Setelah delapan camat dilantik Senin (8/3/2021) pagi kemarin, siangnya Pemkab Konawe kembali mengambil sumpah jabatan kepada 288 orang tenaga administrasi dan pengawas serta 13 lurah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand Sapan memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan itu.

Sekda menjelaskan bahwa di dalam promosi, mutasi dan demosi penjabat pembina kepegawaian daerah mempertimbangkan tiga hal, bagiamana kualifikasi, kinerja, dan kompensi.

“Untuk saat ini berdasarkan UU dan Surat edaran baru tahun 2020 baik pegawai eselon II, III, IV dan penjabat fungsional lainnya setiap saat akan dievaluasi oleh penjabat pembinaan kepegawaian daerah,” terangnya.

Ia menekankan yang paling penting itu adalah pertimbangan kinerja kepegawaian. Oleh karena itu yang dilantik hari ini harus banyak belajar walaupun tidak linear dengan jabatannya.

Pihaknya juga mengatakan bahwa apapun keunggulan akan didasarkan dua hal yaitu keilmuan dan pengalaman.

“Jika kita hanya didasarkan pengalaman tanpa didasari keilmuan kita juga akan susah dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Ia juga meminta kepada seluruh pegawai yang dilantik agar tetap membantu bupati dan wakil bupati dalam mewujudkan Konawe Gemilang karena saat ini Konawe dari lima indikator penilaian pusat, tiga di antaranya yang tebaik di Sultra.

Sementara Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa dalam sambutannya yang dibacakan Sekda mengatakan, pelantikan hari ini merupakan pengisian jabatan yang kosong karena adanya pegawai PNS yang pensiun, pindah wilayah kerja, dan ada beberapa yang telah mengisi sebagai Plt.

Ia mengukapkan bahwa pelantikan ini telah lama direncanakan, hanya karena adanya wabah corona menjadi tertunda karena adanya pelarangan berkumpul.

Berikut 13 orang lurah yang dilantik sesuai SK Bupati No : 80 Tahun 2020
Slamet (Lurah Tawangan, Kecamatan Konawe)
Sahrudin (Lurah Besulutu, Kecamatan Besulutu)
Ajemain (Lurah Meluhu, Kecamatan meluhu)
Safrun Saranani (Lurah Pondidaha, Kecamatan Pondidaha)
Hasrul (Lurah Amongedo, Kecamatan Amongedo)
Sabaruddin (Lurah Sampara, Kecamatan Sampara)
Husba (Lurah Arombu, Kecamatan Unaaha)
Fahruddin (Lurah Inolobu, Kecamatan Wawotobi)
Sajirun (Lurah Asinua, Kecamatan Unaaha)
Lyly Suyatin (Lurah Lawolo, Kecamatan Anggaberi)
Asnawi Duman Badaru (Lurah Toronipa, Kecamatan Soropia)
Wayan Suwarto (Lurah Sedang Mulya Sari, Kecamatan Tongauna)

Reporter : Hiswan Pagala
Editor : J. Saki

The post Pemkab Konawe Rombak Besar-besaran Pegawainya first appeared on DetikSultra.com.

Dalam mall pelayanan publik nantinya akan meng-cover segala bentuk pelayanan publik di Kabupaten Konawe.

Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara mengungkapkan, mall pelayan publik telah dirancang tahun 2018, tak lama setelah pelantikannya sebagai wakil bupati.

Terkait keterlambatan pelaksanaannya, Gusli Sapaan akrab Wakil Bupati menjelaskan karena adanya keterbatasan anggaran apalagi ditengah pademi Covid-19.

“Baru tahun ini dianggarkan, Insya Allah akan cepat dilaksanakan yang paling lambatnya akhir tahun 2021,” katanya, Jumat (5/3/2021).

Dalam rancangan mall pelayanan publik ini Wakil Bupati menjelaskan bahwa ada pelayanan dasar yang menjadi inovasi di Kabupaten Konawe dan Provinsi Sultra.

“Nanti pelayanan Imingrasi, pendidikan pada biasiswa, jasa raharja, jam sostek, BPJS dan jenis pelayanan lainnya yang akan dibuka Opletnya pada Mol Pelayanan Publik,” ujarnya.

Instansi dasar yang harus pada Mall Pelayanan Publik, kata Gusli, yakni Perizinan dan Dukcapil.

Kedepannya, kehadiran MPP diproyeksikan memberi kenyamanan investasi bagi insvestor di Kabupaten Konawe.

“Ada inovasi terbaru yang belum ada di Indonesia yaitu kita akan buka mall pelayanan anspirasi masyarakat online,” cetusnya.

“Tidak perlu lagi aksi bakar-bakar ban, nanti dalam 7 hari tidak di tanggapi baru bisa demostrasi”.

Ia mengharapkan dengan adanya mol pelayanan publik ini, pelayanan pada masyarakat cepat dan segala pelayanan kita lebih singkatan lagi sehingga kira bisa berikan konawe menjadi surga inpestasi Indonesia.

Reporter: Hiswan Pagala
Editor: Via

The post Konawe Bakal Realisasikan Mall Pelayanan Publik first appeared on DetikSultra.com.

Adanya bank sampah bisa berorientasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat menuju Konawe Gemilang. Program bank sampah yang mulai digalakkan Pemkab Konawe juga bisa mengarah pada pengelolaan sampah berbasis ekonomi.

Sekretaris Daerah Konawe, Ferdinand Sapan, menjelaskan Pemkab Konawe setidaknya sudah menyiapkan 13 unit bank sampah yang disebar disejumlah titik, yang dikelola langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Sekda Konawe berharap adanya bank sampah, menjadi solusi penanganan sampah TPA yang selama ini sudah over kapasitas.

