Vonis bebas tersebut, membuat Wakil Ketua DPW PKS Sultra, Yaudu Salam Ajo (YSA) bernapas lega. Menurutnya putusan bebas itu sudah tepat, sebab sejak awal berdasarkan kajian internal PKS atas vidio yang viral di media sosial (Medsos) itu, tidak memiliki nilai apa-apa.

“Sebenarnya tidak memiliki nilai apa-apa. Itu hanyalah vidio yang justru semakin mengangkat popularitas PKS dan terbukti di Pemilu ini, di kota Kendari justru mendapatkan posisi terbaik,” ungkapnya saat dihubungi Detiksultra.com, Rabu (1/5/2019).

“Jadi, syukur alhamdulillah, putusan bebas kepada Pak Sulkhani dan Riki Fajar sudah tepat. Semoga PKS kedepan semakin jaya,” sambungnya.

[artikel number=3 tag=”penculikan,carnaval”]

Selanjutnya, ketua komisi IV DPRD Provinsi itu berharap pemilu kedepan jangan ada lagi ketakutan bagi Calon Legislatif (Caleg) untuk melakukan silaturahmi atau sosialisasi kepada siapa saja selama tidak melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan kampanye.

“Aturan yang sudah jelas, jangan lagi ditafsir-tafsir secara politis sehingga seseorang yang sejatinya tidak melakukan pelanggaran lalu diproses seolah-olah melakukan pelanggaran pemilu,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Dua Caleg PKS Bebas, YSA: Videonya Naikkan Popularitas PKS first appeared on DetikSultra.com.

Setelah sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana selama 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp 5 juta subsider 3 bulan penjara.

Vonis bebas tersebut dijatuhkan setelah terdakwa tidak terbukti bersalah oleh majelis hakim yang diketuai Andri Wahyudi dalam sidang kasus tersebut.

“Pertama, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana Pemilu, kedua membebaskan para terdakwa dari tuntutan dan ketiga mengembalikan alat bukti dan stiker,” jelas mejelis hakim saat membacakan putusan sidang, Selasa (30/4/2019).

[artikel number=3 tag=”sembako,penculikan”]

Sementara itu, JPU, menilai bahwa itu adalah kewenangan hakim, dan haknya untuk mengadukan haknya yang sudah dilindungi undang-undang, namun pihaknya tetap akan menggunakan waktu 3 hari yang telah ditentukan untuk mempertimbangkan pengajuan banding.

“Rencana banding itu ada, keputusan final ada dipimpinan, ada waktu tiga hari untuk menyatakan sikap,” ujarnya

Reporter: Anca
Editor: Dahlan

The post Dua Caleg PKS Divonis Bebas first appeared on DetikSultra.com.

Dalam tuntutannya JPU,Muhammad Jufri Tabha, mengajukan kepada majelis hakim agar terdakwa divonis hukuman penjara selama 3 bulan dan denda Rp5 juta.

“Agar terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 bulan dan denda Rp5 juta serta subsider 3 bulan penjara,” jelasnya, saat membacakan tuntutan.

Sementara itu Sulkhani yang ditemui setelah sidang mengakui dirinya tidak bersalah dan ia meyakini bahwa majelis hakim akan memberikan vonis bebas padanya.

[artikel number=3 tag=”politik,kendari”]

“Saya belum melakukan kampanye, artinya kampanye belum terjadi, saya dan Riki Fajar cuman datang bersilaturahmi dan kebetulan disitu ada pak camat,” ungkapnya.

Sementara itu ia juga bersedia mengundurkan diri sebagai ketua DPW PKS Sultra apabila majelis Hakim menjatuhkan vonis bersalah kepadanya.

“Saya secara pribadi juga kalau putusannya vonis ya sadar, saya akan mengundurkan diri,” pungkasnya.

Reporter: Anca
Editor: Dahlan

The post Dua Caleg PKS Dituntut 3 Bulan Penjara first appeared on DetikSultra.com.

“PSU di 9 TPS sudah selesai, dan sejauh ini tidak ada laporan pelanggaran dari masyarakat dan juga masing-masing TPS,” katanya saat di temui di ruang kerjanya, Senin (29/4/2019).

Terkait adanya pemilih yang masuk dalam DPT, namun KTP nya domisili luar daerah. Pihaknya sudah menghindarinya dengan mengeluarkan mereka dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum penyelenggaraan PSU.

Soal penyaluran formulir C6 atau surat pemberitahuan memilih yang dibagikan kepada warga, diperketat.

