Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, mengungkapkan perubahan anggaran tahun 2023 yang bersifat non fisik difokuskan pada beberapa poin penting. Pertama, terkait kajian dan tambahan insentif bagi tenaga kesehatan, serta tenaga pengajar dan pendidik yang berstatus non-PNS dan kontrak.

“Mereka merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat Sulawesi Tenggara, utamanya yang berada di lingkup Pemprov Sultra,” ungkapnya di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra, Senin (26/9/2023).

Selain itu, fokus anggaran lainnya yakni melakukan kajian atas kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan, terutama untuk penerima JKN dengan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) berdasarkan data dari kabupaten/kota.

Karenanya dilakukan kegiatan koordinasi bersama Dinas Kesehatan dari seluruh kabupaten/kota dan dengan BPJS kesehatan Provinsi Sultra serta BPJS kabupaten kota.

Fokus anggaran lainnya adalah memberikan bantuan pembiayaan bagi pelaku UMKM untuk pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

Peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengoptimalkan peran Badan Riset Daerah yang bersinergi dengan civitas akademika.

“Kerjasama itu diantaranya melanjutkan program data desa presisi yang telah dimulai di kabupaten Kolaka Utara, serta kajian atas arsip dan manuskrip kuno di Sultra,” terangnya.

“Perlu juga penyusunan rancangan peraturan daerah tentang sistem pemerintahan berbasis data presisi, akan diupayakan mendapatkan bantuan pembiayaan dari Kementerian Hukum dan HAM,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

The post Pemprov Sultra bakal Kaji Tambahan Insentif Guru dan Tenaga Kesehatan first appeared on DetikSultra.com.

Menurutnya, anggaran rumah dinas tersebut seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat khususnya dalam menghadirkan rumah layak huni di wilayah Sultra. Anggaran yang bersifat fisik tersebut harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sultra. Salah satunya pembiayaan rumah layak bagi masyarakat.

“Akan kita upayakan pula untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari Kementerian Sosial serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” katanya.

Selain itu, anggaran terkait bidang kesehatan Pemprov Sultra akan memfokuskan pada peningkatan infrastruktur fasilitas dan alat kesehatan sehingga bisa mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan.

Di bidang lainnya yakni pendidikan, akan difokuskan pada perbaikan dan peningkatan infrastruktur pendidikan yang berada di lingkup Pemprov Sultra baik bangunan sekolah, infrastruktur penunjang seperti laboratorium dan perpustakaan.

“Kita upayakan pula untuk mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Perpustakaan Nasional dalam menunjang dunia pendidikan di Sultra,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

The post Andap Budhi Revianto akan Alihkan Anggaran Rujab Gubernur ke Rumah Layak Huni first appeared on DetikSultra.com.

Pelantikan ini sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pada 22 September 2023.

Kepmen Nomor 100.2.1.3-3951 tahun 2023 tentang penetapan Pj Wali Kota Baubau, sedangkan Kepmen Nomor 100.2.1.3-3952 tahun 2023 tentang penetapan Pj Bupati Konawe.

Untuk diketahui Rasman Manafi saat ini menjabat Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Ia menggantikan La Ode Ahmad Monianse sebagai Wali Kota Baubau.

Sementara Harmin Ramba saat ini sebagai Kepala Badan Kesbangpol Sultra menggantikan Kery Saiful Konggoasa sebagai Bupati Konawe periode 2018-2023.

Kedua kepala daerah tersebut ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan di daerah masing-masing hingga ada kepala daerah definitif hasil Pemilu 2024.

Dalam pelantikan tersebut, Andap meminta kepada Pj Bupati Konawe dan Pj Wali Kota Baubau agar segera mengecek kondisi masing-masing daerah yang dipimpinnya.

“Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi daerah, utamanya dalam mengatasi isu nasional sebagaimana arahan Presiden RI,” terangnya.

Ia juga mengingatkan kepada kepala daerah yang baru dilantik agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik mungkin.

Ada beberapa atensi yang perlu menjadi perhatikan kepala daerah yakni penangan laju inflasi, percepatan penurunan stunting, kemiskinan ekstrem hingga dampak negatif dari El Nino

Selain itu juga Andap meminta para Pj yang dilantik untuk meminta masukan kepada para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh lainnya terkait dengan kebijakan ataupun langkah yang harus dilakukan.