“Untuk Kecamatan Unaaha dan Wawotobi produksi sampah sampai 40 ribu ton,” ungkap Sekda Ferdinand saat meresmikan bank sampah Pasar Asinua, Rabu (20/01/2021).

Sampah organik maupun non organik dapat dikelolah oleh bank sampah. Sekda Ferdinand, mengatakan dalam pengolahan bank sampah, masyarakat yang akan jadi nasabah akan diberikan buku tabungan, saldo yang dimiliki pada rekening tersebut dapat ditukar untuk keperluan sehari-hari.

“Seperti dalam pembayaran tagihan listrik saldo yang didapatkan dari bank sampah dapat digunakan, karena pihak PLN telah menjalani kerjasama dengan pemerintahan dalam pengolahannya,” tutupnya.

Reporter: Hiswan Pagala
Editor: Via

The post Bank Sampah, Solusi Konawe Bersih first appeared on DetikSultra.com.

Pelantikan ini turut dihadiri Asisten Administrasi Tata Pemerintahan dan Kesra Sekda Buton, Alimani, S.Sos, MSi, dan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton, Drs. Awaluddin, serta dihadiri pejabat Eselon II dan Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.

“Pelantikan pejabat fungsional seperti ini pertama kalinya pada Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa. Hal ini disebabkan tuntutan peraturan dan perundang-undangan,” kata Bupati Buton, Drs. La Bakry, MSi usai acara pelantikan.

Bupati berharap seusai dilantik, para pejabat fungsional tersebut bisa langsung melaksanakan tugas. Bekerja secara profesional demi kepentingan masyarakat.

“Selamat bertugas. Mudah-mudahan anda berlima bisa membantu tugas-tugas pemerintahan terutama di bidang pengadaan barang dan jasa, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita semua pihak,” ujarnya.

Ketua Partai Golkar Kabupaten Buton ini berharap, pejabat yang dilantik dapat menunjukkan kinerjanya secara profesional untuk kepentingan semua pihak.

“Bahwa kita melaksanakan tata kelola pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Betul-betul hadir ditengah masyarakat dan kita bisa tunjukan kepada Indonesia, kepada Sulawesi Tenggara. Buton bahwa kita siap bekerja profesional demi kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

Berikut daftar Pejabat Fungsional yang dilantik :

1. Hidayat, STts

Jabatan lama: Penyusun Bahan Bimtek Setda Kabupaten Buton, Jabatan baru: Pengola Pengadaan Barang/jasa Muda, angka kredit 332.

2. La Ode Mohammad Hoesnandar Husni. S.Hut

Jabatan lama: Penelaah Kebijakan Badan Setda Kabupaten Buton
Jabatan baru: Pengelola Pengadaan Barang/jasa Muda, angka kredit 261.

3. La Ode Muhammad Efrin S.Hut

Jabatan lama: Penyusun Bahan Bimtek Sekda Kabupaten Buton
Jabatan Baru: Pengelola Pengadaan Barang/jasa Muda, angka kredit 261.

4. Rosmida S.E
Jabatan lama : Pengelola Unit Layanan Pengadaan
Jabatan baru : Pengelola Pengadaan Barang/jasa Muda, angka kredit 261.

5. Saman, S.I.P

Jabatan lama: Pengelola Unit Layanan Pengadaan
Jabatan baru: Pengelola Barang/jasa Pertama, angka kredit 178.

Reporter: Lhia
Editor: Via

The post Bupati Lantik Pejabat Fungsional Pemkab Buton first appeared on DetikSultra.com.

Wakil Ketua DPRD Bombana, Iskandar mengatakan, pemerintah daerah dan pihak PT JBM telah diundang untuk mendengar keterangan dengan banyaknya riak problem yang dialami masyarakat atas aktifitas perusahaan tebu itu.

Dalam rapat ini, hanya dihadiri oleh pihak Perusahaan dan pihak pemkab tak satupun utusan instansi yang hadir.

“Perwakilan dari instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, PTSP tak satupun terlihat hingga sidang ditutup,” ucap Iskandar.

“Kami tidak ada kepentingan khusus terhadap Jhonlin dan investasi lainnya. Hanya saja Bupati Bombana harus menghargai DPRD sebagai Lembaga Negara dan yang akan dibahas juga adalah keluhan masyarakat akibat aktifitas PT Jhonlin,” sambungnya.

Bupati Bombana Tafdil, diminta untuk menghargai Lembaga DPRD sebagai lembaga negara meski tidak memiliki kepentingan secara kelembagaan dengan banyaknya investasi yang telah dibuka lebar.

Mangkirnya Pemkab dalam rapat tersebut, membuat kecewa Anggota DPRD dari Fraksi Partai PDIP, Yuslia. Ia bahkan geram terhadap sikap Pemkab yang seolah menyepelekan legislatif.

BACA JUGA:

• BPN Muna Barat dan Kejari Muna Teken MoU, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Pelayanan Pertanahan12 September 2026
• Kejagung Periksa Inspektur Tambang Sultra Terkait Kasus Korupsi Ekspor Nikel Ilegal PT Ceria Nugraha Indotama11 September 2026
• Desak Kejati Sultra Jemput Paksa Ali Mazi, MAKI: Jangan Lembek atau Kami Gugat Praperadilan11 September 2026

“Kami Kecewa karena banyaknya keluhan masyarakat yang sampai ditelinga kami, tapi ketika diundang tidak pernah hadir, kalau bicara di media cepat,” singkatnya.

