Ananda Fitriyani S merupakan perwakilan resmi Kabupaten Muna Barat. Saat ini ia tengah berjuang di tingkat nasional untuk meraih Juara Favorit Duta Pariwisata Indonesia 2026.

Menurut Rhika Purwaningsih Darwin, perjuangan Ananda bukan hanya membawa nama pribadi, tetapi membawa nama baik Kabupaten Muna Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara di kancah nasional.

“Ananda adalah putri terbaik kita dari Muna Barat yang dipercaya mewakili Sultra. Ini adalah kebanggaan untuk kita semua. Mari kita tunjukkan solidaritas kita sebagai warga Sulawesi Tenggara. Satu vote dari kita sangat berarti untuk Ananda,” ujar Rhika Purwaningsih Darwin, Jumat (02/10/2026).

Sosok Ananda dinilai sangat inspiratif dan memiliki potensi besar untuk mempromosikan pariwisata dan wastra Sultra, khususnya tenun khas Muna Barat, di tingkat nasional. Hal ini sejalan dengan visi Muna Barat yang tumbuh, sehat, dan keren.

“Kami dari Dekranasda Muna Barat sangat bangga. Ananda tidak hanya cantik dan cerdas, tapi juga punya kepedulian terhadap budaya dan pariwisata berkelanjutan. Mari kita antarkan dia menjadi Juara Favorit,” tambahnya.

Saat ini, kompetisi memasuki tahap voting yang sangat menentukan. Untuk itu, Dekranasda Muna Barat mengajak masyarakat untuk melakukan vote melalui link resmi https://vote.dutapariwisataindonesia.com/vote/ Setelah melakukan vote, masyarakat diharapkan dapat membantu menyebarluaskan informasi ini ke media sosial, grup whatsapp, dan platform lainnya. (kjs)

Reporter: La Ode Darlan

The post Ketua Dekranasda Muna Barat Ajak Warga Sultra Dukung Ananda Fitriyani S di Ajang Duta Pariwisata Indonesia 2026 first appeared on DetikSultra.com.

ASR mengatakan kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melihat langsung proses pendidikan yang berlangsung di Ummusshabri. Ia mengapresiasi prestasi siswa yang dinilai telah mengharumkan nama Sultra hingga tingkat nasional dan internasional.

“Alhamdulillah, murid-muridnya semuanya senang berada di Ummusshabri. Berdasarkan laporan, mereka mempunyai prestasi di bidang akademik, bukan hanya tingkat daerah, bahkan nasional dan internasional,” ujar ASR.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Ummusshabri yang selama ini berperan dalam mendidik generasi muda Sultra.

“Terima kasih kepada Yayasan Ummusshabri yang telah mendidik anak-anak sehingga nanti menjadi bibit bakal masa depan Sultra,” katanya.

Di sisi lain, ASR menyebut penataan aset pemerintah menjadi bagian yang perlu diselesaikan Pemprov Sultra. Saat ini terdapat sekitar 800 aset yang akan ditertibkan untuk memastikan status, pemanfaatan, dan aspek hukumnya jelas.

ASR menegaskan proses tersebut tidak akan dilakukan secara sepihak. Pemprov Sultra akan meminta pendampingan kejaksaan sebagai pengacara negara agar penyelesaian persoalan aset tetap sesuai ketentuan.

“Karena kita menganggap ini perlu ditertibkan, selanjutnya kita minta pendampingan kepada kejaksaan. Nanti kejaksaan akan memfasilitasi kita untuk duduk bersama,” jelasnya.

Menurut ASR, penataan aset harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan aturan, kepastian status aset, serta dampak ekonomi bagi pihak-pihak yang selama ini memanfaatkannya.

“Kita saling komunikasikan, tidak saling memberatkan, temuan atensi KPK juga tidak disalahkan. Kira-kira seperti itu cara menyelesaikannya,” ujarnya.

Ia berharap pendampingan Kejaksaan dapat membuat persoalan aset memiliki kepastian hukum tanpa mengganggu aktivitas pendidikan Ummusshabri.

“Kita berharap dengan adanya pendampingan dengan jaksa, dampak ekonominya itu akan ada. Sama-sama kita juga tidak disalahkan dengan aturan dan Ummusshabri juga bisa berjalan. Masa depannya, statusnya harus jelas. Begitu sudah jelas, juga aman,” katanya.

ASR kembali menepis anggapan bahwa penataan aset merupakan upaya mengambil alih atau merombak Yayasan Ummusshabri.

“Begitu ada penertiban aset, semua informasi seolah-olah kita mau ambil alih Ummusshabri, menyingkirkan atau merombak. Tidak seperti itu. Nanti kita akan lakukan secara proporsional,” tegasnya.

Ketua Yayasan Ummusshabri Kendari, Dr Supriyanto, menyambut baik kunjungan ASR. Ia mengatakan kehadiran gubernur menjadi kesempatan untuk melihat langsung kondisi layanan pendidikan dan infrastruktur yang digunakan yayasan.

Supriyanto menegaskan kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana baik dan tidak dilatarbelakangi isu penataan aset yang belakangan ramai diperbincangkan.

“Dari awal memang baik, bukan karena ada viral. Ini memang baik karena judulnya penataan aset,” kata Supriyanto.

Ia menegaskan Ummusshabri mendukung kebijakan Pemprov Sultra, termasuk transparansi dan penataan aset.

“Ummusshabri dari awal memang mendukung transparansi pemerintah provinsi ke masyarakat. Intinya, prinsipnya Ummusshabri mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah karena pasti ada regulasi yang menjadi dasar,” ujarnya.

Menurut Supriyanto, penataan aset penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah munculnya persoalan di kemudian hari. Sebab, penggunaan aset pemerintah dalam waktu puluhan tahun berpotensi membuat pihak yang menempatinya merasa memiliki.

“Kalau dimanfaatkan terus sampai berpuluh-puluh tahun, lama-lama bisa merasa itu tanahnya. Misalnya sudah bikin kios, bikin lapak di situ. Kalau selama 20 atau 30 tahun, sudah merasa terlena,” jelasnya.

Supriyanto juga membeberkan kondisi lahan yang berkaitan dengan Ummusshabri. Berdasarkan dokumen penyerahan dari pemerintah provinsi kepada yayasan pada 1993, luas lahan tersebut sekitar 7,21 hektare.

Namun, lahan yang saat ini dimanfaatkan Ummusshabri disebut kurang dari empat hektare. Sementara sekitar tiga hektare lainnya masih tercatat sebagai aset Pemprov Sultra dan belum diketahui secara pasti pihak yang memanfaatkannya.

“Yang dimanfaatkan oleh Ummusshabri sekarang seluas kurang dari empat hektare, yang sekitar tiga hektare, kami tidak tahu karena pasti ada yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Tapi itu masih termasuk aset Pemprov,” katanya.

Supriyanto mengatakan data tersebut mengacu pada dokumen dan sertifikat yang selama ini digunakan yayasan dalam berbagai urusan administrasi.

“Kami hafal betul sertifikatnya, nomor 145. Setiap dokumen proposal, baik ke yayasan, ke pusat dan sebagainya, selalu dilampirkan. Jadi kami hafal betul dokumen itu, termasuk luasannya,” pungkasnya. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post ASR Tegaskan Penataan Aset Bukan untuk Ambil Alih Ummusshabri first appeared on DetikSultra.com.

Pohon tersebut tumbang tepat di depan Brylian Plaza. Tidak ada korban jiwa maupun laporan mengenai warga yang terluka dalam kejadian tersebut.

Pohon diduga tumbang akibat hembusan angin kencang yang terjadi di wilayah Kendari. Selain itu, kondisi pohon yang sudah berusia tua diduga turut menjadi faktor penyebab.