“Terakhir laksanakan tugas yang diberikan karena amanah dan kepercayaan tentu harus dibayar dengan pelaksanaan tugas dengan baik dilandasi dengan rasa tanggung jawab,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post Pj Gubernur Sultra Resmi Lantik Penjabat Wali Kota Baubau dan Bupati Konawe first appeared on DetikSultra.com.

Hal ini disampaikan Andap dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra dengan agenda Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023.

Kata Andap sesuai arahan Mendagri, perubahan KUA-PPAS APBD Sultra tahun 2023 mengalokasikan anggaran untuk dua hal yakni penguatan sistem informasi desa/kelurahan di kabupaten/kota di Sultra.

“Alokasi berikutnya yakni perubahan dan pembahasan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) 2023 terkait rancangan peraturan daerah tentang sistem penyelenggaraan pemerintah provinsi Sultra berbasis data akurat,” ungkapnya, Senin (25/9/2023).

Selain itu berdasarkan hasil kajian yang dilakukan
oleh TAPD Pemprov Sultra, Andap menyampaikan gambaran umum atau pokok rancangan perubahan APBD Provinsi Sultra tahun 2023 meliputi pendapatan, perubahan belanja dan perubahan pembiayaan.

Untuk komponen pendapatan daerah tahun 2023 semula sebesar Rp4,55 triliun menjadi 4,65 triliun, PAD semula Rp1,62 triliun menjadi Rp1,72 triliun.

Komponen pajak daerah mengalami kenaikan target dari semula Rp1,3 triliun menjadi Rp1,41 triliun, bertambah Rp76 miliar atau naik 5,73 persen.

“Kenaikan pajak daerah tersebut bersumber dari bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, dan retribusi,” ungkapnya.

Dari sisi komponen belanja daerah secara keseluruhan mengalami perubahan semula Rp4,9 triliun menjadi Rp5,3 triliun. Belanja operasi dari Rp2,8 triliun menjadi Rp3,3 triliun.

Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja bunga.

“Sedangkan untuk belanja hibah naik sebesar 120,12 persen antara lain digunakan untuk belanja hibah uang Bawaslu, hibah uang KPU, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer,” terangnya.

Sementara itu untuk komponen pembiayaan daerah secara keseluruhan mengalami kenaikan semula Rp630 miliar menjadi Rp976 miliar, bertambah Rp346 miliar atau naik 54 persen. Kenaikan ini bersumber dari sisa perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan semula Rp275 miliar menjadi Rp315 miliar, ini dipergunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada PT Sarana Multi Infrastruktur. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post Pj Gubernur Sultra Paparkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2023 first appeared on DetikSultra.com.

Pasalnya, banyak fenomena penolakan dan konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan tambang.

Ia juga mengingatkan agar pengusaha tambang yang ada di wilayah Sultra lebih peka dan akomodatif terhadap tuntutan masyarakat.

“Saya minta para pengusaha tambang belajar dari persoalan yang banyak terjadi sebelumnya. Agar lebih akomodatif dan memperhatikan lingkungan, ekonomi, sosial budaya maupun peraturan perundangan-undangan yang ada,” ujar Andap melalui keterangannya, Jumat (22/9/2023).

Tetapi jika tidak diimbangi dengan keadilan, kesejahteraan, penghormatan terhadap budaya atau adat istiadat sekitar maka akan mengakibatkan konflik destruktif.

Berbagai penolakan terhadap perusahaan tambang, tidak akan berubah menjadi kerusuhan apabila seluruh stakeholder yang terlibat, khususnya katanya pada perusahaan dan pemerintah daerah yang memiliki keberpihakan terhadap masyarakat dan mampu antisipatif.

“Para pengusaha tambang di Sultra ini harus bersikap peka terhadap tuntutan masyarakat,” terangnya.

Sedangkan untuk aparat di Pemprov Sultra, Andap minta agar mereka menerima aspirasi masyarakat yang terkait isu pertambangan, sehingga utamakan dialog.

Andap mengakui perusahaan tambang tersebut memiliki peranan tinggi dalam perekonomian masyarakat, bahkan berdampak signifikan bagi pembangunan nasional.

Namun demikian sebagai perusahaan yang bersifat ekstraktif, ia mengingatkan sektor pertambangan memiliki resiko besar terhadap persoalan lingkungan, sosial dan budaya.

