KPID Sultra ‘tancap gas’ bergerak melakukan koordinasi kelembagaan untuk memperkuat pengawasan dibidang penyiaran.

Salah satunya yakni membuka ruang pengaduan kepada masyarakat terkait indikasi pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran baik Televisi (TV) maupun Radio.

Tidak hanya itu, KPID Sultra juga tetap akan memperhatikan layanan permohonan perizinan dan perpanjangan izin lembaga penyiaran.

Ketua KPID Sultra, Ilyas menjelaskan, pelantikan Komisioner kali ini cukup beda dengan sebelumnya, karena dilantik ditengah suasana pandemi Covid-19.

BACA JUGA:

• Dua Perusahaan Nikel yang Terafiliasi Arif Kurniawan Pernah Dinakhodai Bupati Mubar dari 2019 hingga 202311 November 2026
• Cegah Stunting dari Hulu, Antam dan Puskesmas Molawe Mulai Perkuat Edukasi Kesehatan Remaja11 November 2026
• Jaga Arus Penyaluran, Pertamina Pastikan Kelancaran Suplai Minyak Tanah di Muna Barat11 November 2026

Tapi suasana pandemi, bukan jadi halangan tujuh Komisioner KPID untuk segera bertugas melakukan pengawasan konten seluruh siaran.

Beberapa poin urgen segera dilakukan KPID, mulai dari penguatan kelembagaan, sinergitas instansi baik pemerintah maupun lembaga swasta penyiaran lokal dan nasional.

“Iya, penting untuk segera dilakukan langkah penguatan kelembagaan dengan cara bersinergi dengan lembaga-lembaga terkait dan jadi modal utama KPID untuk menjalankan peran pengawasan penyiaran,” ungkapnya.

KPID Sultra berharap agar lembaga penyiaran TV dan Radio mematuhi regulasi yang berlaku dengan menghindari pelanggaran konten siaran yang tak sesuai mekanisme.

Reporter: Haikal
Editor: Via

The post Pasca Dilantik, KPID Sultra ‘Tancap Gas’ Lakukan Pengawasan Siaran first appeared on DetikSultra.com.

Hal tersebut diungkapkan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sultra, Syaifullah, saat ditemui di salah satu hotel di Kendari, Kamis (19/9/2019).

Menurutnya, kalau media-media nonkonvensional tersebut menanyangkan konten-konten yang sifatnya membangun seperti edukasi dan sebagainya, maka itu hal yang bagus dan memang harus didukung. Tetapi kalau sebaliknya tanyangannya sesuatu yang tidak baik, maka itu yang harus diawasi.

“Kalau di media seperti youtube memberikan tanyangan terkait konten pembelajaran atau hal-hal yang bermanfaat yang bersifat edukasi kita akan dukung,” katanya.

Olehnya itu, media-media harusnya memberikan informasi dan tayangan yang bersifat membangun, sehingga anak-anak bisa cerdas.

“Tidak bisa kita pungkiri bahwa ada juga konten yang berbau negatif di youtube, hal inilah yang harus ditindak. Yang jelas kita harus proposional dalam menilai sesuatu,” jelasnya.

Untuk diketahui, wacana mengawasi media-media nonkonvensional ini disampaikan oleh Ketua Umum KPI Pusat, Agung Suprio, bahwa memang KPI hanya memiliki tugas mengawasi media TV dan radio sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun regulasi itu dibuat saat belum ada media baru.

Sebab saat ini, hoax di TV dinilai KPI sudah tidak ada. Konten negatif itu malah muncul di media baru. Alasan ini yang salah satunya mendasari KPI untuk mengawasi netflix dan youtube nantinya.

Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Rani

The post Pengawasan Youtube dan Netflix dari Konten Hoax Harus Didukung first appeared on DetikSultra.com.

Kemungkinan meningkatnya praktek politik uang di pemilu 2019 disebabkan beberapa faktor. Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam pemilu 2019 sebesar 4 persen suara Parpol peserta pemilu, menjadi salah satu penyebabnya. Dimana Parpol yang tidak memenuhi jumlah perolehan suara empat persen, suaranya dianggap hangus dan tidak bisa digunakan untuk penghitungan perolehan kursi di DPR RI.

“Di pemilu sebelumnya hanya 3,5 persen. Artinya, ada peningkatan, sehingga untuk lolos di DPR RI itu makin ketat,” ucap Titie Anggraini, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, saat ditemui dalam seminar nasional di salah satu hotel di Kendari, Senin (18/2/2019).

[artikel number=3 tag=”pemilu,pengawasan,politik,” ]

Penyebab lainnya, karena partai semakin banyak, calon anggota legislatif (caleg) juga semakin banyak, sehingga untuk mendapatkan kursi, pertarungannya semakin sengit. Maka potensi untuk politik uang sangat mungkin terjadi.

“Ada fase yang paling potensial untuk melakukan praktik politik uang yaitu waktu akhir kampanye, masa tenang dan hari pemungutan suara,” tambahnya.

Namun kalau performa penyelenggaranya bagus, pengawasnya bagus, strategi pencegahannya baik, masyarakat juga ikut mengawasi, ini bisa mencegah terjadinya praktik politik uang.

Karena itu, dia berharap, elemen-elemen yang memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang, agar bekerja maksimal.

Reporter: M4
Editor: Rani

The post Syarat Perolehan Kursi Makin Ketat, Potensi Politik Uang Makin Meningkat first appeared on DetikSultra.com.