Bentuk kerjasama ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Penyaluran Beras Premium Bulog Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Butur antara Bupati Butur, Ridwan Zakariah, dan Kepala Kanwil Perum Bulog Sultra, Ermin Tora.

Penyerahan tersebut juga disaksikan oleh Sekda Butur, Muhammad Hardhy Muslim, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, La Ode Muh. Karya Jaya.

Perjanjian kerja sama tersebut sangat membantu dalam menjaga stabilitas produk pangan, khususnya di Butur sekaligus membantu Bulog dalam mewujudkan penyerapan beras petani.

Pengadaan dan penyaluran beras kepada ASN memberi dampak positif terhadap kestabilan produk-produk pangan lainnya, sekaligus menekan angka inflasi. (cds)

Reporter: Betyrudin
Editor: Via

The post Pemkab Buton Utara Gandeng Bulog Sultra first appeared on DetikSultra.com.

Hal tersebut ditegaskan Asisten Administrasi Tata Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Buton, Alimanis, ketika mewakili Bupati Buton pada kegiatan sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid -19 bagi petugas pelayanann publik Kabupaten Buton, di aula kantor Bupati Buton Takawa, Senin, 15 Maret 2021.

“Hari ini sosialisasi dan setelah ini vaksinasi harus dijalankan di semua level, khususnya pelayan publik dan termasuk kita sebagai ASN dan tidak ada pilihan lain selain menyukseskan program ini,” katanya

Mantan Kadispora Buton juga mengimbau kepada seluruh ASN lingkup Pemkab Buton untuk berpartisipasi dan merasa terpanggil dalam program vaksinasi ini sebagai upaya memutus mata rantai pandemi Covid -19

“Ini ikhtiar kita secara medis dan tentu ikhtiar sebagai umat beragama terus kita lakukan dengan tetap berdoa kepada Allah,” pungkasnya.

Dalam sosialisasi vaksinasi Covid-19 ini hadir dr. Anwar Jallling yang bertindak sebagai pemateri.

Turut hadir pula Wakapolres Buton Kompol La Umuri, perwakilan kajari, serta kepala OPD lingkup Pemkab Buton.

Reporter: Lia
Editor: J. Saki

The post Pemkab Buton Gelar Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 first appeared on DetikSultra.com.

Kegiatan bertema “Membangun Kerja Sama dan Sinergitas dalam Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan Guru” tersebut, digelar di Aula Bupati Buton, Takawa, Rabu, 13 Januari 2021.

Silaturahmi dan Audiens antara Pemkab Buton dan PGRI dihadiri Bupati Buton, La Bakry, Wakil Bupati Buton, Iis Elianti, Sekda Buton, Laode Zilfar Djafar, Ketua PGRI La Nesa, dan para anggota PGRI Buton.

Dalam sambutannya Bupati Buton mengatakan, sekarang Buton memiliki tantangan besar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“IPM di Buton berkisar 62. Dan angka itu harus terus ditingkatkan,” katanya.

Untuk itu kata Bupati Buton, tantangan tersebut merupakan tugas bersama.

“Tugas kita semua untuk bukan hanya di bidang kesehatan dan ekonomi, tetapi bidang Pendidikan juga memberikan kontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat,” katanya.

Orang nomor satu di Kabupaten Buton ini menegaskan bahwa PGRI Bersama anggotanya harus terus berusaha untuk meningkatkan sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Buton untuk menjadi skeolah standar.

“Pada tahun 2021-2022 harus sudah lebih dari setengah baik TK, SD, SMP, sudah memenuhi standar nasional,” tegasnya.

Bupati Buton juga mengatakan, guru memberi kontribusi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Buton. Meski di Kabupaten Buton, masih kekurangan tenaga guru.

Bupati juga memimnta PGRI harus proaktif dalam menyampaikan segala kebutuhan, sehingga pemerintah dapat menganggarkan saat penetapan APBD.

“PGRI sebagai Mitra diharapkan dapat mencerdaskan anak bangsa dan itu tergantung dari kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Buton. Kebijakan untuk mengangkat PNS guru, bukanlah kewenangan Pemkab Buton, tapi dengan penerimaan 500 guru melalui jalur P3K diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Buton,” katanya.

Sementara itu, Ketua PGRI La Nesa, mengatakan Program Pemerintah Daerah dengan program PGRI akan jalan sama-sama.

“PGRI tidak akan berseberangan dengan Pemerintah,” kata La Nesa.

“PGRI siap untuk diktritisi. Kami menerima masukan kalaupun ada juga yang kurang atau ada yang sedikit tersumbat antara guru dengan pemda kita akan bangun komunikasi persuasif yang humanis. Artinya tidak perlu guru itu ribut kesana-kemari,” ujarnya lagi.

Ia berharap selama lima tahun ke depan PGRI ini di bawah kepemimpinannya akan bersama-sama dengan pemerintah. sebab PGRI merupakan organisasi profesi bukan organisasi politik.

Reporter: Lhia
Editor: Via

The post PGRI Gelar Silaturahmi dengan Pemkab Buton first appeared on DetikSultra.com.

Giat tersebut berlangsung di ruang sidang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Darerah Buton, Pasarwajo.

