebagai saksi berkaitan dengan PT KKP tindak pidana yang disangkakan,” ujar dia.

Ade Hermawan menyatakan pihaknya bakal menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Ketua DPD Partai Gerindra Sultra itu.

Namun, kata Ade Hermawan akan lebih dulu mengonfirmasi ke pihak penyidik sejauh mana urgensinya untuk dilakukan pemeriksaan kepada Andi Ady Aksar.

“Ketika dibutuhkan, kita akan dijadwalkan ulang. Di mana saksi itu menerangkan apa yang dia lihat dan apa yang dialami, kan gitu,” jelasnya.

Asintel Kejati Sultra itu pula menerangkan, pengusutan kasus dugaan korupsi tambang di Blok Mandiodo tersebut, periode pertama kali Kerja Sama Operasional (KSO) PT Antam bersama PT Lawu Agung Mining (LAWU) dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sultra sejak Desember 2021 hingga awal 2023.

“Tindak pidana itu kan, terikat ruang dan waktu. Yang mana penyidik mulai melakukan penyelidikan kapan dimulainya aktivitas itu,” tukasnya.

Sebagai informasi, Andi Ady Aksar tercatat sebagai Dirut PT KKP sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, ditandai dengan adanya perubahan susunan direksi PT KKP per tanggal 25 Januari 2022 di mana nama Andi Ady Aksar tak termuat lagi di susunan direksi baru PT KKP. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Mangkir Panggilan Pertama, Kejati Sultra Jadwal Ulang Pemeriksaan Andi Ady Aksar soal Korupsi Tambang first appeared on DetikSultra.com.

Kuasa Hukum AS, Muh. Aljebra Al Iksan Rauf mengatakan, selama rangkaian sidang hingga sampai pada sidang pembacaan dakwaan terhadap kliennya, tidak satupun pihak-pihak yang disebut AS dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) disinggung oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra.

Mestinya kata dia, BAP AS menjadi dasar atau acuan JPU untuk menindaklanjuti penyidikan dengan memanggil pihak-pihak yang dianggap ikut berperan dalam kasus dugaan perintangan proses penyidikan atau obstruction of justice terhadap Direktur Utama (Dirut) PT Kabaena Kromit Pratama (KKP) Andi Andriansyah (AA) yang telah ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi tambang PT Antam.

Namun, sampai saat ini hingga proses persidangan berlangsung, Kejati Sultra belum memanggil oknum sebagaimana yang diterangkan di BAP AS yang diduga kuat menjadi aktor dalam upaya perintangan kasus yang sedang ditangani oleh Kejati Sultra.

Bagi dia, kliennya seolah-olah ingin dijadikan tumbal dalam kasus dugaan perintangan penyidikan ini. Sebab, di BAP AS sendiri, disebutkan ada empat orang, termaksuk Istri AA bernama Jecklin yang disinyalir menjadi otak dibalik perkara perintangan.

“Di dalam eksepsi (pembelaan) nanti, kami akan sampaikan dan ungkap sebenarnya, siapa-siapa saja mereka yang ikut terlibat dibalik persoalan ini. Karena bagi kami AS tidak sepantasnya ditempatkan sebagai pelaku perintangan penyidikan,” tuturnya kepada awak media ini usai menghadiri sidang pembacaan dakwaan di PN Kelas I Kota Kendari, Kamis (21/9/2023).

Alasannya, karena mengacu pada BAP kliennya, dijelaskan bahwa yang pertama kali datang menemui AS yakni tersangka AA dan Istri AA, dengan maksud untuk meminta dicarikan jalan bagaimana perkara yang sedang berproses di Kejati Sultra dapat diselesaikan alias AA bebas dari jeratan hukum.

Namun, saat AS ditemui, kliennya tegas menyatakan bahwa kalau sudah status  Daftar Pencarian Orang (DPO), baiknya menyerahkan diri ke Kejati Sultra. Kliennya menegaskan tidak dapat membantu menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dijalani AA, kecuali membantu mencarikan lawyer atau kuasa hukum.

“Makanya, pas AA menyerahkan diri, AS  bersama kuasa hukumnya AA ikut mengantar untuk menyerahkan diri ke Kejati Sutra,” jelasnya.

Selain itu, terkait persoalan nominal uang yang diterima kliennya dari istri AA sebagai upah dalam membantu proses perkara Dirut PT KKP itu, selalu berubah-ubah. Misal dalam surat penangkapan dan penahanan yang disodorkan kejaksaan terhadap kliennya, itu nominalnya senilai Rp10 miliar.

Belakangan, setelah terbit surat perpanjangan penahanan dari Kejati Sultra jumlahnya tinggal Rp6 miliar. Nominalnya kembali berubah saat kliennya mengajukan pra peradilan di PN Kelas I Kota Kendari belum lama ini.

“Pertanyaannya, mana yang benar kalau itu diberikan kepada klien kami? Sehingga kami merasa bahwa dalam penyelidikan kasus ini tidak komprehensif untuk menerangkan tentang terjadinya suatu tindak pidana. Makanya kami akan buka ke publik ketika sidang dengan agenda pembacaan eksepsi,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, AS ditetapkan tersangka oleh Kejati Sultra atas dugaan kasus perintangan proses penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus dugaan korupsi tambang yang sementara ditangani oleh Kejati Sultra, Jumat 18 September 2023.

Upaya perintangan ini, terbongkar usai Istri Dirut PT KKP melaporkan AS lantaran merasa telah dibohongi oleh AS yang mengaku akan mengurus perihal pencabutan status tersangka AA dengan menemui pimpinan Kejaksaan di Kejagung maupun di Kejati Sultra.

