Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara pada rangkaian acara Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulawesi Tenggara ke-61 dan Rapat Koordinasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tenggara di Hotel Sutan Raja Kolaka, Jumat (25/4).

Apresiasi ini juga diberikan atas keseriusan PT GKP yang menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati pada lingkungan sekitarnya, mematuhi regulasi sesuai persyaratan KLHK, dan berkomitmen untuk melibatkan diri secara aktif dalam praktik bisnis yang berkelanjutan.

Head of HSE Department PT GKP, Aladin Sianipar mengungkapnya bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim, termasuk keterlibatan pemerintah dan masyarakat setempat yang bersama-sama memastikan operasi pertambangan tetap selaras dengan regulasi lingkungan yang berlaku.

“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung dan sangat bangga atas pencapaian ini. PROPER Biru menjadi bukti bahwa PT GKP berkomitmen penuh terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kami terus berupaya meningkatkan standar pengelolaan lingkungan, termasuk dalam pengelolaan biodiversitas, pengelolaan limbah, rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), dan reklamasi lahan pasca-tambang,” ujar Aladin.

Melihat langkah selanjutnya, PT GKP menargetkan peningkatan kualitas dan standar pengelolaan lingkungan menyesuaikan perkembangan teknologi dan pendekatan berbasis keberlanjutan terus berjalan secara berkesinambungan.

“Tidak akan berhenti di sini. Target kami adalah terus berinovasi dalam pengelolaan lingkungan agar di masa mendatang dapat meraih PROPER dengan peringkat lebih tinggi lagi. Ini telah menjadi bagian dari visi jangka panjang PT GKP untuk menjadi perusahaan tambang yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat,” pungkasnya.

Badrus Saleh, Superintendent Environment PT GKP, juga menekankan bahwa penghargaan PROPER ini menjadi motivasi tersendiri bagi perusahaan untuk terus mengembangkan inovasi teknis dalam menjaga dan mengelola lingkungan dengan lebih baik.

“Perdana mengikuti PROPER tidak menyurutkan niat kami. Inovasi teknis lingkungan yang bisa kami lakukan saat ini, seperti dimulai dari memastikan kesadaran semua karyawan dalam pengelolaan sampah, hingga pemasangan sistem injeksi (penambahan koagulan dan flokulan) pada setiap settling pond untuk mengendapkan partikel terlarut secara efektif,” tegas Badrus.

Sementara itu, apresiasi pun juga turut diberikan Pemerintah Daerah melalui Kepala DLH Konawe Kepulauan, Rustam yang mengatakan bahwa pencapaian PT GKP dalam PROPER merupakan bukti nyata kepatuhan perusahaan terhadap kaidah lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT GKP atas raihan ini. Ini merupakan bukti nyata bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada aspek operasional, tetapi juga serius dalam mengelola dampak lingkungan secara bertanggung jawab dan sesuai regulasi. Kami berharap pencapaian ini menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam perlindungan lingkungan, serta menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya di Sulawesi Tenggara secara umum,” ungkap Rustam.

Dirinya juga menegaskan keseriusan Pemerintah Daerah melalui DLH untuk terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan lingkungan, khususnya bagi perusahaan pertambangan.

“Kami akan terus melakukan pemantauan yang ketat dan memberikan pembinaan yang konstruktif. Namun, juga tidak segan-segan untuk menegakkan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Kami percaya bahwa keberlanjutan industri di Konawe Kepulauan harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan, demi kesejahteraan masyarakat dan masa depan generasi mendatang,” tegas Rustam.

Ketua Umum Asosiasi Mikoriza Indonesia (AMI), Prof. Hj. Husna juga mengapresiasi kontribusi PT GKP dalam menjaga ekologi dan biodiversitas Pulau Wawonii. Ia mengatakan, pemantauan biodiversitas yang dilakukan bersama PT GKP merupakan wujud tanggung jawab perusahaan dalam mengelola lingkungan dan memitigasi dampak pertambangan terhadap ekosistem di Pulau Wawonii, termasuk keanekaragaman flora dan fauna di dalamnya.

“Pemantauan yang kami lakukan untuk hutan itu ada 6 titik lingkungan darat, 4 titik di perairan laut, dan 3 titik di area perairan darat. Kondisi biodiversitas flora maupun fauna darat ini secara umum berdasarkan hasil analisis vegetasi pada lokasi pengamatan, semuanya terlihat baik,” jelas Husna.

Ia menyebut, beberapa fakta tersebut menunjukkan bahwa tutupan vegetasi pada lahan di 6 titik tadi, semua rata-rata di atas 90 persen dan ini menunjukkan bahwa lahan belum terganggu sama sekali.

“Yang kedua, dari indeks keanekaragaman, pemerataan, maupun indeks kekayaan jenis, semuanya termasuk sangat tinggi. Pemantauan fauna, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, ini mengalami peningkatan dan kategorinya itu indeksnya sangat tinggi,” sebut Husna.

Prof. Husna juga memastikan kondisi perairan laut yang umumnya masih baik dan tidak tercemar, ini ditunjukkan dari kualitas dan indeks kualitas air laut berdasarkan parameter kimia, fisika, dan biologi sesuai standar U.S Environmental Protection Agency (Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat) dan standar internasional lainnya. (*)

The post Jaga Lingkungan dan Biodiversitas Pulau Kecil, PT GKP Dianugerahi PROPER Biru first appeared on DetikSultra.com.

Ketua Regu Verifikasi, Alamsyah mengatakan, pihaknya turun ke lokasi PT GKP untuk melakukan verifikasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) PKH terhadap perusahaan dimaksud. Perusahaan diwajibkan membayar sebagai pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di wilayah Provinsi Sultra.