“Konflik biasanya berkisar pada persoalan konflik atau ganti rugi lahan, upaya pelestarian atau perbaikan lingkungan serta dampak sosial budaya seperti tanah adat atau lainnya,” katanya.

Olehnya itu untuk meminimalisir resiko persoalan di sektor tambang maka Andap meminta seluruh perusahaan tambang patuh pada semua peraturan yang ada.

Selain itu untuk memastikan semua perusahaan tambang patuh terhadap aturan maka Andap akan menggandeng Forkopimda serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal pengawasan. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post Pj Gubernur Sultra Ingatkan Perusahaan Tambang Harus Taat Aturan first appeared on DetikSultra.com.

Untuk diketahui, Kodam Hasanuddin merupakan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi, diantaranya, Sulawesi Tenggara.

Dalam kunjungan silaturahim itu, Andap didampingi unsur Forkopimda Sultra seperti Danrem 143/HO, Brigjen TNI Ayub Akbar, Kajati Patris Yusrian Jaya, Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh, serta Ketua KPU dan Bawaslu Provinsi Sultra.

Selain itu hadir juga para rektor, tokoh masyarakat, pimpinan BUMN, serta media se-Sulseltrabar.

Andap berharap Pemilu dan Pilkada 2024 nanti benar-benar sebagai pesta demokrasi yang memberikan kegembiraan bagi rakyat. Bukan sebaliknya, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

“Jangan sampai pesta demokrasi nanti malah menjadi arena pertempuran politik yang dapat membahayakan keutuhan bangsa,” tegas Andap melalui keterangan resminya.

Andap juga menegaskan pentingnya akan nilai-nilai toleransi. Menurutnya, tanpa toleransi, pesta demokrasi hanya akan menjadi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa. Ia mengatakan, jangan sampai pesta demokrasi memusnahkan semangat toleransi, karena tanpa toleransi demokrasi akan karam.

“Kekuatan bangsa akan musnah, yang tertinggal hanya kebencian dan konflik sosial yang dapat mengarah runtuhnya persatuan dan kesatuan diantara kita, naudzubillah mindzalik,” terangnya.

Lebih lanjut Andap menyatakan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 jelas bukan pekerjaan yang mudah. Namun, semua harus yakin bahwa tugas nasional tersebut dapat dituntaskan dengan baik.

“Semoga kita semua masih diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengawal pesta demokrasi agar dapat berjalan secara aman, damai, dan kondusif,” harap Andap.

Menurutnya hal ini adalah tugas bersama untuk mendukung penuh kinerja Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.

Sehingga benar-benar mampu menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi yang tertuang dalam amanah pembukaan konstitusi.

Di akhir pertemuan, Andap beserta Forkopimda Sultra kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang aman, damai dan lancar.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Forkopimda, DPRD, TNI-Polri, Penyelenggara, Pengawas dan Pengamanan Pemilu, serta segenap komponen masyarakat, dan seluruh masyarakat Sultra berkomitmen mewujudkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang aman, damai dan lancar sehingga dapat berkontribusi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional di Sulawesi Tenggara,” tandas Andap. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

The post Pj Gubernur Sultra Ajak Semua Kalangan Wujudkan Pemilu dan Pilkada Aman dan Damai first appeared on DetikSultra.com.

Pasalnya politik uang ini menjadi salah satu potensi kerawanan pada proses tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pilkada Serentak 2024 mendatang.

Andap mengatakan tugas semua pihak serta semua lapisan masyarakat untuk mendukung penuh kinerja penyelenggara,
pengawas, serta pengaman pemilu.

“Hal ini agar pesta demokrasi tahun 2024 benar-benar mampu menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang juga tertuang dalam pembukaan konstitusi,” katanya dalam Deklarasi Damai Pemilu 2024 di salah satu hotel di Kendari, Rabu (13/9/2023).

Menurutnya perlu ada tindak lanjut nyata di lapangan antara Pemprov Sultra, TNI/Polri, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu serta seluruh komponen masyarakat.

Dengan adanya sinergi nyata tersebut diharapkan ke depan mampu mengeliminir berbagai potensi kerawanan pada proses tahapan Pemilu 2024.

Katanya ada beberapa potensi kerawanan pemilu, yakni politik uang, potensi isu SARA yang ditunggangi kelompok kepentingan tertentu yang dapat memicu konflik sosial dan netralitas ASN.