Namun berjalannya waktu, AS ternyata gagal menemui pimpinan Kejaksaan baik di Kejagung maupun di Kejati Sultra. Padahal pihak dari Direktur PT KKP telah memberikan uang senilai Rp6 miliar dengan harapan AS dapat mengusahakan Direktur PT KKP lepas dari jeratan hukum. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Terdakwa AS Akan Bongkar Oknum Yang Ikut Terlibat Kasus Perintangan Dirut PT KKP first appeared on DetikSultra.com.

Melalui kuasa hukumnya, AS akan mengajukan pembelaan (eksepsi) setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra pada sidang perkara kasus dugaan perintangan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I Kendari, Kamis (21/9/2023).

“Atas dasar dakwaan JPU, kita (kuasa hukum AS) akan mengajukan eksepsi, bantahan terhadap dakwan JPU,” ucap Kuasa Hukum AS, Choerul Moeslim J kepada awak media ini.

Dia menjelaskan, dakwaan jaksa terhadap kliennya itu tidak lepas dari pasal yang diterapkan. AS disangkakan telah melakukan tindak pidana perintangan atas kasus dugaan korupsi tambang Direktur PT Kabaena Kromit Pratama (KKP), Andi Andriansyah (AA) yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sultra.

Dalam dakwaan JPU itu, berdasarkan keterangan kliennya bahwa apa yang menjadi pokok dakwaan tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

“Banyak mengabaikan terkait fakta yang sesungguhnya di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) atau di balik peristiwa yang dialami klien kami,” katanya.

Sementara itu, Muh. Aljebra Al Iksan Rauf masih Kuasa Hukum AS, menjelaskan di dalam dakwaan JPU sudah diterangkan mengenai kronologisnya, yang mana AS disebut oleh JPU sebelumnya menemui dua orang Jaksa di Kejati Sultra.

Merunut penjelasan JPU, dua Jaksa tersebut merasa tertekan dan takut ketika ditemui AS, apalagi berhubungan dengan penerimaan uang dalam upaya membantu tersangka AA bebas dari pusaran kasus korupsi tambang.

“Tadi kronologisnya sudah dijelaskan JPU bahwa kasus ini bermula dari Amel datang ke kejaksaan dan menemui dua orang Jaksa, yang katanya didalam pertemuan itu kedua Jaksa itu merasa tertekan. Jadi perasaan merasa tertekan, takut soal jabatannya dan lain sebagai hal yang kemudian dihubungkan dengan adanya penerimaan uang dan jumlahnya tadi juga telah disampaikan dalam dakwaan,” ucap dia.

Dari penjelasan JPU, Kuasa Hukum AS ini membantah terkait pertemuan kliennya dengan dua Jaksa. Bahwa merujuk BAP AS, yang kebetulan dia ikut mendampingi saat pemeriksaan diakhir Agustus 2023 lalu di Kejati Sultra, AS mengaku tidak pernah menemui dua Jaksa sebagaimana yang disebutkan JPU dalam sidang di PN Kelas I Kendari.

Yang benar berdasarkan BAP, lanjut dia bahwa AS datang ke Kejati Sultra sebagai bentuk antusiasmenya mengantarkan tersangka AA menyerahkan diri pasca masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejati Sultra.

“Jadi perlu saya tegaskan bahwa AS di dalam BAP-nya, dakwaan itu adalah tidak benar yang harusnya rujukannya BAP AS itu dipakai sebagai rujukan bahwa kedatangan AS bukan bermaksud untuk menemui dua Jaksa Kejati melainkan menyerahkan AA di Kejati Sultra,” imbuhnya.

Keterkaitan kliennya turut ikut mengantar AA menyerahkan diri ke Kejati Sultra, karena sebelumnya AS bersama AA dan istri AA bernama Jecklin mendatangi pernah bertemu di apartemen milik AS di Jakarta.

Dia juga ingin meluruskan bahwa, sebagaimana dalam pernyataan Kejati Sultra yang menyebut AS orang pertama yang menemui istri AA untuk menawarkan dan mengurus supaya AA bisa bebas dari jeratan Kejati Sultra, juga tidak benar.

Faktanya, di Juli 2023 AA dan istrinya datang menemui AS dengan tujuan meminta bantuan agar kasus yang menimpah AA bisa diselesaikan. Tetapi, karena AS merasa AA sudah menjadi DPO, iapun hanya menyarankan AA untuk menyerahkan diri dan akan membantu mencarikan pendamping hukum.

“Setelah dihubungkan lewat teman klien kami, AA dan istri datang temui AS. Disitu tegas AS menyatakan saat pertemuan itu tidak bisa membantu menyelesaikan kasus, cuman bisa membantu mencarikan lawyer (pendamping hukum) untuk mendampingi kasus ini. Jadi seperti itu faktanya, makanya pada tanggal 17 AS bersama lawyernya AA mengantar untuk menyerahkan diri ke Kejati Sultra,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, AS ditetapkan tersangka oleh Kejati Sultra atas dugaan kasus perintangan proses penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus dugaan korupsi tambang yang sementara ditangani oleh Kejati Sultra, Jumat 18 September 2023.

Upaya perintangan ini, terbongkar usai Istri Dirut PT KKP melaporkan AS lantaran merasa telah dibohongi oleh AS yang mengaku akan mengurus perihal pencabutan status tersangka AA dengan menemui pimpinan Kejaksaan di Kejagung maupun di Kejati Sultra.