Perihal yang diverifikasi tim yakni meninjau batas-batas Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), baik pembukaan untuk area pit tambang, disposal, ETO, area pembibitan untuk rencana kegiatan reklamasi, maupun juga area jalan tambang (hauling).

“PT GKP merupakan perusahaan yang taat membayar PNBP PKH sesuai baseline dan sebelum tanggal jatuh tempo,” ujarnya dalam rilis yang diterima awak media ini, Jumat (19/5/2023).

Selain itu, PT GKP juga tercatat sebagai perusahaan yang taat dalam membayar kewajibannya dalam pemanfaatan kawasan hutan melalui Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR).

Ia menjelaskan, PSDH-DR merupakan kewajiban pembayaran iuran kehutanan yang wajib dipenuhi oleh semua perusahaan tambang yang melakukan kegiatan penebangan pohon dalam rangka pembukaan lahan untuk produksi bahan tambang dan pembangunan sarana prasarana didalam kawasan hutan, apabila sudah mengantongi izin dari KLHK.

Supriady Salle selaku Perencanaan Hutan dan GANISPH Penguji Kayu Bulat BPHL Wilayah XIII menyampaikan, PT GKP perusahaan yang sangat taat dan tertib terkait pembayaran iuran kehutanan PSDH dan DR.

Lebih lanjut ia menjelaskan, perusahaan juga sudah memiliki tenaga GANISPH profesional yang dapat melakukan pengujian dan pengukuran. Kewajiban PSDH-DR yang tertagihkan langsung dibayar paling lama tujuh hari setelah ditagih. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Tim Verifikasi BPK-HTL KLHK Tinjau Lokasi PT GKP first appeared on DetikSultra.com.

Mulai dari sisi penyerapan tenaga kerja lokal, pendapatan daerah serta pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di daerah lingkar tambang dan di Konkep secara umum.

Secara hukum menurut Marlion, kehadiran tambang di Konkep tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Ia mengungkapkan, dalam keputusan Menteri ESDM nomor 104 tahun 2022, menyebutkan bahwa Pulau Wawonii, termasuk dalam wilayah yang dapat dilakukan kegiatan pertambangan.

Selain Keputusan Menteri ESDM tersebut, ada juga Peraturan Daerah (Perda) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dengan tegas menyebutkan, setiap kabupaten/kota di Sultra boleh dilakukan kegiatan pertambangan.

Bahkan dalam UU Nomor 27 tahun 2007, bahwa apabila kegiatan pertambangan tidak menimbulkan dampak negatif, berupa kerusakan dan pencemaran atau merugikan masyarakat, maka kegiatan pertambangan dapat dilakukan.

Sehingga dari sisi regulasi dan peraturan, kegiatan pertambangan di pulau Wawonii, dibolehkan. Masyarakat Wawonii secara umum sangat bersyukur atas kehadiran perusahaan tambang.

“Ada manfaat berlipat yang dirasakan masyarakat dengan kehadiran perusahaan tambang di pulau ini. Banyak tenaga kerja terserap, pertumbuhan ekonomi masyarakat pun akan bergeliat,” ucapnya, Senin (30/1/2023).

Sementara itu, terkait putusan Mahkamah Agung (MA), menurut dia tidak serta merta kegiatan pertambangan di Wawonii, ditutup. Dalam amar putusan MA, tidak menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan harus dihentikan atau ditutup.

Dalam putusan tersebut, hanya memerintahkan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melakukan revisi terhadap RTRW.

“Pemda Konkep hanya diminta Revisi bukan menutup tambang,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Perda RTRW, bukanlah instrumen atau landasan untuk menghentikan operasional pertambangan. Terlebih lagi, Perda RTRW tersebut sudah sinkron dan harmonis dengan Perda RTRW Sultra dan Tata Ruang Nasional.

Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya persetujuan substansi dari Kementrian ATR/BPN. Olehnya itu, dengan tegas dia menyebut izin pertambangan, hanya bisa dihentikan oleh Kementrian ESDM, sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020.

Dimana, izin pertambangan dapat dicabut oleh Menteri apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemegang IUP melakukan tindak pidana, dan pemegang IUP dinyatakan pailit. Kondisi inilah yang menjadi alasan dasar penghentian operasional tambang dan unsur-unsur ini tidak terjadi di Wawonii.

Apabila ada penghentian operasional tambang di Wawonii yang sedang berjalan, akan berdampak sosial yang cukup besar. Ribuan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan tambang, akan kehilangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran baru. Daerah juga akan terkena dampaknya dengan kehilangan pendapatan, karena investasi yang sudah mulai berjalan tidak terjaga dan dipertahankan. akibatnya, pembangunan berbagai sektor yang diharapkan, tidak berjalan.

“Putusan MA itu sama sekali tidak menyebutkan penghentian operasional tambang. tidak ada itu. Sebagai masyarakat Wawonii, kami justru mengkhawatirkan dampak sosial yang timbul akibat pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar itu, justru membuat kondisi di Wawonii tidak kondusif. Padahal, selama ini, semuanya berjalan dengan baik, kondusif dan harmonis,” pungkas Marlion. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Marlion: Pemda Konkep Hanya Diminta Revisi RTRW, Bukan Menutup Tambang first appeared on DetikSultra.com.

Head Of Site PT GKP, Basri Kambatu mengatakan, sejak kehadiran PT GKP 2018 hingga kini, pihaknya terus berperan dan konsisten akan asas manfaat perusahaan yang diberikan kepada masyarakat. Basri Kambatu menyebut, dari berbagai aspek kepentingan masyarakat lingkar tambang, PT GKP mengakomodir dengan membantu menyediakan fasilitas penunjang sehari-hari masyarakat.