“Utamanya kita tekankan terkait dengan netralitas ASN, politik uang serta beberapa potensi kerawanan lainnya,” pungkasnya.

Selain itu juga Andap berharap ke depan semua pihak mampu mengeliminir berbagai Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) yang terdapat seluruh wilayah Sultra.

“Untuk itu mari kita tunjukkan kepada Indonesia
bahwa Provinsi Sultra aman, damai, dan kondusif,” pungkasnya.

Sebagai informasi, aturan soal politik uang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang terbagi ke dalam sejumlah pasal yakni Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523.

Dalam pasal-pasal tersebut, larangan politik uang dilakukan tim kampanye, peserta pemilu serta penyelenggara selama masa kampanye.

Beleid yang sama juga mengatur larangan semua orang melakukan politik uang di masa tenang dan pemungutan suara.

Sanksi bagi pelanggar bervariasi, hukuman mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp36-48 juta. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post Pj Gubernur Sultra Imbau Semua Pihak Hindari Politik Uang first appeared on DetikSultra.com.

Ia mengatakan dalam cara pandang konstitusional, pemilu adalah jalan ke arah penyempurnaan demokrasi.

Olehnya itu, Andap mengingatkan kepada seluruh masyarakat termasuk yang akan menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024, dan juga Pilkada serentak 2024 pentingnya toleransi dalam menghadapi pesta demokrasi.

“Jangan sampai pesta demokrasi nanti menjadi arena pertempuran politik, sehingga membahayakan keutuhan bangsa. Jangan sampai pesta demokrasi memusnahkan semangat toleransi,” katanya, Senin (11/9/2023).

Andap berpandangan tanpa toleransi demokrasi akan karam. Tanpa toleransi, pesta demokrasi hanya akan menjadi ancaman persatuan, kekuatan bangsa akan musnah.

Hanya tertinggal kebencian dan konflik sosial yang dapat mengarah pada perang saudara.

Untuk itu dibutuhkan kesadaran bersama mengawal pesta demokrasi agar dapat berjalan secara aman, damai,
dan kondusif.

“Demokrasi sesungguhnya hanya alat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, dan Pemilu adalah alat untuk menyempurnakan demokrasi itu sendiri,” terangnya.

Katanya tugas semua pihak, khususnya seluruh jajaran Pemprov Sultra untuk mendukung penuh kinerja penyelenggara pemilu.

“Sehingga Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Sultra benar-benar mampu menjadi alat untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang tertuang dalam amanah pembukaan konstitusi, UUD NKRI tahun 1945,” tutupnya. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post Jelang Pemilu 2024, Pj Gubernur Sultra Ingatkan Masyarakat Jaga Toleransi first appeared on DetikSultra.com.

Hal tersebut dirasa perlu dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan demi terwujudnya pembangunan daerah.

Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto mengatakan, untuk terwujudnya hal tersebut pentingnya prioritas penilaian seluruh jajaran Pemprov Sultra yang berbasis kinerja dan pencapaian.

Menurutnya ilmu pengetahuan dan teknologi bukan untuk sekadar memenuhi tuntutan era digital yang terus mengalami perkembangan.

“Ilmu pengetahuan dan teknologi ini membantu birokrasi untuk mendisiplinkan diri, membantu peningkatan kualitas kinerja kita semua menjadi terukur, terencana, akuntabel dan transparan,” katanya di kantor Gubernur Sultra, Senin (11/9/2023).

Lanjutnya, melalui monitoring dan evaluasi kinerja berbasis digital akan mempermudah birokrasi untuk mempercepat ketertinggalan dan menuntaskan kerja pelayanan publik.

Reformasi birokrasi ini merupakan satu kesatuan utuh dengan berjalannya kebijakan pembangunan di segala bidang kehidupan di Sultra.

Kinerja birokrasi ini bukan hanya formalitas pemenuhan standar administrasi. Administrasi birokrasi sesungguhnya merupakan instrumen agar pelayanan publik mengarah pada kesejahteraan masyarakat.

“Pertanggungjawaban ASN bukan hanya terisinya lembar-lembar formil administrasi, basis
utama ASN adalah moral kinerja yang merupakan alat untuk mencapai cita-cita konstitusi,” pungkasnya.
(bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post Tingkatkan Kualitas Kerja, Pj Gubernur Sultra Tekankan Reformasi Birokrasi Berbasis Digitalisasi first appeared on DetikSultra.com.