Pantauan di lokasi, pohon yang tumbang masih berada di tempat kejadian dan belum dievakuasi hingga berita ini diturunkan.

Kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas pengguna jalan, terutama apabila batang dan ranting pohon menutup sebagian badan jalan.

Warga maupun pengendara yang melintas di sekitar lokasi diimbau untuk berhati-hati, terutama jika angin kembali bertiup kencang. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Sebuah Pohon Tumbang di Depan Brylian Plaza Kendari first appeared on DetikSultra.com.

Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis di Lapas Kelas IIA Kendari, Senin (17/8/2026). Gubernur Sultra Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka menyerahkan remisi kepada sejumlah perwakilan penerima.

Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sultra, Sulardi mengatakan, remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan serta menunjukkan perilaku baik dan aktif mengikuti program pembinaan.

Dari total penerima sebanyak 1.909 narapidana menerima remisi umum I, sementara 17 narapidana mendapat Remisi Umum II dan langsung bebas.

Selain itu, terdapat 16 anak binaan yang memperoleh pengurangan masa pidana umum I dan satu anak binaan menerima pengurangan masa pidana umum II hingga langsung bebas.

Para penerima remisi tersebar di delapan satuan kerja pemasyarakatan di Sultra. Lapas Kelas IIA Kendari menjadi yang terbanyak dengan 759 penerima, disusul Lapas Kelas IIA Baubau 254 orang, Rutan Kelas IIA Kendari 198 orang, Rutan Kelas IIB Kolaka 198 orang, Rutan Kelas IIB Unaaha 228 orang, Rutan Kelas IIB Raha 154 orang, Lapas Perempuan Kelas III Kendari 100 orang, dan LPKA Kelas II Kendari 52 orang.

Tak hanya remisi umum, sebanyak 21 narapidana juga mendapatkan remisi tambahan. Mereka merupakan narapidana kategori pemuka yang dinilai memenuhi ketentuan, termasuk aktif dalam berbagai kegiatan pembinaan.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka mengatakan, remisi tidak sekadar memangkas masa pidana, tetapi menjadi bentuk penghargaan atas perubahan dan proses pembinaan yang telah dijalani warga binaan.

“Remisi ini merupakan bentuk penghargaan kepada warga binaan yang telah mengikuti proses pembinaan dengan baik,” ujarnya.

Ia berharap warga binaan yang memperoleh remisi menjadikan momentum tersebut sebagai dorongan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan kehidupan setelah kembali ke masyarakat. Khusus bagi warga binaan yang langsung bebas, ia berpesan agar kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk memulai kehidupan baru bersama keluarga.

“Gunakan kebebasan ini sebaik-baiknya. Jangan ulangi kesalahan yang sama,” pesannya.

Sementara itu, Sulardi menegaskan pemberian remisi dilakukan sesuai ketentuan dan tidak dipungut biaya.

“Remisi merupakan hak warga binaan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan. Kami berharap momentum ini menjadi motivasi untuk terus berperilaku baik dan aktif mengikuti pembinaan,” katanya.

Salah seorang warga binaan Lapas Perempuan Kelas III Kendari, Juli, mengaku bersyukur mendapat remisi. Baginya, remisi menjadi penyemangat untuk menjalani pembinaan dan menata kehidupan setelah kembali ke masyarakat.

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena mendapatkan remisi. Ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus mengikuti pembinaan dengan baik dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi,” ungkapnya.

Pemberian remisi HUT ke-81 RI di Sultra diharapkan menjadi momentum bagi warga binaan untuk terus berubah, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan diri kembali menjadi bagian dari masyarakat. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post 1.943 Warga Binaan Sultra Dapat Remisi HUT RI, 18 Langsung Bebas first appeared on DetikSultra.com.

Branch Manager PT Taspen (Persero) KC Kendari, Ilmiah Rezki mengatakan, perlindungan data pribadi peserta menjadi komitmen utama perusahaan di tengah meningkatnya ancaman kejahatan digital.

“Keamanan perlindungan data peserta merupakan komitmen utama Taspen. Beragam teknologi terkini telah diterapkan guna menjamin keamanan informasi pribadi peserta tetap terlindungi dari potensi penyalahgunaan pihak yang tidak berwenang,” ujarnya, Kamis (22/05/2026).

Meski demikian, peserta tetap diminta tidak mudah percaya terhadap pesan mencurigakan yang mengatasnamakan Taspen, terutama yang meminta data pribadi, dokumen penting, maupun kode tertentu melalui aplikasi pesan instan.

Untuk memastikan layanan tetap berjalan optimal, Taspen juga mengingatkan peserta agar melakukan pembaruan data sesuai kondisi terkini.

Bagi ASN aktif, pembaruan data dilakukan jika terdapat perubahan data pribadi maupun status keluarga, seperti penambahan atau pengurangan pasangan dan anak. Proses tersebut dilakukan melalui instansi pemerintah daerah tempat peserta bekerja.

Sementara itu, peserta pensiun dapat melakukan pembaruan data finansial maupun non-finansial. Pembaruan finansial mencakup perbaikan Surat Keputusan (SK), SKPP, hingga perubahan tunjangan keluarga. Sedangkan pembaruan non-finansial meliputi perpindahan juru bayar dan perubahan alamat domisili.

Peserta dapat memperbarui data secara mandiri melalui aplikasi Andal by Taspen, laman resmi tos.taspen.co.id⁠ maupun dengan datang langsung ke kantor cabang Taspen terdekat. Taspen menegaskan seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui website resmi taspen.co.id⁠, akun media sosial resmi, serta layanan call center 1500 919.

“Taspen mengajak seluruh peserta untuk selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi dan tidak membagikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas keabsahannya,” tutup Ilmiah Rezki. (kjs)

The post Waspada Penipuan Digital, Taspen Kendari Minta Peserta Jangan Asal Kirim Data first appeared on DetikSultra.com.

“PHBI sudah siap. Insyaallah pelaksanaannya berjalan tertib, aman, dan terkendali,” ujar Sapri yang ditemui di Kantor Wali Kota Kendari, Rabu (20/05/2026).

Salah satu lokasi yang menjadi pusat pelaksanaan salat Iduladha yakni Lapangan Torada, tepat di depan kantor KPU di Kecamatan Puuwatu. Di lokasi tersebut, Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Kendari dan sejumlah Organisasi Perangkat dlDaerah (OPD) akan melaksanakan salat Iduladha berjamaah bersama masyarakat. Pemkot Kendari juga membuka kesempatan bagi warga yang ingin bergabung melaksanakan salat di lokasi tersebut.

Selain persiapan salat Iduladha, pembahasan terkait pelaksanaan takbir keliling juga masih menunggu keputusan resmi dari Wali Kota Kendari. Menurut Sapri, sejumlah pertimbangan keamanan menjadi alasan utama sebelum kebijakan ini ditetapkan. Keputusan resmi akan diumumkan melalui surat edaran pemerintah daerah.

“Kami tetap berharap pelaksanaan takbir berjalan baik tanpa mengurangi urgensi dan makna dari takbir itu sendiri,” katanya.

Sementara itu, hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yakni seekor sapi berbobot sekitar 900 kilogram rencananya akan disembelih di Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli.

Kelurahan Lapulu dipilih sebagai lokasi penyaluran hewan kurban karena dinilai memiliki banyak warga yang membutuhkan, berdasarkan data yang telah diajukan pemerintah daerah kepada presiden.

Proses penyembelihan hingga distribusi daging kurban akan dikoordinasikan langsung oleh Dinas Pertanian Kota Kendari.

Tak hanya itu, Pemkot Kendari melalui Bagian Kesra juga akan berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional dan Majelis Ulama Indonesia untuk menentukan tema khotbah Iduladha yang seragam di seluruh wilayah Kota Kendari.