Namun yang paling fundamental kata dia, dengan kehadiran PT GKP di Konkep dapat memberdayakan tenaga kerja lokal. Terbukti saat ini, kurang lebih 80 persen karyawan PT GKP adalah asli warga lingkar tambang.

Menurutnya dengan komposisi tenaga kerja lokal yang begitu dominan, membuktikan bahwa investasi PT GKP di Konkep merupakan wujud komitmen dan dukungan PT GKP terhadap pemerintah dengan merekrut banyak karyawan lokal.

“Sejauh ini, kami beroperasi baru enam bulan, dan kami telah merekrut karyawan dengan komposisi 80 persen lokal dan 20 persen non lokal,” ujar dia dalam rilis yang diterima, Minggu (6/1/2023).

Basri Kambatu melanjutkan, kesempatan memberikan peluang kepada pekerja lokal tidak hanya sekedar untuk memperbaiki kondisi ekonomi, namun ada esensi lain yang dapat dipetik bagi para karyawan setelah bekerja di PT GKP.

Disebutnya, mengembangkan keilmuan pekerja setelah menyelesaikan jenjang pendidikan ditingkat perguruan tinggi, mengasah keahlian dan potensi masing-masing dan menciptakan pengalaman baru bekerja di perusahaan tambang.

“Jadi yang paling signifikan, setelah hadirnya PT GKP dan banyak merekrut karyawan, kompetensi para pekerja lokal ini sudah dapat memberikan output pekerjaan yang baik untuk perusahaan,” ucap Basri.

Di sisi lain, sektor perekonomian di tengah masyarakat lingkar tambang meningkat secara signifikan. Utamanya, masyarakat yang tidak berkerja di perusahaan. Mereka dengan mandiri mendirikan usaha seperti warung makan dan indekos.

Sebelum kehadiran PT GKP di Konkep, khususnya di Kecamatan Wawonii Tenggara ini, tidak ada sama sekali warung makan dan indekos yang dapat dijumpai. Tetapi pasca kehadrian dan beroprasinya PT GKP, membuat wajah Kecamatan Wawonii Tenggara perlahan-lahan berubah. Saat ini, sudah banyak dijumpai warung makan dan indekos.

“Artinya secara tidak langsung kehadiran PT GKP, memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi masyarakat sekitar tambang. Apalagi khusus bahan makanan karyawan PT GKP banyak diambil dan disuplai oleh masyarakat disini. Mulai dari sayur-sayuran, ikan, ayam dan bahkan air minum pun disuplai masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Humas Internal PT GKP, Marlion menjelaskan awal kehadiran perusahaan tersebut, terjadi penolakan besar-besaran dari masyarakat, khususnya di Roko-Roko Raya, Kecamatan Wawonii Tenggara ini.

Tentu kebanyakan alasan masyarakat berkutat pada persoalan dampak lingkungan, yang takutnya dikemudian hari bisa menimbulkan masalah baru bagi masyarakat. Namun lambat laun, pasca manajemen perusahaan intens mensosialisasikan dampak positif kehadiran tambang, tanpa mengenyampingkan dampak lingkungan, barulah kemudian masyarakat bisa menerima kehadiran perusahaan tambang PT GKP. Walaupun, masih ada segelintir warga lingkar tambang yang kekeh dengan pendirian awal mereka, yakni menolak kehadiran investasi pertambangan di Konkep.

“Dulu mayoritas warga lingkar tambang khususnya di Roko-Roko Raya ini menolak, tapi sekarang alhamdulillah berbalik arah mendukung kehadiran PT GKP. Jika kita hitung-hitungan 85 persen itu pro dan memang masih ada yang masih menolak,” tuturnya.

Pun demikian, lanjut Marlion keraguan dibenak masyarakat terkait janji perusahaan, kini mulai terwujud. Salah satunya, dominasi perekrutan tenaga kerja lokal.

Tadinya, banyak masyarakat ataupun para pemuda yang baru menyelesaikan studi di perguruan bingung untuk bekerja dimana. Tetapi hadirnya PT GKP, mereka pun dengan mudah mendapatkan pekerjaan.

Bagi mereka yang sudah tak ingin melaut dan bertani, dengan kehadiran PT GKP, masyarakat bisa kapanpun menjadi karyawan di perusahaan tersebut.

“Dari yang sebelumnya kontras dengan hadirnya perusahaan, sekarang masyarakat sudah bisa merasakan dampak dari kehadiran PT GKP dan itu terbukti,” timpalnya.

Sementara itu, Amar, yakni salah seorang karyawan PT GKP dari Wawonii Selatan juga turut menyampaikan harapannya, supaya kedepannya nanti PT GKP ini dapat mendirikan smelter agar lebih banyak lagi menyerap tenaga kerja, terutamanya di daerah Konkep.

“Keberadaan PT GKP ini sangat positif bagi kami selaku putra daerah. Harapan saya, mudah-mudahan PT GKP terus berkembang, supaya bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi,” harap Amar

Pemanfaatan CSR PT GKP

Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, PT GKP banyak memberikan kontribusi positif sesuai kebutuhan masyarakat sekitar lingkar tambang.

Seperti yang diungkapkan, SPT Eksternal CSR PT GKP, Aldo Sastra, sebelum berbicara pemanfaatan CSR perusahaan, pihaknya terlebih dahulu melakukan pemetaan, guna menggali potensi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

“Yang kita maping (petakan) mulai dari aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain. Dari situ kita lihat apa yang benar-benar menjadi kebutuhan dasar dengan mengutamakan program prioritas bagi warga sekitar lingkar tambang,” ucap Aldo.