Andap menjelaskan isu pertama yakni tidak stabilnya harga dan ketersediaan komoditas pangan, tingkat kemiskinan dan stunting yang cukup tinggi hal ini perlu diurai permasalahannya serta bagaimana cara mengatasinya. Kemudian belum optimalnya potensi pariwisata berkelanjutan (sustanaible tourism) yang dirasa perlu dikembangkan lagi secara maksimal.

“Bagaimana caranya potensi pariwisata di Sultra ini bisa sama dengan Bali, sehingga wisatawan bisa senang datang ke Sultra dan ada kesan saat mereka pulang kembali,” katanya, Jumat (8/9/2023).

Isu lainnya yakni tidak meratanya akses pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Percepatan penyelesaian proyek strategis nasional di Sultra.

Selanjutnya, belum meratanya hilirisasi nikel dan aspal yang ramah lingkungan serta ekspor usaha pertanian dan industri pengolahan yang masih minim. Belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi, digitalisasi layanan dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Isu terakhir yakni terkait pelaksanaan Pemilu 2024 yang belum optimal.

“Olehnya, kedepan kita terus bersinergi agar di awal tahun 2024 kita bisa implementasi untuk mengatasi permasalahan tersebut, jadi jangan lama-lama,” katanya. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

The post Pj Gubernur Andap Budhi Paparkan Delapan Isu Strategis Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk diterapkan dalam lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra. Ia memaparkan dalam reformasi birokrasi, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan penentu utama dalam keberhasilan suatu organisasi.

“Sebagus apapun sistem dibangun, tetapi apabila SDM tidak memiliki kompeten maka sistem tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik,” terangnya.

Katanya, dalam implementasi reformasi birokrasi ini semua OPD perlu memahami delapan komponen dalam meningkatkan kualitas SDM di Sultra.

Kedelapan komponen tersebut SDM, pengelolaan organiasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, akuntabilitas kinerja, sistem dan manajemen organisasi, pengawasan, dan terakhir manajemen perubahan. Selain itu ia juga meminta agar pelaksanaan roda pemerintahan semuanya harus bersinergi guna melanjutkan program sebelumnya.

“Seluruh komponen harus bersinergi baik dari pemerintah daerah, TNI/Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan seluruh segenap lapisan masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pembaharuan ini terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

The post Perdana Berkantor, Pj Gubernur Andap Beri Arahan Reformasi Birokrasi ke OPD first appeared on DetikSultra.com.

Kejadian itu bermula ketika Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto melakukan sesi wawancara dengan sejumlah wartawan setelah agenda serah terima jabatan (Sertijab) di kantor Gubernur Sultra usai dilaksanakan, Jumat (8/9/2023).

Saat Andap Budhi Revianto menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan para wartawan, tiba-tiba Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah membisikkan sesuatu kepada Pj Gubernur Sultra itu.

Sontak, karena dianggap memotong pembicaraannya, Andap Budhi Revianto menegur Ridwan Badallah untuk jangan memotong pembicaraannya.

“Sebentar ya, jangan dipotong ya,” ucap Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto kepada Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah.

Usai menegur Kadis Kominfo Sultra, Andap Budhi Revianto kembali melanjutkan sesi wawancara bersama wartawan.

Sebagai informasi, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto dilantik Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pada 5 September 2023 lalu.

Pelantikan ini, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan gubernur usai masa jabatan Gubernur Sultra, Ali Mazi dan Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas periode 2018-2023 berakhir. (bds)

Cek Video Lengkapnya : Kadis Kominfo Sultra Kena Tegur Usai Potong Pembicaraan Pj Gubernur 

Reporter: Sunarto
Editor: Biyan

The post Kadis Kominfo Sultra Kena Tegur Usai Potong Pembicaraan Pj Gubernur first appeared on DetikSultra.com.

Setibanya di Bandara Halu Oleo, Sekjen Kemenkumham ini langsung mengucapkan salam kepada pengunjung maupun Forkopimda yang telah menunggunya.

“Assalamualaikum, mohon doa dan dukungannya,” ucapnya.

Untuk diketahui, Andap Budhi Revianto ditunjuk oleh Presiden RI, Joko Widodo, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur di Sultra, Ali Mazi, yang telah berakhir masa jabatannya pada 5 September lalu.