Langkah tersebut dilakukan agar pesan yang disampaikan kepada masyarakat lebih terarah, sekaligus menjadi sarana edukasi dan imbauan keagamaan yang menyentuh kebutuhan umat. (bds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Salat Iduladha di Kota Kendari Dilaksanakan di 115 Titik first appeared on DetikSultra.com.

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran mengatakan, sebelumnya Kota Kendari sempat menerima bantuan pangan dari Bulog melalui Badan Pangan Nasional usai bencana banjir. Akibatnya, stok minyak goreng yang tersedia habis terserap di masyarakat. Namun ia memastikan saat ini pasokan minyak goreng sedang dalam proses mobilisasi menuju Kendari.

“Karena Kendari sempat dilanda banjir, Bulog melalui Badan Pangan Nasional memberikan bantuan. Jadi stok yang ada langsung habis. Tapi dalam waktu dekat ini sudah tersedia kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kendari, Syarifuddin, meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat terkait pembatasan pembelian minyak goreng.

Ia menegaskan, tidak ada kebijakan pembatasan pembelian minyak goreng. Kelangkaan yang terjadi murni disebabkan minimnya pasokan di tingkat nasional.

“Tidak ada pembatasan pembelian minyak goreng. Hanya memang sekarang di pasaran lagi langka,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Kementerian Perdagangan, pemerintah pusat saat ini tengah berupaya mempercepat distribusi minyak goreng, khususnya merek Minyakita secara berkelanjutan, terutama untuk wilayah Indonesia Tengah dan timur yang mengalami kekurangan pasokan.

Distribusi tersebut akan melibatkan Bulog dan ID Food sebagai produsen utama untuk segera memasok minyak goreng ke pasar-pasar rakyat. Selain itu, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan produsen, jaringan distribusi, hingga BUMN, agar tidak menahan stok barang dan segera menyalurkannya ke masyarakat.

Tak hanya itu, Asosiasi Pedagang Pasar juga akan dilibatkan guna memastikan distribusi minyak goreng benar-benar sampai ke pedagang dan pengecer rakyat.

“Beberapa daerah yang pasokannya masih kurang akan dibantu melalui kolaborasi Bulog dan ID Food agar Minyakita segera tersedia di pasaran,” tambahnya.

Syarifuddin menambahkan, dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah daerah di Indonesia Tengah dan timur menjadi perhatian pemerintah karena belum stabilnya harga dan pasokan minyak goreng.

“Semoga kondisi ini segera terkendali. Dari Sekjen Kemendagri juga akan dilakukan evaluasi terhadap daerah-daerah yang harga dan pasokannya belum stabil,” pungkasnya. (cds)

Reporter: Septiana Syam
Editor: Wulan

The post Minyak Goreng Langka, Pemerintah Pastikan Distribusi Dipercepat hingga ke Tingkat Pengecer first appeared on DetikSultra.com.

Sultang diketahui mengalami sakit keras sejak sepekan terakhir. Meski diagnosis medis secara pasti belum keluar, gejala yang dialami pasien cukup fatal.

Menurut Kepala Desa (Kades) Torokeku, Enteng, Sultang sempat mengalami insiden muntah darah sebelum kondisinya benar-benar drop dan terbaring lemas.

“Warga kami, pasien Sultang sudah dirawat di RSUD Konsel kemarin, alhamdulillah itu berkat kerja sama antara Pemdes Torokeku, Pemerintah Kecamatan Tinanggea, Dinsos dan Dinkes Konsel,” ucapnya kepada awak media ini saat dihubungi, Rabu (13/5/2026).

Ia mengatakan, pasien memang tergolong keluarga kurang mampu, yang tinggal di pesisir Desa Torokeku. Orang tua pasien bernama Hamira dan Ani. Pasangan suami istri ini tinggal di sebuah rumah yang jauh dari kata layak. Ruang makan dan tempat tidur menyatu dalam satu ruangan sempit.

“Atap rumahnya sudah bolong-bolong dan dinding rumah juga demikian,” katanya.

Kades Torokeku ini menjelaskan, ayah pasien merupakan penyandang disabilitas. Meski begitu, Hamira tetap bekerja setiap harinya menangkap ikan di tengah laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

“Bapaknya pasien penyandang disabilitas, pekerjaan sehari-sehari Pak Hamira ini sebagai nelayan, kalau mama pasien hanya ibu rumah tangga,” ungkapnya.

Meski sudah mendapatkan penanganan medis, biaya hidup dan pemulihan Sultang serta keluarganya masih sangat besar. Ia pun mengajak para dermawan untuk menyisihkan sedikit rezeki melalui aksi donasi.

“Bagi masyarakat baik dari Desa Torokeku maupun dari luar Desa Torokeku yang ingin mengulurkan tangan dan membantu meringankan beban Sultang, bantuan dapat disalurkan melalui pihak Pemdes Torokeku,” tukasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Terbaring Lemas di Rumah Sakit, Sultang Anak Nelayan Disabilitas di Konsel Butuh Uluran Tangan first appeared on DetikSultra.com.

Data terbaru dari website resmi Galery24.id, harga jual kembali atau buyback Rp2.837.000 per gram. Sementara itu logam mulia 2 gram dijual Rp5.959.000. Sedangkan 5 gram Rp14.788.000, 10 gram Rp29.497.000, 25 gram Rp73.561.000, 50 gram Rp147.004.000 dan 100 gram Rp293.863.000.

Logam mulia tercatat naik signifikan sejak beberapa bulan terakhir. Meski mengalami kenaikan signifikan, emas tetap diburu pembeli dan kian langka di outlet-outlet resmi.

Instagram resmi Galery24 merilis, sejak awal Januari 2026, emas batangan sudah mengalami kenaikan 19,20 persen. (*)

Reporter: Wulan

The post Harga Emas Hari Ini Tembus Rp3 Juta Per Gram first appeared on DetikSultra.com.

Langkah ini merupakan bentuk ketaatan Pemprov Sultra atas temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra terkait Barang Milik Daerah (BMD) yang masih dikuasai pihak lain.

Selain itu, upaya penertiban yang dilakukan juga merupakan tindak lanjut dari Pedoman Penilaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terdapat delapan area yang menjadi intervensi utama MCSP KPK, yang salah satunya adalah pengelolaan barang milik daerah. Hal itu disampaikan PlT Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Sultra, Hasrullah, dalam rilis resminya, Kamis (18/12/2025) kemarin.

Hasrullah mengatakan, ini merupakan bentuk ketaatan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasrullah menjelaskan, barang milik daerah berupa eks Rumah Dinas di Jalan Ahmad Yani berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 563 tanggal 4 April 1997 dengan luas 487 meter persegi dan eks Gudang di Jalan Tanukila berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 560 tanggal 4 April 1997 seluas 407 meter persegi merupakan bagian dari temuan BPK dan atensi dari MCSP KPK tersebut.

“Upaya pengamanan terhadap BMD yang dikuasai pihak lain, termasuk dua lahan tersebut, juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,” katanya.

Ia menambahkan, pada Pasal 296 ayat (1) berbunyi “Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya”. Untuk itu Pemprov Sultra melakukan penertiban dan pengamanan atas semua BMD yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Pemprov Sultra pun, kata dia, melakukan tindakan penertiban melalui upaya-upaya persuasif dan humanis. Pemprov setidaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan pengosongan sebanyak lima kali.

