Problem tapal batas muncul karena wilayah SMP Negeri 17 Kendari tercaplok di Kelurahan Kadia, padahal seharusnya masuk dalam wilayah Kelurahan Punggolaka, berdasarkan regulasi perda dan peta revisi wilayah yang sudah ada.

Puncak polemik tapal batas dua wilayah kelurahan itu, dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat di Kantor Dewan Kendari pada Senin 29 Maret 2021.

Kepala Kelurahan Punggolaka, Arnaldo, menegaskan seharusnya tidak ada masalah dengan tapal batas karena sudah tertuang dalam dokumen peraturan daerah soal tata ruang wilayah yang ditetapkan puluhan tahun lalu, dimana area SMP Negeri 17 masuk dalam RW 9 Kelurahan Punggolaka.

“Untuk penegasan saja, sesuai regulasi yang ada dalam perda dan rencana revisi karena sesungguhnya tapal batas sesuai gambar sudah ada, tinggal kita patuh mengikuti,” tegas Arnaldo, Selasa(30/3/2021).

Arnaldo menyampaikan perlunya sosialisasi kepada masyarakat RW 9 (RT 14 dan RT 29), soal batas dua wilayah tersebut agar clear. Kemudian status SMP Negeri 17 Kendari diarahkan seluruh administrasinya berubah dan dipindahkan masuk wilayah Kelurahan Punggolaka.

“Kalau administrasi kelengkapan sekolah, itu bisa diperbaiki karena sekolah munculnya belakangan, sehingga kedepan tidak lagi bermasalah dengan penerimaan sistem zonasi di SMP 17,” ungkapnya.

Bila tetap pada status SMP Negeri 17 masuk Kelurahan Kadia, Arnaldo memprediksi akan banyak anak warga di kelurahannya tak bisa masuk di SMP tersebut, karena terkendala sistim zonasi yang beda kelurahan.

“Warga kami 1 meter yang jarak rumahnya dari smp negeri 17 anaknya tidak bisa mendaftar karena seakan-akan berada di kelurahan kadia, padahal ada di punggolaka,” cetusnya.

RDP pejabat pemerintahan kecamatan dan kelurahan bersama Komisi I dan III DPRD Kendari menyepakati adanya kunjungan lapangan anggota dewan untuk melegitimasi batas wilayah sesuai peta yang ada di Kota Kendari.

“Kita ingin RDP selanjutnya, lebih dulu tinjauan lapangan seperti apa kondisi wilayahnya,” tukas Ketua Komisi III DPRD Kendari, Rajab Jinik pada RDP Senin (29/3).

Reporter: Sesra
Editor: Via

The post Polemik Tapal Batas Punggolaka-Kadia, Arnaldo: Dari Peta SMPN 17 Masuk Wilayah Kita! first appeared on DetikSultra.com.

Wakil Ketua DPRD Bombana, Iskandar mengatakan, pemerintah daerah dan pihak PT JBM telah diundang untuk mendengar keterangan dengan banyaknya riak problem yang dialami masyarakat atas aktifitas perusahaan tebu itu.

Dalam rapat ini, hanya dihadiri oleh pihak Perusahaan dan pihak pemkab tak satupun utusan instansi yang hadir.

“Perwakilan dari instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, PTSP tak satupun terlihat hingga sidang ditutup,” ucap Iskandar.

“Kami tidak ada kepentingan khusus terhadap Jhonlin dan investasi lainnya. Hanya saja Bupati Bombana harus menghargai DPRD sebagai Lembaga Negara dan yang akan dibahas juga adalah keluhan masyarakat akibat aktifitas PT Jhonlin,” sambungnya.

Bupati Bombana Tafdil, diminta untuk menghargai Lembaga DPRD sebagai lembaga negara meski tidak memiliki kepentingan secara kelembagaan dengan banyaknya investasi yang telah dibuka lebar.

Mangkirnya Pemkab dalam rapat tersebut, membuat kecewa Anggota DPRD dari Fraksi Partai PDIP, Yuslia. Ia bahkan geram terhadap sikap Pemkab yang seolah menyepelekan legislatif.

BACA JUGA:

• Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla12 November 2026
• Dua Perusahaan Nikel yang Terafiliasi Arif Kurniawan Pernah Dinakhodai Bupati Mubar dari 2019 hingga 202311 November 2026
• Cegah Stunting dari Hulu, Antam dan Puskesmas Molawe Mulai Perkuat Edukasi Kesehatan Remaja11 November 2026

“Kami Kecewa karena banyaknya keluhan masyarakat yang sampai ditelinga kami, tapi ketika diundang tidak pernah hadir, kalau bicara di media cepat,” singkatnya.

RDP yang ditunda tersebut, akan dijadwalkan ulang dalam waktu dekat dengan harapan Bupati Bombana sendiri yang hadir untuk menjawab keluhan masyarakat terkait polemik tersebut.

Ditemui terpisah, melalui Humas PT. JBM, Sahral mengatakan, pihaknya telah menghadiri undangan dan telah memenuhi undangan tersebut.

