Sidang pembuktian yang berperkara  pasangan calon (Paslon), Endang-Wahyu (Pemohon), Komisi Pemilihan Umum (Termohon) dan Surunuddin-Rasyid (Pihak terkait) digelar mulai pukul 08.00 – 16.30 WIB.

Adapun pimpinan sidang pembuktian mereka adalah, Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman, Anggota Eni Urbaningsih dan Wahidudin Adams.

Dalam proses proses persidangan, baik pemohon, termohon dan pihak terkait masing-masing menghadirkan saksi dan ahli, untuk membeberkan dan membantah pernyataan-pernyataan ihwal PHP Pilkada Konsel 2020.

Menurut Kuasa Hukum Paslon nomor urut dua (Surunuddin-Rasyid), Andre Dermawan, sajian alat bukti pemohon dalam sidang di MK, dinilai lemah dan semuanya terbantahkan.

Pasalnnya, bukti-bukti yang dibawah di MK itu, merupakan perkara yang sebelumnya ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Konsel.

“Semuanya perkara sudah dilapor dan diproses Bawaslu. Dan itu sudah selesai. Adapun kasus baru tidak pernah dilapor ke Bawaslu dan buktinya lemah karena hanya berupa pernyataan sepihak, tanpa didukung alat bukti yang kuat,” ujar dia, Kamis (4/3/2021).

Adapun alat bukti pemohon yang diterangkan dalam sidang di MK, lanjut Andre, menguraikan, yakni masalah perhitungan suara di enam tempat pemungutan suara (TPS) dibawah jam 1, yang menurut pemohon tidak sesuai ketentuan KPU.

Andre bilang, hal itu telah dibantah. Sebab pada dasarnya sudah dijelaskan alasannya, karena sudah tidak ada lagi pemilih yang akan menyelurkan hak pilihnya. Karena wilayah pesisir dan masyarakatnya sedikit dan sudah saling mengenal satu sama lain

“Saksi pemohon tidak ada yang protes, terkait perhitungan suara di Kecamatan Laonti sebelum jam 1,” terangnya.

Kemudian, masalah money politik atau politik uang yang terjadi disalah satu desa di Kecamatan Angata. Berdasarkan keterangan saksi, hanya berupa keterangan sepihak, tidak ada alat bukti, sudah dibantah oleh kepala desa (Kades) bersangkutan, dan tidak ada laporan di Bawaslu.

“Sementara masalah mahar politik, alat butkinya kurang, dan dihentikan oleh Bawaslu,” jelas Andre.

Selain itu, pihak terkait juga menghadirkan Kedes Lasuai selalu saksi, yang membantah masalah pelibatan Kades dan pencairan dana desa (DD), yang disebut pemohon peruntukan untuk kepentingan politik petahana.

Bukan hanya itu saja, pihak Surunuddin-Rasyid, turut menghadirkan Kepala BPSDM Konsel, yang menjelaskan mengenai netrailtas Apararur Sipil Negara (ASN) pada masa Pilkada.

“Dari fakta persidangan pembuktian kemarin, kita optimis gugatan pemohon ditolak MK pada putusan nanti,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Via

The post Alat Bukti Pemohon Dianggap Lemah, Surunuddin-Rasyid Optimis Menang di MK first appeared on DetikSultra.com.

Hal itu dirasakan oleh 39 orang Anggota Polisi Pamong Praja (Pol PP).
Sungguh malang nasib mereka, gegara beda pilihan pada Pilkada lalu disingkirkan dari Satuannya alias dipecat.

Salah satu korban pemecatan, AG sangat menyayangkan sikap
Kasat Pol PP Muna, Bahtiar Baratu yang dinilai semena-mena dalam manfaatkan jabatan.

Menurutnya, pemecatan dirinya bersama puluhan rekannya itu adalah bentuk intervensi politik.

“Bayangkan 39 orang dipecat karena beda pilihan di pilkada lalu, ini sangat tidak etis,” keluhnya.