Dikerucutkannya, dari aspek ekonomi. Tim CSR PT GKP melihat masyarakat di sekitar lingkar tambang banyak menekuni profesi pekebun jambu mete dan kelapa. Apalagi Konkep dikenal sebagai penghasil jambu mete terbaik di Sultra.

Dari situ, kemudian Tim CSR PT GKP melihat peluang ekonomis pada dua komoditi unggulan warga sekitar lingkar tambang, yang sebelumnya hanya dijual gelondongan.

Dengan ide pengembangan komiditi, pihak perusahaan lalu membentuk dua kelompok binaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk komiditi jambu mete dan kelapa.

Usai kelompok UMKM binaan terbentuk, barulah pihak perusahaan memfasilitasi dengan memberikan pelatihan dan edukasi bagaimana mengembangkan sebuah komiditi menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.

“Jadi ada binaan pengolahan jambu mete dengan enam varian rasa dan juga binaan pengolahan kelapa menjadi kripik dengan tiga varian rasa,” bebernya.

Selain itu, sasaran CSR PT GKP lainnya yakni pembangunan infrastruktur juga sebagai penunjang kelancaran perekonomian masyatakat.

Diantaranya, pembangunan Base Transceiver Station (BTS) atau infrastruktur telekomunikasi, perbaikan jalan, perbaikan jembatan, pemberian tambahan makanan bayi serta dukungan perusahan kepada dunia pendidikan di Konkep.

Dia menambahkan, saat ini pihaknya tengah menggagas guna melebarkan pemanfaatan CSR di sektor pertanian dan perikanan. Untuk sektor pertanian, Aldo mengatakan akan membentuk kelompok budidaya sayur organik.

Mengingat potensi pengelolaan sayur organik di Konkep itu sangat besar. Namun aktivitas masyarakat di sektor ini masih sangat minim. Itu terbukti, ketika ingin membeli sayuran, perusahaan harus belanja di Langara (Ibu Kota Konkep) ataupun di Kota Kendari.

“Untuk nelayan mungkin kita akan bentuk koperasi nelayan. Nah inilah rencana-rencana perusahaan yang satu demi satu kami realisasikan. Ini semata-mata bentuk kepedulian dan komitmen perusahaan untuk mensejaterahkan masyarakat,” paparnya.

Di tempat yang berbeda, Dani, salah satu warga Desa Mosolo, Kecamatan Wawonii Tenggara, turut mengapresiasi hadirnya PT GKP di Konkep. Menurut Dani, PT GKP tidak hanya memberikan dampak dari sisi penyerapan tenaga kerja lokal, namun juga berkontribusi dari berbagi sektor, misal perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang kini sudah dirasakan warga Mosolo.

Di samping itu juga, taraf ekonomi warga bisa diukur pasca hadirnya PT GKP ditengah masyarakat. Contoh, awalnya warga yang tadinya bermata pencaharian  sebagai nelayan, yang mungkin tiap bulan mereka tidak tahu pasti penghasilannya berapa.

Tetapi dengan hadirnya PT GKP, mereka bisa berbondong-bondong melamar, kemudian mereka bisa tau penghasilan perbulannya dengan jelas.

“Akhirnya dengan sendirinya peningkatan pendapatan masyarakat berbubah total.
Mereka sudah bisa membeli kendaraan, merenovasi rumah dan sebagainya,” ucap Dani.

Kemudian, salah satu kelompok UMKM jambu mete binaan PT GKP, Hartati mengungkapkan, bahwa dirinya sangat merasakan dampak positif hadirnya perusahaan tambang di daerahnya.
Buktinya, yang dulunya mereka masih awam dengan pengolahan jambu mete menjadi produk unggulan, kini sudah bisa dilakoni berkat bantuan dari PT GKP.

Ia menyebut, produk yang mereka hasilkan sudah disebar di berbagai kios-kios, bahkan sampai ke ritel modern. Tentu dengan beragam varian rasa, membuat omset yang didapatkan perbulannya bisa mencapai jutaan rupiah.

“Bulan lalu yang terjual, kurang lebih 200 bungkus dengan harga Rp25 ribu per bungkus,” katanya.

Dengan demikian, dia berharap kedepan PT GKP bisa lebih giat membantu dan memberikan sumbangi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Keberadaan PT GKP di Konkep Dongkrak Perekonomian Masyarakat first appeared on DetikSultra.com.

Kini Polda Sultra melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum(Direskrimum) masih melakukan pemeriksaan terhadap terlapor J atas laporan dugaan penyekapan dan tindakan kekerasan yang dilakukannya.

Direktur Reserse Kriminal Umum, Kombes Pol La Ode Aries Afatar mengatakan bahwa penangkapan atas saudara J tersebut berdasarkan laporan dari kepolisian tanggal 24 Agustus 2019.

Dimana berdasarkan keterangan salah seorang masyarakat yang merupakan karyawan PT. GKP bahwa ada sejumlah masyarakat yang menolak aktifitas GKP yang masih masuk dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan(IPPKH).

“Kami sebagai penyidik pihak kepolisian harus melayani keluhan masyarakat maka dari itu kita sudah periksa para saksi korban ini dan memanggil orang-orang yang disebutkan para korban. Adapun kita sudah panggil dua kali terhadap terlapor untuk dimintai keterangan namun tidak ada tanggapan,” jelasnya, Senin(25/11/2019).