RDP yang ditunda tersebut, akan dijadwalkan ulang dalam waktu dekat dengan harapan Bupati Bombana sendiri yang hadir untuk menjawab keluhan masyarakat terkait polemik tersebut.

Ditemui terpisah, melalui Humas PT. JBM, Sahral mengatakan, pihaknya telah menghadiri undangan dan telah memenuhi undangan tersebut.

“Kalau sudah ada undangan, kami hadiri karena ini sifatnya rapat dengar pendapat antara perusahaan dan pemerintah,” tukasnya.

Reporter: Arif
Editor: Via

The post RDP Polemik PT. JBM: Pemkab Mangkir, Dewan Geram first appeared on DetikSultra.com.

Salah satu upayanya ialah menjadikan Rumah Susun (Rusun) Takawa sebagai rumah sehat untuk mengkarantina pasien Covid 19.

Rusun yang selama ini diperuntukan untuk ASN Lingkup Pemkab Buton, akan dijadikan sebagai isolasi terpusat bagi pasien virus Corona di Kabupaten Buton.

“Rusun menjadi alternatif untuk mengisolasi pasien yang positif disatu tempat apalagi rusun memiliki areal yang nyaman agar pasien cepat sembuh,” kata Wakil Bupati Buton, Iis Elianti ketika mengunjungi persiapan tempat karantina di Rusun Takawa, (15 Juni 2020).

Rusun memiliki kamar sebanyak 50 tersebut bakal dijadikan tempat isolasi terpusat bersama, sedangkan RSUD dan Eks Kantor Bupati Buton digunakan sebagai tempat karantina bagi para pemudik/pelaku perjalanan.

Wakil Bupati Buton, Iis Elianti, menjelaskan rusun tersebut memiliki ruang yang tersekat-sekat sehingga akan memudahkan pemerintah daerah dalam hal ini Satgas Covid 19 Buton dalam melakukan perawatan sehingga semua pasien nanti dapat segera sembuh.

BACA JUGA:

• BPN Muna Barat dan Kejari Muna Teken MoU, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Pelayanan Pertanahan12 September 2026
• Kejagung Periksa Inspektur Tambang Sultra Terkait Kasus Korupsi Ekspor Nikel Ilegal PT Ceria Nugraha Indotama11 September 2026
• Desak Kejati Sultra Jemput Paksa Ali Mazi, MAKI: Jangan Lembek atau Kami Gugat Praperadilan11 September 2026

Ia berharap dokter dan perawat tidak terlalu kelelahan untuk menangani pasien corona, sehingga keselamatan tenaga medis dapat terjamin.
Sekda Buton, Ir Laode Zilfar Djafar, MSi, mengatakan dengan dipusatkannya tempat isolasi bagi pasien covid maka diharapkan dapat membantu pasien agar segera pulih begitu juga keselamatan tim medis.

“Rusun memiliki 3 pintu masuk. Ketiga pintu masuk tersebut akan digunakan oleh pasien dan tenaga medis dan satgas Covid. Selain itu rusun juga dilengkapi dengan fasilitas olahraga, sehingga para pasien bisa berolahraga dan berjemur di pagi hari,“ ujar Sekda.

Dikatakannya, Pemkab Buton akan menanggung kebutuhan pasien yang dikarantina, termasuk pihak PDAM akan memasok kebutuhan air bersih.

“ASN yang menempati rusun selama ini akan dipindahkan, sebab rusun nantinya hanya dikhususkan untuk pasien, tenaga medis dan Satgas Covid 19,” katanya.

Reporter: Lhia
Editor: Via

The post Pemkab Buton Jadikan Rusun Takawa Jadi Rumah Karantina Covid-19 first appeared on DetikSultra.com.

Proses penyemprotan, dilepas Bupati Koltim, Tony Herbiansyah, dan kegiatan tersebut di komandoi langsung oleh Wakapolres Kolaka.

Bupati Kolaka Timur, Tony Herbiansyah, mengatakan penyemprotan ini sebagai salah satu langkah kongkrit Pemkab Koltim bersama kepolisian Kolaka dalam mencegah wabah virus corona atau covid-19.

“Pemkab senantiasa berpikir bagaimana wabah ini bisa kita atasi bersama dengan melakukan langkah-langkah kongkrit, salah satunya dengan proses penyemprotan desinfektan,” ungkapnya, Selasa (31/03/2020).

BACA JUGA :

Lanjutnya, penyemprotan desinfektan ini menggunakan satu unit mobil Water Canon milik Polres Kolaka dibantu satu unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Koltim selaku penyuplai air. Selain pihak Pemkab Koltim dan Polres, jajaran Kodim 1412 Kolaka, juga terlibat aktif dalam penanganan corona.

“Penyemprotan dimulai dari kompleks Perkantoran Bupati Koltim hingga ke gerbang batas Koltim–Konawe di Desa Tumbudadio. Selanjutnya dari Tumbudadio dilanjutkan hingga ke Pasar Kelurahan Iwoitombo Kecamatan Mowewe,” paparnya.

Kata bupati, penyemprotan ini akan terus dilakukan diseluruh wilayah Koltim pada hari-hari berikutnya.

“Insya Allah pemkab Koltim akan selalu siap siaga, dan bahan untuk penyemprotan disinfektan ini bisa tersedia,” tutupnya.

Reporter: Sesra
Editor: Dahlan

The post Pemkab Kolaka Timur Gencar Semprot Desinfektan Fasilitas Umum first appeared on DetikSultra.com.

Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pasien gejala Covid-19, Pemkab Bombana bahkan menyulap gedung Rumah Susun (Rusun) untuk ruang isolasi pasien suspect corona.