Pertama, Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 031/633 tanggal 30 September 2025 Perihal Penyampaian I Pengosongan Rumah Dinas. Kedua, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 000.2.3.2/11638 tanggal 9 Oktober 2025 Perihal Pemberitahuan Pengosongan Kedua. Ketiga, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 000.2.3.2/11780 tanggal 15 Oktober 2025 Perihal Pemberitahuan Pengosongan Ketiga. Keempat, Surat Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 000.23.5/13857 tanggal 24 November 2025 Perihal Pengosongan Barang Milik Daerah. Kelima, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 000.2.3.2/14599 tanggal 16 Desember 2025 Perihal Pemberitahuan Pengosongan Barang Milik Daerah.

Sebagai bentuk humanisme atas surat yang dilayangkan tersebut, pemprov sama sekali tidak pernah menyebut nama tertentu sebagai tujuan surat, melainkan menggunakan kalimat “penghuni rumah dinas dan gudang”.

Rangkaian surat yang dilayangkan tersebut merupakan bentuk persuasif agar pihak yang menghuni rumah dinas dan gudang tersebut bersedia mengosongkan secara mandiri BMD tersebut.

Selain penyampaian surat pemberitahuan pengosongan, Pemprov Sultra juga telah melakukan pemasangan plang tanda kepemilikan pemprov pada BMD tersebut, pada tanggal 7 Oktober 2025, namun dilakukan pencabutan oleh pihak yang tidak diketahui, sehingga dipasang lagi pada tanggal 8 Oktober 2025.

Rencananya, kata Hasrullah, pengosongan BMD pada dua lahan tersebut akan dilakukan pada tanggal 18 Desember 2025, namun karena pertimbangan kesiapan dan pelaksanaan kegiatan pengamanan Perayaan Natal dan Tahun Baru, pengosongan itu ditunda.

“Pada prinsipnya pemprov akan melakukan pengamanan dan penertiban atas BMD yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak dengan mengedepankan sikap persuasif, humanisme, dengan tetap mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” tegasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Tindaklanjuti Temuan BPK Soal Aset Daerah, Pemprov Sultra Bidik Lahan yang Dikuasai Mantan Gubernur Nur Alam first appeared on DetikSultra.com.

Lahan seluas tiga hektare itu diduga akan dibangun rumah pribadi milik Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR).

“Walhi Sultra mengecam keras rencana pembangunan rumah pribadi Gubernur Sultra yang mengakibatkan perusakan sekitar tiga hektare kawasan hutan mangrove, sebuah kawasan yang secara hukum maupun etika wajib dilindungi,” katanya dalam rilis yang diterima awak media ini, Jumat (28/11/2025).

Menurut Andi Rahman, tindakan ini semakin menegaskan bahwa gubernur telah mengabaikan kelestarian lingkungan dan memperlihatkan pola pembangunan yang merusak lingkungan.

Selain itu, kata dia, kawasan mangrove bukanlah ruang bebas garap. Mangrove adalah kawasan lindung yang mempunyai manfaat ekologis. Kerusakan tiga hektare mangrove berarti hilangnya benteng alami ekologis sebagai pelindung dari krisis lingkungan.

“Dalam banyak kesempatan, gubernur menunjukkan pola kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan pribadi dan investor ketimbang keselamatan lingkungan hidup rakyat Sultra, mulai dari pembiaran aktivitas industri ekstraktif yang merusak daerah aliran sungai, hingga konsesi besar-besaran untuk proyek industri nikel yang menyebabkan banjir, krisis air, dan degradasi ekologis. Semuanya memperlihatkan kecenderungan yang sama, alam dikorbankan, rakyat menjadi korban,” bebernya.

Andi Rahman menilai Gubernur Sultra memberi contoh buruk dengan menggerus ekosistem mangrove demi kepentingan pribadi. Tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas konflik kepentingan, tetapi juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap komitmen iklim yang seharusnya dijaga oleh setiap kepala daerah.

“Pembangunan di kawasan mangrove untuk kepentingan pribadi adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, baik secara hukum maupun moral. Pemerintah daerah semestinya menjadi garda terdepan dalam pemulihan ekosistem lingkungan, bukan justru menjadi pelaku perusakan,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kendari, Arnal, ketika dihubungi awak media mengakui bahwa pihaknya sempat turun melakukan pengecekan lokasi hutan mangrove tersebut. Namun pihaknya belum bisa memastikan benar tidaknya pembabatan itu untuk pembangunan rumah Gubernur Sultra.

“Benar (tim pengawasan) turun mengecek karena itu berada di wilayah Kendari, tapi ternyata semua proses perizinan berada di provinsi dan pusat,” ucapnya.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa kawasan yang dibabat itu merupakan wilayah tanaman mangrove.

“Karena itu wilayah mangrove yang berdekatan dengan pesisir, yang kewenangannya bukan di kami,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala DLHK Kota Kendari, Hj. Erlis Sadya Kencana mengatakan, pembukaan lahan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Central Business District (CBD) Teluk Kendari.

“Kami tegaskan bahwa pembukaan lahan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni Perwali Nomor 21 Tahun 2021 tentang RDTR dan CBD Teluk Kendari,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan aturan tersebut, kawasan lokasi pembukaan lahan termasuk dalam Areal Peruntukan Lain (APL).

Kawasan APL ini diperbolehkan untuk digunakan bagi berbagai fungsi, termasuk diantaranya perdagangan dan Jasa, perumahan, dan peruntukan lainnya yang menunjang kegiatan ekonomi dan pembangunan.

“Karena merujuk pada Perwali tersebut, kawasan itu masuk APL yang dapat digunakan untuk perdagangan, jasa, perumahan, dan lain-lain. Pengelolaannya harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku, dan ini sudah sesuai dengan Perwali Nomor 21 Tahun 2021,” ucapnya.

Ia juga telah mengonfirmasi bahwa pihak pemilik lahan telah menempuh langkah perizinan yang disyaratkan di Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XV Makassar.

“Yang kami dikonfirmasi di awal bahwa mereka (pemilik lahan) sudah mengajukan izin ke BPHP terkait izin pembukaan lahan,” tandasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Walhi Sultra Kecam Pengrusakan Kawasan Hutan Mangrove untuk Pembangunan Rumah Pribadi first appeared on DetikSultra.com.

Direktur GAT Institut, Ashabul Akram menilai, bahwa proses rotasi dan promosi jabatan yang dilakukan Gubernur Sultra telah mencederai semangat reformasi birokrasi serta prinsip clean goverment yang selama ini diklaim menjadi komitmen utama pemerintah.

“Publik tentu berhak mempertanyakan transparansi dan integritas dalam proses pengisian jabatan. Apalagi jika pejabat yang diangkat pernah memiliki catatan kedisiplinan atau sanksi sebelumnya,” ujar Ashabul Akram, Jumat (24/10/2025) kemarin.

Menurut Akram, berdasarkan informasi yang diterima, Subhan sebelumnya pernah mendapat sanksi demosi akibat dugaan pelanggaran disiplin dan kinerja buruk saat menjabat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sultra, tepatnya sebagai Kepala Seksi (Kasi).

Namun kini, ASN tersebut kembali dipercaya menduduki jabatan strategis Eselon III.a dengan tunjangan jabatan sesuai ketentuan. Langkah ini kemudian menimbulkan perdebatan dikalangan pemerhati kebijakan publik dan aktivis antikorupsi di Sultra.

Baca Juga: Tim Kuasa Hukum Tersangka Blak-blakan, Sebut Anggaran Kantor Penghubung Sultra Digunakan untuk Kepentingan Pribadi Ali Mazi dan Sekda

“Penempatan ASN yang memiliki rekam jejak buruk di posisi strategis bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional,” tegas Ashabul.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sultra, Prof. Andi Khaeruni mengatakan, mengenai catatan atau rekem jejak Sekdis Cipta Karya Sultra yang baru, apakah pernah mendapat demosi, kata dia tidak ada.