Dengan dasar tersebut sehingga pihak Polda Sultra atas desakan masyarakat Wawonii sebagai pihak pelapor berupaya menghadirkan terlapor J secara paksa untuk dimintai keterangan, yang dilakukan sejak kemarin. Tambahnya lagi bahwa terlapor J juga turut membenarkan kesaksian pelapor bahwa ia terlibat dalam aksi penyekapan tersebut dengan mengikat para korban.

“Adapun statusnya setelah itu kita akan tetapkan menjadi tersangka. Dengan jeratan pasal 333 KUHP atas dasar perampasan hak terhadap kemerdekaan seseorang, dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun yang dimana selain penyekapan terjadi juga tindakan pemukulan,” ungkapnya.

Hingga saat ini diketahui bahwa Ditreskrimum Polda Sultra telah memanggil 22 orang untuk dimintai keterangan merujuk pada laporan korban.

“Hingga hari ini kami hanya mendapat kesaksian sepihak, hanya dari korban dikarenakan para terlapor tidak menanggapi panggilan kepolisian. Sebenarnya tidak sulit, tidak usah takut memberikan keterangan karena kami juga tidak akan mengkriminalisasi dan hanya ingin mendapatkan keterangan. Kalaupun terlapor benar maka tidak akan dikriminalisasi,” tandasnya.

Sebagai Dirkrimum Polda Sultra, ia berjanji akan menegakkan hukum seadil-adil dan sebenar-benarnya tanpa melakukan tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat.

“Ketika hukum harus berjalan akan kita tegakkan, dan ketika masyarakat mau berdamai dengan cara yang lebih baik maka itu yang kami hargai, karena dalam kepolisian tindakan hukum itu ada di posisi terakhir dan harkamtibmas ada diposisi pertama dimana musyawarah lebih diutamakan” tambahnya.

Reporter: Gery
Editor: Dahlan

The post Pelaku Penyekapan Karyawan PT. GKP Akan Dinaikkan Status Jadi Tersangka first appeared on DetikSultra.com.

Di hadapan Ali Mazi beserta pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Bambang Mufioso meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk dibukakan ruang menambang.

Sebab anak perusahaan Harita Group itu, terkendala ketika ingin masuk menambang di Pulau Wawonii tersebut.

“Kami memiliki kendala di Konkep tolong disuport, kabupaten sendiri juga itu harus melayani kita gitu. Pemprov juga harus mengingatkan kabupaten untuk melayani kita,” kata dia dalam kegiatan Rapat Rekonsiliasi IUP se-Sultra, Senin (26/8/2019).

Dirinya mengatakan, perusahaan yang dipimpinanya seakan dijadikan objek politik. Padahal kata dia, PT GKP masuk berinvestasi di Sultra dengan kelengkapan izin.

“Kita hanya investor murni dan ingin berivestasi di Sultra, tolong kami dibimbing, dibantu dan diberikan kemudahan,” pintanya.

Selain ingin berinvestasi di Sultra, lanjut Bambang PT GKP, juga sedang menjalankan Nawacita Jokowi.

“Kita ini menjalankan Nawacita Pak Jokowi ya sudah kami masuk disini dan sudah banyak dibimbing oleh Pemprov disini tapi begitu masuk di Konkep kami dikunci. Saya minta tolong bagaimana kami bisa masuk kesana. Dimana kami di saat sedang menggebu-gebu dan semangat berivestasi di Sultra dengan berbagai izin kita upayakan lengkap. Namun setelah masuk disana kami terkunci. Kami sudah penuhi semua, jadi tolong dibukakan pintu disana,” tandasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post Direktur PT GKP Curhat ke Ali Mazi first appeared on DetikSultra.com.

Hal itu diungkapkan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tenggara (Sultra) Saharuddin saat ditemui Detiksultra.com, Senin (26/8/2019).

Saharuddin melanjutkan dirinya telah mengatakan dari awal hadirnya perusahaan tambang seperti PT GKP akan memicu konflik horizontal di tengah – tengah masyarakat.

[artikel number=3 tag=”walhi,konkep”]

Sehingga dia menegaskan kembali Direktur PT GKP, Bambang Mufioso harusnya sudah ditangkap, sebab dia telah menimbulkan konflik sosial di Pulau Kelapa itu.

“Seperti yang terjadi sekarang antara warga saja sudah tidak saling mengunjungi. Bagamana kalau diidentifikasi mana yang menolak mana yang tidak, kemudian dilempari rumahnya tiap malam. Siapa yang pusing dan tanggung itu pengamanan,” ujarnya.

“Mereka menyulut akar permasalahan di tengah masyarakat. Jadi tangkap saja mereka itu. Syukur ini tidak ada bentuk kekerasaan hanya menghambat orang jalan, kalau ada kekerasan atau sweeping siapa bertanggung jawab,” sambungnya.

Saharuddin juga mengatakan, alangkah baiknya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra harus kembali meninjau keputusannya.

“GKP kan sudah dihentikan sementara, kalau bisa langsung tutup saja semua perusahaan disana daripada menjadi konflik seperti saat ini,” tegasnya.

Jadi, lanjut Saharuddin, untuk mengantisipasi sehingga tidak terjadi konflik sosial, Pemprov harus mencabut IUP PT GKP.

Tak hanya IUP PT GKP di Konkep, Saharuddin meminta Pemprov juga harus mencabut IUP – IUP yang ada di pulau kecil. Sebagaimana diketahui IUP yang ada di pulau kecil hanya dua yakni di Wawonii dan Kabaena.