Namun berjalannya waktu, AS ternyata gagal menemui pimpinan Kejaksaan baik di Kejagung maupun di Kejati Sultra. Padahal pihak dari Direktur PT KKP telah memberikan uang senilai Rp6 miliar dengan harapan AS dapat mengusahakan Direktur PT KKP lepas dari jeratan hukum. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Tangkis Dakwaan Jaksa, AS Terdakwa Kasus Perintangan Korupsi Tambang Ajukan Eksepsi first appeared on DetikSultra.com.

Ketua Fahmi Sultra-Jakarta, Midul Makati menyampaikan, Kejati Sultra tidak boleh hanya menetapkan Direktur PT KKP, Andi Andriansyah sebagai tersangka. Namun  komisaris dan pemilik saham mayoritas  juga perlu diperiksa dan ditetapkan tersangka.

“Kuat dugaan kami bahwa dalam kasus ini Arinta Anila Hapsari ikut terlibat karena komposisi struktur dalam PT KKP dia merupakan komisaris sekaligus pemilik saham mayoritas,” katanya kepada awak media ini, Jumat (8/9/2023).

Apalagi, lanjut Midul Makati, selain tindak pidana korupsinya Kejati Sultra juga sudah menerapakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sehingga tidak alasan lagi, Kejati tidak memanggil pihak-pihak yang memiliki kaitannya dengan PT KKP.

“Menurut hemat saya, unsurnya sudah terpenuhi untuk segera menetapkan Arinta Anila Hapsari sebagai tersangka TPPU yang merupakan rangkaian dari adanya tindak pidana asal (korupsi) yang dilakukan PT KKP,” tuturnya.

Hal itu itupun diperkuat dengan barang bukti berupa uang senilai Rp79 miliar yang disita oleh Kejati Sultra dari beberapa perusahaan tambang yang tersandung dalam kasus ini, termasuk PT KKP.

Sementara itu, Wakil Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sultra, Herry Ahmad Pribadi mengatakan agar publik memberikan waktu dan kesempatan kepada penyidik untuk melakukan pendalaman terkait keterkaitan para pemilik saham. Apabila pendalaman sudah dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan penyidik akan memanggil dan memeriksa pihak terkait.

“Lagi pendalaman ya, kira-kira tindakan apa yang dilakukan. Ya nanti diliat dari hasil pendalaman dan kajian yang dilakukan teman-teman timnya kan (Penyidik). Untuk dipanggil harus ada bukti-bukti kan, jangan panggil baru tidak ada bukti, kita yang disalahkan,” kata dia kepada awak media usai menghadiri RDP di DPRD Sultra, Rabu (6/9/2023). (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Diminta Tetapkan Tersangka Pemilik Saham PT KKP, Wakajati Sultra: Lagi Pendalaman first appeared on DetikSultra.com.

Kedatangan mereka yakni melaporkan secara resmi para direksi dan pemegang saham PT Kabaena Kromit Pratama (KKP) dan PT Lawu Agung Mining (LAM) ke Kejati Sultra yang diduga ikut terlibat dan menerima manfaat dari kasus dugaan korupsi tambang nikel di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Antam, Blok Mandiodo, Konawe Utara (Konut).

Penanggung Jawab KPK Sultra, Rasyidin menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah tegas Kejati Sultra dalam mengusut kasus dugaan korupsi tambang nikel yang telah merugikan negara hingga triliun rupiah.

Terlebih lagi, Kejati Sultra baru-baru ini mengumumkan akan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tersebut.

Sehingga menurut dia, dengan penerapan pasal TPPU, pihaknya yakin pemilik saham dan beberapa direksi yang masuk dalam susunan pengurus kedua perusahaan tersebut, bisa ikut terjerat karena diduga turut memanfaatkan hasil kejahatan.

“Kami menduga direksi dan pemegang saham lainnya menerima manfaat dari perkara Tipikor di Kejati Sultra yang sementara bergulir,” ungkap dia kepada awak media ini.

Olehnya itu, Rasyidin berharap Kejati Sultra sebagai tonggak harapan masyarakat dalam mengungkap kasus ini secara terang benderang, agar memanggil dan memeriksa para direksi dan pemilik saham baik PT KKP maupun PT Lawu.

“Di profil perusahaan masih ada beberapa nama lainnya, dan berdasarkan hal tersebut kami meminta Kejati Sultra untuk memeriksa dan mengusut tuntas kemana saja aliran dana yang mengalir,” pintah dia.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sultra, Dody membenarkan adanya laporan dari sejumlah lembaga mahasiswa menyoal dugaan keterlibatan para direksi dan pemilik saham PT KKP dan PT Lawu.

“Betul, kami sudah terima laporannya, dan selanjutnya kami akan proses sesuai SOP yang ada di Kejati Sultra,” ungkapnya.

Sebagai informasi, pemegang saham mayoritas di PT KKP dari awal pendirian hingga sekarang, ada nama Arinta Anila Apsari istri dari Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), Andi Sutriyani, Abu Hasan, Dwi Budi Wiyono, PT Harco Mineral Resources, Ketua Partai Gerindra Sultra, Andi Ady Aksar, Desti Nudriawati Rachmat, dan Krisna Pujabaskara.

Sementara saham mayoritas PT Lawu saat ini dipegang oleh PT Khara Nusa Investama, diikuti oleh Tan Lie Pin. Dan yang pernah terdaftar sebagai pemilik saham di PT Lawu ada nama Nanang Sujatmo dan Gleen.