“Data kepegawaian di bidang disiplin, terakhir tidak ada, yang jelas sejauh ini saya cek tadi, tidak ada (catatan demosi) Dr. Muh. Subhan,” katanya sata ditemui awak media ini beberapa waktu lalu.

Sehingga lanjut dia, dengan tidak adanya catatan demosi dua tahun terakhir, wajar dan pantas yang bersangkutan dilantik atau dipromosikan menjabat Sekdis Cipta Karya Sultra.

“Jadi kami liat perlu promosi, bahwa saya liat dia doktor, diliat disertasinya, diliat SKP nya tahun 2023-2024 bagus, apa yang harus dipermasalahkan,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bappeda Sultra, J. Robert mengatakan, bahwa Sekdis Cipta Karya Sultra memang pernah menjalani sanksi penurunan pangkat.

Penurunan pangkat tersebut, berkaitan dengan kasus penggunaan narkoba, dan sempat menjalani masa rehabilitasi di luar Provinsi Sultra selama enam bulan.

Namun kata dia, pemberian demosi itu, di era Nur Alam menjabat sebagai Gubernur Sultra, antara tahun 2013-2014. Ia pastikan kala itu, Dr. Subhan sudah pindah dari Bappeda Sultra ke dinas lain.

“Itu penjatuhan hukumannya masih jamannya Pak Nur Alam, karena saat itu rehabilitasi narkoba kan. Kalau diliat dari sisi pidananya, pengguna dan pengedar beda, pengguna kan korban, sehingga saat itu diliat latar belakangnya, bla bla keputusannya ya penurunan pangkat, ya tentunya sidang kode etik BKD yang tahu persis,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa terkait rincian lengkapnya, pihaknya tidak tahu, sebab di masa itu Subhan sempat pindah ke dinas lain, sebelum ia kembali lagi ke Bappeda Sultra menjabat sebagai kepala seksi.

“Yang saya tahu, dia disini mantan keluar sudah bermasalah, saya lupa dia kemana, setelah itu, nanti kita pindah disini (kantor baru), baru dia pindah ke kantor sini, Itupun langsung menjadi kepala seksi,” ungkapnya.

Terkait sorotan pengangkatan Subhan sebagai Sekdis Cipta Karya Sultra, kata dia, sebenarnya sah-sah saja. Sebab dia merupakan korban, bukan terpidana.

“Jadi kalau kita mau maknai bebas narkoba dan tidak pernah pidana itu sesuai yang berbeda. Artinya bebas narkoba itu, bisa saja sebelumnya dia narkoba baru kemudian dia sudah bebas karena rehabilitasi, berarti dia tidak ada lagi keterkaitan, beda kalau pidana itu prasyarat mutlak,” tukasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Gubernur Sultra Kembali Disorot Usai Lantik Sekdis Cipta Karya Sultra yang Pernah Jalani Demosi Kasus Narkoba first appeared on DetikSultra.com.

Laporan ke polisi dilakukan lantaran dua ajudan Gubernur Sultra diduga melakukan kekerasan dan menghalang-halangi jurnalis Metro TV saat berupaya mewawancarai Andi Sumangerukka, Selasa, (21/10/2025) sore.

Sebelum membuat laporan ke polisi, puluhan jurnalis dari AJI Kendari, IJTI Sultra dan Forum Jurnalis Lintas Media melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sultra.

Mereka mengecam tindakan dua ajudan yang menghalangi dan membatasi wartawan Metro TV, Fadli Aksar, untuk melakukan wawancara terkait pelantikan eks narapidana korupsi sebagai Kepala Seksi di Dinas Cipta Karya dan Bina Konstruksi, bernama Aswad Mukmin.

Puluhan jurnalis dari berbagai media di Kendari menuntut agar Andi Sumangerukka menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan memberikan klarifikasi atas rilis Pemprov Sultra yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik terhadap profesi jurnalis.

Baca Juga : Jurnalis di Kendari Alami Kekerasan oleh Ajudan Gubernur Sultra saat Wawancara

Meski Gubernur Sultra tidak menemui massa aksi dengan alasan sedang bertugas di luar daerah, para jurnalis tetap melakukan orasi secara bergantian. Mereka menyerukan agar kekerasan terhadap jurnalis tidak lagi dianggap sepele dan menuntut pertanggungjawaban moral dari pemerintah daerah.

“Kami datang dengan cara yang bermartabat dan damai, untuk menegaskan bahwa kekerasan terhadap jurnalis adalah kejahatan terhadap kebebasan pers. Kami menuntut Gubernur Sultra meminta maaf dan memberikan sanksi tegas kepada ajudannya,” ujar Nursadah, Ketua AJI Kota Kendari.

Nursadah menegaskan, kekerasan terhadap jurnalis, sekecil apa pun bentuknya, tidak dapat dibenarkan dengan alasan etika, pengamanan, atau tata krama.

“AJI Kendari menegaskan bahwa dorongan fisik dan pemukulan alat liputan adalah bentuk nyata kekerasan, sekaligus penghalangan terhadap hak publik untuk memperoleh informasi,” tegas Nursadah.

Baca Juga : Klarifikasi Insiden Kekerasan Terhadap Wartawan, Pemprov Sultra Tegaskan Ajudan hanya Berupaya Cegah Pemandangan Tak Elok

Seusai aksi unjuk rasa, sejumlah jurnalis lainnya langsung menuju Polda Sultra untuk melaporkan Gubernur Sultra dan ajudannya atas dugaan penghalangan kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Langkah hukum ini ditempuh untuk memastikan penegakan keadilan bagi jurnalis dan mendorong pemerintah daerah agar menghormati prinsip keterbukaan informasi publik.

“Ini bukan hanya soal Fadli, tapi tentang ruang kerja jurnalis yang harus bebas dari intimidasi dan kekerasan,” tegas Nursadah.

Kordiv Hukum dan Advokasi IJTI Sultra, Fadli Aksar, meminta publik, khususnya masyarakat pers terus mengawal proses hukum dan memastikan kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik di Sulawesi Tenggara agar tidak semena-mena terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya.

“Kami meminta Polda Sulawesi Tenggara agar menangani kasus delik pers ini secara profesional, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku dan menjadi pembelajaran bagi instansi pemerintah agar menghargai jurnalis yang dilindungi konstitusi karena bekerja untuk publik,” ucapnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Gubernur Sultra dan Dua Ajudannya Dilapor Polisi Buntut Kasus Dugaan Kekerasan Terhadap Jurnalis first appeared on DetikSultra.com.

‎Kejadian bermula ketika Fadli serta beberapa wartawan lainnya berada di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra, menghadiri penyerahan bantuan KUR terhadap 800 ribu pelaku UMKM yang diikuti secara virtual.

Usai kegiatan berlangsung, Fadli dan beberapa wartawan bersiap melakukan wawancara doorstop di depan pintu keluar Aula Bahteramas.

Gubernur Sultra kemudian menghampiri wartawan dan melayani sejumlah pertanyaan terkait penyaluran bantuan KUR yang juga diberikan kepada pelaku UMKM di Sultra. Saat itu, wawancara berlangsung normal.