“Solusinya harus dicabut IUP PT GKP dan seluruh IUP yang ada di pulau – pulau kecil. Sekarang yang terlihat izin itu hanya ada di dua pulau kecil itu yakni Wawonii sama Kabaena,” cetusnya.

Dia berharap Konkep segera bersih dari perusahaan – perusahaan tambang.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post Jika Tak Ingin Terjadi Konflik Sosial, Walhi: IUP PT GKP Harus Dicabut first appeared on DetikSultra.com.

Menurut Bambang Murtiyoso, perlakuan warga terhadap karyawan merupakan tindakan melawan hukum, apalagi secara administratif tanah yang bakal dibangun jalan tersebut, dianggap telah memenuhi hak Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

“Manajer kami itu diikat, sama sekuriti dan beberapa orang bagian lahan, itu ngga boleh diikat, ngga dikasi makan, dipukuli, wah itu saya ngga terima, kita kan negara hukum, saya akan tuntut secara hukum,” ujarnya.

[artikel number=3 tag=”pt gkp,penyanderaan”]

Tambahnya, masyarakat tidak boleh main hakim sendiri, karena peristiwa tersebut telah melalui berbagai mediasi dan melibatkan semua pihak, atas kejadian tersebut pihaknya konsisten menempuh jalur hukum.

“Merasa masyarakat ngga boleh main hakim sendiri,” katanya

Ia menceritakan, kejadian tersebut merupakan kasus penyanderaan, intimidasi dan kekerasan yang mengakibatkan gangguan psikis terhadap 10 orang karyawannya dan harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

“10 orang baru dibebaskan malam tadi, akhirnya stres, dari jam delapan pagi hingga malam baru di bebaskan, coba mereka pake parang, mereka ikat tangannya, mereka ngga dikasi makan, mereka di pukuli, itu nda berprikemanusiaan,” ungkapnya.

“Saya sayangkan kejadian itu mudah mudahan itu ngga terjadi lagi,” pungkasnya.

Reporter: Anca
Editor: Dahlan

The post PT. GKP Ancam Perkarakan Pelaku Penyanderaan 10 Karyawan first appeared on DetikSultra.com.

“Alat berat PT GKP telah diturunkan kembali ke basecamp oleh pihak kepolisian,” ujar Kordinator Lapangan (Korlap) Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW) Mando Maskuri, Minggu (25/8/2019).

[artikel number=3 tag=”serobot lahan,konawe kepulauan”]

Menurut Mando Maskuri, sebelum diturunkan dari lahan warga kembali ke basecamp, puluhan alat berat PT GKP sempat ditawan oleh warga setempat.

“Dua malam tiga hari kami jagai alat berat itu, supaya tidak dioprasikan oleh pihak PT GKP,” jelasnya.

Meski demikian, lanjut Mando Maskuri warga setempat akan tetap mengawasi lahannya. Sebab tidak menutup kemungkinan PT GKP bakal kembali menyerobot lahan warga.

“Saya bersama warga tetap akan mengawasi gerak gerik pihak perusahaan, soalnya ini bukan hanya pertama kali saja mereka melakukan penyerobotan lahan. Tapi sudah ketiga kalinya,” tandasnya.

Untuk diketahui PT GKP kembali menyerobot lahan warga untuk ketiga kalinya pada hari Kamis (22/8/2019) dinihari.

Reporter: Sunarto
Editor: Sumarlin

The post Puluhan Alat Berat PT GKP Dikembalikan ke Basecamp first appeared on DetikSultra.com.

Hal itu dapat dilihat dari area lahan masyarakat Pulau Kelapa ini dipenuhi berbagai tanaman jangka pendek maupun jangka panjang.

Seorang warga Desa Sukarela Jaya Mudar, yang merupakan suami Wa Ana pemilik lahan yang baru saja diserobot oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP), mengaku kehidupan keluarganya hanya bergantung pada hasil bertani dan berkebun.

[artikel number=3 tag=”penerobosan lahan,konawe kepulauan”]

Mulai dari kehidupan sehari – hari sampai biaya pendidikan anak – anaknya itu tidak lain merupakan dari hasil bertani dan berkebun.

“Kami disini hampir rata – rata mengantungkan hidup dari hasil kebun dan tani. Biaya sekolah anak – anak kami disini pun asalnya itu dari hasil kebun juga. Jadi bagaimana pun caranya kami tak akan pernah memberikan lahan kami ke pihak peruusahaan tambang. Meski itu hanya beberapa meter,” ujar Mudar kepada Detiksultra.com, Sabtu (24/8/2019).

Ganti rugi tanam tumbuh pun dinilainnya tidak sebanding dengan harga yang diberikan oleh pihak PT GKP. Sebab kata dia, jambu mente perpohon dalam setahun bisa menghasilkan hingga puluhan kilo, dan harganya pun fantastis dalam perkilonya.

“Mereka menawarkan satu pohon jambu mente itu ganti rugi tanam tumbuhnya hanya Rp 700 ribu saja. Sementara dalam satu pohon itu bisa menghasilkan sampai 30 kilogram, hitung saja harga jambu mente dalam satu kilogram. Kemarin harganya itu tembus sampai Rp 28 ribu per kilonya,” bebernya.

“Jadi kalau kami memberikannya kepada pihak perusahaan yang rugi siapa, ya kami. Sebab Rp 700 ribu hanya sekali, tapi panen itu per tahun,” jelasnya.

Mudar juga mengaku lahan yang luasnya kurang lebih 1 hektar itu sudah di garap puluhan tahun oleh mertuanya.