Untuk diketahui, pada awal 2021 Kerja Sama Operasional (KSO) di WIUP PT Antam terbentuk. PT Antam bekerja sama serta memberikan kepercayaan kepada PT Lawu sebagai kontraktor mining dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sultra berperan selaku Ketua KSO.

PT Lawu dan Perumda Sultra diberikan tanggung jawab menggarap 22 hektare lahan milik PT Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara (Konut). Perjanjiannya, seluruh hasil penambangan ore nikel PT Lawu harus dijual ke PT Antam dengan harga yang telah disepakati bersama.

Namun semenjak 2021 hingga seterusnya berproduksi, PT Lawu hanya menjual sebagian kecil ke PT Antam dan sisanya dijual ke pabrik smelter. Bahkan, dari 22 hektare, PT Lawu melalui subkontraktor yang ditugaskan menambang, berani menerobos kawasan hutan lindung sekitar 157 hektare.

Dari hasil penambangan tersebut, PT Lawu mengakalinya dengan menggunakan dokumen terbang perusahaan tambang lainnya yang berada di sekitar WIUP PT Antam untuk menjual ore nikel. Sehingga seolah-olah ore nikel tersebut berasal dari WIUP perusahaan dimaksud (penyedia dokumen terbang). (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Diduga Turut Menikmati Aliran Dana Hasil Korupsi Tambang, Pemilik Saham PT KKP dan PT Lawu Dilaporkan first appeared on DetikSultra.com.

Diketahui, penyidik tindak pidana korupsi Kejati Sultra sudah menetapkan tersangka terhadap beberapa perusahaan tambang diantaranya, PT Kabaena Kromit Pratama (KKP). Kejati menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT KKP Andi Andriansyah (AA) selaku pihak penyedia dokumen terbang (Dokter) dalam memuluskan tindak pidana atau aksi kejahatan pertambangan PT Lawu Agung Mining (Lawu) di WIUP PT Antam.

Dari penelusuran yang dilakukan, awak media ini menemukan komposisi direksi serta pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas di tubuh perusahaan tambang PT KKP yang didirikan pada tahun 2006 yang beralamatkan di kompleks BTN Graha Asri, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sultra.

Dalam profil perusahaan tersebut, menunjukkan Arinta Anila Apsari, istri dari Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR) menduduki jabatan sebagai Komisaris PT KKP dengan nilai saham sebesar Rp250.000.000. Sementara Abu Hasan selaku Komisaris Utama PT KKP memiliki saham mayoritas sebanyak Rp1.875.000.000, diikuti Dirut PT KKP Dwi Budi Wiyono Rp250.000.000 saham serta Direktur PT KKP Andi Sutriyani Rp125.000.000 saham.

Di tahun yang sama, 2006, PT KKP mengubah struktur organisasi perusahaan dan pemegang saham. Arinta Anila Apsari, terlihat masih menduduki posisi Komisaris PT KKP. Namun nilai sahamnya beda dari sebelumnya, yakni Rp125.000.000.

Kemudian, perubahan struktur kembali dilakukan PT KKP pada tahun 2011, dengan tetap menempatkan Arinta Anila Apsari sebagai Komisaris PT KKP dengan nilai saham sebesar Rp125.000.000. Dua tahun berikutnya, tepatnya tahun 2013 PT KKP lagi-lagi melakukan perubahan struktur dan pemegang saham, tetapi posisi Arinta Anila Apsari masih sebagai Komisaris PT KKP dengan nilai saham yang sama.

Pada 2018, PT KKP merombak secara besar-besaran struktur dan pemegang saham yang tinggal menyisakan nama Arinta Anila Apsari. Sisanya nama-nama baru dalam pengurus direksi maupun pemegang saham. Kali ini, nilai saham Arinta Anila Apsari yang masih menduduki posisi Komisaris naik drastis dari nilai saham Rp125.000.000 menjadi Rp1.000.000.000.

Menyusul, Andy Ady Aksar yang didapuk menjadi Direktur Utama (Dirut) PT KKP dengan nilai saham Rp750.000.000, PT Harco Mineral Resources Rp750.000.000 saham, dan Andi Adriansyah, tersangka kasus korupsi tambang yang ditunjuk sebagai Direktur PT KKP tidak memiliki saham.

Di tahun berikutnya, perombakan kembali dilakukan, menyisahkan Direktur PT KKP Andi Andriansyah, Dirut PT KKP, Andi Ady Aksar dan Komisaris PT KKP, Arinta Anila Apsari. Di sini, komposisi pemegang saham hanya dipegang oleh Arinta Anila Apsari dengan nilai saham Rp1.750.000.000 dan Andi Ady Aksar sebesar Rp750.000.000.

Dua tahun berikutnya, PT KKP merombak pengurus maupun pemegang saham, yang mana nama Andi Ady Aksar dan Arinta Anila Apsari tidak ada dalam komposisi pengurus dan pemegang saham. Krisna Pujabaskara bertindak sebagai Komisaris PT KKP dengan nilai saham yang dimiliki Rp1.750.000.000, disusul Desti Nudriawati Rachmat dengan saham Rp750.000.000. Sementara Dirut PT KKP, Andi Andriansyah tidak memiliki saham.

Terakhir, pada tahun 2023, komposisi pengurus dan pemegang saham sama dari tahun sebelumnya. Bedanya, Arinta Anila Apsari kembali masuk dalam jajaran pemegang saham mayoritas PT KKP sebesar Rp1.750.000.000. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Istri ASR Pemegang Saham Mayoritas, Berikut Komposisi Direksi PT KKP Mulai 2006-2023 first appeared on DetikSultra.com.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sultra, Ade Hermawan mengatakan, AS dilaporkan keluarga Dirut PT Kabaena Kromit Pratama (KKP), Andi Andriansyah, selaku tersangka kasus dugaan korupsi tambang di WIUP PT Antam, Blok Mandiodo, Konawe Utara (Konut).