Padahal kata Dia, dari keseluruhan yang dipecat itu memiliki rangkaian jejak disiplin dalam bertugas hanya karena beda pandangan politik lalu dipecat begitu saja.

“Alasannya gegara Pilkada, Rata-rata yang dipecat ini rajin, patuh dalam tugas,” ucapnya.

Belum lagi dari 39 orang ini memiliki riwayat dalam bertugas puluhan tahun.

“Rata-rata masa kerjanya dari tahun 2007 sudah puluhan tahun, nanti juga sekarang baru dipecat,” tukasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun DetikSultra.com, Satuan Pol PP merupakan instansi pencetak terbanyak dalam pemberhentian honorer di Kabupaten Muna.

Hingga berita ini dinaikan belum ada konfirmasi resmi dari Kasat Pol PP Kabupaten Muna.

Reporter: Abd Rasyid S
Editor: Via

The post Gegara Beda Pilihan di Pilkada, Kasat Pol PP Muna Pecat 39 Anggotanya first appeared on DetikSultra.com.

Sejumlah pasangan calon bupati dan wakil bupati (Cabup-Cawabup) di Sulawesi Tenggara (Sultra), yang tidak menerima hasil pleno KPU termaksud Konawe Selatan (Konsel), sudah mulai mengajukan gugatan selisih suara di MK.

Menurut Ketua DPP Bidang Hubungan Legislatif Partai Nasdem, Atang Irawan, setiap calon memiliki hak untuk melakukan gugatan ke MK, bagi mereka yang tidak menerima hasil suara pada Pilkada 2020 ini.

“Setiap Paslon memiliki legal standing untuk mengajukan ke MK,” ujar dia saat ditemui di Kantor DPW Nasdem Sultra, Jumat (18/12/2020).

Untuk Cabup usungan yang digugat oleh Cabup kalah dalam pleno KPU, lanjut Atang mengatakan DPP Nasdem secara all out mendampingi dan akan memback up Cabup tergugat.

Bahkan, kata dia saat ini DPP Nasdem sendiri telah menyiapakan tim kuasa hukum, untuk membantu setiap Cabup usungan dalam menjalani proses gugatan ke MK.

“Sekarang sudah bekerja, kita di beberapa provinsi sudah mengajukan permohonan jika ada pengajuan ke MK,” beber dia.

“Jadi skemanya, Nasdem mengambil peran dalam proses penyelesaian sengketa di MK, bahkan di Bawaslu, dan DKPP pun demikian untuk memback up, serta menganalisis data. Intinya Nasdem mengawal secara all out dari awal sampai akhir,” tutup dia.

Reproter: Sunarto
Editor: Via

The post Cabup Usungan Digugat ke MK, DPP Nasdem All Out Beri Pendampingan first appeared on DetikSultra.com.

Silvia Idris menjelaskan, momen politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya di Konawe Selatan (Konsel) 2020 mendatang, tetap menjaga persatuan, sehinggan pesta demokrasi berjalan aman, dan damai.

“Jangan hanya karena pilkada, hubungan kekerabatan masyarakat di Indonesia, di Konawe Selatan (Konsel) khususnya tetap dijaga jangan terpecah,” jelsanya, Kamis (12/11/2020).

Lebih lanjut, Silvia mengajak semua masyarakat membangun kebersamaan dalam pelaksanaan pilkada. Dia mengajak masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 9 Desember 2020 menyalurkan hak pilih dengan memilih pasangan calon sesuai hati nurani.

“Mari ke TPS bersama-sama, bangun kebersamaan masyarakat Konawe Selatan (Konsel) khususnya, memilih sesuai hati nurani masing-masing untuk Bupati dan wakil Bupati yang amanah,” ungkapnya.