Setelah tak ada lagi tanya jawab terkait UMKM, Fadli mengajukan pertanyaan terkait pelantikan pejabat eselon IV berstatus mantan terpidana koruptor yang dilantik oleh Gubernur Sultra sendiri.
‎
‎Menurut penuturan Fadli, awalnya Gubernur Sultra merespons santai dan sempat tertawa kecil, serta terlihat ingin menjawab pertanyaan itu. Namun tiba-tiba, dua ajudan gubernur datang dan mendorong Fadli menjauh dari Gubernur Andi Sumangerukka.
‎
‎“Tiba-tiba ajudan datang, mendorong saya agar menjauh dari gubernur. Sejurus dengan itu, datang lagi satu ajudan lain berambut gondrong dan bermasker hitam juga ikut menghalangi dan melarang kami melanjutkan wawancara,” ujar Fadli.
‎
Ketika mencoba kembali mendekat dan merangsek mendekati Gubernur Andi Sumangerukka untuk wawancara, ajudan tersebut terus mendorong bahkan memukul ponsel yang digunakan meliput.
‎
‎ “Saya bilang, kenapa halangi saya? Tapi ajudan itu menjawab, ‘sudah cukup’. Gubernur saat itu langsung pergi seolah hanya membiarkan ajudannya menghalang halangi saya,” kata Fadli.
‎
‎Insiden ini terjadi di hadapan sejumlah wartawan lain yang juga menyaksikan bagaimana upaya klarifikasi Fadli terkait pelantikan mantan koruptor tiba-tiba dihentikan secara paksa.

Hingga berita ini dinaikkan, belum ada tanggapan dari Pemprov Sultra mengenai kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan ajudan Gubernur Sultra. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan
‎

The post Jurnalis di Kendari Alami Kekerasan oleh Ajudan Gubernur Sultra saat Wawancara first appeared on DetikSultra.com.

Sebanyak delapan warga mendapati tanah miliknya tiba-tiba beralih kepemilikan atas nama orang lain dan merupakan orang yang sama. Erik Lerihardika salah satunya. Ia mengaku kaget, tanah yang dibeli orang tuanya pada tahun 2013 silam itu kini bersertifikat atas nama orang lain.

“Tanah itu sudah jelas kami beli, ada saksi, tapi tiba-tiba sekarang sudah jadi sertifikat atas nama orang lain. Kami sangat terkejut,” katanya, Senin (20/10/2025).

Ia menjelaskam, dirinya bersama warga lain sempat melakukan pertemuan dengan pihak yang mengaku memiliki sertifikat di atas lahan tersebut. Tetapi mereka enggan memberikan bukti dan justru melaporkan hal ini ke polisi.

“Ini aneh sekali. Kami beberapa waktu lalu melakukan pertemuan dan pertanyakan apa dasar tanah kita di sertifikatkan. Tapi pihak penyerobot enggan memberikan jawaban dan malah laporkan kita ke Polda. Atas dasar hukum apa mereka laporkan kita?,” ungkapnya.

Merasa dirugikan, warga tersebut tak tinggal diam dan kini tengah berkonsultasi dengan penasihat hukum dan menyiapkan langkah hukum atas dugaan penyerobotan tanah tersebut.

“Kami juga sudah bertemu dengan bang Andre Dermawan Ketua LBH HAMI Sultra beberapa waktu lalu. Bagaimana langkah selanjutnya,” jelasnya.

Sementara itu, warga lain bernama Harjun mengatakan, bahwa upaya penyerobotan ini sudah dilakukan kesekian kalinya. Mereka datang mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah milik orang tua mereka.

“Ini udah berapa kali ada yang mengaku. Sempat tahun lalu kami juga dilaporkan ke Polres dengan orang yang berbeda. Tapi mereka kalah karena tidak bisa membuktikan dasar tanah mereka, dan kali ini yang mengklaim inisial ibu JU. Tiba-tiba mengklaim tanah kami. Dia sudah punya sertifikat,” jelasnya.

Tak mau kalah, juga menegaskan memiliki bukti yang kuat atas tanah tersebut, seperti alas hak, bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan lainnya.

“Kami punya bukti PPB, bukti alas hak dan asal muasal tanah yang bapak saya beli dari Pak Gawu,” pungkasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Delapan Warga Tunggala Dibuat Kaget, Tanahnya Tiba-Tiba Disertifikatkan Orang Lain first appeared on DetikSultra.com.

Menurut Dosen Hukum Tata Negara UI ini, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara atau daerah, serta pengurus yayasan bidang apa pun.

“Ketentuan ini bersifat larangan mutlak tanpa pengecualian, karena terkait langsung dengan pencegahan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya kepada awak media ini saat ditemui di kegiatan bedah buku yang digelar di salah satu Hotel di Kendari, Rabu (15/10/2025).

Titi Anggraini mengatakan, larangan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah menjalankan jabatannya secara penuh, independen, dan bebas dari pengaruh kepentingan ekonomi pribadi maupun korporasi.

“Apabila kepala daerah secara bersamaan menjadi direksi atau pengurus aktif perusahaan swasta, terutama di bidang tambang, maka terdapat benturan langsung antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi atau korporasi,” jelasnya.

Baca Juga : Wabup Kolaka Diduga Jabat Komisiaris di PT MMP, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Pejabat Negara Dilarang Rangkap Jabatan

Kata dia, kondisi tersebut jelas melanggar Pasal 76 ayat (1) huruf c. Adapun konsekuensi hukumnya diatur dalam Pasal 77 ayat (1) yang menyebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi pengurus suatu perusahaan dikenai sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan, presiden untuk gubernur dan wakil gubernur, dan menteri untuk bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.

“Namun, apabila dalam periode pemberhentian sementara itu yang bersangkutan tidak mengakhiri keterlibatannya sebagai pengurus perusahaan, maka secara prinsip dapat ditindaklanjuti menjadi pemberhentian tetap, karena telah terbukti tidak mematuhi larangan dan merusak integritas jabatan publik,” imbuhnya.

Selain pelanggaran hukum administratif, tindakan kepala daerah yang tetap aktif sebagai direksi perusahaan tambang swasta juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika jabatan publik. Hal ini juga berpotensi menimbulkan dugaan pelanggaran hukum lain, seperti penyalahgunaan wewenang (abuse of power) sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d. Hal ini karena kepala daerah tersebut berpotensi menggunakan kewenangan jabatannya untuk menguntungkan perusahaan yang ia kelola atau mempengaruhi kebijakan daerah di sektor yang sama.

Oleh sebab itu Peneliti Kepemiluan dan Demokrasi Indonesia (Perludem) ini menambahkan, secara hukum dan etika pemerintahan, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masih menjadi pengurus atau direksi perusahaan swasta wajib mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

“Jika tidak, pemerintah pusat melalui presiden atau Menteri Dalam Negeri berkewajiban menegakkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 77, guna menjaga prinsip good governance, integritas jabatan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah,” tukasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Wakil Kepala Daerah Diduga Rangkap Jabatan, Akademisi UI Sebut Larangannya Jelas first appeared on DetikSultra.com.

Jadwal pencocokan objek lahan HGU yang telah dimenangkan Koperasi Perikanan/Perempangan Saonanto (Kopperson) di Pengadilan Negeri (PN) Kendari tersebut, akan dilaksanakan pada pekan kedua di Bulan Oktober 2025 mendatang.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Sultra, Rahmat menerangkan, pihaknya mengagendakan pencocokan lahan itu, berdasarkan adanya surat masuk dari PN Kendari belum lama ini.

“Iya, ini kan dalam rangka ada surat permintaan pengadilan (PN Kendari), bahwa akan ada sidang lapangan, kita BPN akan hadiri, ini sudah bersama Kopperson,” ucapnya saat ditemui di Kantor Kanwil BPN Sultra, Selasa (30/9/2025).

Menurutnya, BPN yang berperan dalam penentuan tapal batas objek lahan yang akan di eksekusi PN Kendari nanti, tentu berkomitmen pada asas keadilan, yang sudah di putus inkrah oleh pengadilan.

“Kita akan penuhi karena ini sudah ada putusan pengadilan, dan tanggal 15 akan kita tentukan batas,” jelas Rahmat.