“Lahan ini warisan dari mertua untuk istri saya, dan lahan ini telah digarap untuk berkebun kurang lebih 30 tahun. Di dalamnya pun kami menanami tanaman jangka panjang seperti, cengkeh, pala, jambu mente, dan kelapa,” akunya.

Lanjutnya, sebagai warga negara yang patuh terhadap aturan dirinya juga mengaku, selalu rutin membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Kami rutin membayar pajak PBB pertahun. Ini baru beberapa hari saya membayar pajak,” tandasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Sumarlin

The post Warga Wawonii: Kami Mengantungkan Hidup Dari Hasil Kebun first appeared on DetikSultra.com.

Kordinator Lapangan (Korlap) Front Rakyat Sultra Bela Wawonii, Mando Maskuri mengatakan, warga setempat bermalam di hutan telah berlangsung selama tiga malam, pasca dugaan penyerobotan PT GKP terhadap lahan milik warga Desa Sukarela Jaya, Kamis (22/8/2019) dinihari.

“Saya bersama warga disini sudah tiga malam bermalam ditempat ini. Alasan kami bermalam, karena takutnya pihak PT GKP melakukan tindakan penyerobotan lagi terhadap lahan warga,” kata dia kepada Detiksultra.com, Sabtu (24/8/2019).

[artikel number=3 tag=”penerobosan lahan, konawe kepulauan”]

Mando Maskuri melanjutkan, dirinya bersama warga akan tetap bermalam di hutan, jika alat dari PT GKP masih berada di area lokasi milik warga.

“Kami tetap akan disini sampai alat – alat berat ini ditarik dan turunkan oleh PT GKP,” jelas Mando Maskuri.

Ditempat yang sama, Mudar suami dari Wa Ana salah satu pemilik lahan korban penyerobotan mengaku PT GKP menyerobot lahan dia 4 x 60 meter.

“Saya ukur 4 meter x 60, akibatnya tanaman pohon coklat saya rusak sepanjang alat berat itu membuka jalan hauling. Jadi saya akan nginap disini sampai alat itu turun,” bebernya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Kendari Diki Kurniawan mejelaskan, pihaknya sedang melakukan kordinasi terhadap PT GKP untuk segera menurunkan dan menyingkirkan alat beratnya dari area lahan warga.

“Kami sedang melakukan kordinasi dengan pihak PT GKP untuk menurunkan alatnya. Saya upayakan alat ini turun, demi menjaga keamanan dan kondusifitas ditengah – tengah masyarakat,” tukasnya.

Untuk diketahui PT GKP bukan hanya kali ini saja melakukan penyerobotan lahan milik warga yang tidak mau membebaskan lahannya.

Pertama kali mencuak penyerobotan lahan, itu terjadi pada tanggal 9 Juli 2019 milik Marwah. Kemudian tanggal 16 Juli 2019 kembali terjadi penyerobotan lahan milik Idris.

Reporter: Sunarto
Editor: Sumarlin

The post Menjaga Lahannya, Warga Wawonii Rela Bermalam di Hutan first appeared on DetikSultra.com.

Belakangan diketahui bahwa PT. GKP bantah bahwa itu ilegal tak berizin.

Hal ini diungkap Direktur Operasional PT. GKP, Bambang Murtiyoso, di Kendari.

Bambang dalam keterangannya, membantah tudingan Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra, Saharuddin, yang gamblang menyebutkan bahwa pembangunan pelabuhan khusus (jetty) PT GKP, langgar ketentuan UU Pesisir Nomor 27 Tahun 2007, yang diubah menjadi UU No 1 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

”Saya tahu persis tentang isi perizinan kita, dari A sampai Z, Insya Allah ngga ada yang menyimpang,” ujarnya di Kendari, Jumat (23/8/2019).

Menurutnya, PT. GKP telah memenuhi izin Kementrian Perhubungan terkait penetapan lokasi pelabuhan, setelah melalui telaah teknis yang dilakukan oleh instansi Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan dan Navigasi, yang kemudian disusul rekomendasi Gubernur saat itu dijabat oleh penjabat pelaksana tugas (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara Teguh Setyabudi, tahun 2018.

”Untuk penetapan lokasi pelabuhan yang pertama, itu harus ada, izin tata ruang dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) / Bapeda Provinsi Sultra, itu dirapatkan dulu mas, nah kita dalam membuat hasil rapat BPKAD, itu kita menetapkan izin lokasi pembuatan pelabuhan atau panlok, itu ada telaah teknis dari sejumlah instansi terkait, setelah itu hasilnya di bawa ke Sekda, lalu diajukan ke Gubernur,” bebernya.

Sementara itu, terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, ia jelaskan bahwa pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) tidak menutup ruang bagi aktivitas pertambangan dan boleh dimana saja asalkan tidak merusak kelestarian lingkungan.

”Dalam rancangan RZWP-3-K disitu apakah ditutup ruang untuk tambang? kan tidak, tetap ada ruang untuk tambang, lagipula dalam UU 27, apabila penambangan yang dilakukan tidak merusak lingkungan, nah kami kan belum nambang, kerusakan lingkungan belum terjadi,” jelasnya.

Soal tudingan Walhi sudah diluruskan PT. GKP, bahwa tak benar, berikut dijelaskan ke Walhi terkait status pelabuhan itu legal dan bukan ilegal.

Reporter: Anca
Editor: Dahlan

The post PT. GKP Sebut Status Pelabuhan Jetty di Wawonii Legal first appeared on DetikSultra.com.

Hal ini dibenarkan Jenderal Lapangan Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSWB), Mando Maskuri, S.Sos. Menurut dia, kali ini PT GKP menyerobot lahan di desa yang sama, tapi milik warga yang berbeda dari sebelumnya.