Hal ini penting diperhatikan, kata Silvia,s sebab tujuan utama pemilihan kepala daerah adalah demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tujuan utama memilih Bupati dan wakil Bupati adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat Konawe Selatan sebagai daerah modern, daerah berbudaya, daerah yang beriman dan daerah yang berbhineka,” pungkasnya.

Reporter: Erik
Editor: Via

The post Tokoh Milenial Konawe Selatan Harapkan Pilkada Aman first appeared on DetikSultra.com.

Surat somasi tertanggal 5 Maret 2020 lalu, berisikan perihal utang atau pinjaman Surunuddin Dangga terhadap Yusuf Contesa sebesar Rp2,5 miliar sejak 2015 silam dengan sistim pinjaman bertahap.

Saat dikonfirkmasi Detiksultra.com terkait pengajuan somasi, orang nomor satu di Konsel ini dengan tegas membantah tuduh dalam surat somasi tersebut.

Dia merasa, bahwa dirinya tidak pernah melakukan peminjaman uang dengan nominal yang tertera dalam surat somasi terhadap Yusuf Contesa.

Bahkan dia mengaku, surat somasi seperti yang dilayangkan Yusuf Contesa melalui kuasa hukumnya, belum sama sekali diterimanya.

“Jadi apa yang dituduhkan seperti yang ada di surat somasi itu, tidak benar saya tidak pernah meminjam uang kepada Yusuf Contesa. Bahkan surat itu saya belum lihat dan terima,” ungkapnya kepada wartawan.

“Pengacaranya sempat datang dirumah, hanya pada saat itu kebetulan saya mau ke kantor, sehingga saya menyampaikan jika ada urusan nanti temui saya di kantor. Tetapi hingga detik ini, yang bersangkutan tidak pernah muncul di kantor,” sambungnya.

Lebih lanjut, Surunuddin menjelaskan nama Yusuf Contesa baru dikenalnya ketika selesai perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 silam.

“Ketika itu dia datang bersama ibunya, saya baru kenal juga. Dia temui saya dengan tujuan datang untuk mengikuti tender proyek. Saya katakan semua boleh ikut, yang penting memenuhi syarat,” bebernya.

BACA JUGA :

Malah justru politisi Partai Golkar ini, mengaku bahwa dirinya pernah meminjam uang senilai Rp2,5 miliar, tapi bukan kepada Yusuf Contesa melainkan kepada mantan Walikota Kendari, Asrun.

“Saya pinjam uang, tapi sama pak Asrun, itu untuk kepentingan Pilkada 2015 lalu. Bukan sama Yusuf Contesa. Saya tidak pernah berurusan dengan orang itu,” jelasnya.

“Saya pikir ini pasti ada yang ditunggangi, mendekati Pilkada 2020. Ini sangat politis,” imbuhnya.

Ditanya soal Rian yang disebut dalam surat somasi tersebut, selaku Sespri yang menerima beberapa kali pinjaman uang dari Yusuf atas namanya, Surunuddin meluruskan jika Rian bukan Sespri melainkan sopirnya.

Begitu pula soal Fatmawati Faqih yang disebut dalam surat somasi, Surunuddin memastikan tak pernah menyuruh mantan Kepala BPKAD Kota Kendari itu, untuk mengambil uang senilai Rp1 miliar kepada Yusuf Contesa.

“Saya akan laporkan, karena nama saya telah tercemarkan dengan adanya somasi ini,” terangnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi Ali Rajab mengatakan, bahwa sah-sah saja jika Surunuddin Dangga membantah semua materi somasi pihaknya, itu merupakan hak pribadinya untuk menyampaikan bantahan ke publik.

“Tidak ada masaalah kalau beliau mau membantah. Yang jelas, kami memberikan waktu selama satu minggu untuk menyelesaikan pinjamannya kepada klien kami secara baik-baik,” tukasnya.

Reporter: Sunarto
Editor: Dahlan

The post Disomasi Karena Berutang, Bupati Konsel Geram dan Bakal Ancam Lapor Balik first appeared on DetikSultra.com.