[artikel number=3 tag=”kpu,kendari”]

“Kami perketat pendistribusianya dikawal langsung oleh pengawas kami di lapangan,” katanya.

Hal ini dilakukan agar PSU tidak menemui kendala.

“Pokoknya petugas kami dilapangan kita sudah wanti-wanti jangan ada pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan coblos ulang,” cetusnya.

Kemudian pada hari H pelaksanaan PSU, Bawaslu turun memantau disetiap TPS.
Meskipun ada di lapangan, mereka menemui ada warga yang ngotot memaksakan kehendak untuk memilih karena tidak memenuhi syarat untuk menyalurkan hak politiknya.

Kata dia, berdasarkan hasil evaluasi di lapangan tidak ada pelanggaran. Baik dari masyarakat maupun pengawas.

Reporter: Musdar
Editor: Dahlan

The post Aman, PSU di Kendari Tanpa Kecurangan first appeared on DetikSultra.com.

Perolehan suara yang diperoleh berdasarkan hasil rekapitulasi kecamatan, Hj. Rusiawati Abunawas unggul 1.236 suara, mengalahkan pesaingnya diinternal Golkar, Novar Aditya Praja, dengan perolehan 988 suara.

Dengan perolehan itu, Hj Rusiawati Abunawas mengklaim amankan satu kursi dilegislatif Kota Kendari untuk mewakili masyarakat di Dapil 3 Kota Kendari.

Koodinator Tim Rusiawati, Kasman mengatakan, berdasarkan form C1 yang berhasil dikumpulkan, caleg nomor 1 dari Partai Golkar tersebut, berhasil mengalahkan pesaingnya dengan memperoleh suara teratas.

[artikel number=3 tag=”sembako,kendari”]

“Alhamdulillah berkat kerja keras, tim, relawan dan maupun pendukung lainnya, kami berhasil mengantarkan Rusiawati duduk di kursi legislatif Kota Kendari,” jelasnya saat ditemui di Kediamannya, Senin, (29/4/2019).

Bukan hanya itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Kendari, khususnya di Kecamatan Poasia, Abeli dan Kecamatan Nambo, karena telah mempercayakan atau memilih Caleg yang tepat yakni Hj Rusiawati untuk menjadi perwakilannya di DPRD Kota Kendari.

Kasman juga mengimbau kepada relawan dan tim untuk terus mengawal suara istri dari Senator asal Sultra, Yusran Silondae sampai pleno KPU Kabupaten/ Kota.

“Kita jangan lengah meski suara sudah memimpin, tetapi kita tetap mengawal suaranya Ibu Hj. Rusiawati sampai penetapan KPU Kota Kendari,” tutupnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Rusiawati Klaim Ungguli Novar first appeared on DetikSultra.com.

Hasil rekapitulasi perhitungan suara yang diperolehnya mencapai 10.800 suara atau sekitar 70 persen dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di dapil VI.

“Data suara yang diperoleh Bapak Harry Asiku berdasar tabulasi suara C1, BAA1 dan hasil pleno kecamatan DA1. Jadi sudah jelas 1 kursi sudah bisa kita amankan,” jelas, tim sukses Harry Asiku, Muhammad Alaluddin, kepada wartawan, Senin (29/4/2019).

[artikel number=3 tag=”kpu,kendari”]

Dijelaskan lebih lanjut, bahwa perolehan kursi tersebut menunjukkan hasil yang sangat signifikan jika dibanding dengan perolehan suara Caleg lainnya.

“Terlihat jelas selisih yang signifikan antara H Herry Asiku dengan calon lain yang berebut kursi Partai Golkar di dapil yang sama,” katanya.

Kepada Alaluddin, H. Herry Asiku mengajak seluruh tim pemenangan, keluarga, kerabat dan masyarakat untuk bersama mengawal perolehan suara hingga ke penetapan pleno tingkat kabupaten dan provinsi.

Reporter: Anca
Editor: Dahlan

The post Herry Asiku Amankan Satu Kursi DPRD Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Sebab, beber dia, dari awal dirinya sudah berkomitmen jika terpilih sebagai anggota DPRD, akan menepati janji politiknya.

“Pasti saya perjuangkan,” singkat dia kepada Detiksultra.com saat ditemui di kediamannya.

Mengingat dia merupakan politisi muda yang baru terjun ke dunia politik serta berposisi sebagai legislator dari kelompok perempuan, kata mantan Putri Indonesia ini, dirinya akan fokus memperjuangkan hak perempuan dan anak – anak muda potensial.