Sekda Sultra, Asrun Lio mengatakan, usai kedatangan Andap Budhi Revianto, esok pada Jumat (8/09/2023) akan dilakukan serah terima jabatan dan selanjutnya akan melajukan rapat bersama OPD.

Reporter: Wulan

The post Didampingi Sang Ibunda, Pj Gubernur Sultra Tiba di Kendari first appeared on DetikSultra.com.

Andap ditunjuk oleh Presiden RI Joko Widodo sebagai Pj Gubernur Sultra menggantikan Ali Mazi yang masa jabatannya akan berakhir (5/9/2023) besok.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio mengatakan, Pj Gubernur Sultra akan dilantik di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas arahan dari Presiden Jokowi. Hal tersebut sesuai arahan serta perintah Presiden. Karena jika Presiden sendiri yang melantik maka akan dilaksanakan di istana negara.

“Dipastikan setelah pelantikan Pj Gubernur Sultra besok maka Pj ini akan langsung ke Sultra,” katanya di kantor Gubernur Sultra, Senin (4/9/2023).

“Bahkan setelah pelantikan itu Pj Gubernur Sultra langsung berkoordinasi dengan presiden dan menteri terkait tugas dan jabatan seorang Pj,” tambah Asrun.

Ia pun memastikan roda pemerintahan di Sultra akan tetap berjalan dan tak ada kekosongan jabatan. Karena ketika berakhirnya masa jabatan Ali Mazi-Lukman Abunawas, maka di hari yang sama Pj Gubernur akan dilantik. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

The post Pj Gubernur Andap Bakal Langsung ke Sultra Usai Dilantik Besok first appeared on DetikSultra.com.

Nama Andap mencuat bersama 9 Pj Gubernur daerah lainnya di Indonesia saat rapat Tim Penilaian Akhir (TPA) yang dipimpin oleh Jokowi dan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Sepuluh nama Pj gubernur tersebut yakni Bey T Machmuddin (Jawa Barat), Nana Sudjana (Jawa Tengah), Hassanudin (Sumatera Utara), Sang Made Mahendra Jaya (Bali), Ridwan Rumasukun (Papua), Ayodhia Kalake (Nusa Tenggara Timur).

Selanjutnya Gita Ariadi (Nusa Tenggara Barat), Harrison Azroi (Kalimantan Barat), Andap Budhi Revianto (Sulawesi Tenggara), dan Bachtiar Baharuddin (Sulawesi Selatan).

Untuk diketahui ada 10 Pj gubernur definitif yang masa jabatannya bakal berakhir pada 5 September 2023 dan digantikan dengan Pj gubernur.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Pemerintahan Setda Sultra Muliadi mengatakan belum menerima pemberitahuan dari pemerintah pusat soal pelantikan tersebut.

Katanya, penetapan Pj Gubernur digodok di TPA yang di dalamnya ada KPK, lembaga Kementerian Agama, MenPANRB, KASN hingga BIN. Dari lembaga tersebut memiliki penilaian tersendiri.

“Misalnya saja BIN, mereka akan melihat calon Pj gubernur ini apakah terafiliasi dengan organisasi terlarang, jika iya maka ini menjadi catatan hitam,” katanya, Sabtu (2/9/2023).

Lanjutnya, kemudian dari KASN akan melihat karena calon kandidat ini adalah ASN maka akan dilihat apakah ada pelanggaran sistem marit, jika ada maka menjadi catatan rentan.

“Dan masih banyak kriteria penilaian lainnya lagi. Jadi semua dosa kita (calon Pj gubernur) selama menjadi ASN akan dibuka di TPA, kalau bersih maka dia yang akan jadi,” terangnya.

Pihaknya akan menerima salinan tembusan SK pelantikan Pj Gubernur Sultra jika proses pelantikan telah berlangsung. Karena Presiden Jokowi yang melantik secara langsung.

Sebagai informasi, berdasarkan rencana 10 penjabat gubernur tersebut akan dilantik Presiden Joko Widodo di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Posisi gubernur akan diisi oleh penjabat hingga ada gubernur definitif dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post Ini Tanggapan Pemprov Sultra soal Andap Ditunjuk Jadi Pj Gubernur first appeared on DetikSultra.com.

Ketiga Pj bupati yang akan dilantik oleh Gubernur Sultra Ali Mazi yakni Pj Bupati Buton, Pj Bupati Kolaka Utara (Kolut), dan Pj Bupati Bombana.