Keluarga Dirut PT KKP melaporkan AS lantaran merasa telah dibohongi oleh AS yang mengaku akan mengurus perihal pencabutan status tersangka Andi Andriansyah dengan menemui pimpinan Kejaksaan di Kejagung maupun di Kejati Sultra.

Namun berjalannya waktu, AS ternyata gagal menemui pimpinan Kejaksaan baik di Kejagung maupun di Kejati Sultra. Padahal pihak dari Dirut PT KKP telah memberikan uang senilai Rp6 miliar dengan harapan AS dapat mengusahakan Dirut PT KKP lepas dari jeratan hukum.

“AS meminta dan telah menerima uang sekitar Rp6 miliar dari istri Andi Andriansyah pada bulan Juli 2023
bertempat di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Namun upayanya tidak berhasil dan uang tersebut digunakan tersangka untuk kepentingan pribadinya,” bebernya dalam rilis yang diterima awak media ini, Jumat (18/8/2023).

Atas tindakan melawan hukumannya, AS  dikenakan tindak pidana dugaan menghalangi-halangi penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 tahun
2001 Jo UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

“Terhadap tersangka langsung dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejagung untuk kepentingan
penyidikan selama 20 hari ke depan,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Makelar Kasus Terima Uang Rp6 Miliar untuk Urus Pencabutan Status Tersangka Dirut PT KKP first appeared on DetikSultra.com.

Direktur PT KKP tersebut sempat mangkir dari panggilan Kejati. Karena mangkir, Kejati pun menetapkan Andi Andriansyah sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sultra, Ade Hermawan mengatakan, tersangka sudah menjalani pemeriksaan dan langsung ditahan penyidik untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIA Kendari.

Tersangka sendiri telah mengakui perbuatannya yang menerbitkan dokumen nikel yang berasal dari penambangan di WIUP PT Antam dan seolah-olah ore nikel itu berasal dari WIUP PT KKP.

Ia membeberkan, dari aktivitas ilegal itu Direktur PT KKP mendapat imbalan 5 USD per metrik ton yang berlangsung sejak awal tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2022.

Akibat perbuatan tersangka ini, hasil penambangan di WIUP PT Antam yang dilakukan oleh PT Lawu Agung Mining (LAM) tidak diserahkan ke PT Antam selaku pemilik WIUP, akan tetapi dijual ke beberapa smelter dan hasilnya dinikmati oleh PT Lawu sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Aktivitas penambangan dilakukan secara sporadis di WIUP PT Antam yang berada di blok Mandiodo PT Lawu, dibuktikan dari beberapa alat bukti, termasuk foto citra satelit.

“Tersangka dapat melakukan penjualan dokumen tersebut karena di lahan tambang PT KKP tidak ada cadangan ore nikel akan tetapi dengan kerja sama beberapa pihak dan imbalan uang PT KKP tetap mendapatkan RKAB setiap tahun dengan jumlah jutaan metrik ton,” jelasnya kepada awak media.

Sebelumnya diberitakan, Kejati Sultra tengah melakukan proses penyidikan, mulai dari pemeriksaan saksi-saksi hingga penetapan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pertambangan WIUP PT Antam di Blok Mandiodo, Konut.

Mereka yang ditetapkan tersangka dalam kasus ini, yakni Direktur PT Kabaena Kromit Pratama (KKP) Andi Andriansyah, Manajer PT Antam Konut, Hendra Wijianto, Pelaksana Lapangan (PL) PT Lawu, Glen dan Direktur Utama (Dirut) PT Lawu, Ofan sofwan.

Empat orang ini diduga telah melakukan penambangan ilegal dan penjualan ore nikel di konsensi PT Antam. Dimana sebelumnya PT Antam berkerjsama dengan PT Lawu dan Perusda untuk menggarap 22 hektar lahan milik PT Antam yang dinamakan KSO Mandiodo.

Setelah itu, PT Lawu merekrut 38 perusahaan atau kontraktor mining untuk menambang bijih nikel di area kawasan PT Antam. Namun dalam lerjalanannya, ternyata tidak seperti yang tertuang dalam kontrak kerja sama.

Para penambang ini memperluas jangkauan penggalian hingga menerobos kawasan hutan lindung sekitar 157 hektare. Padahal luasan yang boleh digarap berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) PT Antam seluas 40 hektare.

Kemudian, yang seharusnya bijih nikel yang sudah ditambang PT Lawu melalui perusahaan kontraktor mining dijual ke PT Antam, hanya sebagian kecil yang diserahkan ke PT Antam dan sisanya dijual ke perusahaan smelter.

“Sisanya dijual di smelter lain dengan menggunakan dokumen palsu atau terbang milik PT KPP dan beberapa perusahaan tambang lainnya,” kata Kajati Sultra, Partris Yusrian Jaya. (ads)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Sudahi Pelarian, Tersangka Kasus Korupsi Tambang, Direktur PT KKP Menyerahkan Diri first appeared on DetikSultra.com.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menetapkan AA sebagai DPO, beralasan karena yang bersangkutan sudah tiga kali tidak mengadiri panggilan penyidik pasca ditetapkannya tersangka.

Terakhir, panggilan ketiganya dijadwalkan dengan agenda pemeriksaan pada Rabu 5 Juli 2023 lalu. Namun lagi-lagi AA mangkir dari panggilan penyidik. Padahal sebelumnya telah terkonfirmasi, bahwa AA akan hadir melalui surat dari tim kuasa hukum.