Gedung rusun yang baru selesai jadi itu, sejatinya untuk dijadikan rumah susun para Aparatur Sipil Negara (ASN), namun untuk sementara akan dijadikan tempat para dokter dan Satgas Penanggulangan Covid-19 sekaligus tempat isolasi pasien suspect Covid-19.

BACA JUGA :

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana, Sulaeman Fachrani, mengatakan kondisi gedung sudah sangat siap digunakan saat ini. Fasilitas listrik dan air sudah ada, tinggal menunggu Tim Satgas menyediakan alat medis ke rusun.

“Sudah ditinjau oleh bupati dan posisinya sangat tepat juga jauh dari pemukiman semua kamar juga sudah siap, masih akan ditinjau lagi kesiapannya, mungkin senin semua sudah siap,” ujar Sulaeman Fachrani.

Sulaeman Fachrani berharap rusun lantai 3 yang memiliki 42 kamar itu tidak terpakai, dengan kata lain tidak ada orang yang terindikasi suspec Covid-19.

“Sekarang kondisinya darurat dan pemerintah Kabupaten harus siap dari pusat hingga daerah” tutupnya.

Reporter: Arif
Editor: Dahlan

The post Pemkab Bombana Sulap Rusun Jadi Gedung Isolasi Pasien Covid-19 first appeared on DetikSultra.com.

Rakornis antisipasi Covid-19 dipimpin oleh Bupati Kolaka, Ahmad Safei, dan dihadiri OPD dan camat se-Kolaka.

Pada sambutannya, Safei mengimbau semua OPD cepat menangani penyebaran virus corona dengan mengintenskan penyemprotan desibfektan di tempat-tempat ramai warga, seperti pasar, sekolah, dan rumah ibadah.

“Kita berharap kegiatan penyemprotan akan dilakukan secara terus menerus sesuai dengan penetapan oleh BPBN,” kata Safei saat mempimpin rapat. 

BACA JUGA :

Melalui pertemuan ini pula, lanjutnya, pihaknya akan membuat SK pembentukan gugus tugas yang merupakan tindak lanjut dari gubernur.

Dimana, tugas gugus ini terbagi empat bidang yaitu kesehatan, pelayanan publik, transportasi, dan publikasi publik dimana layanan publikasi ini hanya satu sumber saja yang akan mengeluarkan perkembangan terkait situasi dan kondisi di Kabupaten Kolaka, hal ini agar supaya masyarakat tidak asal memberikan informasi di media sosial.

“Dalam mengatasi ini harus disiplin diri, agar kita bisa mencegah penularan virus tersebut dan masyarakat jangan terlalu cemas akan tetapi tetap waspada,” tutupnya.

Reporter: Arlin
Editor: Dahlan

The post Pemkab Kolaka Rakornis Siaga Penularan Covid-19 first appeared on DetikSultra.com.

Kali ini orang nomor satu di Buton ini menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan dua universitas yakni Universitas Bosowa Makassar dan Universitas Muhammadiyah Buton.

Nota kesepahaman ini terkait Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Penandatanganan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Buton, Pasarwajo, Jumat 6 Maret 2020.

Dalam sambutannya, Bupati Buton memaparkan pemerintah kabupaten Buton senantiasa bersinergi dengan berbagai kalangan termasuk pihak perguruan tinggi dalam membangun daerah.

Selama ini Pemkab Buton juga telah memberikan beasiswa untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah ini.

BACA JUGA :

“Tak dapat dipungkiri banyak dokter yang mengabdi di daerah-daerah terpencil di Buton berasal dari luar daerah. Sehingga dalam kurun waktu satu hingga dua tahun sudah mengajukan pindah tugas. Kami sudah berupaya memberikan insentif mencapai 25 juta untuk para dokter spesialis. Namun, untuk memberikan lebih dari itu, pemkab Buton masih belum siap karena masih terbatasnya kapasitas fiskal. Oleh karena itu, Pemda memberikan beasiswa bagi putra-putri Buton untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi dan kembali membangun daerahnya sendiri,” ungkapnya.

Lebih lanjut, politisi Golkar ini meminta kepada Presiden RI dan Gubernur Sultra kiranya ke depannya agar Pemkab juga diberi keleluasaan dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)

Bupati yang juga mantan dosen ini berharap dengan kesepahaman ini akan memberikan kontribusi nyata berupa kajian-kajian atau masukan bagi pembangunan daerah.

Reporter: Lia
Editor: Qs

The post Kerja Sama Pemkab Buton dengan Dua Universitas, Maksimalkan Potensi SDA dan SDM first appeared on DetikSultra.com.

BUTON, DETIKSULTRA.COM – Demi penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jajaran Kominfo dan sejumlah OPD Lingkup Pemkab Buton mengunjungi Lab Living Smart City Telkom di Jalan Gunung Sahari, Jakarta.

Turut serta Wakil Bupati Buton, Iis Elianti, dan Sekda Buton, La Ode Zilfar Djafar. Rombongan Pemkab Buton didampingi pihak Telkom Kendari, Hanafi. Kunjungan ini atas undangan PT Telkom Indonesia.

Rombongan Pemkab Buton diterima langsung Manajer Smart City Telkom Harun Triyantoro beserta staf.

“Membangun kota cerdas tentu membutuhkan prasarana penunjang seperti perangkat tekhnologi dan sistem informasi tekhnologi. Melihat hal itu dalam rangka mengimplementasikan digitalisasi proses yang ada di Goverment, PT. Telkom yang dikenal masyarakat dengan telkomunikasi dan tekhnologinya pun menciptakan sebuah solusi Smart City,” kata Harun ketika memberi penjelasan dan memperkenalkan inovasi PT Telkom.