Surat keputusan (SK) untuk tiga Pj bupati tersebut telah terbit, namun jadwalnya hingga sampai saat ini terus diundur.

“Untuk SK-nya sudah ada sisa menunggu pelantikan saja, seandainya bisa diserahkan ke sekda maka sekda yang akan melantik,” katanya, di Kendari, Jumat (1/8/2023).

Di tempat yang sama, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Sultra Muliadi mengatakan, jadwal pelantikan pastinya tentu harus mengacu pada undangan.

Apabila katanya sudah ada undangan yang tersebar terkait dengan pelantikan tiga Pj bupati tersebut maka jadwalnya sudah pasti.

“Sekarang ada tidak undangan yang beredar, kalau tidak ada berarti belum ada pelantikan. Karena kan resminya itu kalau sudah ada undangan pelantikan,” ujarnya.

Muliadi menambahkan, pelantikan yang menentukan langsung Gubernur Sultra Ali Mazi, karena ia hanya menunggu arahan serta petunjuk jadwal pelaksanaannya.

Ia juga tidak bisa memastikan apakah pelantikan tersebut akan dilaksanakan sebelum masa akhir jabatan AMAN atau tidak karena semua kembali ke pimpinan.

“Ini kan acara resmi jadi kalau ada undangan beredar pasti terlaksana, harinya, jamnya, tempatnya di mana, yang mengundang siapa. Tetapi belum ada sampai sekarang,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Biyan

The post Pelantikan Tiga Pj Bupati di Sultra Menunggu Jadwal Gubernur first appeared on DetikSultra.com.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Sultra, Muliadi mengatakan, belum dapat membenarkan kabar yang beredar tersebut.

“Kami juga belum menerima SK dari pemerintah pusat terkait penunjukan tersebut. Karena semua itu merupakan kewenangan pusat,” katanya melalui sambungan telepon, Kamis (24/8/2023).

Muliadi mengaku merasa kaget dengan informasi yang beredar. Padahal belum ada SK yang sampai di Pemprov Sultra.

Padahal penetapan Pj Gubernur Sultra seharusnya disahkan langsung oleh Presiden RI. Olehnya itu harus sesuai dengan SK.

“Tetapi tentunya, jika kami telah menerima surat keputusan itu maka pemerintah provinsi akan menyampaikan ke publik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto merupakan mantan Kapolda Sultra tahun 2016- 2018, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Nama perwira tinggi Polri tersebut diusulkan oleh DPRD Sultra bersama dua nama lainnya yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio dan Rektor Universitas Halu Oleo Kendari, Prof. Dr. Muhammad Zamrun Firihu. (bds)

Reporter: Muh Ridwan Kadir
Editor: Wulan

The post Ini Tanggapan Pemprov Soal Mantan Kapolda Andap Budhi sebagai Pj Gubernur Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Menanggapi pengusulan dirinya yang masuk bursa calon Pj Gubernur Sultra, Prof. Zamrun Firihu mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi partai politik (Parpol) di DPRD Sultra, yang sudah memilihnya.

“Pada intinya, saya mengucapkan terima kasih sudah diusulkan menjadi salah satu calon Pj Gubernur Sultra. Secara pribadi ini kehormatan bagi saya,” ujarnya saat ditemui di Rektorat UHO Kendari, Rabu (2/8/2023).

Menurutnya tiga nama yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) termasuk dirinya, sudah melalui proses berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku.

Baginya, dua calon Pj Gubernur Sultra yang ditetapkan DPRD Sultra memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi kandidat.

“Semua yang dipilih mempunyai kapabiltas dan tentunya memenuhi syarat sesuai regulasi,” terangnya.

Menyoal dirinya masuk bursa calon Pj Gubernur Sultra, awalnya ia mengetahui dari diskusi-diskusi lepas dari teman ke teman, ditambah ada pemberitaan dari media massa.

“Semua berjalan normal, ya saya tahunya dari teman, ya kalau memenuhi syarat kenapa tidak (terima usulan),” jelasnya.

Ditanya jika akhirnya dipilih dan direkomendasikan Kemendagri sebagai Pj Gubernur Sultra, Prof. Zamrun Firihu lebih memilih menyerahkan semua keputusan kepada pihak yang berwenang.