Menjawab soal ketidakhadiran kliennya pada panggilan ketiga penyidik Kejati Sultra, Kuasa Hukum, Ilham Rasyid mengatakan bahwa alasan AA tak hadir karena sedang dalam kondisi tidak sehat.
Perihal kondisi kesehatan kliennya yang tengah kurang sehat itu juga telah disampaikan ke penyidik Kejati Sultra.

“Sudah saya sampaikan kemarin ke penyidik kejaksaan kalo klien saya ada sinusitis akut,” tutur dia lewat Pesan WhatsApp saat dihubungi awak media ini, Jumat (7/7/2023) kemarin.

Saat ini lanjut dia, kliennya masih dalam proses pengobatan atau penyembuhan setelah sinusitis akutnya kambuh kembali. Hanya saja, dia tidak menjelaskan dimana kliennya dirawat.

Namun pada prinsipnya, Ilham Rasyid mengatakan kliennya bersama tim kuasa hukum, kooperatif akan proses hukum yang tengah dijalani kliennya.

“Masih pengobatan terlebih dahulu, intinya kami tetap kooperatif dan tunduk pada aturan hukum. Insyaallah akan ada rilis media langsung dari klien kami terkait persangkaan dan fakta sebenarnya sebelum memenuhi panggilan pihak kejaksaan Sultra,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kejati Sultra tetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tambang di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Kabupaten Konut.

Ketiga tersangka yakni, Direktur PT KKP, AA, Manajer PT Antam Unit Bisnis Penambangan Nikel (UBPN) Konut, HA dan Pelaksana Lapangan (PL) PT Lawu, GL.

Usai penetapan tersangka, Kejati Sultra melalui tim pidana khusus (Pidsus) melakukan penggeledahan di rumah Direktur PT KKP, Kantor PT Antam UBPN Konut dan PT Lawu yang berada di Kota Kendari. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Ditetapkan DPO Pasca Mangkir Tiga Kali, Begini Penjelasan Kuasa Hukum Direktur PT KKP first appeared on DetikSultra.com.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sultra Ade Hermawan mengatakan, Direktur PT KKP ditetapkan sebagai DPO terhitung hari ini, Kamis 6 Juli 2023.

Penetapan DPO itu karena Andi Andriansyah tidak kooperatif terhadap jaksa setelah mendapat tiga kali panggilan usai ditetapkan jadi tersangka.

Terakhir, penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Kejati Sultra menjadwalkan pemeriksaan terhadap Andi Andriansyah pada Rabu 5 Juli 2023 kemarin.

Saat dikirimi surat panggilan, melalui kuasa hukumnya, tersangka terkonfirmasi akan menghadiri. Namun faktanya, yang bersangkutan kembali mangkir seperti di dua panggilan sebelumnya.

“Jadi kita mendapatkan surat dari pengacara tersangka AA, yang menyatakan bahwa AA akan hadir dan menyanggupi panggilan penyidik Kejati Sultra, tapi kemarin sampai sore itu tidak hadir,” ucap dia kepada awak media saat ditemui di Kantor Kejati Sultra, Kamis (6/7/2023).

Selain menetapkan DPO, Kejati Sultra juga telah menghubungi pihak Imigrasi guna melakukan pencekalan, apabila tersangka Andi Andriansyah mencoba kabur dan bepergian ke luar negeri.

Tak hanya itu, Kejati Sultra berkoordinasi ke aparat penegak hukum (APH) lainnya membantu mendeteksi keberadaan tersangka. Ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk memudahkan pihaknya dalam mencari tersangka.

“Kita akan sebar ke berbagai instansi penegak hukum. Jadi jika ditemukan di mana, langsung dilakukan penangkapan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejati Sultra tetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tambang di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Kabupaten Konut.

Ketiga tersangka yakni, Direktur PT KKP, AA, Manajer PT Antam Unit Bisnis Penambangan Nikel (UBPN) Konut, HA dan Pelaksana Lapangan (PL) PT Lawu, GL.

Usai penetapan tersangka, Kejati Sultra melalui tim pidana khusus (Pidsus) melakukan penggeledahan di rumah Direktur PT KKP, Kantor PT Antam UBPN Konut dan PT Lawu yang berada di Kota Kendari. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Tiga Kali Mangkir Usai Ditetapkan Tersangka, Direktur PT KKP Jadi DPO first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi-Penkum) Kejati Sultra Dody mengatakan, Direktur PT KKP akan diperiksa pada Rabu, 5 Juli 2023.

Baca Juga : Praperadilan Direktur PT KKP, Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PT Antam Ditolak

“Rabu (besok) pemeriksaannya,” singkat dia saat dihubungi lewat pesan WhatsApp, Selasa (4/7/2023).

Dody menyebut, pemeriksaan perdana ini untuk panggilan ketiga usai ditetapkannya tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam di Konawe Utara (Konut).

Dua panggilan sebelumnya, Direktur PT KKP mangkir dari undangan pemeriksaan penyidik Kejati Sultra.

Panggilan yang ketiga ini, Dody memastikan yang bersangkutan sudah mengonfirmasi akan hadir memenuhi panggilan Kejati.

“Sudah (terkonfirmasi),” tukasnya.

Baca Juga : Istri Direktur PT KKP Ancam Buka-bukaan Soal Kasus Ilegal Mining yang Menjerat Suaminya

Sebelumnya diberitakan, Kejati Sultra tetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tambang di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Kabupaten Konut.

