Direktur GAT, Ashabul Antam mengatakan, bahwa perusahaan bernama CV Reski Amalia diduga melakukan penambangan batu di lahan koridor tanpa izin resmi.

“Berdasarkan hasil penelusuran dan dokumentasi lapangan kami menemukan sejumlah alat berat jenis excavator dan dump truck tengah beroperasi di lokasi koordinat 4.086182°S, 122.644681°E,” ujarnya pada keterangan yang diterima media ini, Kamis (9/10/2025).

Aktivitas tersebut memperlihatkan proses pengerukan material batu dari lereng bukit yang diduga di luar lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan dijual ke salah satu perusahaan crusher batu.

Ashabul juga menjelaskan bahwa kegiatan penambangan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan belum memiliki kejelasan mengenai perizinan resmi dari instansi terkait.

Sementara itu, pemilik CV Reski Amalia, Suparjo saat dikonfirmasi awak media ini mengatakan, bahwa apa yang dituduhkan terkait penambangan di lahan koridor itu tidak benar.

Ia menambang di IUP PT CKS sebagai kontraktor mining yang sudah berlangsung selama lima tahun.

“Jadi gini, itu tidak benar kami nambang di koridor. Kami menambang di IUP PT CKS, jadi kami tidak perlu mengurus dokumen, karena kita kerja di IUP PT CKS,” ucapnya Jumat (10/10/2025).

Selain itu, Anggota DPRD Sultra Fraksi Partai NasDem ini mengatakan, lahan miliknya yang telah bersertifikat, masuk di wilayah IUP PT CKS.

“Lahan milik saya, dan masuk di IUP CKS, kita buat perjanjian kerja sama dengan pihak CKS. Saya menambang, tapi tidak menjual keluar, harus ke CKS,” jelasnya.

Ia juga meluruskan bahwa, yang kerja sama saat ini dengan PT CKS, bukan CV Reski Amalia, melainkan kerja sama perorangan dengan atas nama dirinya.

“Disitu perorangan (kerja sama), iya nama saya. Itu CV Reski hanya mereka yang menempel di mobil. Perorangan, kan hanya surat perintah kerja saja dari CKS,” tukasnya. (cds)

Reporter: Sunarto
Editor: Wulan

The post Anggota DPRD Sultra Bantah Menambang Batu Ilegal di Moramo Konsel first appeared on DetikSultra.com.

Sulawesi Tenggara dipilih karena memiliki kedekatan dan juga memiliki sejumlah prestasi dalam bidang perizinan.

“Kami juga membaca kelebihan-kelebihan Sulawesi Tenggara terutama pengelolaan PTSPnya, kami baca track record penghargaannya bagus makanya lokus kami ada dua di PTSP dan BKPSDMnya,” ujar Widya Iswara Madya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulsel Andi Wahyu SE, MM.

[artikel number=3 tag=”pemkot,sultra”]

Andi Wahyu juga menambahkan, kegiatan ini juga dilakukan untuk mengetahui perkembang Sultra yang masih memliki hubungan erat dengan Sulsel.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Sultra Masmudin, yang menerima rombongan peserta Diklatpim Tk IV BPSDM Sulsel, memaparkan tentang potensi sumber daya alam yang ada di Sultra, diantaranya pertambangan dan kelautan dan perikanan.

Mantan Pj Bupati Kolaka ini juga, mempersentasikan serta berdiskusi dengan rombongan Pemda Sulsel tentang proses dan mekanisme perizinan yang telah mereka jalankan selama ini.

“Kalau mau dapat informasi jelasnya bisa lihat di web kami dialamat www.dpmptspsultraprov.go.id dan sispadu.sultraprov.go.id, ada juga kami pasang di ruangan layanan kantor di depan,” ujarnya.

Usai berdiskusi dan bertukar cinderamata, rombongan Pemda Sulsel langsung mendokumentasikan informasi yang dipasang di ruangan layanan DPMPTSP Sultra.

Peserta Diklatpim Tk IV BPSDM Sulsel berjumlah 50 orang yang dibagi menjadi 2 tim yakni di DPM PTSP dan BKPSDM Sultra.

Sumarlin

The post Pemda Sulsel Belajar Perizinan di Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Kepala DPMPTSP Sultra, Masmuddin, mengatakan, dengan adanya sistem OSS tersebut, para pelaku usaha atau para investor lebih mudah melakukan pengurusan berbagai izin usaha, diantaranya di sektor pertambangan, sektor ketenagakerjaan, sektor lingkungan hidup dan kehutanan, sektor perikanan dan kelautan.

Terbukti, kata dia hingga bulan April 2019 pengurusan izin yang masuk sudah sekira 261 izin. Izin usaha yang masuk tersebut dari berbagai bidang, diantaranya adalah izin eksplorasi, logam, non logam atau bebatuan, operasi produksi, pengangkut penjualan, izin jasa pertambangan, dan sebagainya.