“Iya benar PT GKP beroperasi lagi sekitar jam 10-an ke atas tadi. Ini lahan warga yang berbeda, juga masih di desa yang sama, tetapi jaraknya antara dua kiloan lahan sebelumnya,” kata dia kepada Detiksultra.com, Selasa (16/7/2019).

[artikel number=3 tag=”tambang,konkep”]

Apalagi, beber Mando Maskuri, lahan diduga diserobot oleh PT GKP, semenjak tahun 2018 pemilik lahan tersebut sudah membuat pagar pembatas.

“Dia ndak pernah menjual lahannya di PT GKP, justru dia buatkan pagar. Pak Desa pun mengakui ini milik warganya. Sekarang Pak Desa Sukarela sedang memproses ini,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sukarela Jaya, Fitrah, juga membenarkan bahwa tanah yang diduga diserobot oleh PT GKP adalah lahan milik warganya.

“Kalau ini memang benar lahan warga saya, namanya Pak Idris,” ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan persoalan tersebut diusut oleh pemerintah Desa Sukarela Jaya.

“Sekarang saya sedang di rumah pemilik lahan, saya mau atur bagaimana. Kalau mau diatur di desa kita selesaikan disini, jika tidak saya serahkan ke kepolisian itu saja,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Koordinator Humas PT GKP, Marlion, menjelaskan, pihaknya tidak melakukan penyerobotan, namun ada kekeliruan oprator dan pengawas lapangan terkait tanda batas lahan perusahaan.

“Kami tidak melakukan penyorobatan lahan hanya saja oprator kami dan pengawas lapangan keliru meliat pita tanda batas dan kebetulan wilayah yang dibersihkan itu tidak terdapat tanda pita sebagaimna lazimnya. Sehingga alat kami melintas ke lahan idris sekitar 3 meteran,” ungkapnya.

Tambah Marlion, usai kejadian tersebut, Direktur PT GKP langsung menemui pemilik lahan untuk meminta maaf atas kekeliruan bawahannya.

“Direktur saya langsung temui yang punya lahan dan juga meminta maaf atas kekeliruan anggota kami di lapangan,” pungkasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post Lagi, PT GKP Diduga Serobot Lahan Milik Warga Desa Sukarela first appeared on DetikSultra.com.

CSR Head PT GKP, Agus Tri mengatakan, upaya tersebut terus dilakukan dengan berbagai cara untuk meluluhkan hati warga yang kontra atas kehadiran perusahaanya. Namun dirinya optimis warga setempat bisa legowo menerima PT. GKP.

“Ini hanya persoalan waktu saja. Olehnya itu kami mencoba membangun ruang diskusi kepada masyarakat yang menolak. Adapun kami masih banyak kekurangan tapi upaya-upaya ini terus kami lakukan. Ya hanya persoalan waktu saja,” ucap dia kepada Detiksultra.com, Jumat (1/2/2019).

[artikel number=3 tag=”konkep,” ]

Lebih lanjut dia menjelaskan, meski perusahaanya sebagian besar masyakarat menolak, namun dirinya tetap optimis jika PT. GKP akan beroperasi. Sebab legalitas perusahan tambang ini telah mengantongi sejumlah dokumen yang disyaratkan, untuk melakukan eksplorasi di lahan konsesi milik mereka.

“Iya, kami sudah memiliki legalitas, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan dinas-dinas terkait lainnya. Jadi, kami bukan bermaksud mau ngotot-ngototan dengan kelompok masyarakat yang menolak,” jelasnya.

Lanjutnya, meski diketahui perusahaan PT. GKP belum beroperasi, namun pihaknya sudah berperan aktif dalam memberdayakan masyakarat yang pro dengan kehadiran PT. GKP. Pemberdayaan yang dimaksud yakni dengan menjadikan mereka sebagai karyawan perusahaan.

Selain itu, PT. GKP terus melakukan berbagai kegiatan-kegiatan sosial, seperti bakti sosial melalui pemeriksaan kesehatan gratis selama tiga hari, dan juga kegiatan belajar yang melibatkan pelajar SD, SMP, SMA dan masyarakat umum.

“Yah, walaupun perusahaan belum beroperasi, namun kami sudah melakukan berbagai kegiatan sosial yang merupakan bagian dari program Corporate Social dan Responsibility (CSR),” urainya.

Di tempat yang sama, HSE Head PT. GKP, Oliver Natawijaya menjelaskan, komitmen perusahaan akan selalu dikedepankan seperti komitmen reklamasi setelah PT. GKP melakukan operasi penambangan.

Kemudian kata dia, aktivitas pertambangan yang akan dilakukan oleh PT. GKP merupakan aktivitas yang selaras dengan alam. Oleh karenanya kegiatan eksplorasi akan tetap memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan.

“Saya menjamin, aktivitas pertambangan akan memperhatikan kaidah-kaidah pertambangan yang baik,” katanya.

Lebih lanjut, Oliver menerangkan, pihaknya juga patuh terhadap Kepmen 1826 dan 1827. Sebagai bentuk keseriusan dan kepatuhan perusahaan, pihaknya juga tengah melakukan pemenuhan kewajiban di bidang lingkungan, seperti jaminan reklamasi (Jamrek).

“Iya, Jamrek ini kan memang harus dipenuhi dulu baru bisa mulai dilakukan aktivitas pertambangan. Dan hal ini sudah sedang diproses di Dinas ESDM Provinsi Sultra,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post Upaya Luluhkan Hati Warga Terus Dilakukan, PT. GKP Yakin Tetap Beroperasi first appeared on DetikSultra.com.