Alat Perekam Pajak Bekerja, PAD Kota Kendari Meroket

Redaksi — Thu, 12 Dec 2019 12:12:58 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Realisasi alat perekam pajak ditempat wajib pungut pajak kurun waktu dua bulan terakhir berdampak real terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari hingga lebih 100 persen.

Wali Kota Kendari H Sulkarnain K, merincikan pendapatan pajak daerah dalam kurun waktu dua bulan terakhir Oktober s.d November 2019 rata-rata 117 persen, dengan rincian Pajak Hiburan meningkat 195 persen, Pajak Hotel meningkat 150 persen, Pajak Restauran meningkat 118 persen dan Pajak Parkir meningkat 72 persen.

Berdasarkan data, perbandingan pemasukan pajak daerah tahun 2018 dan 2019 meningkat signifikan. Tahun 2018 Pajak Hotel Rp8.766.048.368 perbandingan s.d November 2019 Pajak Hotel mencapai Rp10.830.484.904, Pajak Restauran 2018 diangka Rp11.220.062.819, sedangkan s.d November 2019 mencapai Rp13.705 985.511.

Sementara pajak hiburan Rp7.223.069.710 perbandingan s.d November 2019 mencapai Rp7.350.910.091 dan Pajak Parkir Rp1.819.322.288. perbandingan s.d November 2019 mencapai Rp1.645.689.896.

Ke Luar Negeri saat Penggusuran Pasar, Plt Wali Kota Bakal Diperiksa Ombudsman

Redaksi — Sat, 21 Jul 2018 13:19:47 +0000

KENDARI, DETIKSULTRA.COM – Saat penggusuran paksa lods eks pasar panjang Rabu (18/7/2018) lalu, Plt Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir tak berada di tempat. Ia justru sedang ke luar negeri.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Mastri Susilo, sangat menyayangkan tindakan yang dinilai tidak patut dari politisi PKS tersebut. Dirinya berencana bakal memeriksa Plt Wali Kota Kendari dalam waktu dekat.
“Plt Wali Kota saya akan tanya, apakah pergi ke luar negeri mendapat izin dari Mendagri atau presiden atau tidak. Karena posisi dia sebagai Plt meninggalkan wilayah, harus dengan izin presiden,” cetus Mastri Susilo.
Ia menegaskan, akan meminta klarifikasi dari Sulkarnain, karena kata Mastri, pengganti sementara Wali Kota Kendari itu, meninggalkan wilayah tugasnya saat terjadi kejadian luar biasa di wilayahnya yakni pembongkaran pasar panjang.
“Anda ingat kasus yang terjadi di Sulawesi Utara, ada yang diberikan sanksi karena meninggalkan tempat dan selfie-selfie di luar negeri. Saya akan gunakan kewenangan yang diberikan Ombudsman kepada saya untuk mendalami ini,” tegasnya.
Ombudsman juga mempertanyakan kebijakan dari Plt Wali Kota Kendari, terkait pembongkaran pasar panjang tanpa adanya mediasi dan sosialisasi kepada para pedagang. Karena pemberitahuan lewat surat kepada pemilik lods dilakukan setelah waktunya mendesak.
“Karena pemberitahuan surat itu harus ada pendekatan. Tidak boleh hanya dengan surat, lalu tiba-tiba kita memberangus ekonomi rakyat begitu saja. Menurut saya itu hal yang tidak patut dilakukan,” pungkas Mastri Susilo.
Reporter: Fadli Aksar
Editor: Rani

The post Ke Luar Negeri saat Penggusuran Pasar, Plt Wali Kota Bakal Diperiksa Ombudsman first appeared on DetikSultra.com.

Berita Plt. Walikkota Kendari. Sulkarnain Terbaru Hari Ini

Alat Perekam Pajak Bekerja, PAD Kota Kendari Meroket

Ke Luar Negeri saat Penggusuran Pasar, Plt Wali Kota Bakal Diperiksa Ombudsman