[artikel number=3 tag=”izin,usaha,” ]

Pengurusan izin secara online ini sangat membantu, baik kepada pelaku usaha atau investor maupun pihak pemerintah itu sendiri. Dimana, ketika ada pelaku usaha dari luar Sultra hendak berinvestasi di Sultra, dibolehkan selama memenuhi standar persyaratan OSS ini di Sultra.

Sedangkan kemudahan yang diperoleh pemerintah melalui OSS yakni memberikan kemudahan informasi kepada Pemerintah pusat terkait aktivitas layanan perizinan pemerintah daerah, termasuk di Sultra. Sehingga, semua yang dilakukan akan terpantau oleh pemerintah pusat.

“OSS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian. Sedangkan kami di Sultra, OSS ini kita sudah lakukan sejak Bulan Juni 2018 lalu,” katanya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Dahlan

The post Permudah Pengurusan Izin, Ratusan Izin Sudah Masuk first appeared on DetikSultra.com.

Terkait hal itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kendari secara perlahan-lahan menyesesuaikan dengan sistem tersebut.

Kepala DPMPTSP Kota Kendari, Sri Yusnita, mengatakan, pelayanan dengan aplikasi perangkat lunak (software) itu sudah mulai diberlakukan, setelah mengikuti sosialisasi dan bimtek terkait sistem tersebut.

Menurutnya, aplikasi layanan daring (online) memiliki plus minus, melalui sistem OSS memperpendek birokrasi pelayanan perizinan dimasyarakat dan
pelaku usaha lebih mudah mengajukan permohonan izin usaha dimanapun dan kapan pun.

“Disisi lain manfaatnya, mengikat petugas kita untuk tidak bermain-main dengan memberikan pelayanan. Kemudian dari sisi penggunaan sistem online ini, pelaku usaha juga dituntut untuk menuntaskan seluruh kewajibanya sebagai warga negara karena aplikasi tersebut terintegrasi dengan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dan Pajak. Nantinya tidak akan terbit izinnya kalau tidak memenuhi persyaratan yang dicantumkan tersebut,”ujarnya.

Sejak diberlakukan PP Nomor 24 Tahun 2011, tidak ada istilah bermain-main dengan regulasi.

Untuk mengakses layanan daring, diakses melalui www.oss.go.id, namun demikian jika masyarakat menemui kendala atau hambatan dalam proses login, bisa langsung datang ke kantor DPMPTSP untuk didampingi tatacara untuk mengakses layanan tersebut.

Pelayanan berbasis daring merupakan rekomendasi dari pemerintah pusat. OSS terintegrasi dengan aplikasi cerdas layanan terpadu untuk publik (Sicantik), yang akan membantu masyarakat untuk memudahkan pengajuan permohonan izin usaha.

Layanan perizinan terbaru ini, belum terlalu dikenal di masyarakat, olehnya itu untuk tahap awal akan disosialisasikan kepada masyarakat.

Reporter: Ningsih
Editor: Sumarlin

The post OSS dan Si Cantik Permudah Urus Izin Usaha Anda first appeared on DetikSultra.com.

Gubernur Sultra, Ali Mazi, mengatakan, kebijakan ini merupakan perintah Presiden RI sejak tahun 2016 silam, yang diteruskan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sehingga pencabutan perda-perda yang menghambat perizinan investasi dilakukan diberbagai daerah, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan adanya gerakan serentak diseluruh provinsi di Indonesia, maka pada tahun 2017 secara nasional berhasil memangkas sekitar 3.143 peraturan yang menghambat investasi, termasuk di sektora kementerian/lembaga. 

“Hasil ini menjadikan Indonesia saat ini berada diperingkat 80 an didalam kemudahan berinvestasi di dunia yang sebelumnya berada pada posisi rangking 140 an,” ungkapnya, Selasa (6/11/2018).

Selain itu, Gubernur yang baru dilantik pada 5 September 2018 lalu, menambahkan, khusus di provinsi Sultra, sektor perizinan yang tersentralisasi yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Datu Pintu (DPM PTSP) menjadi salah satu yang terbaik secara nasional, karena memberikan pelayanan perizinan yang cepat.

Oleh karena itu, Ia berharap, berlakunya kembali sistem Online Single Submission (OSS) secara nasional, maka semakin lancar lagi perizinan berinvestasi, termasuk di Sultra.

“Namun, hal yang terpenting dari semua perizinan di sektor sumber daya alam ini adalah peranan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk mengawal proses terbitan izin lingkungan,” lanjutnya.

Ali Mazi menjelaskan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, tegas menyaratkan bahwa, sebelum dimulainya usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL), karena dengan adanya dokumen AMDAL tersebut akan menjadi dasar penetapan kelayakan lingkungan hidup.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Sumarlin

The post Pemprov Sultra Cabut 100 Perda Sederhanakan Perizinan Investasi first appeared on DetikSultra.com.