Ketiga tersangka yakni, Direktur PT KKP, AA, Manajer PT Antam Unit Bisnis Penambangan Nikel (UBPN) Konut, HA dan Pelaksana Lapangan (PL) PT Lawu, GL.

Usai penetapan tersangka, Kejati Sultra melalui tim pidana khusus (Pidsus) melakukan penggeledahan di rumah Direktur PT KKP, Kantor PT Antam UBPN Konut dan PT Lawu yang berada di Kota Kendari. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Besok Kejati Sultra Periksa Direktur PT KKP, Tersangka Kasus Tambang PT Antam first appeared on DetikSultra.com.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, Dody saat dikonfirmasi awak media ini di ruang kerjanya, Selasa (27/6/2023).

Dody mengatakan, usai Direktur PT KKP ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, yang bersangkutan mengajukan permohonan praperadilan ke PN Kendari.

Namun permohonan praperadilan yang diajukan salah Bakal Calon (Balon) Anggota DPRD Sultra Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini ditolak oleh PN Kendari.

Penolakan itu tertuang dalam putusan Perkara Nomor: 5/Pid.Pra/PN.Kdi dengan amar putusan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon atau penyidik Kejati Sultra sah dan penetapan AA sebagai tersangka telah memenuhi dua alat bukti sesuai KUHAP.

“Penyitaan dan penggeledahan telah sesuai dengan KUHAP dalam perkara dugaan tipikor pada pertambangan nikel di WIUP milik PT Antam,” tutur dia.

Dia menambahkan, keterlibatan PT KKP dalam kasus ini sejak 2021 sampai dengan 2023 dengan cara mengangkut ore nikel hasil Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Antam, Perumda Sultra dan PT Lawu Agung Mining dengan menggunakan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) PT KKP.

Sebelumnya diberitakan, Kejati Sultra tetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tambang di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Kabupaten Konut.

Ketiga tersangka yakni, Direktur PT KKP, AA, Manajer PT Antam Unit Bisnis Penambangan Nikel (UBPN) Konut, HA dan Pelaksana Lapangan (PL) PT Lawu, GL.

Usai penetapan tersangka, Kejati Sultra melalui tim pidana khusus (Pidsus) melakukan penggeledahan di rumah Direktur PT KKP, Kantor PT Antam UBPN Konut dan PT Lawu yang berada di Kota Kendari. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Praperadilan Direktur PT KKP, Tersangka Kasus Dugaan Korupsi PT Antam Ditolak first appeared on DetikSultra.com.

Salah satu tim Kuasa Hukum AA, Ilham Rasyid, mengatakan, ketika penggeledahan di rumah kliennya beberapa waktu lalu oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), banyak yang salah menafsirkan pernyataan istri tersangka dalam pemberitaan.

Dalam pemberitaan yang dimaksudkan, Ilham Rasyid mengutip pernyataan istri tersangka “Saya tahu suami saya diatur ke sana-ke sini, disuruh ke sini dia datang, dimintai ini dia kasih,” ucap Istri AA saat penggeledahan, Senin (5/6/2023) lalu.

Atas hal itu, Ilham menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan dimaksud. Bahwasanya istri dari kliennya sama sekali tidak pernah menyebutkan ada aliran dana sebagaimana di dalam pemberitaan.

“Kami menganggap terdapat kesalahpahaman dan kesimpulan yang sepertinya keliru terhadap penyataan klien kami,” ucap dia kepada awak media ini, Rabu (7/6/2023).

Sehingga ia menyesalkan pemberitaan-pemberitaan yang dilandasi kesimpulan. Seharusnya etik jurnalistik dikedepankan dalam suatu pemberitaan sesuai UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Baca Juga : Istri Direktur PT KKP Ancam Buka-bukaan Soal Kasus Ilegal Mining yang Menjerat Suaminya

Sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 yang menyebut, pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang.

Terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Sementara itu, pihak tersangka merasa keberatan dalam proses penggeledahan dimaksud. Sebab, saat penggeledahan terlihat ada aparat bersenjata lengkap yang ikut didalam penggeledahan.

Sedangkan di dalam rumah kliennya terdapat dua anak perempuan dan dua balita, yang bisa saja membuat trauma terhadap mereka.

Padahal, tambah dia, kliennya sudah sangat kooperatif, di mana dalam setiap panggilan pemeriksaan kliennya selalu hadir memberikan keterangan kecuali dalam keadaan sakit.

Baca Juga : Isak Tangis Istri Direktur PT KKP Pecah saat Jaksa Hendak Geledah Rumahnya

“Keberatan ini telah kami sampaikan pada Kejati Sultra pada 6 Juni 2023 dan diterima langsung oleh Aspidsus dan koordinator tim,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejati Sultra tetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tambang di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Kabupaten Konut.

Ketiga tersangka yakni, Direktur PT KKP, AA, Manajer PT Antam Unit Bisnis Penambangan Nikel (UBPN) Konut, HA dan Pelaksana Lapangan (PL) PT Lawu, GL.

Usai penetapan tersangka, Kejati Sultra melalui tim pidana khusus (Pidsus) melakukan penggeledahan di rumah Direktur PT KKP, Kantor PT Antam UBPN Konut dan PT Lawu yang berada di Kota Kendari. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Kuasa Hukum Luruskan Pernyataan Istri Direktur PT KKP soal Aliran Dana Kasus PT Antam first appeared on DetikSultra.com.