Ia menegaskan, dalam pelaksanaan pencocokan objek lahan nantinya, pihak BPN akan melaksanakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

Sebagai informasi, rencana eksekusi lahan HGU milik Kopperson ini merujuk pada putusan PN Kendari dalam perkara Nomor 48/Pdt.G/1993/PN Kdi yang telah berkekuatan hukum tetap.

Diketahui, lahan seluas 25 hektare milik Kopperson itu telah didirikan bangunan, diantaranya Hotel Zahra, Rumah Sakit Umum (RSU) Aliyah 3, rumah salah satu anggota DPRD Kota Kendari, dan beberapa bangunan lainnya.

Jika dalam proses eksekusi lahan tidak menemui kesepakatan dengan pemilik lahan, maka bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut terancam digusur. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Pencocokan Objek Eksekusi Lahan di Tapak Kuda Teragenda, RS Aliyah dan Hotel Zahra Terancam Digusur first appeared on DetikSultra.com.

Diketahui aksi bejat pelaku dilakukan pada Senin (01/09/2025). PA melakukan pelecehan terhadap korban di kantor tempat mereka bekerja.

Awalnya korban sementara duduk di dapur kantor. Lalu tiba-tiba pelaku datang dan mencium leher korban.

“Saat pelaku melakukan aksinya, korban menghindar ke depan menuju rak di bawah tangga ruangan kantor SPX,” ujar Kasi Humas Polres Muna Ipda Baharuddin Sabtu (06/09/2025).

Tak sampai di situ, PA kembali melancarkan aksinya dengan memanggil korban dan tiba-tiba melakukan tindakan tak senonoh.

“Kemudian pelaku memanggil korban ke belakang dan PA kembali melecehkan korban dan saat itu korban berusaha menghindar dan meninggalkan pelaku lalu melanjutkan pekerjaannya merapikan paket di kantor SPX,” tambah Ipda Baharuddin.

Atas kejadian itu korban merasa keberatan dan langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian.

“Pada tanggal 4 September korban datang melapor ke Polsek Katobu. Saat itu juga korban kami amankan,” tutur Ipda Baharuddin.

Dari hasil pemeriksaan, PA mengakui perbuatannya. Atas kejadian itu PA dijerat pasal 289 KUHP atau pasal 6 huruf a Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. (bds)

Reporter: Mukhtar Kamal
Editor: Wulan

The post Karyawan Shopee Express di Muna Dilecehkan di Tempat Kerja, Pelaku Ditangkap first appeared on DetikSultra.com.

Praktik ini terkuak setelah suami pasien, Ahmad Ariansyah merasa telah dirugikan dengan tindakan RS Hermina yang mengklaim jaminan kesehatan milik istrinya Yayuk Sapta Bela. Padahal istrinya merupakan pasien umum.

Ahmad Ariansyah menjelaskan, sebelum kejadian ini, ia bersama istrinya datang ke klinik salah satu dokter kandungan di Kota Kendari. Disana, istrinya diperiksa melalui USG. Hasilnya, umur kehamilan istrinya sudah masuk usia delapan bulan dengan kehamilan anak kembar.

Dikarenakan istrinya sudah dua kali operasi caesar, dokter kandungan yang mereka datangi pun menyarankan agar pasien melaksanakan operasi yang sama, dan kali ini diminta untuk secepatnya menjalani operasi.

“Jadi keputusan dari dr. Indah mesti dilakukan proses operasi SC, dan istri saya diberikan rujukan ke RS Hermina secepatnya untuk dilakukan pematangan paru kepada bayi di dalam kandungan istri saya,” ucapnya, Sabtu (23/8/2025).

Sehari setelah diberi rujukan, tepatnya tanggal 24 Juli 2025, Ahmad Ariansyah mengantar istrinya ke RS Hermina Kendari, dan mendaftarkan pasien menggunakan BPJS Kelas 3. Akan tetapi, karena dirinya merasa kurang puas dengan pelayanan pengguna BPJS Kesehatan, ia lalu mengalihkan status istrinya sebagai pasien BPJS Kesehatan ke pasien jalur umum.

“Dikarenakan pelayanan yang kurang memuaskan dan berdasarkan pengalaman saya di dua tahun lalu di RS Hermina dengan proses operasi SC juga, maka saya mengambil tindakan untuk menghubungkan fasilitas perawatan umum atau tidak menggunakan BPJS Kesehatan lagi,” katanya.

Hari itu juga, Ahmad Ariansyah membayar biaya perawatan istrinya dengan total Rp17,4 juta ke Rekening Mandiri RS Hermina atas nama Medika Loka Kendari.

Di tanggal 26 Juli 2025, istrinya menjalani proses operasi SC, namun pasien saat itu mengalami pendarahan yang mesti dilakukan transfusi darah. Masih di hari yang sama, istrinya dinyatakan selesai dioperasi.

“Sekitar Pukul 13.00 Wita, istri saya telah melakukan operasi SC dan saya dikaruniai anak kembar dengan jenis kelamin laki-laki, tetapi berhubung anak saya lahir belum cukup bulan kelahiran (prematur ) akhirnya dilakukan perawatan di dalam inkubator,” bebernya.

Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 30 Juli 2025, istrinya dibolehkan keluar. Di hari itu juga, Ahmad Ariansyah meminta kepada bagian administrasi RS Hermina Kendari untuk memberikan bukti kwitansi pembayarannya, dengan tambahan biaya Rp2,7 juta, sehingga total kurang lebih Rp21,9 juta.

Namun pihak RS Hermjna enggan untuk memberikan bukti kwitansi pembayaran milik pasien, dengan alasan pegawai yang menangani masalah kwitansi sedang sibuk.

“Tapi saya disampaikan nanti dikirimkan lewat whatsapp. Tanggal 31 Juli 2025, baru saya dikirimkan lewat whatsapp setelah saya meminta dikirimkan dengan berkas PDF,” ujarnya.

“Setelah saya membuka berkas PDF tersebut ada yang keliru, dikarenakan penjamin atau nama penjamin di dalam bukti kwitansi tersebut ialah BPJS Kesehatan, sementara saya perawatan umum. Saya bertanya kembali ke pihak RS Hermina di hari itu juga tetapi tidak ada respon,” sambungnya.

Guna memastikan kekeliruan tersebut, ia kembali menghubungi pihak RS Hermina Kendari, tetapi lagi-lagi tidak ada respon dari pihak rumah sakit.

Selanjutnya, Ahmad Ariansyah mencoba mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Kendari dengan membawa kwitansi yang diperoleh dari RS Hermina Kendari untuk mencari tahu kecurigaan penyalahgunaan jaminan kesehatan istrinya.

Setibanya ke bagian pelayanan BPJS Kesehatan Kendari, ia memperoleh informasi jika pihak RS Hermina Kendari sedang mengklaim jaminan kesehatan istrinya dengan total Rp21,9 juta.

“Berkat informasi yang saya berikan ke BPJS Kesehatan, upaya klaim rumah sakit kemudian diblokir,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengaku proses mediasi sempat terjadi, setelah pihak BPJS Kesehatan mempertemukan pihak pasien dan RS Hermina Kendari. Hasilnya, RS Hermina Kendari mengakui kesalahannya.

“Tanggal 8 Agustus jam 9 pagi, dan hasil pertemuan tersebut pihak RS Hermina mengakui telah salah atau keliru dalam proses administrasi yang mereka lakukan, dan meminta maaf kepada saya,” imbuh Ahmad Ariansyah.

Humas RS Hermina Kendari, dr. Fauziah, menanggapi isu klaim fiktif BPJS Kesehatan pasien yang diduga dilakukan pihak rumah sakit. Dengan tegas ia mengatakan hal ini tidak benar dan hanya kesalahpahaman.