“Kita siap saja menjalankan tugas (Pj Gubernur Sultra) berdasarkan regulasi yang diamanahkan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, unsur pimpinan dan delapan fraksi DPRD Sultra menetapkan usulan tiga nama calon Pj Gubernur Sultra, yakni Rektor UHO Kendari, Prof. Muhammad Zamrun Firihu, Mantan Kapolda Sultra, Andap Budhi dan Sekda Sultra, Asrun Lio.

Tiga nama ini nantinya akan diserahkan ke Kemendagri untuk kemudian dilakukan proses selanjutnya hingga menetapkan Pj Gubernur Sultra. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Diusul jadi Pj Gubernur, Rektor UHO: Satu Kehormatan Bagi Saya first appeared on DetikSultra.com.

Salah satunya Partai Demokrat Sultra, yang mengusulkan tiga nama, yakni Rektor Universitas Halu Oleo (UHO), Prof. Muhammad Zamrun Firihu, dan dua dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni Tomsi Tohir dan Ahmad Pidana Bolombo.

Ketua DPD Partai Demokrat Sultra, Muh. Endang SA berpendapat, ketiga orang  tersebut diyakininya bisa menjalankan tanggung jawab sebagai Pj Gubernur Sultra.

Misal sebut dia, Muhammad Zamrun Firihu dinilai memiliki kapabilitas. Terbukti berkat tangan dinginnya berhasil mengembangkan UHO menjadi universitas terbaik.

“Tomsi Tohir adalah Irjen Depdagri yang berhasil mengubah wajah birokraksi Kemendagri. Ahmad Pidana juga sudah membuktikan dirinya saat menjabat Pj Sekda Sultra,” terangnya kepada awak media ini, Selasa (1/8/2023).

Sementara untuk agenda yang harus dibuat Pj Gubernur Sultra nantinya menurut Endang, adalah memperbaiki penataan birokrasi, rasionalisasi APBD Sultra dengan melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek mercusuar Ali Mazi dan segera menyahuti aspirasi rakyat yang menginginkan perbaikkan infrastruktur jalan dan jembatan.

Caleg DPR RI Dapil Sultra ini juga menambahkan, pengusulan Pj Gubernur oleh Partai Demokrat ini menyesuaikan dengan regulasi yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Wali Kota dan Bupati.

“Inshaallah Partai Demokrat Sultra tidak asal sebut hanya untuk kepentingan suara saja, tapi memang benar-benar memperhatikan regulasi yang ada,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan DPRD Sultra telah mengusulkan empat nama Pj Gubernur Sultra dalam rapat fraksi DPRD Sultra beberapa waktu lalu. Empat nama yang diusulkan, Rektor UHO Kendari, Prof. Muhammad Zamrun Firihu, Mantan Kapolda Sultra, Andap Budhi, Kapolda Bangka Belitung, Yan Sultra dan Sekda Sultra, Asrun Lio.

Nama-nama yang diusulkan fraksi, nantinya akan ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD Sultra dan menghasilkan tiga nama untuk dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Tiga Nama Diusul jadi Pj Gubernur Versi Partai Demokrat Sultra first appeared on DetikSultra.com.

“Hari ini, rapat paripurna penetapan usulan Pj Gubernur Sultra,” ungkap AJP saat dihubungi lewat pesan whatsapp.

Unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sultra bakal hadir guna merembukkan tiga nama yang nantinya diusul ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

AJP mengatakan, sebelumnya delapan fraksi, termasuk Fraksi Partai Golkar telah mengikuti rapat usulan fraksi. Empat nama diusulkan dalam rapat yang digelar beberapa waktu lalu.

Keempat nama tersebut diantaranya Sekertaris Daerah (Sekda) Sultra, Asrun Lio, Rektor Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Prof. Muhamad Zamrun Firihu, Mantan Kapolda Sultra, Andap Budhi dan Kapolda Bangka Belitung yang juga mantan Kapolda Sultra, Yan Sultra.

Mereka yang diusulkan, sifatnya belum final. Masih akan dilakukan musyawarah melalui rapat paripurna. Adapun sistem pemilihannya, AJP mengaku belum mengetahui secara pasti.

“Belum ditahu, yang jelas hari ini akan lahir tiga nama yang akan dibawa ke Kemendagri,” tukasnya. (ads)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Hari Ini, DPRD Sultra Tetapkan Tiga Nama Pj Gubernur untuk Diusul ke Kemendagri first appeared on DetikSultra.com.