Kata Harun, PT. Telkom lebih ke tekhnologinya. Terkait hal itu Telkom punya solusi khusus yang namanya Smart City Nusantara.

“Targetnya adalah Government atau Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota,” ujar Harun saat memperkenalkan inovasi PT Telkom.

PT Telkom membidik Pemda sebagai target sasaran Smart City Nusantara ini karena pemerintah melakukan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pelayanan dapat terjadi dengan baik, efektif dan efisien apabila terkelola dengan tekhnologi yang canggih dan tepat.

Wakil Bupati Buton yang turut serta dalam kunjungan tersebut menjelaskan perkembangan teknologi sekarang menuntut semua untuk bergerak cepat. Setiap daerah berkeinginan mengubah sistimnya menjadi digital sehingga tata kelolanya menjadi sangat baik, efektif, efisien dan transparan.

“Layanan masyarakat menjadi cepat, pekerjaan menjadi akurat, sitemnya accountable. Semoga Pemkab Buton ke depan dapat bekerjasama dengan PT. Telkom untuk mewujudkan Smart City di Buton,” kata Wabup, Iis Elianti.

Smart City Nusantara adalah upaya Telkom agar pemerintah daerah dapat mengembangkan dan mengimplementasikan konsep Smart City secara baik dan benar namun tidak meninggalkan ciri khas daerah atau kearifan lokal dan budaya setempat.

Ini membantu masyarakat umum dan para pelaku bisnis atau usaha terhadap pelayanan Pemerintah akan lebih cepat, transparan, sehingga menjadi lebih mudah.

Hadirnya Smart City Nusantara oleh PT Telkom ini selain membantu Indonesia untuk lebih go digital juga memberikan informasi dan edukasi kepada Pemerintah daerah mengenai pentingnya digitalisaasi dalam sistim Kepemerintahan, sehingga implementasi IT dalam tata kelola Pemerintah semakin terarah dan transparan.

Reporter: M5
Editor: Dahlan

The post Pemkab Buton Kunjungi LLSC Demi penguatan Pelayanan Berbasis Elektronik first appeared on DetikSultra.com.

Kegiatan dilaksanakan 29-31 Oktober 2019 di gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup RI, yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup.

Kepala Bappeda Pemkab Wakatobi, La Tarima selaku perwakilan Pemkab Wakatobi membeberkan, terpilihnya Wakatobi sebagai narasumber sebab dinilai konsisten dalam pembangunan berbasis lingkungan hingga sekarang sejak ditetapkannya Kabupaten Wakatobi oleh UNESCO pada tanggal 11 Juli 2012 di Paris, Kabupaten Wakatobi yang dinilai oleh MAB (Man and the biospher).

[artikel number=3 tag=”pemkab,wakatobi”]

“Inilah alasan kenapa Kabupaten Wakatobi diundang untuk membagi pengalaman dalam pelatihan pengelolaan cagar biosfer Indonesia dari 16 cagar biosfer di Indonesia,” ujarnya Kamis (31/10/2019).

Konsistensi ini tentu tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik pemerintah daerah, Balai Taman Nasional Kepulauan Wakatobi (BTNKW), lembaga adat beserta seluruh masyarakat Wakatobi. Sinergisitas semua sektor dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sangat menentukan pembangunan di Wakatobi.

Diketahui, delapan sumber daya penting di cagar biosfer Wakatobi di antaranya terumbu karang (750 jenis), bakau (mangrove), daerah pemijahan ikan (SPAGs), padang lamun (seagrass), pantai daerah tempat terlihatnya paus dan lumba-lumba (cetacean), pantai tempat bertelurnya penyu (turtle) dan burung serta ikan karang bernilai ekonomi tinggi.

Reporter: Musdar
Editor: Rani

The post Pemkab Wakatobi Jadi Narasumber dalam Pelatihan Kunci Pengelolaan Cagar Biosfer first appeared on DetikSultra.com.

Bupati Mubar, La Ode M Rajiun Tumada bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam upacara ini, Rajiun menyampaiakan pentingnya persatuan pemuda dalam membangun daerah.

“Hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Olehnya, persatuan pemuda sangat berperan penting dalam mewujudkannya, ” ujarnya.

[artikel number=3 tag=”pemkab,mubar”]

Lanjutnya, sudah saatnya pemuda menyatukan langkah dalam mempercepat proses pembangunan, yang didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk Indonesia lebih maju.

“Pemuda untuk Indonesia adalah pemuda yang memiliki karakter, mempunyai inovasi dan kapasitas yang tinggi, mandiri, inspiratif dan mampu bertahan serta unggul dalam persaingan dunia,” tuturnya.

Dia juga mengatakan, pemuda saat ini, harus sanggup membuka pandangan dan keluar dari batas-batas kekinian dunia, demi menyongsong Indonesia, khususnya di Mubar agar kedepan pembangunan daerahnya lebih baik dan maju.

“Wahai pemuda Indonesia, khususnya pemuda Mubar dunia menunggumu berjuanglah, lahirkan ide-ide tekad dan cita-cita pengorbanan. Perjuanganmu tidak akan sia-sia dalam mengubah dunia ini,” pungkasnya.

Reporter : Herni
Editor: Dahlan

The post Rajiun Serukan Pemuda Bangun Daerah first appeared on DetikSultra.com.

Jumlah formasinya terbilang besar. Dari 200 formasi diusul, yang diakomodir sebanyak 236 orang terdiri dari guru, tenaga kesehatan dan teknis. Rincianya, 181 guru, 54 tenaga kesehatan dan 1 tenaga tehnis.