[artikel number=3 tag=”kpu,kendari”]

“Yang saya perjuangkan adalah peran dari perempuan itu sendiri dan juga anak muda. Sehingga otomatis jika saya duduk nanti itu saya akan perjuangkan,” cetusnya.

“Saya ingin program-program ke depan melibatkan anak – anak muda dan perempuan,” jelasnya.

Diapun menambahkan, bawah jika nantinya tabulasi suara yang diraupnya berdasarkan C1 plano itu sama dengan hasil pleno KPU Kota Kendari, maka dirinya memastikan ingin meninju ulang undang-undang tentang perempuan.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post Apriliani Puspitawati Pastikan Tepati Janji Politik first appeared on DetikSultra.com.

Perekrutan yang tidak sesuai standar itu menyebabkan kebanyakan caleg hanya comot sana sini, jadi kutu loncat, dan tidak memahami ideologi partai.

Sehingga ketika para caleg tidak memiliki kualitas yang mumpuni dan tidak paham tentang ideologi partai, akan menyebabkan perilaku caleg yang lolos jadi anggota legislatif nantinya tidak jauh berbeda dengan legislator lima tahun yang lalu.

“Ya kalau caleg tidak memiliki kemampuan dan tak tahu ideologi partai, ya sama saja. Sehingga mereka tidak melaksanakan tiga fungsi anggota dewan yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sehingga yang terjadi, anggota legislatif hanya jadi stempel eksekutif dan bukan partner kerja,” tuturnya, saat dihubungi Detiksultra.com, Jum’at (26/4/2019).

[artikel number=3 tag=”politik,kpu”]

Menurut dia, partai politik harus memberikan pendalaman ideologi terhadap legislatornya, sehingga peran legislator itu sendiri dapat dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya, jika perlu, kata Dosen Fakultas Sosial dan Politik Universitas Halu Oleh ini, Parpol dan legislator harus menandatangani kontrak politik, sehingga jika dalam kurun waktu tertentu tidak bekerja dengan baik, maka di-PAW.

“Jadi semua di kembalikan pada tanggung jawab partai dan tidak bisa lepas tangan,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post Lolos Jadi Anggota Dewan, Parpol dan Caleg Harus Buat Kontrak Politik first appeared on DetikSultra.com.

Saat ditemui di TPS 3, Kanna mengungkapkan kekecewaannya kepada pihak KPU Kolut yang menurutnya telah melanggar hukum dengan tidak memperbolehkan beberapa warga untuk menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

“Pemilih yg tidak memiliki C6 dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) sbgaimana keputusan MK, mereka bebas menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP, KK, Suket, atau keterangan domisili dari desa. Dan atas dasar itu, mereka yang tidak memiliki C6, memilih menggunakan KTP. Pada pemungutan suara tanggal 17 April lalu, mereka bisa dan sah menggunakan hak pilihnya di TPS 3. Terus kenapa di PSU ini mereka tidak boleh lagi menggunakan hak pilihnya menurut KPU. Ini sudah jelas melanggar hukum,” jelas Kanna.

Kanna juga menyimpulkan bahwa KPU dan Bawaslu telah melakukan konspirasi untuk menghilangkan hak pilih orang dalam PSU kali ini.

“Kronologinya sama. Karena di TPS 3 PSU, sehingga orang yang pada pemilihan tanggal 17 tidak menerima C6, kali ini tidak juga menerima C6 pada PSU. Sehingga mereka datang ke TPS dengan membawa KTP. Tapi aneh, setelah diverifikasi, ternyata ditemukan bahwa orang ini terdaftar di TPS 2 dan tidak diperbolehkan menggunakan hak pilihnya. Pertanyaannya, kenapa tidak diperbolehkan, sementara pada pemungutan suara tanggal 17 dia diperbolehkan. Mekanismenya juga sama, sama-sama diverifikasi. Sehingga kami menyimpulkan bahwa penyelenggara telah melakukan konspirasi untuk menghilangkan hak pilih orang,” ungkap Kanna.

Dia juga menegaskan, DPC Golkar akan menggugat KPU dan Bawaslu. Karena secara kelembagaan, mereka dianggap bersama-sama memutuskan hal ini.

Menanggapi kekecewaan Ketua DPC Partai Golkar Kolut, Ketua KPU Kolut, Susanti Hernawaty SH saat dikonfirmasi melalui telepon selularnya, Minggu (28/4/2019), menjelaskan, keputusan yang diambil oleh pihak KPU Kolut sudah sesuai dengan mekanisme yang ada.

