Setiap penguasa wilayah kabupaten/kota ditopang bukan hanya oleh legitimasi formal elektoral, tetapi juga legitimasi lainnya, seperti legitimasi intelektual, legitimasi kultural.

Pemerintah terpilih menjalankan fungsinya selama 5 tahun, sementara suara elektoral hanya diberikan ketika saat pemilihan, saat surat suara tercoblos, yang prosesnya hanya butuh waktu seper sekian detik.

Begitu surat suara masuk kotak, tepat disaat itu pula terputus pula hubungan warga kota dengan pemerintahnya. Putus hubungan antara pemberi suara dan penerima suara. Selanjutnya, hubungannya berupa relasi formalitas belaka, yang “seolah-olah” asli.

Sama dengan Wali Kota Kendari, Wakil Wali Kota Kendari adalah institusi yang mendapat mandat dari warga kota Kendari, maka seharusnya ketika terpilih, ia harus dapat membantu Wali Kota Kendari untuk melindungi kepentingan semua warga.

Selain legitimasi formal berupa kemenangan elektoral, seorang yang terpilih untuk menjalankan pemerintahannya membutuhkan banyak legitimasi politik lain.

Ada legitimasi intelektual, legitimasi moral, legitimasi kultural. Sebab ketika menjalankan satu keputusan, yang dihitung bukan soal disetujui oleh DPR saja, tapi apakah keputusan itu diterima atau tidak bagi warga.

Kalau pemerintah hanya membutuhkan legitimasi politik formal, yang mana itu datang dari DPR saja, akan ada konsekuensi jangka panjang yang tidak baik, yakni menipisnya legitimasi dari warga kota.

Apa dampaknya? Sampah dimana-mana, warga cuek habis dengan program pemerintah kota, menurunnya tingkat partisipasi publik untuk semua agenda pemerintahan, bahkan yang parah jika sudah sampai terjadinya pembangkangan sipil.

Kan kita tidak mau Wali Kota dan Wakil Wali Kota cuma dianggap “seolah-olah” memimpin kota tanpa manfaat.

Peran dan fungsi Wakil Wali Kota Kendari dalam roda pemerintahan sudah diatur sesuai tupoksinya. Meski demikian keberadaan sebagai Wakil Wali Kota tidak bisa dianggap sepele karena bagian dari institusi yang telah mendapatkan mandat ‘sakral’ dari warga.

Finalisasi paripurna DPRD dalam pemilihan Wakil Wali Kota Kendari 2017 – 2022, bukan terletak pada siapa yang akan terpilih nanti apakah Siska Karina Imran atau Adi Jaya Putra.

Karena kita mengedepankan prinsip demokrasi maka proses pemilihan yang dilakukan DPRD adalah pertarungan kredibilitas, keberpihakan, kemampuan anggota DPRD Kota Kendari dalam mewakili suara rakyat untuk memilih siapa yang pantas menjadi Wakil Wali Kota Kendari.

Hal ini yang seharusnya menjadi landasan utama, bukan berdasarkan pada transaksi politik pragmatis jangka pendek, transaksi yang “tinggi kali kalinya, kecil bagi baginya” mengabaikan eksistensi warga kota sebagai pemilik kekuasaan daulat tertinggi.

Redaksi

The post Paripurna Pemilihan Wakil Wali Kota Kendari, Pertarungan Legitimasi DPRD dimata Rakyat first appeared on DetikSultra.com.

Alasannya, hingga saat ini bakal calon dari PKS yang akan masuk bursa pencalonan masih menunggu rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Sementara partai koalisi lainnya sudah lebih dulu menyodorkan nama yang yang akan mendampingi Wali Kota Kendari Sulkarnain Kadir yakni PAN Sisca dan PKB Rahman Tawulo.

[artikel number=3 tag=”dprd kendari baru,wakil walik kota”]

Pelaksana Tugas Ketua DPW PKS Sultra, Yaudu Salam Ajo, menuturkan, masih menunggu satu nama yang telah diusulkan pada Juni lalu.

“Rekomendasi DPP untuk kandidat Wawali belum ada,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon seluler, Minggu (25/8/2019).

Untuk itu, selanjutnya akan dipilih anggota DPRD periode 2019 – 2024. Dengan anggota dewan yang banyak berubah pasca ditetapkan KPU.

Ditambah performa pimpinan DPRD yang berbeda dari periode sebelumnya setelah kursi ketua berhasil direbut PKS dari sebelumnya diduduki PAN. Sementara kursi wakil ketua bakal diisi oleh PAN dan Golkar.

“Iya karena sudah mau dilantik besok, Pak Wali juga baru tiba, kan tidak mungkin juga mau masuk DPRD tanpa rekomendasi dari wali kota, tapi yang jelas lebih cepat lebih baik,” tambah Yaudu.

Yaudu menjelaskan, tak ada kentuan yang mengharuskan pemilihan dilakukan oleh anggota DPRD periode sebelumnya sehingga ini tak menjadi masalah.

“Kalau dari ketentuan itu mengatur bahwa mengharuskan DPRD lama tentu penyikapannyan juga bisa menjadi pertimbangan,” pungkasnya.

Yaudu menjelaskan saat satu nama telah dikeluarkan DPP, maka masih akan melewati beberapa tahapan, saat seluruh nama dari masing-masing koalisi akan digodok hingga menghasilkan dua nama yang selanjutnya disodorkan ke wali kota dan dilanjutkan ke DPRD Kendari.

Meskipun prosesnya masih menunggu, Yaudu berharap Wakil Wali Kota nanti yang dilahirkan DPRD ke depan bisa bekerjasama dengan wali kota, kompak dan saling menghargai.

Reporter: Musdar
Editor: Rani

The post Wawali Kendari Bakal Dipilih Anggota DPRD Baru first appeared on DetikSultra.com.