Rustam, Plt Kepala BKPSDM Muna menerangkan, besarnya jumlah formasi itu tidak terlapas dari dukungan Bupati, LM Rusman Emba. Dimana, bupati mengirim surat pernyataan ke KemenPAN-RB terkait kesiapan untuk penerimaan CASN.

[artikel number=3 tag=”asn,muna”]

“Itu semua diluar dugaan hingga jumlah formasi bertambah,” kata Rustam didampingi Kabid Pengadaan dan Pemberhentian ASN, LM Syahrulah.

Sebelumnya, saat Rakor, Rustam mengaku dicecar pertanyaan oleh Deputi bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB terkait acuan mengusul 200 formasi. Ia menjawab dasarnya adalah jumlah ASN yang pensiun tahun ini sebanyak 187 orang ditambah kuota tahun lalu yang tidak terisi sebayak 30 dan mengakomodir P3K.

“Hal lain adalah KemenPAN-RB dan BKN telah melakukan verifikasi Anjab ABK serta Muna dinilai telah mandiri saat melakukan seleksi menggunakan sistim CAT UNBK tahun lalu,” jelas Rustam.

Secara tehnis, LM Syahrulah menerangkan, untuk tahapan seleksi telah dimulai. Jadwalnya Oktober, penetapan formasi dan pengumuman pendafaran. November, pengumuman dan pembukaan pendaftaran. Desember, pengumuman hasil seleksi administrasi.

Januari 2020, masa sanggah dan pengumuman hasil SKD. Februari, pelaksanaan hasil SKD. Maret, pengumuman hasil SKD dan pelaksanaan SKB. April, integrasi nilai SKD dan SKB.

“Untuk batas usia 35 tahun saat pendaftaran. Khusus bidan dan dokter 40 tahun,” sebutnya.

Reporter : Naryo
Editor: Dahlan

The post Usul 200 Formasi CASN di Muna, Bakal Terakomodir 236 Orang first appeared on DetikSultra.com.

Keseriusan dan konsistensi Pemkab Kolut dalam mengembangkan dan membudidayakan kakao melalui  program revitalisasi kakao ini terlihat jelas melalui aksi penanaman kakao di beberapa kecamatan yang disaksikan dan ditanam langsung olah Bupati dan Wakil Bupati Kolut, Drs. Nur Rahman Uamar, MH dan H. Abbas, SE.
 
Keseriusan Pemkab Kolut dalam menjalankan program revitalisasi kakao juga mendapat apresiasi dari masyarakat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kolut, Mustamrin Saleh, SP.

[artikel number=3 tag=”kolut,kakao”]

Saat ditemui di kantor DPRD Kolut, Kamis, (17/10/2019), Mustamrin Saleh, SP mengungkapkan bahwa saat ini Bupati Kolut tetap konsisten dan fokus mensukseskan program revitalisasi kakao dengan menjadikan jagung pakan ayam sebagai tanaman sela (tumpang sari) sebelum kakao petani berhasil.

“Di Kolut ini yang berpotensi untuk dikembangkan dan memang masyarakat mengharapkan dan membutuhkan itu adalah kakao, cengkeh, dan kopi. Ketiga komoditi ini memiliki histori tersendiri bagi masyarakat Kolut. Dulu waktu belum ada kakao yang menjadi tumpuan masyarakat Kolut adalah kopi. Muncul kakao maka hilang kopi, kemudian masyarakat juga menanam cengkeh, setelah harga cengkeh turun kemudian mereka menebang dan menggatikan dengan coklat. Naik lagi harga cengkeh mereka kembangkan lagi cengkeh begitu seterusnya,” ungkap Mustamrin.

Anggota Komisi II ini juga menjelaskan, selain kakao sebagai program unggulan, Pemkab Kolut juga tetap mengembangkan cengkeh dan kedepannya juga akan mengembangkan tanaman kopi khusus di daratan tinggi atau area pegunungan.  

“Kedepannya kami akan mengusulkan kepada Pemkab Kolut agar melakukan pemetaan untuk mengetahui tanaman yang cocok untuk setiap area, misalnya tanah rata cocoknya kakao, pesisir mungkin perikanan, dan area pegunungan mungkin yang potensi selain kakao dan cengkeh adalah tanaman kopi,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi terkait budi daya tanaman porang di Kolut, Mustamrin mengatakan, saat ini tanaman porang tidak masuk dalam program pembudidayaan oleh Pemkab Kolut tetapi kalau ada masyarakat atau lembaga yang ingin mengebangkan secara mandiri atau swadaya maka itu boleh saja, selama itu bermanfaat bagi masyarakat.

“Tanaman apapun itu, selama bisa membangung prekonomian masyarakat, maka itu sah-sah saja untuk dikembangkan apalagi kebijakan bupati dan wakil bupati sekarang itu konsen ke pengembangan ekonomi kerakyatan. Hanya saja untuk tanaman porang saya pikir masih perlu kajian khusus, terlebih lagi pembudidayaan tanaman porang perawatannya ekstra ibarat merawat bayi, tanahnya perlu dibedeng atau digemburkan, sehingga kalau lahannya 1 sampai 2 hektar maka kemungkinannya agak sulit,” katanya.

Reorter: Muh. Risal
Editor: Rani

The post Pemkab Kolut Fokus Pada Program Revitalisasi Kakao first appeared on DetikSultra.com.

Mewakili Bupati Kolaka Utara, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kolut, Drs.Mardan, MM mengungkapkan, berdasarkan pengalaman belum ada daerah yang ditempati membangun bandara yang tidak berkembang cepat utamanya dari aspek ekonomi.