[artikel number=3 tag=”partai,kolut”]

Dijelaskan, sesuai dengan aturan, syarat untuk memilih itu adalah pemilih yang terdaftar di DPT, DPTb dan DPK. Syarat untuk menjadi wajib pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah wajib pilih yang tidak terdaftar dalam DPT, sementara untuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT di semua wilayah tempat pemilu diselenggarakan.

“Untuk kasus TPS 3, setelah kami cek dalam portal Sidalih, ternyata pemilih yang bersangkutan terdaftar di TPS 2 jadi tidak sesuai prosedur kalau dimasukkan dalam DPK apalagi diberikan hak mencoblos,” jelas Susanti.

Dia juga menegaskan, yang bersangkutan setelah dicek di portal, NIK-nya tidak sesuai dengan data dalam DPT.

“Lagian yang bersangkutan setelah kami cek juga ada perbedaan angka NIK dalam DPT dan KTP-nya sehingga kami bersama Bawaslu Provinsi Sultra dan Bawaslu Kolut sepakat untuk tidak memperbolehkan menggunakan hak pilihnya,” tegas Susanti.

Susanti juga meminta maaf terkait kasus pemilih yang sudah memilih di TPS 3 dengan menggunakan KTP tapi tidak bisa lagi memilih saat PSU.

“Kami minta maaf itu kesalahan kami. Yang jelasnya kami tidak ingin mengulang kesalahan yang kedua kalinya setelah di PSU ini terdeteksi kalau yang bersangkutan terdaftar di TPS 2,” pungkasnya.

Reporter: M1
Editor: Rani

The post Ketua DPC Golkar Kolut Akan Gugat KPU Kolaka Utara first appeared on DetikSultra.com.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sultra, Andri Dermawan, S.H, memprediksi proses hukum peradilan keduanya berakhir dengan jeratan vonis hukum pengadilan.

“Jadi ya kemungkinan untuk divonis sudah pasti ada, apalagi sudah sampai ditahap persidangan, otomatis jaksa juga pasti punya alasan-alasan dan fakta-fakta yang kuat untuk melanjutkannya ke persidangan,” jelasnya, saat dikonfirmasi via seluler oleh detiksultra.com, Sabtu (27/4/2019)

Pengacara muda ini juga mengatakan, fakta hukum yang dipaparkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat menentukan kedua terdakwa mendapatkan vonis dari majelis hakim, tentu kemudian dibutuhkan pembuktian kuat bahwa keduanya benar-benar melakukan pelanggaran pemilu seperti yang dituduhkan selama ini.

[artikel number=3 tag=”politik,kpu”]

“Tinggal dibuktikan saja, intinya kalau menurut jaksa kan ada kesalahan, dengan melibatkan oknum ASN, ini sudah diatur dengan Undang-Undang pemilu, tinggal sejauh mana jaksa penuntut umum membuktikan adanya unsur pidana, itu tugas JPU,” ujarnya.

Lanjut Andri, berkaca kasus serupa di beberapa daerah selalunya terdakwa pelanggar pemilu, dijatuhkan vonis hukum, dan hal itu pula bakal menimpa kedua kader PKS tersebut.

“Berkaca kasus dibeberapa daerah sudah banyak yang divonis, jadi kemungkinan vonis juga tetap ada,” tukasnya.

Diketahui, kasus pidana Pemilu Sulkhani dan Riki Fajar, telah memasuki babak baru yakni pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri (PN) Kendari. Keduanya didakwa melakukan pelanggaran pemilu dengan indikasi melakukan pertemuan dengan ASN untuk kepentingan kampanye pada sekitar awal Maret lalu.

Mereka digrebek disalah satu rumah warga dengan menyertakan bukti temuan stiker bahan kampanye caleg dan beberapa carik kertas bertuliskan nama-nama calon pemilih.

Reporter: Anca
Editor:Dahlan

The post Bukti JPU Tentukan Nasib Dua Caleg PKS first appeared on DetikSultra.com.

The post Anak Cawagub Sultra Terjerat OTT, Pengamat: Konstelasi Politik Pilgub Berubah first appeared on DetikSultra.com.

The post Menakar Peluang Kandidat Pilkada Sultra Dalam Memenangkan Pertarungan first appeared on DetikSultra.com.

The post Ali Mazi: Insha Allah Hasil Tes Urine Aman first appeared on DetikSultra.com.

The post Asrun Hugua Sebar Atribut ke Daerah first appeared on DetikSultra.com.

The post La Ode Masihu : Dukungan Parpol Masih Bisa Berubah first appeared on DetikSultra.com.

The post Rusman Emba Tetap Optimis Tampil Pilgub 2018 first appeared on DetikSultra.com.