Dimana ia menerangkan, awal masuk ke rumah sakit, pasien menggunakan BPJS Kesehatan Kelas 3, dan data pasien otomatis langsung terekam di dalam sistim informasi manajemen rumah sakit (SIM-RS). Namun pasca itu, pasien meminta untuk mengubah statusnya dari pasien BPJS Kesehatan menjadi pasien umum atau mandiri.

“Sebelum berpindah ke umum, mestinya kami menutup alur SIM-RS nya dulu, tapi ini tidak, ada kesalahan teknis. Makanya dalam SIM-RS nya kami masih tertulis penjamin BPJS Kesehatan, dan harusnya sebelum kami berikan kwitansi ke pasien, kami cek dulu untuk menghilangkan penjaminan BPJS Kesehatan,” katanya.

Di tempat yang sama, Penanggung Jawab Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) RS Hermina Kendari, dr. Indah menuturkan masalah adanya klaim BPJS Kesehatan, rumah sakit tak melakukan pengklaiman sebagaimana yang dituduhkan suami pasien.

Menurutnya, penertiban Surat Eligibilitas Peserta (SEP) oleh rumah sakit, itu karena pasien merupakan peserta BPJS yang sebelumnya didaftarkan di awal masuk untuk menjalani proses operasi.

Fungsi lain SEP ini juga untuk memastikan pasien layak untuk mendapatkan layanan penjaminan kesehatan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Kemudian penerbitan SEP oleh rumah sakit ini bukan hanya semata-mata untuk klaim BPJS guna membayarkan jaminan kesehatan pasien, tetapi juga memastikan pasien ini aktif kepesertaannya. Lalu, lewat SEP ini kelas pelayanan pasien diketahui, dan apakah kepesertaan BPJS Kesehatan pasien ditanggung pemerintah atau mandiri.

“SEP ini terbit dan terkoneksi dengan sistim di BPJS setelah pasien masuk di rumah sakit dengan menggunakan BPJS Kesehatan, sebelum akhirnya pasien beralih ke umum, dan perlu diketahui, kami tidak ada klaim bayar jaminan kesehatan dengan pasien atas nama Yayuk,” beber dr. Indah.

Terkait adanya pemblokiran pembayaran klaim BPJS Kesehatan yang diajukan RS Hermina Kendari, tambahnya, hal itu tidak benar, dan pihaknya sudah memastikan ke pihak Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kendari.

“Tidak ada pemblokiran, karena kemarin kami ketemu dengan pihak BPJS, tidak ada pemblokiran, karena memang kami tidak mengajukan upaya klaim bayar,” imbuhnya.

Di pihak lain, Bagian SDM Umum dan Komunikasi Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kendari Sandi membantah ihwal adanya pernyataan dari mereka yang menyebut telah melakukan pemblokiran upaya klaim pembayaran BPJS Kesehatan RS Hermina Kendari.

“Kami pastikan bahwa tidak ada klaim yang masuk dari RS Hermina terkait dengan pasien tersebut, dan tidak ada pernyataan yang kami sampaikan terkait hal tersebut,” ucap Sandi.

Mengenai mediasi, pihaknya mengakui jika mereka mempertemukan kedua belah pihak, sehari setelah masuknya aduan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kendari.

Saat itu, pihak Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kendari telah menyampaikan ke suami pasien bahwa tidak ada klaim yang diajukkan RS Hermina Kendari.

“SEP ini terbit setelah pasien masuk, bukan setelah keluar, dan batas SEP ini hanya untuk memastikan apakah dia pasien BPJS Kesehatan atau bukan. Tapi berjalannya waktu, pasien berubah menjadi peserta mandiri, sehingga sejak ditindaklanjuti oleh fasilitas kesehatan, sejak itu menjadi tanggungan pasien,” tandasnya. (bds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post RS Hermina Kendari Dituding Klaim Fiktif BPJS Pasien Umum first appeared on DetikSultra.com.

Pemain muda berusia 20 tahun ini akan memperkuat Sriwijaya FC di Liga 2 pada musim kompetisi 2025–2026.

Diketahui, Mukthi lahir di Raha pada 9 Juni 2005 dari pasangan Abdul Muslim dan Rahmawaty A. Lafif. Ayahnya seorang ASN yang menjabat sebagai Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI.

Sebagai informasi, Sriwijaya FC merupakan klub asal Palembang yang telah lama dikenal di kancah persepakbolaan nasional. Klub yang dijuluki Laskar Wong Kito ini bahkan pernah merajai kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia.

Keberhasilan Mukthi menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Muna, karena salah satu putra daerahnya mampu bermain di kompetisi sepak bola profesional Indonesia bersama klub ternama.

Rasa bangga juga dirasakan oleh keluarga Mukthi. Sang ayah, Abdul Muslim, mengungkapkan kebahagiaannya melihat sang anak berhasil mewujudkan cita-citanya sebagai pesepak bola profesional.

“Sebagai orang tua, kami sangat lega dan senang melihat anak kami bisa bermain di klub profesional,” ujar Abdul Muslim.

Sejak kecil, Mukthi memang sudah akrab dengan dunia sepak bola. Hampir setiap sore ia menghabiskan waktu bermain bola bersama teman-temannya di lapangan.

Perpindahan tugas sang ayah dari Kabupaten Muna ke Jakarta pada tahun 2013 menjadi titik awal pengembangan bakat Mukthi.

“Sejak usia 8 hingga 17 tahun, kami ikutkan dia di Sekolah Sepak Bola (SSB) Akademi Sepak Bola Intinusa Olah Prima (ASIOP). Anak saya juga pernah bermain di Liga 3,” ungkap Abdul Muslim.

Saat pindah ke Jakarta, Mukthi masih berusia 8 tahun. Ia sebelumnya sempat bersekolah di SD Negeri 13 Raha hingga kelas 2, lalu melanjutkan pendidikan di SD Negeri 01 Rawamangun, Jakarta Timur. Ia kemudian masuk SMP Negeri 47 Jakarta melalui jalur prestasi sepak bola dan melanjutkan ke SMA Negeri 21 Jakarta, juga melalui jalur prestasi.

Saat ini, Mukthi terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Nasional Jakarta. Namun, untuk sementara ia mengambil cuti kuliah guna fokus menjalani latihan bersama Sriwijaya FC.

Abdul Muslim menyebut, Mukthi telah meraih berbagai penghargaan, baik secara tim maupun individu. Di antaranya, juara 1 Thailand International Youth Cup 2022, juara 1 Garuda International Youth Cup, juara 1 Liga 3 Regional DKI Jakarta, dan juara 1 Liga Top Score U-17 tahun 2022.

Secara individu, Mukthi juga tercatat sebagai top skor pada kejuaraan International Championship, juara 1 KA Babek TNI U-12 (2017), dan juara 1 IJSL U-12 (2017). Ia juga membawa timnya menjadi runner-up Liga Top Score Divisi Utama, dua kali dinobatkan sebagai man of the match di Top Score Divisi 1, serta satu kali sebagai man of the month.

Prestasi lainnya termasuk juara 2 Danone Cup Regional DKI U-12 (2017), juara 2 Liga Top Score U-16 (2021), juara 2 Piala Soeratin 2021/2022, dan juara 2 Liga Top Score 2021/2022.

“Harapan kami sebagai orang tua adalah yang terbaik bagi Mukthi. Ia akan berusaha membuktikan kemampuannya dan membawa Sriwijaya FC lolos ke Liga 1,” harap Abdul Muslim. (bds)

Reporter: Mukhtar Kamal
Editor: Biyan

The post Bakat Muda dari Muna, Mukthi Arya Muslim Sukses Tembus Skuad Sriwijaya FC first appeared on DetikSultra.com.