Jacklin memprotes ketika rumahnya yang berlokasi di Perumahan Diamond Alfa, Jalan Gunung Meluhu, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, akan digeledah oleh kejaksaan. Menurutnya, selama ini suaminya sudah sangat kooperatif mengikuti proses hukum yang melibatkan suaminya tersebut.

Ia menuturkan, bahwa semua orang tahu bahwa suaminya tidak bersalah, bahkan mereka tahu apa yang sudah didapatkan dari tersangka. Untuk itu ia mempertanyakan, apakah pantas kejaksaan mendatangi rumahnya?

“Saya tahu betapa kooperatifnya suami saya, bagaimana ikutnya suami saya, diatur kesana-sini, dengan bapak-bapak sekalian. Dia disuruh begini dia datang, dia diminta begini dia kasih, dia disuruh ini dia kasih,” ungkapnya.

Karena tak terima suaminya diperlakukan seperti itu, dirinya akan memviralkan ke   sosial media agar masyarakat tahu seperti apa duduk perkaranya.

Bahkan ia menyebut akan men-tag atau menandai semua instansi hukum di Indonesia. Sebab, ia mengaku tahu persoalan hukum suaminya mulai dari A sampai Z.

“Besok, setelah ada apa dengan suami saya, ini barang tunggu saya live, saya akan tag semua instansi hukum, karena saya tidak terima suami saya dikasih begini,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejati Sultra menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tambang di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Ketiga tersangka yakni Direktur PT KKP, AA, Manajer PT Antam Unit Bisnis Penambangan Nikel (UBPN) Konut, HA dan Pelaksana Lapangan (PL) PT Lawu, GL. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Istri Direktur PT KKP Ancam Buka-bukaan Soal Kasus Ilegal Mining yang Menjerat Suaminya first appeared on DetikSultra.com.

Kepala Kejati Sultra Partris Yusrianjaya menyebut ketika tersangka adalah Direktur PT KKP AA, Manajer PT Antam Sultra, HA dan Pelaksana Lapangan (PL) PT Lawu, GL.

“Tim penyidik telah menetapkan tiga orang tersangka, AA, HA dan GL,” ujar dia kepada awak media saat ditemui di Kantor Kejati Sultra, Senin (5/6/2023) malam.

Lebih lanjut Patris mengatakan pasca ditetapkan tersangka, pihak tim pidana khusus (Pidsus) Kejati Sultra melakukan penggeledahan di rumah dan di kantor para tersangka.

“Penggeledahan sudah dilakukan sebagaimana teman-teman saksikan,” jelasnya.

Penetapan tersangka kepada tiga orang petinggi perusahaan, tersandung kasus antara KSO, PT Antam, PT Lawu dan Perusda yang melakukan kerja sama penambangan di area seluas 22 hektare di IUP PT Antam.

Selanjutnya, mereka pula melakukan eksplorasi di luar dari luasan IUP PT Antam yang dimana hasil penambangan tersebut hanya sebagian kecil yang diserahkan ke PT Antam.

“Sisanya dijual di smelter lain dengan menggunakan dokumen palsu atau terbang KPP dan beberapa perusahaan tambang lainnya,” jelasnya.

Adapun pasal yang dikenakan Pasal 2, 3 dan 8 Undang-Undang (UU) 31 1999 Junto Nomor 20 Tahun 2021. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Direktur PT KKP, Manajer PT Antam dan PL PT Lawu Ditetapkan Tersangka first appeared on DetikSultra.com.

Dari pantauan awak media ini, tim Pidsus Kejati Sultra baru melalukan penggeledahan setelah istri Direktur PT KKP tiba di kediamannya di Perumahan Diamond Alfa, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, sekitar pukul 18.40 Wita.

Sementara Direktur PT KKP sebagai saksi dalam kasus dugaan illegal mining atau penambangan ilegal di wilayah IUP PT Antam di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) tak terlihat di lokasi penggeledahan.

Istri PT Direktur KPP mempertanyakan maksud dan tujuan kedatangan tim Pidsus Kejati Sultra.

“Saya tidak terima rumah suami saya dikasih begini, saya punya rumah dikasih begini,” ujar dia.

Baca Juga  : Kejaksaan Geledah Rumah Direktur PT Kabaena Kromit Pratama

Dia mengatakan, selama proses penyidikan, suaminya sangat kooperatif ketika menerima panggilan dari Kejaksaan.

“Saya tidak terima, karena saya tahu kooperatifnya suami saya bagaimana ikutnya dia, diatur ke sini, disuruh begini dia datang,” tuturnya.

Ia pun dijelaskan kedatangan tim Pidsus dalam rangka melakukan penggeledahan atas kasus dugaan illegal mining sembari memperlihatkan lembaran surat perintah penggeledahan.

Meski sudah dijelaskan, istri Direktur PT KKP sempat menolak rumahnya untuk digeledah. Hingga pada akhirnya ia setuju dan mengizinkan tim Pidsus Kejati Sultra menggeledah rumahnya.

Hingga berita ini ditayangkan, tim Pidsus Kejati Sultra masih melakukan penggeledahan di rumah Direktur PT KKP.

Sebagai informasi, Kejati Sultra tengah menyelidiki kasus dugaan penambangan biji nikel di kawasan IUP PT Antam di Blok Mandiodo, Lasolo dan Lalindu, Kabupaten Konut.

Pengusutan kasus tambang ilegal ini, mengacu pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-07/P.3/Fd.1/10/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang diperbaharui dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-07a/P.3/Fd.1/02/2023 tanggal 14 Februari 2023. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Isak Tangis Istri Direktur PT KKP Pecah saat Jaksa Hendak Geledah Rumahnya first appeared on DetikSultra.com.