“Kalau sudah ada undangan, kami hadiri karena ini sifatnya rapat dengar pendapat antara perusahaan dan pemerintah,” tukasnya.

Reporter: Arif
Editor: Via

The post RDP Polemik PT. JBM: Pemkab Mangkir, Dewan Geram first appeared on DetikSultra.com.

Melihat kondisi ini, mantan Gubernur Sultra dua periode, H. Nur Alam, SE, menuliskan pernyataan sikapnya dalam surat terbuka yang diterima oleh Detiksultra.com, Minggu (21/6/2020).

Dalam surat terbuka itu, Nur Alam menulis bahwa telah mencermati perkembangan di berbagai media sosial (Medsos), media online, cetak, dan TV selama kurun waktu empat bulan terakhir tentang respon masyarakat dan sikap unsur pemerintahan daerah (Pemda) di Sultra terhadap kehadiran TKA ditengah pandemi Covid-19.

Nur Alam dalam beberapa poin mengimbau kepada unsur pemerintahan di daerah bahwa sebelum mengambil sikap, baik berupa aksi maupun reaksi, maka lebih dahulu memperhatikan kedudukan pimpinan pemerintah daerah dan segala unsurnya terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam tugas dan kewenangan pemerintah daerah, agar tidak bertentangan dengan tupoksi dan kewengannya, dan tetap cermat dalam merespons situasi dan lingkungan strategis.

BACA JUGA:

• Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla
• Dua Perusahaan Nikel yang Terafiliasi Arif Kurniawan Pernah Dinakhodai Bupati Mubar dari 2019 hingga 2023
• Cegah Stunting dari Hulu, Antam dan Puskesmas Molawe Mulai Perkuat Edukasi Kesehatan Remaja
• Jaga Arus Penyaluran, Pertamina Pastikan Kelancaran Suplai Minyak Tanah di Muna Barat
• Kejagung Geledah Kantor PT AMID dan PT AMI di Buton Tengah

“Untuk masuknya warga negara asing keseluruh wilayah indonesia dalam kepentingan apapun, itu adalah menjadi otoritas dan domain tugas dan tanggung jawab institusi pemerintah pusat, melalui Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) yang telah memberi visa, Kemenkumham Dirjen Imigrasi telah memberi lolos paspor, Kementrian Keuangan (Kemenku) Dirjen Bea Cukai dan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) melalui bandara atau pelabuhan laut dan fery,” tulis Nur Alam .

Lanjutnya, Pemda hanyalah penerima kebijakan yang sudah di putuskan dan dilaksanakan oleh pemerinta pusat, sehingga tidak ada alasan untuk bertentangan dengan kebijakan pusat tersebut, meskipun ada pihak yang bertentangan atau tidak puas.

Berikutnya, upaya Pemda nampak mencla-mencle karena posisi yang dilematis, maka seyogianya lebih mampu menyesuaikan irama dan kebijakan pemerintah pusat dengan tetap menjaga kepentingan daerah dan masyarakat serta diatas segalanya adalah kenjaga keutuhan NKRI, dan tercapainya kesejahtraan rakyat Sultra.

Reporter: Sunarto
Editor: Via

The post Surat Terbuka Nur Alam, Soal Polemik Kedatangan 500 TKA di Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Hal tersebut, menuai tanggapan dari politisi Partai Perindo Sultra, Jaffray Bittikaka. Menurutnya, ia siap memediasi jika kedua tokoh politik Sultra ini membuka ruang mediasi untuk mendapat kesepakatan.

“Membaca berita berapa hari ini tentang Pak Toni dan Pak Ishak, kalau dibuka ruang mediasi, saya siap memediasi sebagai bentuk moral bersama membangun daerah karena keduanya merupakan tokoh daerah,” ucapnya Rabu (26/9/2018).

BACA JUGA: Soal Mahar Politik, Ishak Ismail: Tony Herbiansyah Jangan Bersembunyi di Balik Jidad Hitamnya

Ketua DPW Perindo Sultra ini juga mengungkapkan, jika kedua tokoh itu mau membuka ruang mediasi untuk menyelesaikan permasalahan internal di antara keduanya, mereka harus melepas atribut partai masing-masing, sehingga tidak menimbulkan persepsi lain.

“Jika ada mediasi, upayakan lepas atribut partai masing-masing. Mereka ini tokoh dan panutan. Saya sebagai junior banyak belajar dari mereka. Mereka politisi, amanah dan paham profesional kerja,” tukasnya.

Perlu diketahui, polemik yang melibatkan dua tokoh politik Sultra ini, disebabkan tuduhan mahar politik yang dialamatkan oleh Ishak Ismail kepada Ketua DPW Nasdem Sultra, saat Pilwali 2017 lalu.

Reporter: Sunarto
Editor: Rani

The post Polemik Ishak Ismail dan Tony Herbiansyah, JB Siap Mediasi first appeared on DetikSultra.com.

The post Polemik #2019gantipresiden, Parpol Diharapkan Mampu Edukasi Pengurusnya first appeared on DetikSultra.com.