“Keberadaan bandara dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara melakukan berbagai jenis usaha, mulai penginapan, kos, maupun kios,” ungkapnya saat menyampaikan sambutannya Bupati, Senin (14/10/2019)

Selama ini lanjutnya, pemerintah Kolut hanya mempunyai pelabuhan laut sehingga perkembangannya begitu-begitu saja. Ini karenakan jarak yang begitu jauh ketika ingin menempuh perjalanan laut sehingga sebagian orang berfikir untuk masuk ke Kolut, padahal kita memiliki sumber daya alam yang cukup baik.

“Olehnya itu, saya mengajak kepada kita semua agar berfikir positif dan bukan berfikir negatifnya. Insyaallah keberadaan bandara dan pembebasan lahannya tidak akan merugikan kita dan pemerintah membuat suatu program bukan untuk merugikan atau memiskinkan masyarakat tetapi memberikan keuntungan buat kita semua,” katanya.

Mardan juga mengajak masyarakat Kecamatan Kodeoha, khususnya Desa Kalu-kaluku dan Lametuna agar bersyukur dan menyambut pembangunan bandara ini dengan niat baik dan tulus, karena tidak semua wilayah di Kolut mendapat kesempatan ini walaupun mereka sangat mengharapkan wilayah mereka menjadi tempat pembangunan bandara.

“Marilah kita Arif dan bijak dalam melihat setiap persoalan khususnya dalam proses pembebasan lahan persiapan pembangunan bandar undara di dua desa yaitu Kalu-kaluku dan Lametuna,” harapnya.

Sosialisasi yang dibuka langsung oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kolut, juga dihadiri oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kolut, perwakilan Kapolres, Perwakilan Kejaksaan Negeri, Kadis Litbang, Kadis Perhubungan Kolut, serta puluhan masyarakat yang lokasinya terkena pembangunan bandara.

Reportet: Muh. Risal
Editor: Sumarlin

The post Pemkab Kolut Gelar Sosialisasi Pembangunan Bandara first appeared on DetikSultra.com.

Kubais, Ketua KPU Muna menerangkan, dengan ditekennya NPHD itu menjadi suatu kebahagian tersendiri bagi pihaknya. Karena, Pemkab telah benar-benar siap melaksanakan Pilkada.

Apalagi, kala proses penyepakan kebutuhan anggaran, KPU hanya sekali melakukan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

[artikel number=3 tag=”pilkada,muna”]

“Muna paling tercepat pembahasan NPHDnya,” kata Kubais.

Kubais menerangkan, porsi anggaran Pilkada Muna yang disiapkan Pemkab cukup besar yang mencapai Rp37,2 miliar. Besarnya anggaran itu disebabkan, honoriun badan adhock naik dua kali lipar. Secara keseluruhan rincianya mencapai Rp 13,7 miliar.

Lalu, dana persiapan mitigasi hukum hingga sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) Rp2,8 miliar dan persiapan PSU Rp3 miliar.

“Untuk dana PSU, KPU RI sebenarnya memerintahkan agar tidak disediakan, namun, karena Pemkab telah menyahuti jadi tidak menjadi soal,” ungkapnya.

Dengan anggaran yang begitu besar, Ia berharap penyelenggaran Pilkada menjadi kuat dan berintegritas. Artinya, diharapkan tidak terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU), seperti halnya pada Pilkada 2015 silam. Untuk proses pencairanya dibagi tiga tahap.

Tahun ini, Pemkab menyiapkan dana di APBD-P sebesar Rp 1,5 miliar. Dana itu akan digunakan hingga bulan Februari 2020 nanti.

“Proses pencairannya dilakukan 14 hari pasca penandatangan NPHD. Setelah itu dilanjutkan pencairan kedua sebesar Rp 32 miliar pada 21 Febuarti 2020 dan sisanya di bulan Maret,” jelasnya.

Bila anggaran yang tersedia tak habis, tambah dia, akan dikembalikan ke Kas Daerah (Kasda).

“Walaupun ini hibah, tetap kita kembalikan kelebihanya di Kasda, makanya seberapapun anggaran yang digunakan akan diperiksa oleh BPK,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Muna, Al Abzal Naim menitik beratkan pada pengawasan Pilkada. Ia mengajak seluruh steakholder dapat melakukan pengawasan terhadap anggaran yang ada di lembaganya maupun di KPU.

“Kita berharap dengan ketersediaan anggaran ini dapat menyukseskan Pilkada. Kami minta dukungan semua steakholder agar sejarah Pilkada 2015 tidak terulang kembali,” pintanya.

Komisioner KPU Sultra, Al Munardin dan Komisioner Bawaslu Sultra, Munadarma mengapresiasiasi Pemkab dalam hal ini Bupati, LM Rusman Emba yang telah menyediakan anggaran.

Kata mereka, ditengah keterbatasan anggaran, bupati masih mampu menyediakan anggaran yang cukup besar.

“Ini bentuk komitmen Pemkab dalam menyukseskan agenda nasional,” ujar Al Munardin.

Sementara itu, Bupati Muna, LM Rusman Emba menerangkan, penyediaan anggaran menjadi kewajiban Pemkab dalan menyukseskan Pilkada.

Apalagi, dalam proses pembahasan bersama KPU dan Bawaslu ada kesepahaman, sehingga dengan cepat anggaranya ditetapkan.

