Ombudsman RI Sultra Minta Hentikan Pungli PPDB

Redaksi — Sat, 23 Jun 2018 04:31:01 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Perwakilan Ombudsman RI Sultra menyampaikan kepada panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018 semua level menghentikan pungutan yang tidak memiliki dasar atau ketentuan hukum.
“Panitia harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam permendikbud no. 14 tahun 2018 tentang PPDB dan keputusan dirjend pendidikan Islam no. 148 tahun 2018 tentang juknis penerimaan siswa didik baru,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sultra Mastri Susilo, Sabtu (23/6/2018).
“Ketentuan dimaksud bukan keputusan sekolah tetapi ketentuan yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Segala pungutan yang tidak disertai ketentuan merupakan pungutan liar dan perbuatan tindak pidana” ungkapnya.
Mastri menegaskan, agar penerimaan siswa baru dilakukan secara adil, transparan dan akuntabel serta memihak kepada siswa miskin yang cakap secara akademik.
“Pihak sekolah agar menolak segala bentuk intervensi dari manapun dalam penerimaan peserta didik baru,” tegasnya.
Iya juga menghimbau kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sultra, Kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten/ Kota dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan PPDB untuk aktif melakukan pengawasan berbasis spot sekolah.
Panitia juga harus mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila dalam penerimaan PPDB menyimpang dari ketentuan atau dapat berkoordinasi dengan penegak hukum bila menemukan pelanggaran hukum dalam PPDB.
“Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara menghimbau kepada orang tua siswa agar tidak memberikan sesuatu kepada pihak sekolah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pihak sekolah terkait PPDB. Misalnya memberikan uang atau janji kepada sekolah, karena hal tersebut sangat dilarang dan merupakan perbuatan tindak pidana,” ujarnya.
Ombudsman akan melakukan cek kepada setiap Pemda, apakah Pemda menyiapkan pengaduan sebagaimana diwajibkan dalam UU 25/2009 atau tidak.
“Kami menghimbau kepada Bupati dan Walikota agar membuka hotline Center pengaduan terkait PPDB tahun 2018. Bagi masyarakat yang mengeluhkan atau menemukan pelanggaran dalam proses PPDB tahun 2018 ini, dapat menghubungi Nomor telepon /WA Ombudsman RI Perwakilan Sultra 0853 9419 4102 (Asisten Ombudsman) atau datang langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara jalan Balai Kota No. 9 Kota Kendari,” tutupnya.
Reporter: Putra
Editor : Arlink

The post Ombudsman RI Sultra Minta Hentikan Pungli PPDB first appeared on DetikSultra.com.

Sistem Zonasi dan Usia PPDB Jadi Pertimbangan Masuk SMP dan SD

Redaksi — Sat, 02 Jun 2018 08:11:03 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Sistem zonasi atau jarak rumah dan sekolah menjadi pertimbangan utama dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2018. Sistem zonasi ini berlaku untuk pendaftaran siswa baru di SMP.
Anggota tim panitia PPDB online Dikmudora Kota Kendari, Amran, mengatakan, zonasi PPDB telah tertuang dalam aturan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Dimana kriteria utama dalam PPDB yakni jarak rumah dan sekolah jadi faktor penentu utama calon siswa bisa diterima di suatu sekolah.
“Jadi bukan lagi nilai hasil Ujian Nasional tetapi didahulukan jarak rumah yang terdekat dengan sekolah,” imbuhnya.
Ketentuan seleksi PPDB berbasis zonasi ini berlaku bagi semua siswa.
“Seleksi penerimaan peserta didik tingkat SMP, diutamakan siswa yang jarak rumahnya 500 meter dari sekolah. Setelah itu, barulah diberi kesempatan kepada siswa yang jarak rumahnya 600 meter, 700 meter sampai1 kilo meter dari sekolah. Tapi itu jika kuota belum penuh,” tambahnya.
Sementara untuk tingkat SD, diutamakan usianya. Hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 tahun 2018, dimana anak berusia 7 tahun per 1Juli nanti, akan diprioritaskan. Sementara anak yang berusia 5 tahun 6 bulan, pada saat mendaftar masuk sekolah, harus melampirkan rekomendasi dari psikolog.
“Rekomendasi itu menyatakan bahwa anak tersebut memiliki kecerdasan dan keistimewaan. Sehingga anak itu bisa diterima oleh sekolah,” ujar amran.
Jika tidak melampirkan rekomendasi dari psikolog, maka si anak ini bisa diterima dengan ketentuan ada kesepakatan dari dewan guru.
Reporter: M3
Editor: Rani

The post Sistem Zonasi dan Usia PPDB Jadi Pertimbangan Masuk SMP dan SD first appeared on DetikSultra.com.

Berita ppdb Terbaru Hari Ini

Ombudsman RI Sultra Minta Hentikan Pungli PPDB

Sistem Zonasi dan Usia PPDB Jadi Pertimbangan Masuk SMP dan SD