Bupati Buton, La Bakri, menjelaskan sebagai wujud akuntabel, transparansi, dan pertanggungjawaban maka kegiatan itu merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menyampaikan informasi atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pembangunan yang telah tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2019.

“Laporan Pelaksanaan APBD dan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2019 ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019,” jelasnya.

Kata Bakri, kegiatan ini sebagai Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas-Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2019.

Sambungnya, dengan demikian mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, merupakan wahana untuk saling berbagi peran dalam menganalisis kondisi kinerja pemerintahan daerah yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019.

“Kiranya hal tersebut semakin mendorong tumbuhnya semangat obyektivitas dan kemitraan yang harmonis dalam menyempurnakan kinerja pemerintahan daerah ditahun yang mendatang,” katanya.

Selain itu, ia menjelaskan pelaksanaan pembangunan yang lalu, telah dilaksanakan dengan penuh dinamika serta berbagai tantangan dan hambatan juga dihadapi sebagai kekuatan pendapatan daerah sebagai sumber energi, menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan tersebut.

Selain itu juga, bupati menjelaskan terkait optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Kabupaten Buton terus digalakkan, utamanya yang mempunyai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dibanding daerah lainnya serta pemanfaatan aset yang dimiliki untuk potensi pendapatan.

“Disamping pemanfaatan potensi asset dan SDA tersebut tentunya pemerintah akan berupaya pula, penggalian potensi penerimaan yang berasal dari kegiatan pelayanan jasa, dengan melakukan langkah-langkah penertiban dan perbaikan administrasi, penyempurnaan peraturan yang berkaitan dengan retribusi dan pajak daerah yang masih sangat panjang,” jelasnya.

Katanya, dalam peningkatan penerimaan daerah tersebut merupakan suatu keharusan untuk memperkuat kemandirian anggaran dan ekonomi daerah. Dengan cara itulah, secara bertahap dapat menjawab tantangan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka upaya perbaikan layanan publik terus ditingkatkan, baik dalam penyediaan sarana prasarana maupun peningkatan kinerja organisasi dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

BACA JUGA:

• BPN Muna Barat dan Kejari Muna Teken MoU, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Pelayanan Pertanahan12 September 2026
• Kejagung Periksa Inspektur Tambang Sultra Terkait Kasus Korupsi Ekspor Nikel Ilegal PT Ceria Nugraha Indotama11 September 2026
• Desak Kejati Sultra Jemput Paksa Ali Mazi, MAKI: Jangan Lembek atau Kami Gugat Praperadilan11 September 2026

Upaya ini berdampak pada capaian yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, dengan memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut.

Prestasi tujuh kali berturut-turut merupkan suatu prestasi yang sangat jarang didapat oleh suatu daerah. Apresiasi ini biasanya berdampak pada kebijakan anggaran pusat ke daerah.

Disamping itu, Kabupaten Buton juga meraih penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM dengan bebagai indikator terkait peran daerah yang turut hadir dalam berbagal upaya peduli HAM.

Dalam berbagai sektor Pemerintah Daerah Kabupaten Buton juga mendapatkan penghargaan sebagai Penyelenggara Festival Internasional Penunjang Pariwisata dari salah satu stasiun TV swasta melalui Penyelenggaraan Festival Budaya Tua Buton yang diselenggarakan sejak tahun 2013.

Menyempurnakan Prestasi tersebut, maka melalui Penilaian Pembangunan Daerah (PPD) atau Pangripta Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan indikator penilaian capaian indikator makro pembangunan dan tingkat kualitas dokumen perencanaan, berhasil jadi terbaik ketiga di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Semua prestasi tersebut sangat susah untuk mempertahankannya, namun Pemkab Buton tetap optimis bahwa pengakuan terhadap semua aspek keberhasilan dari berbagai sektor, harus menjadi perhatian serius.

“Kita menyadari semakin kompleksnya permasalahan dan tingkat pengawasan yang ada di negeri kita Kemajuan teknologi juga menjadi salah pemicu kompleksitas permasalahan tersebut untuk itu kita harus mampu menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” tutupnya.

Reporter: Sesra
Editor: Via

The post Pemkab Buton Sampaikan RPD APBD Tahun 2019 ke Dewan first appeared on DetikSultra.com.

Kesepahaman ini terkait pemungutan penyetoran pajak penerangan jalan dan pembayaran rekening listrik pemerintah daerah.

Manager Bagian Pemasaran PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselrabar UP3 Baubau, M. Syamsul Kamar, mengatakan, penanda-tanganan kerja sama dilakukan PT PLN karena menilai Wilayah Buton akan menjadi Kabupaten yang berkembang kedepannya karena menjadi salah satu poin Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) khususnya pengembangan aspal yang menonjol.

BACA JUGA :

“Sudah menjadi tugas bagi PLN dalam mengembangkan kelistrikan yang berkesinambungan karena tak dapat dipungkiri listrik menjadi kebutuhan yang sangat mendasar, pengembangan-pengebangan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya sangat membutuhkan ketersediaan listrik yang memadai,” ungkapnya.

Ia berharap momentum kerjasama dengan pemkab Buton ini akan terus berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan kelistrikan di Kabupaten Buton.

Reporter: Lia
Editor: Qs

The post Kesepahaman Pemkab Buton dengan PLN Unit Induk Sulselrabar first appeared on DetikSultra.com.