“Kita berharap anggaranya bisa digunakan sebaik-baiknya. Dan paling penting bisa melahirkan Pilkada yang berintegritas. Persoalan tensi politik yang begitu tinggi, tidak jadi soal, karena sudah terbiasa, namun semangat kebersamaan dan kekeluargaan sampai detik ini terus terjaga,” tukasnya.

Seremoni penandatanganan yang dilakukukan Bupati Muna, LM Rusman Emba, Ketua KPU, Kubais dan Ketua Bawaslu, Al Abzal Naim disaksikan Komisioner KPU Sultra, Al Munardin, Komisioner Bawaslu Sultra, Munadarman, Wakil Bupati, Abdul Malik Ditu, Ketua DPRD, Abdul Radjab Biku, Wakil Ketua DPRD, La Ode Dyrun, Kapolres, AKBP Debby Asri Nugroho, Komisioner KPU dan Bawaslu Muna.

Reporter : Naryo
Editor: Dahlan

The post NPHD Diteken, Tahapan Pilkada Muna Dimulai first appeared on DetikSultra.com.

Untuk kesuksesan penyelenggaraan pilbup, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp38,5 miliar.

Dimana anggaran tersebut peruntukan untuk KPUD sebesar Rp28 miliar dan Bawaslu kabupaten Wakatobi sebesar Rp10,5 miliar.

“Jadi anggaran KPU Rp28 miliar sedangkan untuk Bawaslu Panwaslu Kabupaten itu sebanyak Rp10,5 miliar,” ungkap Pj Sekda Wakatobi, H La Jumadin. Senin(30/9/2019)

Lebih lanjut Jumadin mengatakan, anggaran tersebut dibagi dalam dua tahun, dimana di tahun 2019 untuk KPU melalui anggaran perubahan baru di keluarkan sebesar Rp1,5 miliar sedangkan sisanya sebesar Rp 16,5 miliar akan masuknya di APBD induk.

Sementara untuk anggaran bawaslu yang diberikan diperubahan 2019 ini baru sebesar Rp500 juta Sedangkan sisinya Rp10 miliar akan masuk pada APBD induk 2020 dan anggaran tersebut sudah tidak berubah lagi.

“Anggaran itu kewajiban daerah setelah Pemilu kita ini berjalan secara sukses,” ujarnya.

Menurutnya anggaran Rp 28 miliar sudah sangat rasional mengingat kondisi wilayah dalam pendistribusian logistik pemilu nantinya.

“Menurut saya sudah sangat rasional dan pertambahan itu tidak terlalu bermasalah bagi daerah selama itu memang sesuai dengan aturan yang berlaku dan itu kita sudah lakukan, sisa asistensi dengan KPU dengan Bawaslu atau Panwaslu kabupaten, kita melihat item-item kegiatan itu secara jeli sehingga tidak menabrak aturan,” ujarnya

Lebih lanjut kata dia, saat ini pihaknya sementara menunggu pengusulan anggaran untuk pengamanan pilkada dari kepolisian.

Reporter: Ema
Editor: Dahlan

The post Pilkada 2020, Pemkab Wakatobi Golontorkan Anggaran Rp38,5 Miliar first appeared on DetikSultra.com.

Bupati Muna, LM Rusman Emba menyerahkan aset bergerak dan tidak bergerak ke Bupati Mubar, LM Rajiun Tumada yang disaksikan Koordinator Wilayah VIII Korsupgah KPK, Adlinsyah Malik Nasution, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Sarifuddin Udu, bupati se-kepulauan, Kamis (19/9/2019).

Kata Rusman, penyerahan aset sebagai konsekuensi pemekaran, sudah dilakukan sejak dulu. Hanya, saja selama ini ada perbedaan pandangan antara Pemkab Muna dan Mubar. Nah, setelah difasilitasi KPK, semuanya tuntas.

[artikel number=3 tag=”muna,mubar”]

“Untuk persoalan aset sudah tuntas,” kata Rusman seraya menambahkan aset yang diserahkan sebanyak 5370 dengan nilai total sebesar Rp 234,8 miliar.

Bupati Mubar, LM Rajiun Tumada menyampaikan apresiasi terhadap Pemkab Muna yang telah menyerahkan secara keseluruhan aset sebagaimana amanah UU No 14 tahun 2014. Nah, selanjutnya, bersama Pemkab Muna akan duduk bersama untuk melakukan verifikasi terhadap aset yang diserahkan itu.

“Kita akan panggil lembaga negara untuk membantu verifikasi,” ujarnya.

Sementara itu Koordinator Wilayah VIII Korsupgah KPK, Adlinsyah Malik Nasution menerangkan, dalam persoalan aset, pihaknya hanya membantu memfasilitasi.

“Ini perintah UU, kita hanya fasilitasi,” singkatnya.

Reporter : Naryo
Editor: Sumarlin

The post Pemkab Muna Serahkan Ribuan Aset ke Mubar first appeared on DetikSultra.com.

Malik Ditu menyambut baik dilaunchingnya website itu. Karena, website itu sangat bermafaat untuk mengetahui apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan Pemkab Muna.

“Masyarakat sudah tidak susah lagi mencari info tentang Muna. Tinggal buka websitenya saja,” kata Malik.

Sementara itu, Plt Kadis Kominfo, La Ode Ardian menerangkan, dalam website itu terdapat sejumlah fitur. Diantaranya, profil Kabupaten Muna, lokasi wisata dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Makanya, dia berharap seluruh OPD dapat berperan dalam memberi informasi sehingga dapat folow up di website.

“Hadirnya website ini untuk memberikan informasi pada masyarakat luas,” tukasnya.

Reporter : Naryo
Editor: Sumarlin

The post Pemkab Muna Launching Website first appeared on DetikSultra.com.